Oleh karena Tergugat/Pembanding menyatakan kasasi masihdalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang maka secara formal PernyataanKasasi dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;Dalam Eksepsi;Tentang Konpentensi Absolut;Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dambil alih olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada hal. 28 bait ke 2 yang berbunyi ....yang menjadi pokok permasalahan yang digugat Penggugat bukan masalah warisandari Sarinten akan tetapi perbuatan Tergugat

Bahwa putusan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi dari Terbanding adalah bukanEksepsi sesungguhnya karena berdasarkan pasal 136 HIR/167 Rbg yangmengatur tentang eksepsi adalah mengenai konpentensi absolute ataukonpentensi relatif, Sedangkan putusan perkara Pengadilan NegeriBanjarmasin ini bukan adanya keberatan dari Terbanding tentang hal tersebut,sehingga dengan dikabulkannya eksepsi tersebut tidak tepat bila dikaitkandengan perkara ini,.3

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menikah secara Islam danmengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, maka berdasarkan Pasal 49 huruf(a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

serta sesuai dengan penghasilan Tergugat, yang jumlahnya sebagaimanatertuang dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa (bukti T. 6 ) bahwa Penggugat dan Tergugat memilkisebuah rumah yang terletak di Perumahan Legenda Malaka Blok 1.4 nomor 15Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Penggugat menuntutagar Tergugat membuatkan akta notaris balik nama dari Tergugat kepada Penggugat,untuk itu majelis memberikan pertimbangan bahwa atas tuntutan Penggugat tersebutbukanlah merupakan wewenang/konpentensi

Kompetensi Relatif :Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru diajukan oleh Penggugat kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena yang menjadi obyek perkara dalamperkara ini adalah berupa bidang tanah yang merupakan benda tidak bergerakyang letaknya berada di bukit tiga beradik, dusun terjun Jaya, desa Pematanglumut, kecamatan Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, propinsi Jambisebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 1,yang mana wilayah tersebut termasuk didalam wilayah konpentensi

terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka berdasarkan konpentensi

berpendapat kehendakPasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalahperceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secaraagama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masukmenjadi konpentensi

Tergugat IV yang telah menerbitkansertpikat hak atas tanah (merupakan produk dari KeputusanTata Usaha Negara) diatas objek perkara sebagaimandijelaskan oleh Penggugat dalam posita 4 dan dalam Petitum,maka dengan demikian Turut Tergugat adalah Suatu LembagaPemerintah yang diberikan Kewenangan untuk memprosesPermohonan hak atas tanah dan sejak berlakunya Undangundang Tata Usaha Negera No 5 tahun 1986 jo Undang undangNo 9 tahun 2004 tentang perubahan Unadangundang Nomor 5tahun 1986 maka seharusnya konpentensi

dengan mencantumkan secara jelas identitaspara pihak yang berperkara dan disertai alamat yang jelas sehinggaterhindar dari kekeliruan.Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugatmenyimpangi SYARAT FORMIL yang mengkibatkan surat gugatanPenggugat dikualifikasikan Cacat Formil dan dengan demikian gugatanPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya TIDAKDAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).B.Pengadilan Agama Sidoarjo Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Konpentensi

yang bersangkutan dan untuk mempersingkatcukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2)berserta penjelasannya angka 10 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, perkara aquomerupakan konpentensi

tanggal 27 April 1976 dikatakan bahwa dalamsurat Kuasa tidak disebut kewenangan kuasa meliputi pemeriksaan tingkatbanding dan kasasi, namun berita acara pemeriksaan sidang pertama, ternyatapemberi kuasa hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya makadianggap surat kuasa itu juga untuk periksaan banding dan dianggap sudahkhusus, meskipun surat kuasa itu dibuat bukan untuk perkara itu, maka olehkarena itu eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi diluar berkenaan dengan konpentensi

