Bahwa telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagiPejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang

(Penggugat) (vide bukti P.104 = T16);Menimbang, bahwa terbitnya keputusan hukuman disiplin yang telah diterima dan dijalani oleh Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pada pokoknya menetapkan adanya sanksi terhadap PPK dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang harus dilaksanakan paling lama bulan Desember 2018;Menimbang, bahwa terkait terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 selanjutnya diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RBdan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018;b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pelaksanaan paling lama 30 April 2019;c.

Nomor 870 K/PID/2017Siregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan, nanti aku cek ke Jakarta dan ternyatasesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor810/418/K/2013 tentang Penetapan Peserta yang lulus ujian CPNS DaerahKabupaten Padang Lawas Utara Formasi Umum Tahun 2013, nama saksiEmmi Juwita Siregar

keseluruhan uang yang diserahkan saksiNurhalimah Tanjung kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tigaratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa pada bulan Desember 2013 saat pengumuman hasil kelulusan CPNSKabupaten Paluta ternyata saksi Emmi Juwita Siregar dan saksi Raja MartuaSiregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan

Selanjutnya dengan alasan untuk keperluan menjamu tamudari MENPAN Jakarta, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesarRp.15.000.000,, dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut.

sejumlah uang dari saksi danbeberapa orang lainnya untuk diurus menjadi PNS di Kabupaten Luwu ;Bahwa pada mulanya saksi mendengar dari temanteman bahwa saksi ABDULLAHRAGA bisa mengurus orang lain menjadi PNS sehingga pada Bulan Agustus 2008 saksibersama dengan Istri dan Ipar mendatangi saksi ABDULLAH RAGA dirumahnya danmenanyakan apakah bisa mengurus dirinya menjadi PNS dan saksi ABDULLAH RAGAmengatakan bahwa sudah banyak yang diurus dan Lulus menjadi PNS dan Terdakwamengaku punya teman di BKN dan Menpan

yang bisa urus sehingga saksi bersama istridan ipar percaya kepada saksi ABDULLAH RAGA ;Bahwa saksi ABDULLAH RAGA kemudian menyuruh saksi bersama dengan istri danipar untuk meyerahkan berkasberkas seperti foto copy ijazah terakhir, SKCK, foto copySurat Keterangan Dokter, foto copy Kartu Kuning dan foto copy SK honorer denganalasan bahwa terdakwa akan membawa berkasberkas tersebut ke BKN dan Menpan diJakarta ;Bahwa saksi ABDULLAH RAGA meminta uang administrasi sebanyak Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah

Terdakwa ALI UMAR di rumahnya danmemperlihatkan SK yang saksi bawa dan Terdakwa ALI UMAR mengatakan bahwa SKyang diserahkan oleh saksi ABDULLAH RAGA itu bohong kemudian Terdakwa ALIUMAR memperlihatkan SK lagi dan mengatakan bahwa ini yang benar menurut ZONAPRIANTO ;Bahwa keempat orang tersebut yakni saksi ABDULLAH RAGA, Terdakwa ALI UMAR,AHMADI dan ZON APRIANTO adalah saling kenal dan menurut penyampaian saksiABDULLAH RAGA bahwa Terdakwa ALI UMAR adalah pensiun TNI sedangkan ZONAPRIANTO bekerja di Menpan

diajukan olehpara pihak yang bersengketa, dan setelah bermusyawarah dengan mufakatbulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan PengadilanTata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itualasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambilalih menjadi alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding oleh karena hal tersebut telahsesuai dengan Surat Menpan

Ryacudu Kotabumi, akan tetapi dalam daftar namatersebut tidak ada nama KARDJAN, MISWAN dan DARMADI;Bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) orang tenaga honorer tersebut saksi / pihakBKD Kabupaten Lampung Utara tidak pernah melakukan ferifikasi dikarenakansudah lewat waktu sesuai dengan edaran Menpan Nomor 03 tahun 2012 dan suratedaran dari Sekda Kabupaten Lampung Utara yang menerangkan bahwa bataswaktu diterimanya berkas data BKD Kabupaten Lampung Utara paling lambat18tanggal 15 April 2012 dan paling

Ryacudu Kotabumi yangdiajukan oleh terdakwa I MAYA RATRI karena masih ada kesempatan waktu untuksanggah berdasarkan Surat dari Menpan RI nomor : B/751/M.PANRB/03/2013,33tanggal 18 Maret 2013 prihal penyampaian data tanaga honorer K.II kepada PPK Pusatdan Daerah yang ditujukan kepada BKN; Bahwa saksi TAMBUNAN,SKM.,MM. Selaku Kabid Mutasi dan Pengadaan BKDKabupaten Lampung Utara ada mengarsipkan usulan tenaga honorer sejumlah 35 (tigapuluh lima) orang dari RSUD Mayjed. HM.

