Pendapat Abu Yusuf:4 * PoodSe fay Geri 4a3 be if Ju nit gion Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia109 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah 6 Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwapengelola (mudharib) bertanggung jawab terhadap modalmudharabah apabila mudharabah tersebut fasid (rusak), meskipun iatidak melakukan perbuatan yang melampaui batas atau melakukankelalaian atas modal.

Sudah jelas bagiku setelah memaparkan perbedaan pendapatulama berikut dalildalil yang digunakannya tentang hukummensyaratkan pengelola (mudharib) agar menjamin pengembalianpokok modal mudharabah dalam seluruh kondisi, baik karena rusak,berkurang, rugi atau karena hal lain, kemudian mengujinya secaraobjektif, berdasarkan kejujuran ilmiah, jauh dari sikap fanatikmadzhab atau mengikuti hawa nafsu bahwa pendapat yang kuatadalah pendapat yang menyatakan sahnya syarat agar pengelola(mudharib) menjamin

Atas dasar demikian, bagi kami telah terbukti tidak terdapatdalil syari yang melarang adanya syarat penjaminan modal;pendapat yang membolehkannya ini tidak melanggar ketentuansyariah (dalam mudharabah) yang disepakati, juga tidakmenjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang seperti riba, judi,atau jualbeli gharar, serta tidak mendatangkan kesulitan yang nyata(mafsadah rajihah).

Yusuf bin Abdullah asySyubaili, Adawat Idarat alMakhathir alSuyulah wa Badail Ittifaqivati I'adati alSyira fi alMuassasati alMaliyah alIslamiyah, h.15)7 Substansi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang AlQardh; Fatwa Dewan Syariah NasionalNo: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh); Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 105/DSNMUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal PembiayaanMudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar; dan FatwaDewan Syariah Nasional

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017, beserta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017;

Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; - 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Mudharabah Bank Aceh No. Rek02200024688 An. Fikriatul Islami; 1 (satu) rangkap rekening Koran Tabungan Mudharabah Bank Aceh No. Rek02200024688 an. Fikriatul Islami; 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Riska Meliza;Tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

Din danterdakwa berjanji akan mengurus kembali untuk masuk polisi tahun 2014; Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban sebagaimanaSurat Perdamaian tertanggal 28 November 2016, yang ditandatanganiTerdakwa dan korban; sehingga uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwasebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa PenuntutUmum sebagai berikut : 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah BankAceh dengan

FIKRI YATUL ISLAMI, periodeO1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; 1 (satu) rangkap Rekening Korantabungan Mudharabah Bank Aceh dengan nomor rekening: 02200024688 an.FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2014 s/d 30 Juli 2014; dan 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RISKA MELIZA diatas materai 6000 tertanggal 08 Agustus 2014; Bahwa terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatannya tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01 Januari 2013 s/d 31Desember 2013; 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Acehdengan nomor rekening: 02200024688 an.

Memerintahkan barang bukti berupa:Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bna Halaman 22 dari 23 halaman 1 (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengannomor rekening: 02200024688 an. FIKRI YATUL ISLAMI, periode 01Januari 2013 s/d 31 Desember 2013; (satu) rangkap Rekening Koran tabungan Mudharabah Bank Aceh dengannomor rekening: 02200024688 an.

Bahwa, almarhum SUPRAYOGI semasa hidupnya adameninggalkan harta berupa : Penetapan Nomor 55/Padt.P/2022/PA.Bpp 2 dari 10o Uang tabungan di Bankaltimtara Syariah Cabang Balikpapandengan nomor rekening: 5201310563 atas nama Suprayogi or NurHasanah,o Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah Cabang BalikpapanNo Seri : AQ021048 atas nama Suprayog!

O Uang tabungan di Bankaltim Syariah Cabang Samarindadengan nomor rekening: 55106031311 atas nama Suprayogi or NurHasanaho Deposito Mudharabah bankaltim Syariah Cabang SamarindaNo Seri : AQO015306 atas nama Suprayog!o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengannomor rekening: 1490004721702 atas nama Suprayogi / NurHasanaho Uang tabungan di Bank Syariah Indonesia Cabang Balikpapandengan nomor rekening: 3105630002 atas nama Suprayogi8.

