beserta AnggotaKeluarganya Tahun Anggaran 2009, maka atassurat Penagihan Premi Asuransi Askes DPRDKabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 darisaksi Okradiansyah selaku Kepala CabangPT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967Cabang Bangka bBelitung tertanggal 21November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011Hal.5 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABELTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) kegiatan dimaksud menyetujui danmenandatangani Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa

tertanggal 7 Nopember 2011,yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangandengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa seharusnya Terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) kegiatan PenyediaanJasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan AnggotaDPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRDKabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidakmenyetujui dan menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yangditujukan kepada Pengguna AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Belitung untukdilakukan pembayaran belanja Premi AsuransiKesehatan kepada PT.Asuransi UmumBumiputera Muda 1967 Cabang BangkaBelitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empatratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 1446100228pada Bank Sumsel Babel CabangPangkalpinang, melainkan Terdakwamengendalikan pelaksanaan kontrak dengan carahanya menyetujui dan menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

Asuransi UmumBumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung, atas surat PenagihanPremi Asuransi Askes DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran2011 dari saksi Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.AsuransiUmum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 21November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011 Terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menyetujui danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yangdibuat

(lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut115841.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,Pajak Nomoryang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00350/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00350/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21 Juli 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00047/207/13/073/16 tanggal6 Juni 2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN a.1. Ekspor076.793.641.00876.793.641.008 Atas Penyerahan Barang danJasa yang tidak terutang PPN76.793.641.0080(76.793.641 .008) Jumlah Seluruh Penyerahan(a.6+b)76.793.641.00876.793.641.0080 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 7.820.693.044 7.820.693.044e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (7.820.693.044) (7.820.693.044)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.

No. 1915 K/PID.SUS/20181 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pengeluaran AnggaranKegiatan Tahun Anggaran 2015 Pembangunan Jalan ProduksiDesa Pamapalu Tanggal 17 Desember 2015;1 (satu) lembar fotokopi Kontrol Kegiatan Pembangunan JalanProduksi Desa Pampalu Nomor SPP 260/SPPLS/20111/2015tanggal 17 Desember 2015;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 260/SPPLS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17Desember 2015;3 (lembar)

fotokopi Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 260/SPPLS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17Desember 2015;1 (satu) lembar fotokopi Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor260/SPPLS/201 11/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;1 (Satu) lembar fotokopi Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor:203/NPDLS/20111/XII2015 tanggal 17 Desember 2015Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Tahun Anggaran2015;

No. 1915 K/PID.SUS/2018Jasa) Nomor 261/SPPLS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17Desember 2015;3 (lembar) fotokopi Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 261/SPPLS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17Desember 2015;1 (satu) lembar fotokopi Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:260/SPPLS/201 11/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran realisasi fisik

Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Ekspor sebesar (Rp.326.533.717,00),2.

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2009sebesar Rp.325.877.192,00,yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Ekspor sebesar(Rp.326.533.717,00),Menurut Terbanding Koreksi atas PEB 311432 yang tidak diyakini sebagai ekspor Koreksi yang disebabkan selisih akibat penggunaan kursJumlah: bahwa koreksi negatif Dasar Pengenaan

Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Ekspor sebesar (Rp.326.533.717,00) berasal dari koreksi sebagai berikut:RpRpRp(325.877.192)(656.525)(326.533.717)Koreksi atas PEB 311432 sebesar (Rp. 325.877.192,00)bahwa berdasarkan uji arus uang, atas PEB No. 311482, Terbanding tidak dapatmeyakini atas ekspor tersebut karena pembayarannya tidak berasal dari pembeliPemohon Banding, melainkan dari pihak ketiga sehingga disimpulkan tidak ada arusuang atas PEB terkait;Koreksi atas selisih kurs sebesar (Rp

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118044.16/2015/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00697/KEB/WPJ.19/2017tanggal 15 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Menyatakan bahwa KEP00697/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 15Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00085/407/15/092/16 tanggal13 Juli 2016, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources andTechnology Tok, NPWP 01.000.183.2092.000, beralamat di SinarMas Land Plaza Menara 2 Lt. 2830, Jalan MH.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp31.662.128,00 dan membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00614/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00009/207/13/055/16 tanggal 6 Januari 2016, masaPajak Desember 2013 berdasarkan Pasal

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk masa pajak Desember 2013 atas nama PT VoestalpineBohler Welding Asia Pacific, NPWP: 01.824.424.4055.000 menjadisebagai berikut: Menurut PemohonNo.

Bank Kalbar CabangPontianak untuk pembayaran atas nama Ahmad Abdullahsebesar Rp. 505.479.000, (limaratus lima juta empat ratustujuhpuluh Sembilan ribu rupiah)65.Surat perintah Membayar (SPM) Nomer 0182/SPMBL/LSBJ/1409011200566.Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0182/SPPLS/BI/BL/149112051/2008 Th.200867.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0182/SPPLS/BI/BL/149112051/2008 Th.200868.

Mulyadi86.Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0186/SPPLS/BJ/BL/149112051/2008 Th.200887.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0186/SPPLS/BI/BL/149112051/2008 Th.200888.Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0186/SPPLS/BI/BL/149112051/2008 Th.200889.Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas PembebasanTanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS Pemkot Pontianakyang terletak di jalan

Mulyadi91.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8045/SP2DBI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atasnama Halimah92.SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor :0183/SPMBI/LSBJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember2008 atas nama Halimah93.Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0183/SPPLS/BJ/BL/149112051/2008 Th.200894.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0183/

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 0187/SPPLS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008; tangal 18 Desember 2008102. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0187/SPPLS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008103. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas PembebasanTanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS Pemkot Pontianakyang terletak di jalan Penunjang/Jalan Sungai Malaya KelurahanSiantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atas Rauda104.

.> Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD No1.19.1.19.01.15.12.5.2 tanggal 28 Desember 2012 tersebut saksiSUEL, S.AG, M.SC Bin IBER DASAK selaku Kepala BadanKesbangpol dan Linmas Kota Palangka Raya membuat surat kapadaKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DaerahKota Palangka Raya dengan Nomor : 027/31/KBLM/V2013 tanggal 31Januari 2013 perihal Mohon Proses Pemilihan Penyedia Barang danJasa.> Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan berkas Unit LayananPengadaan Barang / Jasa

nilai sebesar Rp. 714.700.000,, NO DPA SKPD :1.19.1.19.01.15.12.5.2 tanggal 28 Desember 2012.> Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA SKPD No1.19.1.19.01.15.12.5.2 tanggal 28 Desember 2012 tersebut saksiSUEL, S.AG, M.SC Bin IBER DASAK selaku Kepala BadanKesbangpol dan Linmas Kota Palangka Raya membuat surat kapadaKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DaerahKota Palangka Raya dengan Nomor : 027/31/KBLM/l/2013 tanggal 31Januari 2013 perihal Mohon Proses Pemilihan Penyedia Barang danJasa

Pemilukada Walikota/Wakil Walikota PalangkaRaya2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor1.19.1.19.01.15.12.5.2 Tahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar TahunAnggaran 2013 Nomor : 005/SPM/LS/BL/1.19.01/1V2013,tanggal 19 April 2013 beserta lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Peryataan Pengajuan SPPLStanggal 19 April 2013;1 (satu) lembar foto copy surat pengantar permintaanpebayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang danJasa

) Nomor : 005/SPP/LS/BL/1.19.01/IV 2013 Tahun 2013,tanggal 19 April 2013;1 (satu) lembar foto copy ringkasan kegiatan permintaanpembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang danJasa) Nomor : 005/SPP/LS/BL/1.19.01/IV 2013 Tahun 2013,tanggal 19 April 2013;1 (satu) lembar foto copy rincian rencana penggunaanpermintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 005/SPP/LS/BL/1.19.01/V 2013Tahun 2013, tanggal 19 April 2013;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana

mengajukansurat tanggapan tanggal 27 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006559.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00728/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

nama Penggugat NPWP: 02.492.685.9722.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00728/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

Putusan Nomor 1558/B/PK/Pjk/2018 Menurut Uraian Pemohon Banding(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan barang danJasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri 853.911.155,00a.3. Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut olehPemungut PPN 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yangdibebaskan dari pengenaanPPN 0,00a.6. Jumlah 853.911.155,00b Atas Penyerahan barang danJasa yang tidak terutang PPN 0,00c.

terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesarRp. 223.553.042 dan koreksi Pajak MasukanFaktur Pajak TidakLengkap dengan nilai sebesar Rp. 329.008.094 dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00898/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00119/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, masa PajakSeptember 2014:Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Barang danJasa yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp223.553.042,00;dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Faktur Pajak TidakMemenuhi Persyaratan Formal sebesar Rp329.008.094,00; yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013066.99/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04316/NKEB/WPJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP04316/NKEB/WPJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013061.99/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04439/NKEB/WPuJ.08/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP04439/NKEB/WPUJ.08/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112491.99/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadapKEP01613/NKEB/WPJ.12/2017 tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01613/NKEB/WPJ.12/2017 tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112740.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 28Februari 2017 sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112740.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 28 Februari 2017, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Pemohon Banding telah melampirkan dokumen secaralengkap dalam rangka permohonan restitusi;"Halaman 27 Alinea ke1 dan 2: "bahwa karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 17B ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 apabila dihitung dari tanggal SPT disampaikansecara lengkap yaitu tanggal 27 Juni 2006, sampai dengan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.21566/PP/M.II/16/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 29 pada bagian Mengadili": Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP382/PJ.07/2008, tanggal 21 Agustus 2008, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor :00129/207/05/057

Bahwa yang menjadi dasar hukum pembentukan danpenerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor302/KMK.04/1989 tersebut adalah UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sertaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentangPengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JasaKena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong;b.

Bahwa namun demikian pada UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mevaeh, PenyerahanJasa Maklon tersebut digolongkan sebagai PenyerahanBarang Kena Pajak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1huruf d butir c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 besertaPenjelasannya, yang menyebutkan :Pasal 1 huruf d Butirc"Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan :e.

ConsumptionPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalamnegeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang danJasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakahdiproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.d. Indirect TaxBeban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shiftingmaupun backyard shifting. ""Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kKewenangan pemungutanpajak, yaitu :1.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp32.734.551,00 dan membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00626/NKEB/WPUJ.07/2018 tanggal 16 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00004/207/13/055/16 tanggal 6 Januari 2016, masaPajak Juli 2013 berdasarkan Pasal

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk masa pajak Juli 2013 atas nama PT Voestalpine BohlerWelding Asia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000 menjadi sebagai berikut:Menurut PemohonNo.

banding tersebut, TerbandingSurat Uraian Banding pada tanggal 11 Agustus 2015;mengajukanMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 70658/PP/M.1IIB/16/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP407/WPJ.07/2015 tanggal 11 Februari 2015, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Parman Kav.77,Jakarta Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2006 menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.