Jendaral Sudirman Kavling 4546Jakarta Selatan, kemudian saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., menyerahkanselembar Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) kepadaTerdakwa 1. dengan maksud untuk diinvestasikan dalam jangka waktu selama 2(dua) tahun di PT. ReTrade Capital Indonesia sebagai tambahan modal PT.Re Trade Capital Indonesia yang akan berakhir pada bulan tahun Juni 2010 denganharapan saksi Drs. H.

unitpelaksanaan teknis pemungutan pajak, retribusi, danpendapatan wilayah s/d XI dilingkungan DinasPendapatan Daerah Provinsi Sulteng Pasal 20 ayat(4) yang menyatakan : Bahwa setiap pimpinanorganisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi,memimpin, mengkoordinasikan, membimbing sertamemberikan petunjuk bagi pelaksana tugasbawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agarmengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuaiperaturan perundangundangan.e Surat Keputusan Kapolri Nomor : SKEP/06/X/1999,Direktur Jendaral

kegiatanpenyelamatan sapi Betina Produktif tahun2011 pada kelompok Ternak Penerima.d Memberikan Persetujuan pencairan Dana dariBank kepada Kelompok peternak penerima.e Mendampingi peternak penerima untukmelakukan teknis kegiatan insentif danpenyelamatan sapi betina produktif pada tahun2011.f Membuat Laporan perkembangan pelaksanaankegiatan ditingkat Kabupaten untukdisampaikan kepada kepala Dinas PeternakanKabupaten yang kemudian diteruskan keKepala Dinas peternakan provinsi Bali danditeruskan ke Direkturat Jendaral

penyelamatan sapi BetinaProduktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.d Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepadalKelompok peternak penerima.e Mendampingi peternak penerima untuk melakukan tekniskegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktifpada tahun 2011.f Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 53 ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepalaDinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskanke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskanke Direkturat Jendaral

Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.ini Turut Tergugat menolak dengan tegas karena Penggugat harusmembuktikan terlebin dahulu ke absahan dari Surat KeteranganWaris tertanggal 20 April 1976 sebagaimana yang dikutip dari SuratEdaran Departemen dalam Negeri Direktorat Jendaral Agrariatanggal 20 Desember 1969 No.

Direktur PengembanganKawasan Permukiman Direktorat Jendaral Cipta Karya,Kementrian Pekerjaa Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya,lampiran fotokopi dari fotokopi);34. Bukti T34: Pedoman Pengadaan Bank (ISDB) dengan Negara RepublikIndonesia, terdiri: Service Ijarah Agreement, Agency Agreement(Service ljara Financing) Ref. Project No:IDN0174, FrameworkAgreement Concerning The National Slum Upgrading ProjectRef. Project No.: IDN0175 dan Loan Agreement, ProjectNo.

Nomor:0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/VI/2016 tentang Perubahan AtasKeputusan Sekretaris Jendaral Badan Pengawasan pemilihanUmum Nomor; 021KEP Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawasan PemilihanUmum Republik Indonesia.779.

Keputusan Sekretaris Jendral Badan PengawasanPemilihan Umum R.I Nomor: 1096KEP Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Sekretaris Jendaral BadanPengawasan pemilihan Umum Nomor; 864KEP Tahun 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di LingkunganBadan Pengawasan Pemilihan Umum.m. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/2016tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Nomor:0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/VI/2016 tentang PerubahanAtas Keputusan Sekretaris Jendaral Badan Pengawasanpemilihnan Umum Nomor; 021KEP Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan PengawasanPemilihan Umum Republik Indonesia..

Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan PemilihanUmum R.I Nomor: 0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/V1I/2016 tentangPerubahan Atas Keputusan Sekretaris Jendaral BadanPengawasan pemilihan Umum Nomor; 021KEP Tahun 2014tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas BadanPengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia.779.

Nomor:0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/VI/2016 tentang Perubahan AtasKeputusan Sekretaris Jendaral Badan Pengawasan pemilihanUmum Nomor; 021KEP Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawasan PemilihanUmum Republik Indonesia.779. Keputusan Sekretaris Jendral Badan PengawasanPemilihan Umum R.!

Nomor:0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/VI/2016 tentang PerubahanAtas Keputusan Sekretaris Jendaral Badan Pengawasanpemilihan Umum Nomor; 021KEP Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas BadanPengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia.I.

Keputusan Sekretaris Jendral Badan PengawasanPemilihan Umum R.I Nomor: 1096KEP Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Sekretaris Jendaral BadanPengawasan pemilihan Umum Nomor; 864KEP Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.m.

Keputusan Sekretaris Jendral Badan PengawasanPemilihan Umum R.I Nomor: 1096KEP Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Sekretaris Jendaral BadanPengawasan pemilihan Umum Nomor; 864KEP Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawasan Pemilihnan Umum.m.

Nomor:0183/BAWASLU/SJ/HK.0100/VI/2016 tentang Perubahan AtasKeputusan Sekretaris Jendaral Badan Pengawasan pemilihanUmum Nomor; 021KEP Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawasan PemilihanUmum Republik Indonesia.779. Keputusan Sekretaris Jendral Badan PengawasanPemilihnan Umum R.