Fotokopi Deposito Mudharabah Bankaltim Syariah CabangBalikpapan No Seri : AO021048 atas nama Suprayogi dan DepositoMudharabah bankaltim Syariah Cabang Samarinda No Seri : AQ0015306atas nama Suprayogi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, (Bukti P.10);11. Fotokopi Buku tabungan di Bankaltim Syariahn Cabang Samarindadengan nomor rekening: 55106031311 atas nama Suprayogi or NurHasanah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.1!);12.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd.., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan

Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

hutanghutangnya.Bahwa PENGGUGAT mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan bahwaTERGUGAT dan TERGUGAT Il akan mengalihkan seluruh hartakekayaannya untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untukHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pat/2016/PT YYK10.11.menjaga agar gugatan ini tidak menjadi siasia, kiranya berkenanlahPengadilan menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruhharta kekayaan TERGUGAT, baik harta yang bergerak maupun yangtidak bergerak, diantaranya yaitu yang berupa Deposito Mudharabah

Rekening : 3010100187, sejumlah Rp.500.000.000, (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas(Tergugat ll) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat.Bahwa untuk menjamin agar Deposito Mudharabah, No. Seri DM :000208, No.

Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000, (Limaratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat Il) yangada dalam penyimpanan Turut Tergugat agar supaya tidak dialihkanpada pihak lain, diambil oleh TERGUGAT Il dan atau TERGUGAT ,maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas Deposito Mudharabah, No. Seri DM : 000208, No.

Menghukum Tergugat Il untuk menyerahkan Deposito Mudharabah , No.Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp.500.000.000, (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas(Tergugat Il) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat , untukdiuangkan tanpa persetujuannya Emma Suryaningtyas (Tergugat ll)guna membayar kewajibannya Tergugat Kepada Penggugat, atau siapasaja yang menguasai Deposito Mudharabah , No.

RIDWAN semasahidupnyamempunyai peninggalan sebagai berikut: Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah KCI Padang Veterana/n HAJAH ZANIMAR, Nomor: MM1026600100 tanggal 23 September2010. Deposito Mudharabah pada Bank BRI Syariah KCI PadangVeteran. a/n RIDWAN, Nomor: MM1030600120, tanggal 2 November2010. Deposito Mudharabah pada Bank BRI Syariah KCI PadangVeteran, a/n HAJAH ZANIMAR, Nomor: MM1122400083, Tanggal 12agustus 2011.

Bahwa pada tanggal 28 Febuari 2012 bertepatan dengan tanggalRobi'ultsani 1434 Hijriyah terjadilah penandatanganan perjanjian yangdiberinama dengan MUDHARABAH No. 0121000078/BPRSMMS/MDRB/II/2013 antara Tergugat dan Tergugat Il dimana Tergugat mendapat pinjaman tambahan modal sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratuslima puluhn juta rupiah) sedangkan Penggugat di dudukkan sebagai Saksi,dan setelah berjalannya waktu dimana Tergugat dalam usahanyaHal. 3 dari 24 Put.

No. 0320 /Pdt.G/2014/PA.Btl.serupiah pun mendapatkan sejumlah uang dari Tergugat dan Tergugat IIdikarenakan bahwa berdasarkan Akad Mudharabah Nomor 0121000078/BPRSMMS/MDRB/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013, Penggugat adalahPihak Penjamin berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 28Februari 2013 telah sepakat untuk menjadikan SHM Nomor 01610 Desa/Kel. Siraman, Surat Ukur No. 00590/Siraman/2005 Tgl. 18112005 denganluas 821 m?

Bahwa berdasarkan Akad Mudharabah Nomor: 0121000078/BPRSMMS/MDRB/II/2013 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Apabila Nasabahtidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu halatau peristiwa tersebut dalam Pasal 4 Akad ini, maka Bank berhakmelakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menungguputusan dari Pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminandigunakan Bank untuk membayar/melunasi kewajiban atau sisa kewajibanNasabah kepada Bank, terkecuali terjadi Force

No. 0320 /Pdt.G/2014/PA.Btl.sebagaimana tercantum dan diuraikan dalam Akad Mudharabah , Nomor0121000078/BPRSMMS/MDRB/II/2013Sertipikat Hak TanggunganPeringkat nomor 110/2013 tanggal 25 Januari 2013 jo.