Ryacudu Kotabumi yangdiajukan oleh terdakwa I MAYA RATRI karena masih ada kesempatan waktu untuksanggah berdasarkan Surat dari Menpan RI nomor : B/751/M.PANRB/03/2013,tanggal 18 Maret 2013 prihal penyampaian data tanaga honorer K.II kepada PPK Pusatdan Daerah yang ditujukan kepada BKN;Bahwa saksi TAMBUNAN,SKM.,MM. Selaku Kabid Mutasi dan Pengadaan BKDKabupaten Lampung Utara ada mengarsipkan usulan tenaga honorer sejumlah 35 (tigapuluh lima) orang dari RSUD Mayjed. HM.

rupiah) yang diserahkan terdakwa saksi kirimkan ke Jakarta melaluiRekening Agus Sahputra;Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa ada menjumpai saksi danselanjutnya istri saksi menelpon saksi dan saksi berbicara langsung denganterdakwa melalui Via Telepon dimana hasil pembicaaan tersebut adalahterdakwa menjelaskan kepada bahwa ia sudah diadukan kepada polisi dansaksi jelaskan kepada terdakwa bahwa saksi sudah membuat laporan keMabes Polri bahwa uang tersebut sudah saksi kirim ke Jakarta;Bahwa Menpan

menerbitkan namanama dan registrasi yang lolos CPNStapi tidak diumumkan secara online dimana saksi dapat daftar namanamatersebut dari Pihak Menpan yang bernama Inaldy dikantor Menpan dimanajabatannya sebagai Administrasi;Bahwa saksi kenal dengan Inaldy saat dia datang ke Medan dan bertemudengan saudara saksi dan kemudian menemui saksi dan komunikasidimana Inaldy juga datang ke rumah saksi tanpa saksi undang kirakirabulan Juni 2012;Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang

terdakwa berikan pertamaHalaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Sdkkali kepada Jasmine Nadeak untuk urusan 2 (dua) orang dan Aman PadangAls Opung Sonta tidak keberatan mengenai hal tersebut;Bahwa pada saat mendengar kabar tentang penerimaan PNS terdakwatidak langsung memberitahukan kepada Jasmine Nadeak, namun terdakwaterlebin dahulu carita kepada Aman Padang Als Opung Sonta;Bahwa Jasmine Nadeak mengatakan pada saat terdakwa datang pertamakali ke rumahny kalau ada keluarganya di Menpan

Putusan Nomor 426 B/PK/Pjk/2018Bab V huruf E Peraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun2012;b.

ASIH tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai SuratHalaman 12 dari 23 Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Tsm.Edaran MENPAN RB Nomor 08 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K1dan k2 ;Bahwa saksi tidak membenarkan jika ada pungutan biaya terhadap CPNS ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri.ASIH ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada biaya administrasi dan biaya untukpenempatan CPNS k2 yang dinyatakan lulus ;Bahwa saksi menyatakan jika nama Sdri.ASIH tidak tercantum dalam pesertayang lulus CPNS Kabupaten Tasikmalaya

ASIH tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai Surat Edaran MENPAN RBNomor 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K1 dan K2, dan saksitidak membenarkan jika ada pungutan biaya terhadap penerimaan CPNS ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkandengan seksama ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanapakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalampasal yang didakwakan