Maskuri di DusunKaranggandul Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang KabupatenPemalang, namun setelah itu saksi tidak pernah menerima bantuan apapun.Bahwa saksi tidak pernah ada atau dilibatkan dalam sosialisasi/musyawarahdari Kelompok Tani Karya Utama maupun Dinas Pertanian KabupatenPemalang terkait adanya bantuan sosial ekstensifikasi APBN Dana TugasPembantuan Direktorat Jendaral Perkebunan Dinas Perkebunan PropinsiHal 19 dari 91 halaman, Putusan Tipikor Nomor 157/Pid.SusTPK/20 15/PN SimgJawa Tengah

.- Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011- Surat Sekretaris Jendaral Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 4559/A/A.21/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal

Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010; Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisiOutput kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Hal 4 dari 265 Putusan Pidana No. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN Dps Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA SatuanKerja Undiksa TA 2011 Surat Sekretaris Jendaral

Desember 2010 dan lampiranlengkapLaporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisiOutput kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA SatuanKerja Undiksa TA 2011Surat Sekretaris Jendaral

Desember 2010 danlampiran lengkapLaporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*)dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPASatuan Kerja Undiksa TA 2011Surat Sekretaris Jendaral

lengkap ;- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010 ; - Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran ;- Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011 ;- Surat Sekretaris Jendaral

2010 danlampiran lengkap ;Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010 ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*)dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran ;Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPASatuan Kerja Undiksa TA 2011 ;Surat Sekretaris Jendaral

Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) danrevisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Hal 188 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPASatuan Kerja Undiksa TA 2011Surat Sekretaris Jendaral

2010 danlampiran lengkap ;Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010 ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) danrevisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran ;Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPASatuan Kerja Undiksa TA 2011 ;Surat Sekretaris Jendaral

diberlakukan sebagai dasar hukum antaraperusahaan dengan para pekerja di PT.Chevron Pasific Indonesia ;Menimbang, bahwa PKB PT.Chevron Pasific Indonesia periode 20162017disepakati antara PT.Chevron Pasific Indonesia tanpa melibatkan atau tanpamengikutsertakan SARBUMUSI di dalam pembahasannya dan permohonanHalaman 70 dari 93 hal Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2017/PN Pbrpendaftarannya pada tanggal 23 September 2016 dinyatakan belum dapat diproseslebih lanjut oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jendaral

Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011 Surat Sekretaris Jendaral Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 4559/A/A.21/PR/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang dan revisi DIPA Satuan kerja Undiksa T.A 2011 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 322/H48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah

Desember 2010 dan lampiran lengkapLaporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 PerihalRevisi DIPA 2011 untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Outputkegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari2011 Perihal Usul Penghilangan tanda bintang revisit DIPA Satuan Kerja UndiksaTA 2011Surat Sekretaris Jendaral

2010 dan lampiran lengkapLaporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2010 tanggal31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011untuk pencairan dana yang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah dan lampiran.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011 Tanggal 17 Januari 2011 PerihalUsul Penghilangan tanda bintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011Surat Sekretaris Jendaral

2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 KeputusanMahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011,sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Direktur Jenderal pada Direktorat Jendaral

Pop up notification surat pernyataan adalah sebagaimanaterlinat dalam gambar di bawah ini.Surat Pernyataan Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimanayang tersimpan pada database di Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum.Bahwa saya telah membaca dengan cermat sertamengetahui seluruh susunan pemegang saham danpengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpanpada database di Direktorat Jendaral Administrasi HukumUmum.Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadapkepada saya dan

., dankawankawan, Selaku Pejabat dan Pegawai Biro BantuanHukum Sekretariat Jendaral Kementrian Keuangan, yangmemilin domsili di Gedung Djuanda Lantai 15 JalanDr.Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasidahulu Tergugat , Il, Ill, V/Terbanding I, Il, Ill, V;melawan. PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA, berkedudukan di Jalan D.I. PanjaitanNomor 40, Jakarta Timur;. PT.

Desember 2010 danlampiran lengkapLaporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Tahun Yangberakhir 31 Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;Surat Rektor Undiksa Nomor: 11/H.48/PR/2011 Tanggal 05Januari 2011 Perihal Revisi DIPA 2011 untuk pencairan danayang diblokir (*) dan revisi Output kegiatan pengadaan tanah danlampiran.Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 65/D/T/2011Tanggal 17 Januari 2011 Perihal Usul Penghilangan tandabintang revisi DIPA Satuan Kerja Undiksa TA 2011Surat Sekretaris Jendaral

Pop up notification surat pernyataan adalah sebagaimana terlihatdalam gambar di bawah ini.Surat Pernyataan Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimanayang tersimpan pada database di Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum.Bahwa saya telah membaca dengan cermat sertamengetahui seluruh susunan pemegang saham danpengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpanpada database di Direktorat Jendaral Administrasil HukumUnum.Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadapkepada saya dan

Pada saat awaldipenjara usianya baru 14 tahun yang dibuktikan dengan dokumen yangdikonfirmasikan kebenarannya baik oleh Konsulat Jendaral RI di Perthmaupun oleh Institute Indonesia. Namun, Departemen Imigrasi danpengacara tidak pernah mengajukan dokumen tersebut ke pengadilandan upaya Institute Indonesia untuk menanyakan hal ini selakudihambat.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya padahalama 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objeksengketa cacat yuridis dalam aspek penerbitan beberapa keputusan didalam satu keputusan, sebagaimana dalil pada poin angka 5 yangmenyatakan Terlebih lagi tentang kewenangan penerbitan IzinPemanfaatan Kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatanmenjadi kewenangan Direktur Jendaral atas nama Menteri Kehutanansebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan MenteriKehutanan

tentang penyakit brucellosis dan Saksihanya sedikit saja mengetahuinya;Bahwa penyakit brucellosis disebabkan oleh bakteribrucella dan apabila sapi betina terkena penyakitbrucellosis tersebut, maka secara fisik tidak kelihatandan baru akan kelihatan pada waktu sapi betinatersebut bunting pada usia 5 s/d 7 bulan, kemudianuntuk mengetahui apakah sapi betina tersebut terkenapenyakit brucellosis, harus dilakukan pemeriksaansecara laboratories di BPPV (Balai Penyidikan danPengujian Veteriner) Direktorat Jendaral