yang bermatereicukup, Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan telah dicocokkan denganaslinya dan cocok, dan dengan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim menemukanfaktafakta dipersidangan, bahwa Pemohon benarbenar berkehendak menikahdengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapatdilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak selaku wali (adhol),8Menimbang, bahwa menurut hukum, yang mempunyai kopetensi

dari harta peninggalan, maka menurut pasal 49 UndangundangNo 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undangundang No 3 tahun2006 tentang Perubahan atas Undangundang No 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama tidak dimungkinkan adanya hak opsi lagi untukmenyelesaikan persoalan warisan yang sudah jelas menjadi kKewenangan dariPengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat V dan VIIkhususnya pada point 3 mengenai kopetensi

PENGADILAN PERDATA UMUM PADA PENGADILAN NEGERI SERANGTIDAK MEMILIKI KOPETENSI UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI(EKSEPSI KOPENSI ABSOLUT)1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT dinyatakan "menggugat H. PANARAHARAHAP Direktur PT. Pamungkas Putra Pratama yang beralamat di LingTegal Tong Rt 11 Rw 06 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil KotaCilegon".

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT masuk dalam kualifikasiPerselisihan WHubungan Industrial bukan cedera janji (WANPRESTASI)sebagaimana yang didalihnkan, maka salah alamat jika perkara ini diajukanOLEH penggugat ke Peradilan Perdata Umum Pada Pengadilan NegeriSerang, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksaHalaman 5 dari 16 Putusan No. 136/PDT/2018/PT.BTNperkara aquo dalam PUTUSAN SELA agar MENOLAK gugatanPENGGUGAT karena melanggar azas Kopetensi Absolut lembagaPeradilan;B.

DALAM EKSEPSI1.Bahwa menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalamPosita surat gugatan Penggugat yang intinya mempermasalahkan terbitnyaHGB No 22 atas nama PT Jati Jaya Abadi yang diterbitkan oleh Tergugatdalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang selaku lembaga TataUsaha Negara, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat di PengadilanNegeri Jombang adalah salah alamat, seharusnya gugatan diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ( Kopetensi Absolut ).

Bahwa gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jombang adalahsalah alamat, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ( Kopetensi Absolut )..2.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagai manatersebut diatas ;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa mengenai eksepsi diatas dalam pasal 125 ayat (2),pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 HIR, yaitu eksepsi yang diajukan pada halhal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnyasurat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenaibantahan terhadap pokok perkara dan sesuai dengan pasal 134 HIRpenyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kopetensi

diperiksa dan diputusbersamasama pokok perkara ;Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengecualian mengakhiriproses permohonan tanpa terlebih dahulu memeriksa pokok perkara, denganmeyakinkan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietont van kelijke verkloord) ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugatmengajukan eksepsi kopetensi relatif dengan menyatakan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quodengan alasan

membuktikan dalil eksepsinya Tergugat ,Tergugat II telah mengajukan bukti berupa T dan T Il 1 s/d T dan T Il 3,Turut Tergugat mengajukan bukti berupa surat TT1 s/d TT5, sedangkanPenggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti berupa surat diberitanda P1 dan P2;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakaheksepsi dari Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat beralasan secarahukum;Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat , Tergugat Il danTurut Tergugat adalah mengenai kopetensi

Putusan Sela No. 182/Pdt.G.Arb/2017/PN.JKT.SELpada tanggal 20 Februari 2017 dengan register Akta PendaftaranNo. 1/Arbitrase/2017/PN.Wsb;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka dengan demikianeksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat cukup beralasan hukumuntuk diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kopetensi relatif dariTergugat ,

Tergugat Il dan Turut Tergugat diterima, maka terhadap eksepsilainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kopetensi relatif yangdiajukan Tergugat I, Tergugat Il dan turut Tergugat telah diterima, makaterhadap dalil pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak mepertimbangkanlagi, dengan demikian maka terhadap dalil pokok gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat , tergugat II dan turuttergugat

MONA JAYA GT. 16 Berbendera Indonesia yang berlayartidak laik laut dan tidak memiliki Kopetensi Kepelautan; Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut dari pemilik kapal yaitu SaksiEfi Anas pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 09.00Wib, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, saksi baru setahun iniberkerja dengan saksi Efi Anas tepatnya sejak tahun 2017 awalnya saksibekerja diatas kapal dengan jabatan Anak Buah Kapal setelah saksiHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN

05.00 Wib dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menuju lautuntuk mencari Ikan;= Bahwa setelah dua hari berlayar mencari ikan pada hari Sabtu tanggal1 Desember 2018 sekira Pukul 10.20 Wib datang Kapal Polairud PoldaSumbar melakukan pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa, pada saat itusemua awak kapal sedang melaksanakan istirahat, setelah dilakukanpemeriksaan ternyata nama Nakhoda yang tercantum dalam SuratPersetujuan Berlayar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya danTerdakwa tidak memiliki Kopetensi

menuju lautuntuk mencari Ikan;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Pdg= Bahwa setelah dua hari berlayar mencari ikan pada hari Sabtu tanggal1 Desember 2018 sekira Pukul 10.20 Wib datang Kapal Polairud PoldaSumbar melakukan pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa, pada saat itusemua awak kapal sedang melaksanakan istirahat, setelah dilakukanpemeriksaan ternyata nama Nakhoda yang tercantum dalam SuratPersetujuan Berlayar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya danTerdakwa tidak memiliki Kopetensi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar damai dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 undangundangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah danditambah pertama melalui undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perobahankedua melalui undangundang nomor 50 tahun 2009,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kompetensirelatif dan kopetensi

para Pemohon,adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah hadirdipersidangan, dan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) terbukti para Pemohonberdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan perkara initermasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah dirubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,baik kopetensi

Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupseharihari Penggugat masih ditanggung oleh orang tua dan saudara Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan tersebut, Tergugat tidakdapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiridi depan persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namunketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidakmengajukan eksepsi kopetensi

ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandangtermuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidangmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyataketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidakmengajukan eksepsi kopetensi

memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan alatbukti surat P1 s/d P6 dan saksisaksi yang dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P2 yang menerangkan Pemohon adalah sebagaiwarga penduduk Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam wilayah hukumPengadilan Agama Ponorogo bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubahterakhir dengan UU No: 50 Tahun 2009 adalah kopetensi

HKI4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009 adalahmerupakan jawaban atas surat yang dikirim oleh saudaraWartono Fachrudin Kunardi, jadi bersifat korespondensibiasa dan tidak berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara,oleh karena itu Surat Direktur Merek' tersebut bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itusengketa yang diajukan oleh para Penggugat bukanlahsengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Tangerangberwenang mengadili perkara yang diajukan oleh paraPenggugat dan menolak Eksepsi kopetensi

terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksisaksinya menerangkan bahwaPemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan Termohonsemula juga berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Pemohon, apabila haltersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terbukti permohonan cerai initelah sesuai dengan maksud pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubahterakhir dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka parkara ini termasuk kopetensi

terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksisaksinya menerangkan bahwaPemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan Termohonsemula juga berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Pemohon, apabila haltersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terbukti permohonan cerai initelah sesuai dengan maksud pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubahterakhir dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka parkara ini termasuk kopetensi

Penggugatmengubah atau mengurangi Gugatan atau Tuntutan, tidak boleh mengubahatau menambah pokok Gugatan, sehingga berdasarkan hal tersebutperubahan atau revisi Gugatan Hak Asuh Anak yang dilakukan olehPenggugat telah bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 127 Rv, dan oleh sebab itu Tergugat memohon untukmenolak perubahan atau revisi Gugatan Hak Asuh Anak yang telahdilakukan oleh Penggugat;Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Sidoarjo melanggarbatas kopetensi

Bahwa namun berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR menjelaskan tentangpatokan menentukan kewenangan mengadili adalah dimana PengadilanAgama tempat tinggal Tergugat, dan oleh karena itu, agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas kopetensi relatif, makagugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Agama yangberkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;7.

AgungPratama tentang peningkatan kopetensi kerja tahun anggaran 2012.1 (satu) buah dokumen kontrak BPSPL Pontianak dengan CV. AgungPratama tentang pengadaaan alat pengolah data penataan ruang danperencanaan dan pengelolaan laut pesisir dan pulaupulau kecil tahunanggaran 2012.1 (satu) buah dokumen kontrak BPSPL Pontianak dengan CV.

AgungPratama tentang peningkatan kopetensi kerja tahun anggaran 2012.empat) buah AC LG $12LPBX2.dua) buah alat pemadam kebakaran merk Yamato YA10L.Satu) buah kamera DSLR Nikon D600 (tanpa lensa).satu) buah vacuum cleaner merk Maximus M453.dua) unit mesin pemotong rumput Tasto TK328.dua) unit printer merk Epson L300.dua ) kamera digital ;Hal.24 dari 26 hal. Put. No.244 K/Pid.Sus/2015.23.24.20.26.27.28.29.30.31.1 (satu) buah dokumen kontrak BPSPL Pontianak dengan CV.

Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah bukankewenangan/kopetensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkankewenangan/kopetensi Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagaiberikut :1.1.

Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah bukankewenangan/kopetensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkankewenangan/kopetensi Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagaiberikut :Hal. 34 dari 47 Hal.

berita acarapersidangan perkara dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon,adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1), (P2) dan (P3)terbukti para Pemohon berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan AgamaDenpasar, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkanPasal 49 Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanAgama baik kopetensi

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya di poin 8 Penggugat menyatakan ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini terkesanbahwa si Penggugat tidak tahu hukum acara, dalam hal ini perlu diketahuibahwa Kantor Pertanahan adalah Lembaga Pencatat dan Sertipikat adalahProdak Pejabat Administrasi Negara dan yang berhak menguji perbuatannyaadministrasi yang melawan hukum adalah kopetensi Pengadilan Tata UsahaNegara bukan kopetensi Pengadilan Negeri/ Pengacara;Berdasarkan uraian tersebut

Oktober 2012 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohonkarena Termohon meninggalkan rumah;Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon, Termohon tidakmemberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri danHalaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 094/Pdt.G/2013/PA.Mtktidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebuttanpa alasan yang sah dan tanpa mengajukan eksepsi kopetensi