Diamond Cold Storage;Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka PUK GSPMIImengirimkan surat permohonan audensi, sebagai bentuk pemberitahuankepada pihak Tergugat mengenai telah terbentuknya serikat pekerja di PT.Diamond Cold Storage Cabang Cibitung, namun justru Tergugat PT.Diamond Cold Storage melakukan mutasi kepada Sdr. Tatang Supriyadi,Sdr. M Sobirin, Sdr. Fahru Firmansyah, Sadr.

Kesepakatan audensi di Kantor Balai TNWK tanggal 17 Maret 2008;c. Kesepakatan kolaborasi oleh Tim Perumus Kolaborasi Balai TNWKdalam rapat khusus tanggal 9 Mei 2008;Dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Pertama dan Hakim Banding/JudexFacti telah tidak mempertimbangkan seluruh aspek keterangan para saksidan alatalat bukti lain yang diajukan ke persidangan secara cermat danlengkap (onvoldoende gemotiveerd).

Garut, tugas dantanggung jawab saksi sebagai ketua umum yaitu membina seluruh anggota untukbisa membimbing dan melayani masyarakat.Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MEMI RAHMASARI tetapi saksi hanyamengetahui saja pada tanggal 20 April 2015 di Kantor PT MBK Leuwigoongsaat diadakannya audensi antara asosiasi LPKSM dengan pihak MBK, saksitidak ada hubungan keluarga dengannya.Bahwa saksi mengetahui ada kantor PT MBK di Leuwigoong yaitu di Kp.Babakan Tagog Ds. Leuwigoong Kec. Leuwigoong Kab.

Garut pada tanggal 20April 2015 di Kantor PT MBK Leuwigoong saat diadakannya audensi antaraasosiasi LPKSM dengan pihak MBKBahwa pada tanggal 20 April 2015 saksi dari Asosiasi LPKSM Garut yangdiketuai oleh terdakwa A. HAFIDZ ALY, yaitu.

Leuwigoong,Babinsa Leuwigoong dan banyak lagi yang tidak saksi kenal namanya, Padawaktu itu diadakan audensi antara pihak LPKSM dengan pihak PT MBK dengandisaksikan oleh Muspika Leuwigoong, isi dari mediasi tersebut adalah pihakAsosisasi LPKSM mengajukan tuntutan yaitu, untuk menghilangkan tanggungrenteng, nasabah tidak selalu hadir yang penting bayar saja, tidak diadakankumpulan dan, apabila ada nasabah yang belum bisa bayar agar ditangguhkan.Bahwa dari pihak Asosiasi LPKSM yang masuk adalah para

dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku diPengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan padapokoknya telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 29November 2018 kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti olehTergugat dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi

Bahwa PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 25 Januari2010, PENGGUGAT melakukan audensi dengan DPRD(Komisi D) Kabupaten Bandung dan dihadiri oleh DinasTenaga Kerja. Karena TERGUGAT tidak hadir dalamaudensi tersebut akhirnya pihak Dewan maupun DinasTenaga Kerja akan mendatangi Perusahaan TERGUGATtanggal 26 Januari 2010 dengan tujuan supaya adakejelasan soal pelanggaran peraturan oleh pihakTERGUGAT.

pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku diPengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.21Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknyatelah mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 29 November 2018kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi pada hari rabutanggal 12Desember 2018,

Kerugian Materiil meliputi :Biaya rapatrapat dalam rangka membahas penyelesaian perkara tanah/obyek sengketa 25 kali rapat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam jutaRupiah) ;Biaya transport dan akomodasi pulang pergi dari Nusa Lembongan keKlungkung dalam rangka audensi ke kantor Bupati Klungkung, kantorDPRD Klungkung, kantor BPN Klungkung, Kantor Kepolisian ResortKlungkung untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah/obyeksengketa sebanyak 23 kali pertemuan, biaya tersebut sebesar Rp32.580.000,00 (tiga

Wib diJakarta telah melakukan audensi dengan Kejaksaan Agung RI. sehubungan denganKeputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 06/KPPUL/2006sesuai dengan surat Nomor. 005/1471/ DPRD/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008(terlampir BP14) ;Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 20 Agustus 2008 jam 10.

Pada saat itulah yang bersangkutan baru mengetahuiadanya surat tersebut ;.Dengan membawa foto copy surat tersebut yang bersangkutanmenghadap ke Kanwil untuk meminta Audensi dengan KepalaBidang Dikmenum, dan baru bisa bertemu/diterima tanggal 22Oktober 1990. Kepala Bidang Dikmenum (Bpk. Drs. Suprapto)memberi disposisi untuk Kasie Tentis (Bpk. Drs. Uka Sutarya)dengan Nomor : 2127/C/90 tanggal 22 Oktober 1990.

Dan ternyata barubelakangan setelah kami bersama terdakwa mengajukan suratpermohonan Audensi dengan pihak Polres Bolaang Mongondaow(terlampir), in casu bertemu dengan Kasat Intelkam dan saat itu PakKasat memanggil salah seorang dari anggota intel yang saat itumewawancarai terdakwa dan dari penuturan sang Intel yakniRENDRA MOKOAGOW yang menyampaikan kalau saat itu merekaHalaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 46/PID/2019/PT MNDmenggali informasi kepada terdakwa karena terkait dengan LaporanSaksi korban

., No.01.08/P.VI/Mdn/11, tanggal 8Juli 2011, perihal Mohon Perlindungan Hukum dan PenghentianPenghancuran Tanah dan Bangunan, Pembangunan Temboktembokdan segala bentuk Intimidasi kepada penduduk di Jalan Jati LingkunganX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, sekaligus Mohon Klarifikasi/Audensi, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan, bermeterai dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda, P 1.7 ~ ~~ 2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nine nnnFotokopi dari Internet berita

JatiLingk X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, sekaligus Mohon Klarifikasi/Audensi, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan, bermeterai tanpa diperlihatkan aslinya,CLG) TEM, PD gh nnn nnnFotokopi berita harian Batak Pos tanggal 18 November 2011 denganjudul Djonggi M.

Taufik Rusdi/Bendahara;> FC dilegalisir Surat No. 004 / NZ YARSISX / 2014, tanggal 3Oktober 2014, Perihal Pengantar Maklumat Nadzir;> Surat No. 007 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 10 Oktober 2014,Perihal Mohon Audensi:;> Surat No. 008 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 13 Oktober 2014,Perihal Permohonan ljin Penyelenggaraan ljin Penyelenggaraan RSIslam Surakarta, Kelas B atas nama Nadzir YARSIS;> Surat No. 010 / NZYARSIS / X / 2014, tanggal 20 Oktober 2014,Perihal Pergantian Direksi RS Islam Surakarta

No. 1356 K/PID/2017 FC dilegalisir Surat No. 004 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 3Oktober 2014, Perihal Pengantar Maklumat Nadzir; Surat No. 007 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 10 Oktober 2014,Perihal Mohon Audensi:; Surat No. 008 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 13 Oktober 2014,Perihal Permohonan ljin Penyelenggaraan ljin Penyelenggaraan RSIslam Surakarta, Kelas B atas nama Nadzir YARSIS; Surat No. 010 / NZ YARSIS / X / 2014, tanggal 20 Oktober 2014,Perihal Pergantian Direksi RS Islam Surakarta;

Doosan Cipta Busana Jaya dengan Nomor Pencatatan:1091/III/S/V/2013;Bahwa setelah dikirimkan surat audensi pemberitahuan serikat buruh PKFKUI SBSI PT. Doosan Cipta Busana Jaya tertanggal 07 Juni 2013,management Tergugat melakukan intimidasi, tekanan, ancaman dandiskriminasi kepada Penggugat, hingga Penggugat melaporkan tindakanHal. 5 dari 18 hal. Put.

PudjiD.Alisantoso dan Muntomo pernah mengirim surat salah satunya kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang BPN sebagaimana suratnya tertanggal 14September 2017 Nomor : 406/SP/KBP/IX/2017 (Vide Bukti TI3) Perihal : 1.Mohon Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut Laporan dan Permohonan Audensi VII ;Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 412M2 dengan Sertipikat HakMilik Nomor 85/Kelurahan Keputih tanggal 7 Juni 1980 atas nama Penggugat ,

BdgMenimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh pihak para Penggugattersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 April2015;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, pihak paraPenggugat dipersidangan telah mengajukan buktibukti tertulis, berupa fotokopi suratsurat yang bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau fotokopinya,kemudian diberi tanda :P1.a : Surat tanggal 09 Desember 2013, Nomor 003/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013 tentang Permohonan Audensi

yang ditujukan kepada pihakTergugat (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ;P1.5 : Surat tanggal 16 Desember 2013, Nomor 004/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013 tentang Permohonan Audensi yang ditujukan kepada pihakTergugat (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ;P1.c : Surat tanggal 23 Desember 2013, Nomor 005/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013 tentang Permohonan Audensi yang ditujukan kepada pihakTergugat (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ;P2.a : Surat tanggal 29 Januari 2014, Nomor 006/A/PUKSPAI/FSPMICRB/1/2014 tentang Pengajuan

Provinsi Banten, PENGGUGAT telah menempuh danmempergunakan Saranasarana Perlindungan Masyarakat terhadap PerbuatanMelawan Hukum tersebut antara lain:Atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh Badan/Pejabat TataUsaha Negara dengan melakukan upaya AdministratifBahwa PENGGUGAT sebelum melakukan upaya Gugatan kepada PengadilanTata Usaha Negara Provinsi Banten, terlebih dahulu melakukan upaya bersuratkepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalamSurat Pengaduan, Permohonan Audensi

Surat Permohonan Audensi Pertama dengan Surat Nomor207A/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 yangditujukan kepada TERGUGAT e. Surat Permohonan Audensi Il Kedua dengan Surat Nomor : 207B/S.Peng/LSMLMPN/X/DPP/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 yang ditujukankepada TERGUGAT f. Surat Permohonan Audensi Ill Ketiga dengan Surat Nomor : 207C/S.Peng/LSMLMPN/XI/DPP/2019 Tanggal 11 November 2019 yang ditujukankepada TERGUGAT Halaman 32 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGg.

Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun2012 Tentang Bangunan dan Gedung, namun Perda Nomor : 3 Tahun 2012tersebut tidak dijalankan oleh TERGUGAT telah nyata fakta hukumnyaTERGUGAT tidak menjalankan amanat Undang Undang dan secara tidakHalaman 42 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGlangsung telah merugikan negara, yang dimana negara telah mengeluarkanuang untuk perumusan dan pembentukan serta pengesahan perda nomor : 3Tahun 2012 TersebutJuga terhadap Surat Pengaduan PENGGUGAT, permohonan Audensi

TERGUGAT IV ataupun TERGUGAT tidak memilikikesadaran hukum dan tidak dapat menjalankan Amanat Undang Undang.Terkait kepada Pasal 126 tentang Pengawasan dalam Peraturan Daerah Nomor :3 Tahun 2012 Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukann tindakan tegasHalaman 50 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRG15.terhadap Bangunan dan Gedung diwilayah kerjanya yang tidak memilikiSLF/Sertifikat Laik Fungsi terhadap Bangunan dan Gedung TERGUGAT IV.Juga terhadap Surat Pengaduan PENGGUGAT, permohonan Audensi

Islam pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: + Bahwa, pekerjaan saksi adalah Asisten TV membidangi 11 bidang, dan selakukoordinasi serta membantu Bapak Walikota; Bahwa, saksi terpilh sebagai Ketua Kwartir Cabang secara aklamasi dalamMuscablub; = + 2= 22220 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neHalaman 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUNPLGBahwa, saksi menerangkan proses saksi terpilih jadi Ketua Kwartir Cabang KotaPalembang menggantikan Ibu Sumaiyah awalnya diadakan audensi

ke PropinsiSumatera Selatan; Bahwa, saksi menerangkan audensi ke Propinsi Sumatera Selatan membahas tentangpemberian tanda jasa yang akan diberikan ke Pak Harnojoyo; Bahwa, saksi dipanggil oleh Ketua Mabicab untuk mendampinginya sebagai Notulen;Bahwa, sampai terpilh jadi Ketua Kwartir Cabang Kota Palembang, Rantingkecamatan dan pelatih mempunyai hak suara berkumpul, saksi tidak tahu lalumembuat surat pernyataan untuk menggantikan Ibu Sumaiyah, saksi katakan tidakbisa karena ada mekanismenya; Bahwa

Gugatan para PenggugatKurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium), karena Badan PertanahanNasional Kota Samarinda tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan;Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dasarkepemilikan adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor22/1971 tanggal 23 Februari 1971 berikut lampiran kutipan berupagambar tanah perwatasan yang di keluarkan oleh Kantor PendaftaranTanah Samarinda, sedangkan Badan Pertanahan Nasional KotaSamarinda sebagaimana dalam Resume Audensi

kewajibannya;terjadinya permasalahan adalah PK SBSI 1992 PTPower Steel Indonesia mempertanyakan luran BPJS Kesehatan dariBuruh yang nominalnya tidak sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan,seharusnya iuran dari Buruh sebesar Rp12.210,00 (dua belas ribu duaratus sepuluh rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat memotongupah dari Buruh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiapbulan, tetapi Tergugat tidak menanggapi sehingga PK SBSI PT PowerSteel Indonesia mengirim surat ke BPJS kesehatan untuk Audensi

Diamond Cold Storage;Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka PUK GSPMIlmengirimkan surat permohonan audensi, sebagai bentuk pemberitahuankepada pihak Tergugat mengenai telah terbentuknya serikat pekerja di PTDiamond Cold Storage Cabang Cibitung, namun justru Tergugat PTDiamond Cold Storage melakukan Mutasi kepada Sdr. Tatang Supriyadi,Sdr. M Sobirin, Sdr. Fahru Firmansyah, Sadr. Iroan Pebriana;3.