peruntukannya.Sebagai pertanggungjawaban Uang dan pelaksanaan Studi Bandingke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke BandungJawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan StudiBanding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13(tiga belas) Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, seolaholah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau Studi Banding diJawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerha

Presiden Republik Indonesai Nomor 55 Tahun 1993Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum,, tanggal 17 Juni 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Keterangan Kematian tanggal 1462017 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Surat Direktorat Jenderal Hukum Dan PerUndang2ANDepartemen Kehakiman, Nomor : J>A.2/18/1 a, PerihalPermohonan Perubahan Nama, tanggal 5 Mei 1978 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RepublikIndonesia Daerha

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, sebelum perkara ini Terdakwa tidakpernah terlilbat dalam pelanggaran maupun tindak pidana lain, belum pemah dihukum, padatahun 2001 sampai dengan tahun 2002 pemah tugas operasi pengamanan daerha rawan diMaluku Utara, tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Pam daerah rawa di pulau Buruh,sudah beberapa kali mendapatkan Satya Lencana yaitu Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun danSatya Lencana Darma Nusa dan sudah berkeluarga.3.

Bukti T.1 7 Asli Surat Tanda Pelaporan Kehilangan Barang/SuratSuratBerharga dari Polri Daerha Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta UtaraHal. 22 dari 38 hal. Putusan No.605/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr10.11.12.13.15.16.17.18.19.Sektor Metropolitan Penjaringan No.

tanah tersebut;Bahwa setahu Saksi Athanatius Bawoel meninggal sekitar tahun 1980an,Bahwa Saksi dan isteri Saksi pernah memegang surat pembagiantanah dari Athanaitus Bawoel:Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Thn Bahwa setahu Saksi Yan Bawoel keluar merantau sekitar tahun 1960an lalu kembali lagi; Bahwa setahu Saksi Yan Bawoel sudah menikah di Tatelu MinahasaUtara; Bahwa Yan Bawoel sudah meninggal dan disemayamkan di Manado; Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar daerha

Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih temasuk dalam daerha hukumPengadilan Negeri Cikarang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2)KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa danmengadili melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan membuatsurat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatupenanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang bolehdipergunakan sebagai keterangan

dalam melaksanakan pembangunan rehabilitasitersebut tanpa ada koordinasi dengan Kepala Sekolah SD 174573Hutaraja ;Halaman 46Putusan Pengadilan TipikorNo : 97/Pid.Sus TPK/2015/PN.Mdn Bahwa saksi selaku rekanan/kontraktor mengetahui adanya kekuranganpekerjaan, akan tetapi saksi merasa tidak sependapat dengan hasiltemuan dari BPK mengenai keurangan pekerjaan saksi yang telalubanyak; Bahwa benar saksi sudah membayar kekurangan pekerjaan berdasarkantemuan dari BPK RI sebesar Rp. 1.408.549,49 ke Kas Daerha

ANDUL AKBAR,SH, adalah para Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Lembaga PembelaanHukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Advokasi pada Kantor Lembaga PembelaanHukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerha Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (LPHADPD KSPSI) Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 September 2017 (terlampir), untuk selanjutnya disebutSQDAQAI..........

Kampar, atau setidak tidaknya termasuk dalam daerha hukum Pengedilan Negeri Bangkinang, baiksebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yangdengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiranyang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.

Penggugat diangkat menjadi Bendahara Penerimaan pada BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerha Provinsi Sumatera Utarasesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/242/KPTS/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurSumatera Utara No. 188.44/142/KPTS/2017 Tanggal 30 Maret 2017Tentang Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam RangkaPengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 22Mei 2017.d.

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon/Termohon Rekonvensi danTermohon sekarang Pemohon Rekonvensi ada mempunyai harta bawaandan harta pencaharian bersama, dan harta yang diperdapat dalamperkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi selama inimemang tak seberapa, tapi itu menjadi penting dan berharga untuk diakuidan terima selama ini yaitu berupa: Sebuah rumah yang terletak di daerha KOTA PADANG yang dibeliseharga 220 juta rupiah dengan tiga kali pembayarannya waktu pada Ibulinda pemilik

Badak NGL yang mana35upah pokok pertamina lebih besar dari upah pokok PT Badak NGL, karena upahpokok Pertamina ditambah dengan tunjangan daerha sedangkan upah pokok PT.Badak NGL tidak diberikan upah tunjangan daerahsehingga dalam perundingan antara PT.

