. :725 / 1999, Luas : 200 M2,atas nama HAJI ACHMAD terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerahh Tingkat Bali atausetempat dikenal dengan nama Jalan Merdeka Raya IX Gang Mawar, No. 1Banjar / lingkungan Abianbase Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Propinsi Bali yang dijaminkan pada Tergugat ( PT. BPR LESTARIBALI dahulu bernama PT.

Melaksanakan tugastugas lainberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerahh. Bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.2.

Melaksanakan tugastugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerahh.

Melaksanakan tugastugas lain berdasarkan kuasa yangdilimpahkan oleh kepala daerahh. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KepalaDaerah melalui Sekertaris Daerah;2.

NISFAWATI (DokterPemeriksa) pada Rumah Sakit Umum DaerahH.

diterima oleh Bendahara PanwasluKecamatan Panca Rijang ANDI MASRURAH,S.Sos dari BendaharaPanwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang RAHMAH diketahui oleh KepalaSekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang KASMIDI A,SEtertanggal 21 Januari 2013 ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No.820/161/BKD Tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se kabupaten Sidrap yangditanda tangani atas nama Bupati Sidenreng Rappang Sekertaris DaerahH

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Penerimaan Negara;Pengeluaran NegaraPenerimaan Daerah;Pengeluaran Daerah;@ moanKekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharaga, piutang, barang, sertahakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanyang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerahh.

fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktekbisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitusebagai berikut :1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yangpengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan olehinstansi induk yang bersangkutan;2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerahh

fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktekbisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitusebagai berikut :1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintahdaerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkankewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerahh

Penerimaan daerahh Pengeluaran Daerah.i.

pengertiankeuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58 Tahun 2005 sifatnyalebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusatmaupun di daerahh

fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktekbisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitusebagai berikut :1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yangpengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan olehinstansi induk yang bersangkutan;2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerahh

fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktekbisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitusebagai berikut :1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintahdaerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannyaberdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yangbersangkutan;2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerahh

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan pemerintahannegara dan membayar tagihak pihak ketigaPenerimaan NegaraPengeluaran NegaraPenerimaan Daerah7 9 2 9Pengeluaran DaerahKekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain,oberupa uang , Surat berharga, piutang , barang serta hak hak lain yangdapat dinilai dengan uang , ermasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/daerahh.

memunggut pajak, =mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh

pengertiankeuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58 Tahun 2005sifatnya lebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:iePerekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusatmaupun di daerahh

memunggut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh

Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 300603,HARDIYANTO, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 302025,ARIEF BUDIMAN, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 200199,ENTANG USMAN, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 401167,SYAIFULLAH USMAN, Karyawan Perusahaan Daerah AirMinum Provinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) :000399,E HILDARIA, Karyawan Perusahaan Daerahh

terdakwa I dan IIItersebut, terdakwa I dengan wajah sangat marah langsung menebaskan parangpanjangnya kearah leher korban Sangkala Bin Jumallah, dan saksi tetap terusberlari bersama dengan salah seorang anggota rombongan saksi yaitu lelaki Ardi33bersamasama menyelamatkan diri dari kejaran paraterdakwa;e Bahwa saksi bersama lelaki Ardi terus berlari menyelamatkan diri dari kejaranpara terdakwa dan bersembunyi di rumah warga hingga keadaan* Bahwa saksi diperiksakan dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum DaerahH

memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang danmelakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahanNegara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh

program dengan target yangtelah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran denganhasile) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum denganmasukan tertentu. atau. penggunaan masukan terendah untukmencapai keluaran tertentuf) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dankuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendahg) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkanmasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasiseluasluasnya tentang keuangan daerahh

pengertiankeuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58 Tahun 2005 sifatnyalebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:ttPerekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusatmaupun di daerahh

memunggut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.