Bekas cetakan untuk bagian bagian konstruksi yang terpendan dalamtanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugankembali ;Pekerjaan KM/WC ;4.6.1 Pekerjaan Pondasi, Sloof, Kolom dan Balok Ring sesuai gambar danpetunjuk direksi teknis ;4.6.2 Pekerjaan dinding bata, glassblok, pintu dan jendela sesuai gambar danpetunjuk dari direksi teknis ;Pekerjaan Atap ;4.7.1 Pekerjaan rangka atap dari baja ringan ;4.7.2.

Bekas cetakan untuk bagian bagian konstruksi yang terpendan dalamtanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugankembali ;4.6 Pekerjaan KM/WC ;4.6.1 Pekerjaan Pondasi, Sloof, Kolom dan Balok Ring sesuai gambar danpetunjuk direksi teknis ;764.6.2 Pekerjaan dinding bata, glassblok, pintu dan jendela sesuai gambar danpetunjuk dari direksi teknis ;4.7 Pekerjaan Atap ;4.7.1 Pekerjaan rangka atap dari baja ringan ;4.7.2.

Bahwa terhitung sejak Januari 2010, Tergugat tidak terbuka dan sangat tertutup kepada Penggugat dalam mengelola keuangan dari iuran bulan siswa, iuran gedung dan iuran daftar ulang mulai dari TKIT Nurul Fikri, SDIT Nurul Fikri dan SMPIT Nurul Fikri dengan rincian sebagai berikut :4.6.1.

siswa = 160 set Ai Conditioner (AC) = 8 unit Lemari buku = 2 buah Meja untuk guru = 8 buah Kipas angin = 8 buah Komputer = 2 unitPutusan nomor 2218/Pdt.G/2016/PA Ckr Halaman 222 dari 2484.6.Laptop = 2 unitPrinter = 2 unitBahwa terhitung sejak Januari 2010, Tergugat tidak terbuka dan sangattertutup kepada Penggugat dalam mengelola keuangan dari turan bulan siswa,juran gedung dan iuran daftar ulang mulai dari TKIT Nurul Fikri, SDIT NurulFikri dan SMPIT Nurul Fikri dengan rincian sebagai berikut :4.6.1

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf c danhuruf h, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf bserta lampiran II Huruf A angka 4.6.1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

yang sebenarnya sebesarRp128.386.264,46 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapanpuluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dan empat puluhenam sen).c. penggelembungan harga satuan dan volume pekerjaan pada kontraksubkontraktor dan supplier sebesar Ro1.250.000.000,00 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf c danhuruf h, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf bserta lampiran II Huruf A angka 4.6.1

., M.KN.Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 21 September 2015,seluruh saham PT Cipta Multi Prima sejumlah 210.000 (DuaRatus Sepuluh Ribu) Lembar Saham dimiliki oleh:4.6.1 PT Darma Henwa, Tbk sebanyak 207.900 (Dua RatusTujuh Ribu Sembilan Ratus) Lembar Saham dengan nilalnominal Rp20.790.000.000,00 (Dua Puluh Miliar TujuhRatus Sembilan Puluh Juta Rupiah).4.6.2 PT DH Services sebanyak 2.100 (Dua Ribu Seratus)Lembar Saham dengan nilai nominal Rp210.000.000,00(Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).Bahwa dengan

BPPN dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Alasan Ke5(Kelima) gugatan Kurang Pihak Atau Error In Persona Karena BPPNAtau Perusahaan Penggantinya Tidak Digugat;4.6.1. Peraturan memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugatuntuk meminta pelunasan utang dan agunan (jika benar ada)yaitu meminta pelunasan kepada BPPN sebelum dilanjutkankepada Keluarga Salim seperti diatur dalam Pasal 28 (2) PPNomor 17 Tahun 1999.

Fuji Bank InternasionalIndonesia sebagai Agen Jaminan (bukti P10);Untuk menghindari dari berlakunya perundangundangan diIndonesia dan untuk mengelabui pajak di Indonesia maka atas idedari Tergugat , Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI didirikan"perusahaan kosong" di luar negeri yaitu: The Depository Trust Company atau Tergugat II; CEDE & Co atau Tergugat III; APP International Finance Company BV atau Penggugat;PerundangUndangan Di Indonesia Yang Dilanggar Dan Dihindari:4.6.1.

peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasi hukum,penyelundupan hukum sebagaimana diungkapkan Penggugat dalamposita gugatan a quo butir 4.6.1

Fuji Bank Internasional Indonesiasebagai Agen Jaminan (Bukti P10).Untuk menghindari dari berlakunya perundangundangan di Indonesiadan untuk mengelabui pajak di Indonesia maka atas ide dari Tergugat1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 16 didirikan "PERUSAHAANKOSONG" di luar negeri yaitu : The Depository Trust Company atau Tergugat 2 CEDE &Co atau Tergugat 3 APP International Finance Company BV atau PenggugatPERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA YANG DILANGGARDAN DIHINDARI :4.6.1.

