mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa danPemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Desnayeti.

dan peristiwa itu terjadi di dalamrumah Terdakwa (milik Ibu Terdakwa), maka secara hukumTerdakwa tidaklah dapat dipidana, karena perbuatan itu (jika punbenar quod non) untuk mempertahankan dirinya atau diri oranglain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atauorang lain, dari pada serangan yang melawan hak danmengancam dengan segera saat itu juga sebagaimana yangditentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan fakta inipun bersesuaiandengan apa yang dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama(dissenting

No. 1297 K/PID/2013di dalam rumah ibu Terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAP sehingga jelaslahapa yang dipaparkan dalam pertimbangan hukum hakim I tingkat pertama(dissenting opinion) o.

bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP(UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hariSenin, tanggal 9 Desember 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting

No. 1361 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

diajukan upaya hukumkasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

secara substansi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim AuditKeuangan dan Kinerja, Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan terbuktimelakukan tindakan yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sudahseharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat menindaklanjutinya denganmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketasebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan II tersebutharus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dan Ildinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksisaksi,dan semua peserta; Bahwa tidak maksimalnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meresponpengaduan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objeksengketa, karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesaidilaksanakan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugatharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

dalampemeriksaan Acara Cepat, Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kirim Pos, menurut HakimDissenting stempel pos adalah stempel yang didalamnya tercantum tanggal, bulan dan tahun yangmerupakan bagian tidak terpisah dari stempel pos;bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah dikirim pada hari kerja berikutnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, oleh karenanyaHakim Dissenting

berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013tanggal 31 Juli 2013 batal demi hukum;MBaimbnberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkanseluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 sehingga tagihan menjadi nihilMbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana

Dengan demikian,koreksi Terbanding atas nilai pabean tetap dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atasimpor barang DBiotin, Negara asal China, sebesar CIF USD2,800.00 sesuai KeputusanTerbanding Nomor: KEP997/WBC.06/2012 tanggal 09 Oktober 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IXA, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaanmateri sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai

bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk menetapkan nilai pabean,Terbanding hanya menyerahkan Header PIB dari hasil cetak computer, sehingga Hakimdissenting tidak dapat memeriksa apakah PIB pembanding tersebut benar PIB yangditetapkan dengan nilai transaksi (bukan dari PIB ex Koreksi kurang bayar atau SPTNP)sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 PMK Nomor: 160/PMK.04/2010(syarat penetapan dengan nilai transaksi barang serupa);bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting

14 Agustus 2012, dengan Tagihan sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratustujuh puluh empat ribu rupiah), batal demi hukum; oo, ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terbanding tidak mempertimbangkandasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilaipabean sebagai nilai transaksi dan tidak dapat membuktikan data pendukung yangdigunakan sebagai dasara penetapan (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding, oleh karenanya Hakim dissenting

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 141 K/Pdt.SusPHI/20131 Bahwa, Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya perkara No.84/G/2013/PHI.Sby. dalam pertimbangan hukumnyakecuali Hakim pendapat berbeda (Dissenting

Abdurrahman, SH., MH. mengajukanpendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagaimana dalam amar putusan padapendapat berbeda (Dissenting Opinion) tersebut di atas;5 Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka seharusnya terhadap gugatanPenggugat/Termohon Kasasi dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 7Januari

Putusan Nomor 588 K/Pid.Sus/2018kasasi Penuntut Umum ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan

suara terbanyak.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis/Hakim Agungpada Mahkamah Agung (Prof.

Namun keberatan atau argumentasiyang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca, menganalisisdan mengkritik putusan yang telah dibuat;Bahwa setelah kami membaca secara saksamapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,telah ternyata bahwa kami tidak menemukan satupun tentang dissenting opiniondalam putusan tersebut, padahal menurut keyakinan kami setelah mengikutipemeriksaan di depan

Bertolak dari keyakinan tersebut di atas, kami memandang bahwatidak mungkin ketiga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mempunyai sudut pandang (perspektif) yang 100 % sama (identik) atassatu pandangan Hakim terhadap yang lainnya;Di Negaranegara dengan sistem AngloSaxon pendapat para juri yangbersifat dissenting menjadi bagian yang dapat dimintakan publikasinya sehinggamasyarakat dapat memberikan pandangan dan kritiknya secara bebas sebagaibagian masukan yang informatif bagi lembaga

peradilan itu sendiri;Pendekatan progresif membenarkan adanya dissenting opinion karena halitu dianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan Hakim itu.