ASIH tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai Surat Edaran MENPAN RBHalaman 19 dari 23 Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Tsm.Nomor 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K1 dan K2, dan saksitidak membenarkan jika ada pungutan biaya terhadap penerimaan CPNS ;Menimbang, bahwa dengan rangkaian kebohongan terdakwamenawarkan kepada saksi korban ASIH sebagai CPNS dengan membayarkepada terdakwa sejumlah uang (yang akan diberikan kepada saksi ARI, KABIDBKPLD), padahal tidak ada kewenangan terdakwa dan hanya

sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)sejak tahun 2008 hingga saat ini;e Bahwa Saksi mengetahui ada penerimaan CPNS melalui formasi Database tahun2008/2009 untuk Kabupaten Aceh Tenggara;e Bahwa Saksi merupakan Ketua penerimaan berkas dan selaku Ketua IV Tim verifikasiuntuk pendataan Tenaga Nonorer Tahun 2010;e Bahwa Saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi Tenaga Honorer sebagaimana SEMENPAN No 05 Tahun 2010 pada angka 2 (kategori I) yang diterbitkan/ditandatangani oleh MENPAN

AcehTenggara;Bahwa benar persyaratan untuk menjadi Tenaga Honorer sebagaimana SEMENPAN No 05 Tahun 2010 pada angka 2 (kategori I) yang diterbitkan/ditandatangani oleh MENPAN & RB RI Sdr. B. E.

tersebut Terdakwa yang telah 2 (dua) kalimenerima uang dari Saksi Indra Armadi Alias Indra Bin Alm Rasidin telah membuatkan kwitansiyang berisikan kalimat diantaranya sebagai berikut: pembayaran Pembuatan SK Honor dan uangkirim, apabila tidak keluar no Bes, maka uang balik seutuhnya" (Surat Bukti pertama) danuntuk penambahan pengurusan Data Base (surat bukti kedua); yang mana serangkaianperbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi TenagaHonorer sebagaimana SE MENPAN

No 05 Tahun 2010 pada angka 2 (kategori I) yang diterbitkan/ditandatangani oleh MENPAN & RB RI Sdr.

dirumah ZULKIFLI H.JAFAR,S.ip,saksi BATARDAN BinBADRI dan saksi saksi tersebut telah menyerahkan uang tunai sebesarRp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, laluterdakwa berkata uang ini harus cepat diantarkan ke Jakartadikarnakan agar bisa cepat dalam pengurusan ke bkn, dan sisauang yang belum terkumpulkan nanti dikirim saja ke rekening saya(terdakwa) selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut danmenandatangani kwitansi uang titipan sebagai jaminan masuk dabase katagori Menpan

Desember2011 dirumah ZULKIFLI H.JAFAR,S.ip,saksi BATARDAN Bin BADRIdan saksi saksi tersebut telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, laluterdakwa berkata uang ini harus cepat diantarkan ke Jakartadikarnakan agar bisa cepat dalam pengurusan ke bkn,dan sisauang yang belum terkumpulkan nanti dikirim saja ke rekening saya(terdakwa) selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut danmenandatangani kwitansi uang titipan sebagai jaminan masuk dabase katagori Menpan

hukuman disiplinnya lebih dulu;Bahwa Haeruni termasuk dalam kategori yang kedua yaitu PNS yang divonisberdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telahdijatuhi hukum disiplin;Bahwa saksi mendapat pedoman SK PTDH dengan cara membuka situs BKNdisitu ada pedoman mengenai format SK PTDH;Bahwa sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan oleh BKN,KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH PemerintahKabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan

tetap dan dijatuhi hukuman disiplin dan diminta untukmembedakan PNS dalam dua hal tersebut, bagi PNS yang divonis pengadilanberkekuatan hukum tetap dan tidak dijatuhi hukuman disiplin bisa diproses lebihdulu, sedangkan bagi PNS yang divonis pengadilan berkekuatan hukum tetapdan dijatuhi hukuman disiplin Pemda diminta untuk mencabut hukuman disiplintersebut lebih dulu kemudian dijatunkan PTDH kepada yang bersangkutan;Halaman 50 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa saksi pernah konsultasi dengan Menpan

di Jakarta kami ditemui ibuRosdiana sebelum kami melaksanakan proses SK PTDH;Bahwa SKB 3 Menteri tidak ada dijadikan dasar, dicantumkan dalammenimbang di SK PTDHI;Bahwa yang menegaskan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi ini dijatuhiPTDH adalah dari Mendagri, Menpan dan BKN;Bahwa terkait penegasan tersebut tidak ingat, dibulan September ada, dibulanJuli ada surat dari BKN monitoring melaksanakan SK PTDH;Bahwa semua yang terlibat korupsi diberhentikan baik itu hanya pelaku utamaKorupsi maupun yang