dimana seharusnya Turut Tergugat tidak serta merta untukmengabulkan permohonan Proses Lelang mengingat jaminan tersebutbukan milik dari debitur Pemohon Lelang namun milik Penggugat.70.Bahwa Turut Tergugat mengabulkan permohonan lelang dari Tergugat Il,karena permohonan lelang dari Tergugat Il sesuai jenis lelangnya yakniLelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan dengan suratnomor 443/E.DIR/BPRSMMS/XII/2013 tanggal 30 September 2013 berikutdokumen yang dilampirkan berupa :Foto copy Akad Mudharabah

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut;1.Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT selaku KREDITURtelah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Pinjaman Kredit sebagaimana SuratPemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 123/OL/CCRB/VI/2013, dengan strukturfasilitas MUDHARABAH (Baru), dengan plafond Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilanpuluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 14.295.847,8, (empat belas juta duaratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma

Mudharabah Nomor. 238 Tanggal 13 Juni 2013, yang dibuat di hadapan NotarisSolichin, SH,Mkn, Notaris Kabupaten Cirebon (Akad Mudharabah).2.

Sebaliknya perhitungan Tergugat mengenai jumlah kewajibanPenggugat didasarkan pada Akad Mudharabah dan Jadwal Angsuran total sebesar Rp514.650.600, (lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yangterdiri dari : a) Angsuran Pokok sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratussembilan puluh juta rupiah) dan b) Bagi Hasil/Margin sebesar Rp. 124.650.600,.

(lebih rinci akandiuraikan di tabel).9.Bahwa dalil Poin 5 Gugatan, yang menyatakan pada pokoknya penghitungan danpenetapan sisa hutang Penggugat dilakukan menurut caracara yang tidak benar,penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar kepatutan dan keadilan,adalah DALIL YANG TIDAK BENAR,karena Tergugat pada dasarnya hanyalahmenjalankanseluruh kesepakatan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat),sebagaimanadiatur dalam Akad Mudharabah, Offering Letter (PersetujuanFasilitas PembiayaanMudharabah)

Nomor238 tanggal 13 Juni 2013 di hadapan Notaris SOLICHIN, SH.M.Kn, Notaris di KabupatenCirebon dan gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon karenamerupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan sengketa di bidang perdagangan sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian sengketa;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal17 ayat (1) dan (2) Akad Mudharabah, telah disepakati

Memerintahkan barang bukti berupa :- 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah Muqoyadah Siti Rowiyah dengan CV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober 2009 ;- 1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyah jumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;- 1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;- 1 bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9 Oktober 2009 ;- 2 lembar fc tanda terima uang masing-masing Rp.500.000,00

Menyatakan barang bukti berupa :e 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah MuqoyadahSiti Rowiyah dengan CvV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober2009 ;e 1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyahjumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;e 1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;e 1bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9 Oktober2009 ;e 2 lembar fc tanda terima uang masingmasing Rp.500.000,00yang ditandatangani

menjemput saksi korban dansaksi SUBARYADI di rumah saksi korban, dan bersamaSama pergi ke tempat usaha air mineral di GodeanSleman;Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korbankalau usaha air mineral miliknya mulai berkembang danpenjualan semakin meningkat setiap harinya bisa menjual100 galon sehingga menjadikan saksi korban semakintertarik untuk menginvestasikan dananya ;Bahwa setelah melihatlihat usaha air mineral tersebut,saksi yang sebelumnya sudah menyiapkan surat perjanjiankerjasama Mudharabah

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009saksi korban dijemput oleh terdakwa dan diajak ke tempat usahaterdakwa UD Frontload yang bergerak di bidang usaha air minumkemasan merk OO di Jalan Ring Road Barat Ruko Demak Ijo nomor1 Sleman, setelah melihat tempat usaha terdakwa tersebut, saksikorban semakin yakin dan tertarik untuk menempatkan dananyasehingga saat saksi DWI PUJI ANTORO yang sebelumnya telahmenunggu di tempat tersebut menyodorkan surat perjanjiankerjasama Mudharabah Muqoyadah/Penempatan

pidana yang mampu45untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhihukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalampersidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwaTerdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yangdibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepadaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkaradalam perkara ini ;Menimbang, bahwa tentang barang bukti dipertimbangkansebagai berikut1. 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah

Memerintahkan barang bukti berupa :3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah MuqoyadahSiti Rowiyah dengan CV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober2009 ;1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyahjumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;1 bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9Oktober 2009 ;2 lembar fc tanda terima uang masingmasing Rp.500.000,00yang ditandatangani

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:Ness: a5 lh gle GSU JB play ade di he 81 ofstolyy GUY coh fay bby col pt(4 Dewan Syariah Nasional MUI37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 3 Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secaratunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandumhalus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual.10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:2Vaio!

Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradhb. Musyarakahc. Qardhd. Wadiahe. AlSharfPemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimanatersebut dalam butir 1. menggunakan akadakad syariah yangdigunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

.- Menyatakan AKTA AKAD MUDHARABAH No. 42, tanggal 31 November 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I sepanjang menyangkut barang jaminan milik Penggugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat II ;- Menyatakan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 409/21011, tanggal 28 November 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;- Menyatakan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 2510/2011, tanggal 03 Januari 2012, adalah

Nomor 42, tanggal 31 November 2011, antaraTergugat dengan Tergugat III, sepanjang menyangkut barang jaminan milikPenggugat II, adalah tidak mengikat bagi Penggugat II dan batal demihukum;22.Bahwa oleh karena Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 42,tanggala 31 November 2011, sepansang menyangkut barang jaminan milikPenggugat II, adalah tidak mengikat bagi Penggugat II dan batal demihukum, maka Akta Pemvebanan Hak Tanggungan Nomor 409/2011, tanggal28 November 2011, adalah tidak sah dar tidak mengikat

Menyatakan Akta Akad Mudharabah Nomor 42, tanggal 31 November 2011,yang dibuat di hadapan Turut Tergugat sepanjang menyangkut barangjaminan milik Penggugat , adalah tidak mengikat bagi Penggugat II danbatal demi hukum;7.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000Tentang Pembiayaan Mudharabah;Pada bagian Ketentuan Pembiayaan poin 1, menyebutkan:Hal. 25 dari 30 hal.

Putusan Nomor 2503 K/Pdt/2015 pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan olehLembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak ain untuk suatuusaha yang produktif;Pada bagian Ketentuan Pembiayaan poin 7, menyebutkan:pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak adajaminan, namun agar mudharib tiaak melakukan penyimpangan,Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan darimudharib atau pihak Ketiga.

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, lagilagiternyata Judex Facti juga telah mengabaikan ketentuan yang berlakudalam perbankan syariah dengan memberikan suatu penafsiran hukumyang keliru tentang adanya penanggungan dari nihak ketiga dalampembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Pemohon Kasasiterhadap Turut Termohion Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan SyariahBMT Ikhlasul Amal):4.3.

Fatwa DSNMUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah (Qiradh);i. Fatwa DSNMUI Nomor: 20/DSNMUI/IV/2001 tentangPedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;j. Fatwa Nomor: 37/ DSNMUI/X/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah;k. Fatwa Nomor: 38/DSNMUI/X/2002 tentang Sertifikat InvestasiMudharabah antar Bank (Sertifikat IMA);1. Fatwa Nomor: 78/DSNMUI/IX/2010 tentang Mekanisme danInstrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;.

Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam FatwaDSNMUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang PembiayaanMudharabah (Qiradh);9. Akad Muzaraah adalah akad kerjasama usaha pertanian antarapemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanamanberasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilikdan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;10.

Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang menyertakanmodal (shahibul mal); dan pihak Leader (Mudharib) hanyamenyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha,tidak ikut berpartisifasi dalam penyertaan modal (ra sul mal);2.