No. 1538 K/Pdt/2009memiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut.Bahwa Penggugat tanopa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasi hukum,penyelundupan hukum sebagaimana diungkapkan Penggugat dalamposita gugatan a quo butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.12 halaman 9sampai dengan 15.Bahwa selain itu Penggugat lagilagi tanoa dasar dan bukti hukummenyatakan adanya

Wahana MuliaBersama No. 012/WMBII/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011perihal : Permohonan Pembayaran, berikut lampirannya, yangditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengajuan SP2D No.900/4427 tanggal 9 Nopember 2011 perihal : PermohonanPenerbitan SP2DLA, untuk permintaan pembayaran senilaiRp.3.263.733.000,.3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) tanggal 9 September 2011 dan lampirannya.4.6.1 (satu) lembar foto copy Surat

dan jasa dengan Pokja Pengadaan ataupanitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa ataupemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabunganpersekongkolan horizontal dan vertikal adalahpersekongkolan antara Pokja Pengadaan atau panitia lelangatau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberipekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyediabarang dan jasa;Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait denganpersekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlaporadalah sebagai berikut;4.6.1

jugaternyata telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindakpidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam halin unsure Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, yaitu :4.6.1

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.4.6.1 (Satu) unit Ruko 3 (tiga) lantai Sertifikat Hak Milik atasnama Adi Fitransyah Ramli Perumahan Citraland NGK MayangManguraiKota Jambi;Ditaksir dengan harga sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah)4.7.Rumah 4 (empat) unit (rumah bedeng) Sertifikat Hak Milikyang terletak di JI. Perdana Raya, Lrg. Sidodali RT 05, Kec. KotaBaru, Kota Jambi;Ditaksir dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah);4.8.

Plasteran Floor drain dengan total harga pekerjaansesual Surat Uraian Pekerjaan Dan Harga Pekerjaansebesar Rp 1.377.876, (Satu juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enamrupiah);Pekerjaan plafond, berupa :4.6.1. Plapond lantai 1 dengan total harga pekerjaan sesuaiSurat Uraian Pekerjaan Dan Harga Pekerjaansebesar Rp 2.160.000, (dua juta seratus enam puluhribu rupiah);4.6.2.

Undangan pada tanggal 13 September2006 tidak membuktikan diskriminasi.Proses Seleksi Calon Mitra Tidak Pernah Diarahkan untukMemenangkan Mitsubishi, Akan Tetapi TerpilihnyaMitsubishi Karena Mitsubishi Telah Memenuhi PersyaratanTOR, dan Proposal Mitsubishi Merupakan Proposal Terbaik.4.6.1. Cara penilaian Pertamina dan Pemohon diperlakukan sama terhadap calon mitra yangmembuktikan seleksi calon mitra dilaksanakandengan objektif dan fair,4.6.2.

bersifat informatif dan indikatifserta dapat diubah oleh Mitsui sewaktuwaktuberdasarkan persyaratan dalam proposalnya, dan (c)semua persyaratan TOR dipenuhi oleh Mitsubishi, dantidak ada proposal lain yang lebih baik daripadaproposal Mitsubishi.Untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa Judex Facti telah salahmenerapkan Pasal 23 UU No. 5/1999, di bawah ini PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II akan menguraikan secara ringkaskesalahan/kekeliruan nyata dari Judex Facti dan Termohon Kasasisebagai berikut:4.6.1

Lahan persawahan terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : 4.6.1. Sawah yang digarap oleh Kemiyem, ukuran 90 M X 60 M, luas 5.400 M2, batas-batas: Utara : berbatasan dengan Mbah Giman;Selatan : berbatasan dengan Sukaji;Barat : berbatasan dengan Tugiman;Timur : Berbatasan dengan Kumpul;4.6.2.

gugatannya butir 4.6 halaman 10tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidakbertanggung jawab mengungkapkan adanya perundangundangan diIndonesia yang dilanggar dan dihindari; Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakanHal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasihukum, penyelundupan hukum ~ sebagaimana diungkapkanPenggugat dalam posita gugatan a quo butir 4.6.1

STI berjanji dan bertanggungjawab atas halhalsebagai berikut: Angka 4.6.1 untuk memfasilitasi pelatihanbagi pengemudi mengenai aplikasi danbekerjasama dengan penyedia jasa mengenaiprosedur layanan pelanggan yang diperlukan. Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi pembuatandan pengaktifan rekening bagi tiaptiappengemudi setelah penyedia jasamenugaskan pengemudi yang berkualifikasiuntuk memberikan jasa sewa kendaraanberpengemudi tersebut.

Sedangkan yang diharuskan masuk kerja akan mendapat ganti libur sebanyak hari yang diharuskan masuk kerja dengan jadwal pengganti liburnya dilaksanakan paling lama 30 hari kerja sejak ketentuan Factory Shut Down dengan dibayar upah pokok dan tunjangan tetapnya. 4.6.1.Apabila Perusahaan oleh karena suatu hal mengeluarkan kebijakan Factory Shut Down (FSD) untuk pekerja /buruh dibawah Diivisi Produksi diliburkan dengan mendapat upah pokok dan tunjangan tetap, sedangkan dari seksi tertentu yang

Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda-Litbang/BB/ /X/2019 tanggal 15 Oktober 2019