menikmati hasil atau yang tidak menikmati;Bahwa kami Pernah konsultasi dengan Menpan dan BKN dan jawabannyaadalah baik pelaku utama atau yang bukan pelaku utama semua harus dijatuhiPTDH;Bahwa pada saat saksi konsultasi ke Menpan dengan ibu Rosdiana beliaumenyampaikan bahwa kepala daerah yang tidak melaksankan proses PTDHsesual Surat Edaran dari Menpan paling lambat tanggal 30 April 2018, harusdikenakan sanksi pemecatan sementara dan tidak mendapatkan hakhaknya;Bahwa pada saat mencabut hukuman disiplin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 3menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yangmengatur upaya administrative tersebut;Menimbang, bahwa selain fakta hukum bukti tertulis P12, P14,P16 danP18 juga Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis ataupun keterangan saksiDwi Nuryanto,SSTP terkait upaya administrative bagi para pegawai negeri sipilatau ASN tidak pernah dibahas oleh Menpan

Akibat dari pertimbangantersebut maka BKN, Menpan dan Mendagri sesuai kewenangannya mengeluarkanSKB yang bukan sebagai dasar hukum, sifatnya hanya himbauan kepada PPKpusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ASN yang terlibat tipikor. Setelahitu keluarlah data ASN sebanyak 2.357 yang sudah diverifikasi tetapi belumditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah.

Instansi pusat dan daerah diberikesempatan dalam batas waktu yang tertera dalam SKB yaitu Desember 2018.Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPGTidak sampai disitu, terbit lagi surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan apabila sampai Desember 2018 belumdiselesaikan, maka diberi tambahan waktu dan amnesti/pengampunan untuk tidakdimintakan ganti rugi kepada PNS yang di PTDH jadi tidak ada kerugian negarayang harus dibayarkan, bahkan Mendagri

Tahun 2017 ; Bahwa jika berpatokan pada vonis yang inkracht, tidak dilakukan lagisidang/tuntutan lain selain dari vonis yang sudah ditetapkan, karena sudah masukkejahatan final : Bahwa amnesti yang dimaksud adalah tidak ada lagi kerugian negara yang harusdibayar oleh ASN bersangkutan ; Bahwa SKB merupakan himbauan artinya dlingatkan lagi kepada PPKpusat/daerah bahwa sudah ada norma yang mengatur karena potensi kerugiannegara yang dinilai dari deputi KPK yang mengarah pada pejabat yang berwenangbaik Menpan

yang agakbertabrakan, tetapi itulan kKomitmen karena apabila SE Menpan tidak diberlakukanmaka akan menimbulkan konflik disebabkan banyak ASN yang tidak dapat mengembalikan uang kerugian negara ;Bahwa Putusan MK menjadi rujukan untuk PPK pusat dan daerah menyelesaikanpersoalan ASN ini.

Semangatnya sendiri dariAAUPEB, agar dieksekusi potensipotensi kerugian tersebut ; Bahwa abhli tidak ikut dalam pembahasan terbitnya surat Menpan RB Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019 ; Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPGMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21Oktober 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2019melalui ecourt yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ; Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa

huruf b, dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil pada Pasal 250 huruf b yang menyebutkan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan (a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DalamNegeri, Menpan

Factie hanyamengambil alin seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dalam perkara ini, pada hal dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tertuang jelas dannyata telah keliru dalam membaca bukti T1, karena dalam Surat Keputusantersebut jelas dan nyata terurai, bahwa dasar penerbitan Surat KeputusanTergugat No.280/DJA/1987 tanggal 10 Oktober 1987 tersebut, denganterlebih dahulu adanya usulan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara(Menpan

) selaku Ketua Tim Pertanahan tanggal 4 Januari 1987No.08/l/Menpan/I/1987 tentang Usulan Pembatalan Surat KeputusanGubernur KDH.

penerimanaanCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB dan mengatakankalau dia bisa untuk mengurus masuk sebagai CPNS tersebut lalu saksi Rosita Purbabertanya kepada terdakwa bagaimana cara dan apa saja persyaratan untuk masuk sebagaiCPNS tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa syarat untuk masuk CPNStersebut adalah Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fhoto copy Ijazahterakhir yang telah di legalisir secepatnya serahkan persyaratan itu untuk masuk dalamdata best di MENPAN

Terdakwamenjelaskan bahwa memang ada jalur Kebijakan MENPANRB;Bahwa, hati Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wibsaksi bersama dengan Juliarti Situmorang beserta dengan Dini Rumantipasaribu datang kembali menjumpai Terdakwa di rumah Julia Aritonangdan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi untuk pengurusanmasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur kebijakan MENPAN;Bahwa, hari Selasa tanggal 14 Januari 2014

Djemariserta dimana pada pertemuan tersebut dijelaskan uang yang harus diserahkansebesar 50 % sisanya setelah SK keluar, yang mengatakan hal tersebut adalahJoko Sudarmanto dari Menpan;Bahwa kapasitas saksi pada waktu diundang oleh Juli Nugroho ke DPRD Jeparasaat itu hanya mendampingi adik saksi yang dijanjikan menjadi CPNS;Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi seyumlah Rp.115.000.000, tetapisaksi belum mengeluarkan uang sama sekali;Bahwa adik saksi sampai saat ini tidak diterima sebagai CPNS;Menimbang

Jeparaperiode tahun 2009 sampai 2014 dan sebelumnya diagendakan oleh Ketua DPRDJepara saat itu (Yuli Nugroho (Alm) karena mempunyai hubungan dengan pusatuntuk menerima PNS melalui jalur pusat melalui Joko Sudarmawan yangmerupakan PNS Menpan;Bahwa sebelumnya orang dibawa oleh Yuli Nugroho telah diterima PNSkemudian terdakwa merekrut orangorang yang berminat untuk menjadi PNS.Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi Djemari karena dikenalkanoleh kakak dari saksi Djemari, pada saat itu saksi

tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksiSumarni dan mengatakan kalau untuk floting formasi CPNS masihkurang Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian saksi Sumarnimemberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, kepada Terdakwa.10.11.12.13.14.Pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarnidan mengatakan kalau semua diterima CPNS dan anak saksi Sumarnibernama Agustina dibarengkan sekalian melalui jalur kebijakan, semuaada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa butuh uang untuk Menpan

email kelengkapanpendaftaran CPNS di Panselnas ;Tanggal 8 September 2014 Terdakwa datang ke rumah danmengatakan kedua anak saksi sudah diterima dan minta uangRp.25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk mengkodisikantiam rapat di hotel ;Tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi danminta uang Rp.8.000.000, ( delapan juta rupiah ) untuk kekuranganpengkondisian team ;Tanggal 13 September 2014 Terdakwa datang lagi dan minta uangRp.200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) untuk Menpan

email kelengkapanpendaftaran CPNS di Panselnas ;Tanggal 8 September 2014 Terdakwa datang ke rumah danmengatakan kedua anak saksi sudah diterima dan minta uangRp.25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk mengkodisikanteam rapat di hotel ;Tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi danminta uang Rp.8.000.000, ( delapan juta rupiah ) untuk kekuranganpengkondisian team ;Tanggal 13 September 2014 Terdakwa datang lagi dan minta uangRp.200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) untuk Menpan

kelengkapanpendaftaran CPNS di Panselnas ;e Tanggal 8 September 2014 Terdakwa datang ke rumah danmengatakan kedua anak saksi sudah diterima dan minta uangRp.25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk mengkodisikantiam rapat di hotel ;Tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi danminta uang Rp.8.000.000, ( delapan juta rupiah ) untuk kekuranganpengkondisian team ;Tanggal 13 September 2014 Terdakwa datang lagi dan minta uangRp.200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) untuk Menpan

yangditegaskan kembali melalui Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, dan dalam Surat Edaran Menpan

Perouatan tersebut dilakukan terdakwa dengancaracara sebagai berikut :Bahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADEJUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian PerhubunganRl yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3LLAJ (sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan KepegawaianHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PT PALNegara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN RB Nomor 231 tahun 2016,tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADEJUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian PerhubunganRI yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3LLAJ (sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan KepegawaianNegara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN