Ditemukan 130 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
19378
  • ., (AsasAsas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung: Alumni,Cetakan 1, 1987, halaman 54 s.d 56) antara lain menyatakan:Baik negaranegara sosialis, maupun negaranegara liberal menerimaasas actus non facit reum nisi mens sit rea. Di Inggris dan AmerikaSerikat asas ini berbunyi: an act does not make a person guilty unlesshis mind is guilty.
Register : 27-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Ssu-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 29 Nopember 2017 — NUDIN LASAHIDO, SH
20237
  • Dalam UndangUndang, pembentukan BUMD didelegasikan dalam Peraturan Daerah,sehingga setiap daerah memiliki karakteristik masingmasing untukmengatur syaratsyarat Badan Pengawas termamsuk tugas danwewenang Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah;UndangUndang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerahdibawah Pasal 3 dikatakan suatu badan hukum Perusahaan Daerahberlaku segala peraturan mengenai prinsip sosialisme Indonesia.Sosialisme Indonesia maksudnya pendekatan sosialis yang berlawanandengan liberal
Register : 01-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
221193
  • ., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukumtanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
Register : 02-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Terbanding/Penggugat : JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
4751652
  • Penghapusan hak eigendomdalam sistem hukum pertanahan nasional dinyatakan secara tegasdalam ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1958 yaitu : Sejak mulai berlakunya Undangundang ini demi kepentingan umumhakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atas semua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekas tanah partikelir itukarena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;Bahwa Penghapusan eigendomverponding dalam tatanan sistemhukum pertanahan di Indonesia dilandasi adanya konsepsi liberal yangmelekat
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11268
  • ., S.H menyatakan Semangat liberal dan(legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculanpengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebutmengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena iamemutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannyadikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkandinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebitlanjut ia menyatakan Hakim sesungguhnya
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
163197
  • ., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistik11.12.positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukumtanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
Register : 21-02-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
239130
  • ., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yangterisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arahkediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamatadengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpaklausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
149109
  • kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pulapengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kollektif.Mahkamah juga memberi pendapat bahwa pengertian dikuasainegara tidak dapat diartikan hanya sebatas hak untuk mengaturdan mengawasi sebagaimana menjadi pendirian Pemerintah,karena hal tersebut dengan sendirinya melekat dalam fungsifungsinegara tanpa harus menyebut secara khusus dalam UUD 1945, dansekiranyapun tidak dicantumkan dalam konstitusi sebagaimana lazimdibanyak negara yang menganut paham ekonomi liberal
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37083
  • Olehkarena itu, konsep rechtsstaat ini disebut sebagai konsep negarahukum liberal. Ferdinant Lassale, menyatakan bahwa: tugas negaratidak ubahnya sebagai "penjaga malam "(nacht wakerstaat), karenatugas dan fungsi negara hanya mencegah kekacauan, hanyabersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya dalam pemerintahanraja yang mutlak.
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
382377
  • Penghapusan hak eigendom dalam sistem hukumpertanahan nasional dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 UUNo. 1 Tahun 1958 yaitu : Sejak mulai berlakunya Undangundang ini demi kepentinganumum hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atassemua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekastanah partikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjaditanah Negara;Bahwa Penghapusan eigendomverponding dalam tatanan sistem hukumpertanahan di Indonesia dilandasi adanya konsepsi liberal yang melekatpadahak