Memang harus disadaribahwa pendapat Hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknyapendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapat tersebut diserahkan kepadapublic, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justiabelen;Ide dissenting opinion sebenarnya merupakan suatu wacana baru yangdapat diterima dalam Sistem Hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikansuatu parameter alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan itumemenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjunjung prinsip kepastian hukum

/Ketua Muda Bidang(Hukum) Agama/ Hakim Agung/ Ketua Umum IKAHI periode 2001 2004 dalamMusyawarah Nasional (MUNAS) XIIl IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa:Sebagai bagian dari pengawasan terhadap HakimHakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan Hakim adalah jugamerupakan kehendak para Hakim, karena dengan dissenting opinion itu perbedaanpendapat dari para Hakim akan terlihat. Sekarang ini, perbedaan pendapat paraHakim dalam putusan itu tidak terlinat.

menerapkan hukum,bahwa benar Terdakwa masih merasa tanah di atas tidak bolehdibangun pagar, akan tetapi saksi Remy Maringka merasa diatelah menegakkan pembangunan pagar di atas tanahnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/ atau undangundang, makapermohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 10 Agustus 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

No. 996 K/Pid/2010(Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dantelah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun = 2004, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitumenolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasitersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwadipidana, maka harus dibebani untuk

No. 1618 K/Pid.Sus/2018dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.

undangundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;Bahwa putusan Judex Facti telah secara cukup mempertimbangkan alasanalasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof.

Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Bandindengan menetapkan Nilai Pabean atas jenis barang impor 2 pos Code: 23208.8 OriflamePure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour PressPowder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, ditetapkamenjadi sebesar total CIF USD9,548.42 sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP 607KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan

:Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapatpemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat bancPemohon Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantalpenjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yangserta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dasengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat

rupiah);Bahwa Judex Facti telah cukup dalam mempertimbangkan pemidanaanTerdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan halhalmemberatkan dan halhal meringankan yang terdapat pada diri danperbuatan Terdakwa secara proporsional;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

., menyatakan pendapatberbeda (dissenting opinion). Bahwa Hakim Anggota Subronto, S.H., M.H.

., yangmemberikan dissenting opinion sebagaimana tertuang/termuat dalamPutusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/G/2016/PHI Smg., pada halaman 23 alineaHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Nomor 704 K/Pdt.SusPHI/2017ke4 sampai dengan halaman 26 alinea ke2 dan oleh karena itu PemohonKasasi mengambil seluruh pertimbangan dissenting opinion tersebutsebagai materi/isi memori kasasi;Bahwa prinsip nebis in idem juga sejalan dengan asas peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan undangundang kekuasaanKehakiman. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung telah secara konsistenmenerapkan prinsip nebis in idem dalam berbagai putusannya.

., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kKewajiban olehundangundang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulisbaik putusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada bedapendapat yang disebut sebagai agreeing opinion maupun putusandisepakati bersama namun pertimbangan berbeda yang disebut sebagaiconcurring opinon dan selanjutnya pertimbangan atau pendapat tertulistersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnyaterhadap perkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulanakhir yang sama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yangbersifat concurring opinion, karena tidak jarang pula hakim memilikipertimbangan berbeda yang melahirkan putusan yang berbeda pula atauyang dalam disiplin ilmu hukum disebut sebagai dissenting opinion, danpendapat berbeda tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkandari putusan, yang tujuannya adalah menjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurutHakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error inpersona dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonanPemohon dan Pemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard), dan Pemohon dan Pemohon II harus dihukummembayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nant.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak MajelisHakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis danHakim

Putusan Nomor 543 K/TUN/2020dan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalan Para Pemohon Kasasi dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota Dr.

Negara juncto Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 junctis Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif: Bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa bagian pokoksengketa, maka untuk dapat menilai penerapan hukumnya, diperintahkankepada Judex Facti untuk memeriksa pokok sengketa sesuai denganhukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 603/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/ Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Nomor 3079 K/Pid.Sus/2018sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Alasan Pertama Kasasi Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding PengadilanTinggi Mataram untuk memutus perkara a quo di tingkat bandingterdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), dimana HakimAnggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. mengajukan dissenting opinion,karena tidak setuju dan atau tidak sependapat atas pertimbangan danamar putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perkara aquoyang mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi.

Secara lengkapHakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbanganhukum dissenting opinionnya dalam putusan Pengadilan TinggiMataram perkara a quo pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan(dikutip):Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Padt.G/2016/PN. Sel. Yangdimohonkan banding tersebut Hakim Anggota (Miniardi, S.H.

Nomor 1769 K/Pdt/2017perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,sehingga karenanya Para Pemohon Kasasi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo untuk menguatkan putusan Hakim TingkatPertama dan putusan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Mataramyang mengambil sikap melakukan dissenting opinion denganmengambil alin semua pertimbangan hukum putusan Hakim TingkatPertama perkara a quo sekalian menguatkan putusan Majelis HakimTingkat

Alasan Pertama KasasiDalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding PengadilanTinggi Mataram untuk memutus perkara a quo di tingkat bandingterdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), dimana HakimAnggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. mengajukan dissenting opinion,karena tidak setuju dan atau tidak sependapat atas pertimbangan danamar putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perkara aquoyang mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi.

Secara lengkapHakim Anggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbanganhukum dissenting opinionnya dalam putusan Pengadilan TinggiMataram perkara a quo pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan(dikutip):Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Padt.G/2016/PN. Sel. Yangdimohonkan banding tersebut Hakim Anggota (Miniardi, S.H.