Rekonvensi melaluiKuasanya tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan rekonvensi diajukanbersamasama dengan jawaban konvensi dan eksepsi yang terdapat pada bagianRekonvensi tidaklan membuat suatu gugatan menjadi kabur (obscure libel)selama eksepsi itu jelas dutujukan untuk konvensi dan mengenai susunan subsub dalam jawaban hanya sekedar memudahkan untuk dimengerti atau fahami,maka oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa eksepsi diluar berkenaan dengan konpentensi

penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam duduk perkara tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangUndang No.7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 perubahanterakhir dengan UndangUndang No.50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang surat Kuasa khusus tanggal 24 september 2013 yang terdaftardikepaniteraan pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 september 2013 denganNomor register 52/0503/Pdt.G/2013 telah menyebutkan relative konpentensi

tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang,bahwa Pemohon mendalilkan menikah secara Islam danmohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka sesuai konpentensi

bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan bukti T1yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen bermaterai cukup yangmenerangkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karena terbukti TermohonHalaman ke 15 dari 25 Putusan No.0096 /Pdt.G/2011/PA.Pkl(Istri) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, makapermohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan adalah sudah tepatkarena perkara ini merupakan kewenangan relatip (Konpentensi

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang padapokoknya sebagaimana tersebut diatas;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatanterjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka PengadilanNegeri tersebut berwenang memeriksanya;Menimbang, bahwa Terlawan sebagaimana dalam Jawabannya atasPerlawanan Pelawan telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan tidak menyangkutmasalah konpentensi

Pengadilan, baik Konpentensi Absolut maupun relatif makaberdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo Yurisprudensi Nomor 361 K/Sip/1973tertanggal 30 Desember 1975 Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Terlawan telah diajukan eksepsitentang1.

tujuan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangUndang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNo.3 Tahun 2006 perubahan terakhir dengan UndangUndang No.50Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama;Menimbang surat Kuasa khusus tanggal 28 Maret 2016 yangterdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Bengkulu tanggal 29 Maret2016 dengan Nomor register 31/83/Pdt.G/2016/PABn telahmenyebutkan relative konpentensi

ACHMAD CHALWANI dan JONI BENBELA sebagaipemilik tanah dan rumah dimaksud, yang mana Sertifikat Hak Milik dimaksudadalah merupakan SUATU AKTA OTENTIK yang memberikan suatu BUKTI YANGSEMPURNA, sehingga dikemudian hari ada pihak lain yang mendapat legalitashukum , bahwa ia juga sebagai orang yang berhak atas obyek yang samatersebut, maka demi kepastian hukum dan demi tegaknya hukum dan demikepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk kepercayaan masyarakatterhadap konpentensi Institusi Hukum (agar

ditentukan belum jugamengirim repliknya, sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik danmajelis menganggap Para Penggugat tidak menggunakan haknya,dengan demikian majelis berkesimpulan Para Penggugat telahmembenarkan jawaban Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, makaTergugat juga tidak mengajukan Duplik;Bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pihakbahwa, eksepsi tersebut bukan mengenai tentang eksepsi konpentensi

sebagaiamana tersebut diatas;Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmbMenimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatanterjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukum merekasebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tidakmenyangkut masalah konpentensi

Pengadilan, baik Konpentensi Absolutmaupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo YurisprudensiNomor.361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 Eksepsi tersebutdiperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukum mereka dalamjawaban tertanggali4 Desember 2016, telah mengajukan Eksepsi sebagaiberikut :1.

Bahwa akibat dari ketidak pedulian dari termohon tersebut diatas pada tahun2015 Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Poso Sulawesi Tengahnamun gugatan Pemohon tidak diterima oleh karena termohon keberatanmasalah konpentensi .Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon tersebut akhirnyaPemohon kembali ke Amparita dan sudah berpisah tempat tinggal dengantermohon selama 1 tahun 3 bulan sampai dimasukkannya surat permohonanCerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrapmasalah konpentensi. C6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon tersebut akhirnya Pemohonkeffibali ke Amparita dan sudah berpisah tempat tinggal dengan termohonselama 1 tahun 3 blilan sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talakini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.7.