Primkop Mabes TNI AUNomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari Bank Syariah MandiriCabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) yang disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampaidengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Koperasi Primkop Mabesau

Primkopau Nomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untukpembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH danNomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkopau periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli2009 dan periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010diterbitkan Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Koperasi Primkopau periode bulan September 2009 danNovember 2009 yang diterbitkan oleh Bank

Primkop Mabes TNI AUNomor 11/1533/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogoruntuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBHdan Nomor 11/261/016/MDRBH;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampaidengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode bulan September

Surat Edaran Pembiayaan No. 12/030/PEM tanggal 8 Oktober 2010 perihal Susunan Komite Pembiayaan;

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan secara individualmaupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. (3) PenerapanManajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukUUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yangmerupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risikopada BUK.Surat Perjanjian melalui Notaris EKOEVIDOLO S.H dalam AktaPembiayaan Mudharabah No. 65 Tanggal 16 Mei 2011, Pasal 2menyebutkan : Pembiayaan dan Penggunaanya BANK berjanji

(a) Mudharabah wal murabahah(untuk pemebuhan kebutuhan barang = anggota); (b)Mudharabah wal Ijarah (untuk pemenuhan kebutuhan jasaanggota seperti untuk kebutuhan dana pendidikan dan umrah);(3) Angka 8 JaminanHalaman 11 dari 76 Putusan Nomor 5/Pid.SusTpk/2020/PTMDN(a) Angka 8.c. Nasabah bekerjasama dengan Bendahara Gajidalam hal pendebetan atau pemotongan gaji karyawandalam rangka pembiayaan angsuran setiap bulannya;(b) Angka 8.f.

(a) Mudharabah wal murabahah(untuk pemebuhan kebutuhan barang anggota); (b)Mudharabah wal ljarah (untuk pemenuhan kebutuhan jasaanggota seperti untuk kebutuhan dana pendidikan danumrah);(3) Angka 8 Jaminan(a) Angka 8.c. Nasabah bekerjasama dengan Bendahara Gajidalam hal pendebetan atau pemotongan gaji karyawandalam rangka pembiayaan angsuran setiap bulannya;(b) Angka 8.f.

Metode Perhitungan Parsial Loss , perhitungan kerugian yang terjadikarena hilangnya Keuangan Bank Syariah Mandiri cabang MedanGajah Mada sebesar Nilai Sisa Pokok Pembayaran Mudharabah yangtidak dikembalikan nasabah danb.

Hilangnya hak penerimaan Keuangan Bank Syariah Mandiri CabangMedan Gajah Mada dari nilai Bagi hasil pembiayaan mudharabah danmusyarakah dalam bentuk tunggakan margin maupunpinaltiketerlambatan yang tidak dibayar nasabah, secara nyatadan pastikerugian dapat dinilai dengan jumlah uang akibat perbuatan melawanhukum dan atau penyalahgunaan kewenagan , jabatan ataukesempatan yang ada.Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 5/Pid.SusTpk/2020/PTMDNc.

Line facility boleh dilakukan berdasarkan wad dan dapatdigunakan untuk pembiayaanpembiayaan tertentu sesuaiprinsip syariah.2 Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atasdapat berbentuk akad Murabahah, Istishna, Mudharabah,Musyarakah dan Jjarah.3. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yangdiminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuanketentuan masingmasing akad dan ditetapkan pada saatakad tersebut dibuat.4.

Fatwa DSN nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentangMurabahah,, Fatwa DSN nomor: 06/DSNMUI/IV/2000tentang Jual Beli Istishna, Fatwa DSN nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),Fatwa DSN nomor: 08/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah berlaku pula dalampelaksanaan akadakad Pembiayaan yang mengikuti LineFacility.Ketiga > Ketentuan Penutup1.

(a) Mudharabah wal murabahah(untuk pemebuhan~ kebutuhan barang = anggota); (b)Mudharabah wal ljarah (untuk pemenuhan kebutuhan jasaanggota seperti untuk kebutuhan dana pendidikan dan umrah);(3) Angka 8 Jaminan(a)Angka 8.c. Nasabah bekerjasama dengan Bendahara Gajidalam hal pendebetan atau pemotongan gaji karyawan dalamrangka pembiayaan angsuran setiap bulannya;(b) Angka 8.f.

HilangnyaKeuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Madasebesar nilai Sisa Pokok Pembiayaan Mudharabah yang tidakdikembalikan nasabah hal tersebut diklasifikasikan sebagaikerugian keuangan negara;b.

Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa@ PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.

Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugian yang terjadikarena Hilangnya Keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan GajahMada sebesar nilai Sisa Pokok Pembiayaan Mudharabah yang tidakdikembalikan nasabah dan.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana.Halaman 118 dari 139Putusan Perkara No. 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN MdnMenimbang, bahwa sejumlah kerugian Negara dari hasil korupsi yangdilakukan Terdakwa yang berasal dari pembiayaan Mudharabah Modal KerjaKoperasi untuk Kebutuhan Konsumtif para anggota Koperasi, kenyataannyaPenggunaan Dana Bukan untuk Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja Koperasiuntuk Kebutuhan

BahwaPELAWAN memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERLAWAN berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor:042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, adapun pembiayaantersebut diperlukan untuk novasi fasilitas pembiayaan musyarakah proyekgriya hasanah pijoan milik CV. Sumber Rizqi.3.

Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh TURUTTERLAWAN kepada PELAWAN berdasarkan Pasal 10 ayat (2) AkadPembiayaan Mudharabah Nomor: 042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25Maret 2015, maka TURUT TERLAWAN I menyerahkan agunan kepadaPELAWAN berupa satu bidang tanah berikut rencana 6 unit bangunan rukodan 52 unitbangunan yang akan dibangun diatasnya sesuai SHGB No. 16,Surat Ukur tertanggal 153/Pjn/1999 tertanggal 14 Januari 1999 seluas 9523M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga meter

Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara a quo karena Pelawan mendalilkan pada halaman 2(dua) angka 2 (dua) memiliki hubungan hukum kepada Turut Terlawan disebabkan adanya akad Mudharabah Nomor:042/MDH836/81001/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang merupakanproduk Pelawan sebagai Bank Syariah yang menjalankan EkonomiSyariah;b.

PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menanggapi Perlawanan Pelawan tersebut,Terlawan dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkarajuga mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara a quo karena Pelawan mendalilkan pada halaman (dua)angka 2 (dua) memiliki hubungan hukum kepada Turut Terlawan disebabkan adanya Akad Mudharabah

Sumber Rizqi.Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh TURUTTERLAWAN kepada PELAWAN berdasarkan Pasal 10 ayat (2) AkadPembiayaan Mudharabah Nomor: 042/MDH836/81001/III/2015 tanggal 25Maret 2015, maka TURUT TERLAWAN I menyerahkan agunan kepadaPELAWAN berupa satu bidang tanah berikutrencana 6 unit bangunan rukodan 52 unitbangunan yang akan dibangun diatasnya sesuai SHGB No. 16,Surat Ukur tertanggal 153/Pjn/1999 tertanggal 14 Januari 1999 seluas 9523M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh

Djafarani (Anak Kandung Perempuan);

1. Surat Deposit Berjangka atas nama Fatmiwati, nomor rekening: 012.02036303167 dengan nominal Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;
2. Surat Deposit Mudharabah

   (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Fatmiwati, nomor rekening: 01204010000966 dengan nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;

3. Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Fatmiwati, nomor rekening: 01204010000266 dengan nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;
4. Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Fatmiwati, nomor

Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah tertanggalO5 April 2011 yang ditanda tangani oleh PenggugatWahyudi Ali Adam dan Tergugat Retno Setiawan dandibuat yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT DianaHexa Dewi, S.H. pada tanggal O6 April 2011,Sselanjutnya diberi tanda Bukti2.

Bahwa perjanjian investasi tersebut dtuangkan dalamAkad Pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 05 April2011 yang ditanda tangani oleh Penggugat WahyudiAli Adam dan Tergugat Retno Setiawan dan dibuatyang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Diana HexaDewi, S.H. pada tanggal 06 april 2011 (bukti P1);.

Akad Pembiayaan Al Mudharabah(bukti P1), hal ini dibuktikan dengan tidak adanyatransfer uang yang masuk ke rekening milikPenggugat dan diperkuat dengan keterangan saksiSherly Yolin;. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak mengembalikanmodal yang diberikan oleh Penggugat kepadaTergugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3c.

Akad Pembiayaan Al Mudharabah (bukti P1) yangmenyebutkan bahwa pihak pertama (Tergugat) akanmengembalikan modal dari pihak kedua (Penggugat)pada saat perjanjian tersebut berakhir pada tanggal20 Juli 2011 secara penuh tanpa potongan, hal inidiperkuat dengan keterangan saksi Sherly Yolin;.