Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.

Bahwa menurut ketentuan umum dalampenjelasan undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yangdimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena:a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga

mempunyai harta benda yang memcukupi untukmembayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimumdari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini danlamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaperlumemperhatikan halhal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:YANG MEMBERATKAN:e Bahwa tindak pidana koropsi

keadaan yang meringankanHalaman 86 dari Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT JAP87merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secarasukarela sebelum pengucapan putusan;Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidanadenda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukandalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Thimotius Sapitu adalahtidak lepas dari peranan saksi sebagai Bendaharawan bagian Proyek yang telahmemproses pencairan dana Proyek yang seharusnya belum dapat dilakukankarena kewajiban terdakwa sebagai pihak Kedua (penyedia barang) belumsepenuhnya melaksanakan kewajibannya ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukumanmenurut Pasal 13 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharuidan disempurnakan dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Rasuna Said Blok X.7 Kav.5Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2010 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempeyjari berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Sepember 2010 yangpada pokoknya sebagai menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa Sri Sumartini terbukti bersalah melakukukan tindakpidana koropsi

Bahwa pertimbangan hukum Hakim banding dalam putusannya a quoberpendapat, sebagai berikut :pahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassarputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Mks,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan TindakPidana Koropsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa terbukti

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambontelah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Koropsi Yangdilakukan Bersamasama Secara Berlanjut ;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMADRAHARUSUN,S.Sos selama 8 ( delapan ) Tahun

Bahwa dari tangan terdakwa telahdisita uang sebesar Rp 110.000.000,dimana uang tersebut bukanlah uanghasil koropsi, tetapi uang tersebutadalah uang dari pinjaman terdakwakepada Alfizal Rp 40.000.000, ,pinjaman dari Rizaldi Fahri Rp30.000.000, dan pinjaman dari HamzonRp 40.000.000 ;Menimbang, bahwa selanjutnya MAJELIS HAKIM akan meneliti298dan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta hukum tersebutdiatas, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa Profesor.DR. H. NASROEN HAROEN.

,SUGENG RIYADI, SH, dan 13 (tiga belas) staf pengujian kendaran bermotorpada bagian seksi pengujian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koropsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAU;KEDUA :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya tanggal Nomor : 14/ Pid.Sus/Tpk/2015 /PN.Sby tentangPenetapan Penunjukan Majelis Hakim ;Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 14 /Pid.Sus/Tpk/2015 /PN.Sby tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut ;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi

Tana Toraja adalah sebesar RP 1.373.611.941,84( satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribuSembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen); bahwa Ahli tahu penyebab terjadinya kerugian Negara adalah adanyapengeluaran Negara (pembayaran) yang tidak sesuai dengan realisasiatau prestasi pekerjaan; bahwa Ahli tahu metode yang digunakan untuk menghitung kerugiankeuangan Negara atas tindak pidana koropsi dana alokasi khusus (DAK)tambahan tahun 2015 untuk pembangunan

Menyatakan terdakwa YUSUF NUR ISKANDAR sebagaimana identitas tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi1455.6.secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi jo Psl55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1).

kerugian kKeuangan negarayang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankanmerupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secarasukarela sebelum pengucapan putusan;Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidanadenda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukandalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koropsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Putusan No. 11 PK/MIL/2015melakukan pengelolaan aset tanah negara di lingkungan TNI, dari itudengan adanya penafsiran BPKP Jawa Tengah menyatakan ataspenataan dan pemanfaatan tanah Pasar Gayamprit Milik Kodim 0723Klaten negara kehilangan uang sewa berpotensi koropsi hal yang inibelum terjadi, sebagai telah memberikan keterangan palsu dalamsumpah melanggar 242 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4(empat) tahun ;Maka dari urian di atas, bahwa Putusan Tingkat Pertama No. 06K/PMTIW/AD/II/2012 jo Putusan

, jadi kejahatan adalahcukainya; Bahwa UU ada 2 (dua) Imperaktif dan Fakultatif kalau ada kata kata wajib danharus itu bersifat Interaktif maka kalau tidak terpenuhi batal demi hukum, Penyidikitu ada 2 (dua) Polri dan PPNS dan penyidik Polri sebagai soko guru dalamtindakan penyidikan dan Penyidik PPNS untuk melaksanakan UU dalampelaksanaan teknis dari depertemen yang bersangkutan tapi ada juga penyidikkusus yang menangani perkaraperkara diluar kKewenangannya (seperti PenyidikKejaksaan menangani koropsi

Menjatuhkandapat merugikankeuangan negara atauperekonomian negarasebagaimana, dalampasal 3. jo. pasal 18b UU Nomor 311999 seagaimanadiubah dengan UU20 2001Pemberantasanhuruftahuntelahnomor tahuntentangTindakJo Psl 55 ayatKUH Pidana .Pidana Koropsi(1) ke 1pidanaterdakwa ARISARIYUDA, STpidana penjara(dua)terhadapFATMAdenganselama 2 tahundikurangi selamaterdakwa dalam tahanandengan perintahterdakwa tetap ditahandan Denda sebesarRp.60.000.000puluh(enamjutaSubsidair(tiga)Menyatakan barang buktiberupa

Menyatakan Terdakwa POLAN ARIO TEJO, SP,MKM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koropsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hukum Pidana, Pasal 197Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal lain dari peraturanperundangan yang bersangkutan ;MENGADILI 1 Menyatakan Terdakwa POLAN ARIO TEJO, SP,MKM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa POLAN ARIO TEJO, SP,MKM. oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut;3 Menyatakan Terdakwa POLAN ARIO TEJO, SP,MKM. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koropsi

hati nurani yang memandang meskipun diriHalaman 95 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN MnkTerdakwa bersalah, namun masih ada orang yang seharunya dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidanayang seadiladilnya bagi diri Terdakwa yang memenuhi keadilan sosial, keadilanhukum dan keadilan filosofis, dengan mengedepankan sikap arif dan bijaksanaterhadap diri Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, tanpa mengabaikansemangat pemberantasan tindak pidana koropsi