KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI BANTEN, tempat Kedudukan diJalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;ll. Ir.

., Serang, 28 Tahun / 13 Februari 1986, Lakilaki,Indonesia, Islam, Aspol Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No.76Cipocok Jaya Serang, anggota polri, di depan persidangan dan di bawah sumpahmenurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yogi Setiawan Alias Iyong BinBudin Syahbudin dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TerdakwaYogi Setiawan Alias Iyong Bin Budin Syahbudin ; Bahwa, Saksi hadir di persidangan sehubungan penyalagunaan

Dan hal tersebut telah dibuktikan pada perkara terdahulu(No.8/Pdt.G/2014/PNTbt) ;Bahwa pada hal 910 point (16) Para Pembantah menyebutkan bahwaGugatan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 yang diajukan olehPewaris (Suami dan ayah) dari Terbantah yang bernama Normal ZainalAbidin Al Bantani terhadap Anmad Kasim Nasution (ic.

Seranglink.Cimuncang Sukamanah Rt.001/004 Cimuncang SerangHalaman 1 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRGNama ZAMRONIKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan Karyawan Swasta PT.Sayap Mas Utama Kota Serang,Jalan Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Kota SerangAlamat Jl.Ciracas gg Rt.003/013 Link.Kaujon Baru Kel.SerangKota Serang ,Banten;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMELAWANGUBERNUR BANTEN, Berkedudukan Di Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani

Agus Sunendar, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum, BiroHukum Setda Provinsi Banten;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kecamatan CurugKota Serang Banten 42111;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRGPengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Syech Nawawi Al Bantani, Palima SerangBanten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/472Umum/2019, tanggal 7 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 44/G/KI/2019/PTUN.SRGPengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PENMH/2019/PTUN.SRG, tanggal 14 Oktober 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;.

Syekh Nawawi Al Bantani,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Desember 2013 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 05/SK/Pid/2014/PN.Rkb tertanggal 10 Maret 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11Nopember 2013 ;2. Perpanjangan Kajati sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengantanggal 21 Desember 2013 ;3. Perpanjangan KPN.

PUTUSANNomor : 14/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk ituterletak di Jalan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Nomor 3 Km. 5 Serang Bantentelah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :1.

PUTUSANNomor : 9/G/2018/PTUNSRG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk ituterletak di Jalan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Nomor 3 Km. 5 SerangBanten telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara:1. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal2.

., M.Kes pada kurunwaktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari,Kecamatan Cipocok Jaya, Banjarsari, Serang, Kota Serang, Banten 42123 atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukummelakukan

Penerimaan,Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Pejabat yang Berwenang menandatangani SuratPerintah Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan SuratPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Aggaran 2016, pada kurunwaktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Al Bantani

DWI HESTI HENDARTI., M.Kes selakuDirektur RSUD Banten berdasarkan pada kurun waktu antara bulan Januari2016 s/d bulan Desember 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten Jalan SyehNawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Banjarsari,Serang, Kota Serang, Banten 42123 atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang, yang berwenang

., M.H. jKesemuanya Kewarganegaraan : Indonesia,pekerjaan : Pengacara / Advokat, berkantor diJalan Syech Nawawi Al Bantani, Ruko AthayaBoru, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Cilaku,Kecamatan Curug, Kota Serang ProvinsiBanten, sebagaimana Surat Kuasa KhususNomor : 063/SKK//VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai.... TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:1.

Yayasan yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan buktibuktiyang tidak sah tersebut berikut Proposal Pencairan Dana dan ProposalUsulan yang isinya telah dilakukan perubahan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk kelengkapanadministrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan danahibahkepada Gubernur Banten;Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan dana hibaholeh BPK RI, Para Ketua Lembaga/YayasanPenerima Hibah dikumpulkan dibawah Mesjid Al Bantani

Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNkelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawabanpenggunaan dana hibah kepada Gubernur Banten;Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan danahibah oleh BPK RI, Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibahdikumpulkan di bawah Mesjid Al Bantani Kantor Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) dan diberikan pengarahan oleh Drs. YudiantoM.

GatotSubroto Kav 54, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 21 Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanGUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/1126Huk/2017,tanggal 22 Maret 2017 memberikan kuasa kepada : AGUS MINTONO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Banten; RAHMADI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukumdan

Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten; AGUS SUNENDAR, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten, alamat diKawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech NawawiAl Bantani, Curug, Kota Serang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Syekh Nawawi Al Bantani, Palima, Serang Banten;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Nama: AGUS MINTONO, S.H., M.Si.;Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;2. Nama: RAHMADI, S.H., M.Si.;Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;3. Nama : AGUS SUNENDAR, S.H.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Agus Mintono, S.H., M.Si., H. Mugni H. Laqoni, S.H. dan H. Setiawandi Hakim, S.H., S.Sos., M.Si., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/136-Huk/2016 tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3. PT.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan Syeh NawawiAl Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalamhal ini telah memberi kuasa kepada Agus Mintono, S.H.,M.Si., H. Mugni H. Lagoni, S.H. dan H. SetiawandiHakim, S.H., S.Sos., M.Si., M.H., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/136Huk/2016 tanggal 11Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Tergugat Il;Hal. 1 dari60 hal. Put. No. 116/PDT/2016/PT.BTN3. PT.

PUTUSANNomor : 27/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk ituterletak di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Nomor 3 Km. 5 Serang Banten telahmenjatuhkan putusan dalam sengketa antara :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal: THE DJURIANTO IRAWAN;: Indonesia;: Pegawai Swasta/Ketua

., dan Agus Nur Hidayanto, keseluruhnya memilihHal. 13 Putusan No.02/Pid.Pra/2018/PN.Tngdomisili hukum yang sama berkantor di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No. 76Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:I.

PUTUSANNomor 22/G/2018/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu terletak diJalan Syech Nawawi Al Bantani Km. 5 Nomor 3 Kota Serang, Provinsi Banten,telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam sengketa antara:1.

Achmad Safaat, S.H.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan PimpinanPusat Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN, berkedudukan di JalanSyekh Muhamad Nawawi Al Bantani Nomor 7A, Banjar Agung,Cipocok Jaya, Kota Serang Banten 42121;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/KPUProv.015/IV/2017 tanggal 18

Yayasan yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan buktibuktiyang tidak sah tersebut berikut Proposal Pencairan Dana dan ProposalUsulan yang isinya telah dilakukan perubahan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk kelengkapanadministrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana hibahkepada Gubernur Banten;Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan dana hibaholeh BPK RI, Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah dikumpulkan dibawah Mesjid Al Bantani

No. 2384 K/Pid.Sus/2015kelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawabanpenggunaan dana hibah kepada Gubernur Banten;Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan danahibah oleh BPK RI, Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibahdikumpulkan di bawah Mesjid Al Bantani Kantor Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) dan diberikan pengarahan oleh Drs. YudiantoM.

PUTUSANNomor 451 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN, berkedudukan didi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech NawawiAl Bantani, Curug, Serang Banten;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Agus Mintono, S.H., M.Si.,Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 2). H.