Teuku Zulkarnainiyang bukan merupakan harta milik Negara atau bukandibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerha(APBD) dijadikan sita jaminan dalam perkara ini.Bahwa penggugat juga dalam hal ini tidak menyebutkanalas hak atas barangbarang milik tergugat tersebutsehingga tidak dapat diketahui apakah benar barangbarang yang dimohonkan oleh penggugat untukdijadikan sita jaminan tersebut apakah benar milikTergugat ;2De Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah tidakberalasan sita jaminan yang

MEDAN ASYARIE, sesuai aslinya, diberi tanda (P8);Fotokopi Surat Keputusan dari Walikota Kepala Daerha Tingkat Il Jambi,tertanggal 7 April 1987, perihal memberikan izin kepada Suhadi untukmendirikan Toko bertingkat Il (dua) pintu permanen dengan ukuran Lt. 10 x20 m, dan Lt. ll 12 x 21,5 m, sesuai aslinya, diberi tanda (P9);halaman 46 dari 23 halaman put No.11/PDT/2018/PT JMB13.14.15.16.17.18.19.Fotokopi Surat tertanggal 07 Maret 2017, Nomor : 01 / SS/ Il/2017, perihalSomasi yang ditanda tangani oleh

ke Makassar Terdakwamemberikan uang sebesar Rp 200.000, (Dua ratus ribu rupiah)kepada Saksi4 namun Saksi4 menolak.Bahwa pada bulan Februari 2015 pada saat Saksi4 selaku sopirdalam perjalanan yang kedua menuju ke Makassar bersamaTerdakwa dengan mengendari mobil rental jenis Xenia yang rutenyadari Makassar tujuan ke Luwu Timur yaitu Kampung halamanSaksi2 sehingga dengan perjalanan tersebut Saksi4 mengetahuikalau pekerjaan/bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa adalahNarkotika yaitu setelan Saksi4 ke Daerha

jaringan lunak denganpendarahan aktif luas luka tidak teratur.luka terbuka pada jari kKeempat tangan kanan, ukuran luka panjang 2,2cm, luka terbuka melingkar Jari.dasar luka berupa jaringan lunak kulit dan tampak tulang jari kelimadengan pendarahan aktif.dengan kesimpulan :luka bakar beberapa bagian tubuh dengan luas 25 persen luaspermukaan tubuh dengan derajad kedalaman tingkat sedang.luka robek pada jari manis tangan kanan.patah tulang terouka jari manis tangan kanan.patah tulang terouka pada daerha

jaringan lunak denganpendarahan aktif luas luka tidak teratur.luka terbuka pada jari kKeempat tangan kanan, ukuran luka panjang 2,2cm, luka terbuka melingkar jari.dasar luka berupa jaringan lunak kulit dan tampak tulang jari kelimadengan pendarahan aktif.dengan kesimpulan :luka bakar beberapa bagian tubuh dengan luas 25 persen luaspermukaan tubuh dengan derajad kedalaman tingkat sedang.luka robek pada jari manis tangan kanan.patah tulang terouka jari manis tangan kanan.patah tulang terouka pada daerha

EDIF HAYUNAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah PNS pada badan Kepegawaian daerha (BKD) Kab.Trenggalek dengan jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai sejak tahun 2010.Bahwa sebelumnya saksi berdinas di Kec. Durenan.

Bahwa Surat Ijin Menggarap (SIM) dalam poin 3 diatas merupakan dasaroleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bulungan sebagai peserta penerima ObjekLandreform sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerha Tingkat IIBulungan Nomor: 592/218/AGR. Tanggal 27 Pebruari 1989 tentang UsulRedistribusi Tanah Objek Landreform;5.

Surat IjinMenggarap (SIM) tersebut merupakan dasar oleh Pemerintah DaerahTingkat Il Bulungan sebagai peserta penerima Objek Landreform sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerha Tingkat Il BulunganNomor: 592/218/AGR.

PerintahPangdam IX/Mw No.Sprin/818Spers/X/1984 tanggal 2 Oktober1984;T.ILInt 17:Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Situasi Trans.AD DISLURJAT.lLInt 18 :T.lLInt 19 :T.lLInt 20 :T.lLInt 21 :Desa Karang Joang Kotamadya Balikpapan;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 TentangPerubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 Tentang PenetapanBatas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kotamadya Daerha