Ditemukan 228 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-04-2014 — Upload : 08-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 16 /Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr Tanggal 14 April 2014 — PIDANA :MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS
26 — 16
26 — 16
Kalambakas Desa Sekatak BujiKecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat(5) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertasnbangan Mineral dan BaruBara
Register : 16-02-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SENGETI Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Snt Tanggal 24 Maret 2015 —
20 — 10
20 — 10
Pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 Sekira pukul 05.00WIB Terdakwa tiba di Kemingking dan Terdakwa membongkar muatan barubara tersebut.
Register : 08-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
ALFIYAN ZUBAIDI RAHMAN Bin MABENY RHASYID
101 — 22
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
ALFIYAN ZUBAIDI RAHMAN Bin MABENY RHASYID
101 — 22
bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, Terdakwa dan barangbukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ALFIYAN ZUBAIDI RAHMAN Bin) MABENYRHASYID bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan usahapertambangan tanpa izin usaha penambangan sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Tanggal 18 Juni 2015 — PT. U FINANCE INDONESIA VS FAJAR ARI SANDI, DK
118 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen menyebutkan salah satu tugas dan wewenang BPSK adalahmenjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha;Bahwa sanksi administratif yang dimaksud dalam undangundang danKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud adalahberupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);Bahwa sanksi yang dijatunkan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKabupaten Barubara
Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1033 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 18 September 2017 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG RANTAUPRAPAT VS MUHAMMAD NUR DALIMUNTHE,
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Barubara Nomor1390/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;2. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;3.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
190 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menunjukkan bahwa arus barangantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara.3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya.3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 175/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
NURAINUN S.PKP
Tergugat:
Bupati Batu Bara
88 — 32
NURAINUN S.PKP
Tergugat:
Bupati Batu Bara
88 — 32
Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Oleh tergugat berdasarkanKeputusan Bupati Barubara Nomor : 517/BKD/2018 tanggal 21Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NURAINUN S.PKP Nip19650821 198703 2 007 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018yang merupakan KTUN yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini ;KTUN yang menjadi objek
Register : 12-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 72/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP Tanggal 2 Agustus 2016 — Perdata
- PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk
Lawan
- ADY SUPARMAN
75 — 64
75 — 64
Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPMenimbang, bahwa permohonan keberatan pemohon diajukan masih dalamtenggang wakitu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuanputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formalpermohonan keberatan tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan aquoadalah diajukannya keberatan oleh Penggugat (Pemohon keberatan/ Pelaku Usaha)atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BaruBara
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
194 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon Peninjauan Kembalitidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara, melainkanpenyerahan hak atas kuasa pertambangan yang dimilikinya.3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupa perjanjian3.17.3.18.bagi hasil produksi pertambangan barubara yang telah diajukanBanding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus berdasarkan PutusanPengadilan Pajak nomor Put.28914/PP/M.1/16/2011 yang dikuatkandengan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor617/B
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
167 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menunjukkan bahwa arus barangantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
Putus : 05-06-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 127/Pid.B/2014/PN.Bjm Tanggal 5 Juni 2014 — ALI SHOBIRIN Bin MULYADI, dkk
82 — 12
82 — 12
bergerak dalam bidangpengangkutan batubara, tetapi saksi tidak mengetahui tentangkepemilikan kapal oleh PT Borneo Energy;Bahwa sebagai realisasi dari kerjasama dengan saksi AndikaNurtjaja selanjutnya batubara milik saksi sekitar 9.533,697 MTdiangkut dengan menggunakan TB MBS 77 dan BG MBS 331;Bahwa didalam perjanjian kerjasama antara saksi bersamadengan saksi Andika Nurtjahja ditentukan saksi akan membayaruntuk pengangkutan batubara tersebut sekitar Rp. 135.000,/MT dengan ketentuan apabila muatan barubara
Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Tng Tanggal 22 Juni 2017 — RUBIANTO, Dkk lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA
210 — 75
210 — 75
Prima Laksana Mandiri adalah badan usaha yang bergerak dibidang tambang barubara di mana alatalat operasionalnya knhususnyakenderaan, dilindungi jasa asuransi oleh PT. Asuransi yang terbagimenjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian untuk asuransi heavyaquiment dan perjanjian untuk asuransi kederaan bermotor masingmasing perjanjian tersebut tediri dari beberapa nomor polis yangbermasa periode satu tahun. Di dalam perjanjian tersebut, PT. PrimaLaksana Mandiri bertindak selaku tertanggung dan PT.
Register : 27-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 26 / Pid. B / 2014 /PN.Ktb Tanggal 3 April 2014 — MUHAMMAD ROHIM als. ROHIM Bin (alm) M. RIDUWAN
29 — 2
29 — 2
YaniBinti (alm) Caplin sebanyak 2 (dua) kali lebih yang diadakan dirumah orang tua19terdakwa yang membicarakan masalah bisnis barubara yang dikerjakan olehterdakwa ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa yang mengajak baik saksi korban maupunSdr. Herliani als. Yani Bin (alm) Caplin untuk ikut bisnis batubara ;Bahwa dengan mengimingiming Hj. Marni als. Marni Binti (alm) H.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
191 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara yangtelah diajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputusberdasarkan Putusan Pengadilan
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2123 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTISARANA AVINDO
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonHalaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 2123 B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.David, SH
2.Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Muhammad Yusroh Hasibuan
450 — 288
1.David, SH
2.Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Muhammad Yusroh Hasibuan
450 — 288
dan saat itu Terdakwa menjawab Siantar, Simalungun, GMNI, GMKI,Himmah, BEM dan lain lain. mengutuk tindakan refresif Oknum Polri,copot Kapoldasu; Bahwa setelahmemperoleh screenshoot percakapan grub Whatsapp Barubara tersebutkemudian Saksi langsung membuat surat kuasa kepada Aiptu Akhiriantoagar membuat laporan pengaduan ke Piket SPKT Polda Sumuatera Utarakarena Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa; Bahwa Saksimemang merupakan seorang pejabat Negara yang sah, yang manajabatan Saksi saat
Register : 24-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2188/Pdt.G/2018/PA.Mdn Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 6
40 — 6
Adnan Nur Batubaratersebut memiliki 3 orang anak, yakni Maulida Annisa Barubara(Penggugat VI), Delfina Batubara (Penggugat VII) dan M. FadlanPerlindungan Batubara, dan dalil Tergugat dan Tergugat II mohon untukdikabulkan.4. Bahwa selain ke 5 harta warisan alm. H. Sayuti Batubara dan almh.HJ. Saleha benar masih ada harta lain, yakni sebidang tanah seluas 340m2 dan bangunan rumah yang terletak di JIn. Pukat V No.24 Kel. BantanTimur, Kec.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
175 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2068 B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
Register : 10-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 19 Juni 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
300 — 322
300 — 322
akan kami uraikan fakta persidangan dan fakta hukum yang kamiuraikan dalam surat tuntutan kami yang terdakwa benarkan adalah sebagaiberikut : Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota dari Group Whatsapp (WA)Berita Batubara (Online) bersama sama dengan saksi Zulkfli Nasution,saksi Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang Jurnalis Jangkauan.combersama sama dengan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan Bahwa benar screen shoot group Whatsapp (WA) berita barubara
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
223 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2074/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara.3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya.3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara