Ditemukan 130 data
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
193 — 78
., (AsasAsas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung: Alumni,Cetakan 1, 1987, halaman 54 s.d 56) antara lain menyatakan:Baik negaranegara sosialis, maupun negaranegara liberal menerimaasas actus non facit reum nisi mens sit rea. Di Inggris dan AmerikaSerikat asas ini berbunyi: an act does not make a person guilty unlesshis mind is guilty.
202 — 37
Dalam UndangUndang, pembentukan BUMD didelegasikan dalam Peraturan Daerah,sehingga setiap daerah memiliki karakteristik masingmasing untukmengatur syaratsyarat Badan Pengawas termamsuk tugas danwewenang Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah;UndangUndang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerahdibawah Pasal 3 dikatakan suatu badan hukum Perusahaan Daerahberlaku segala peraturan mengenai prinsip sosialisme Indonesia.Sosialisme Indonesia maksudnya pendekatan sosialis yang berlawanandengan liberal
221 — 193
., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukumtanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
475 — 1652
Penghapusan hak eigendomdalam sistem hukum pertanahan nasional dinyatakan secara tegasdalam ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1958 yaitu : Sejak mulai berlakunya Undangundang ini demi kepentingan umumhakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atas semua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekas tanah partikelir itukarena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;Bahwa Penghapusan eigendomverponding dalam tatanan sistemhukum pertanahan di Indonesia dilandasi adanya konsepsi liberal yangmelekat
112 — 68
., S.H menyatakan Semangat liberal dan(legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculanpengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebutmengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena iamemutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannyadikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkandinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebitlanjut ia menyatakan Hakim sesungguhnya
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
163 — 197
., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistik11.12.positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukumtanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
239 — 130
., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yangterisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arahkediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamatadengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpaklausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim
149 — 109
kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pulapengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kollektif.Mahkamah juga memberi pendapat bahwa pengertian dikuasainegara tidak dapat diartikan hanya sebatas hak untuk mengaturdan mengawasi sebagaimana menjadi pendirian Pemerintah,karena hal tersebut dengan sendirinya melekat dalam fungsifungsinegara tanpa harus menyebut secara khusus dalam UUD 1945, dansekiranyapun tidak dicantumkan dalam konstitusi sebagaimana lazimdibanyak negara yang menganut paham ekonomi liberal
370 — 83
Olehkarena itu, konsep rechtsstaat ini disebut sebagai konsep negarahukum liberal. Ferdinant Lassale, menyatakan bahwa: tugas negaratidak ubahnya sebagai "penjaga malam "(nacht wakerstaat), karenatugas dan fungsi negara hanya mencegah kekacauan, hanyabersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya dalam pemerintahanraja yang mutlak.
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
382 — 377
Penghapusan hak eigendom dalam sistem hukumpertanahan nasional dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 UUNo. 1 Tahun 1958 yaitu : Sejak mulai berlakunya Undangundang ini demi kepentinganumum hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atassemua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekastanah partikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjaditanah Negara;Bahwa Penghapusan eigendomverponding dalam tatanan sistem hukumpertanahan di Indonesia dilandasi adanya konsepsi liberal yang melekatpadahak