Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

1. Menetapkan barang bukti berupa :

• CEK No.AE 00560421 tanggal 20 April 2018 senilai Rp.500.000.000,-
• CEK No.AE 00558783 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.500.000.000,-
• CEK No.AE 00558785 tanggal 19 Juni 2019 senilai Rp.500.000.000,-
• CEK No.AG 00234014 tanggal 19 November 2019 senilai Rp.500.000.000,- beserta SKP
• CEK No.AF 00671083 tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.500.000.000

AG.230/KA.1337/PH.675/80 yang dicantumkan menjadipertimbangan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor: AG.230/DA.107/SK/HM/81, tanggal 30 Januari 1981sebagaimana dapat dilihat pada bagian Membaca yang berbunyi: 3Surat Kepala Agraria Kab/Kodya Lampung Selatan tanggal 24November 1980 No.AG.230/KA.1337/PH.675/80;Surat Fiktif Kepala Agraria Kabupaten Lampung Selatan tersebut diatasadalah bersifat rekayasa dari Tergugat II seolaholah tanah tersebut betulmilik Tergugat II surat

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) BPKB No.J-00235005,
• 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Suzuki FI 125 sd (Shogun 125) No.AG

Put. 468 K/Pdt.Sus/2011hal tersebut, terbukti bahwa pemegang hak atas merek Pak Elan dan Pak Elan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek di bawah ini: Sertifikat Merek No.Ag.

Kecamatan Siantan ljin Bupati KDH TK II tanggal 921983 No.AG/PHTNIII/32/M/83. ; Bahwa dengan demikian jelas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak No.02/G/PTUNPTK/2004 tanggal 14 April 2004 Jo putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.141/B/2004/PT.TUN.JKTtanggal 25 November 2004 tersebut merupakan putusan yang Cacat Juridis,dimana jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam menjatuhkanputusannya sebagaimana ternyata dalam putusannya No.02/G/PTUNPTK/2004tanggal 14 April

Copy dari Asli Copy yang telah dilegalisasi Camat Tanjung Karang Timur,Surat Keterangan Tanan dari Kepala Desa/Kelurahnan Kedamaian No.Ag.384/07/X/1985 tanggal 31 Oktober 1985, diberi tanda P3;Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tjk4. Copy dari Asli Copy yang telah dilegalisasi Camat Tanjung Karang Timur, SuratKeterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Agraria Kodya BandarLampung Nomor 353/1986 tanggal 7 Pebruari 1986, diberi tanda P4;5.

No. 1170 Luas10.000 m2, Yang ada di Desa Terbanggi Kecamatan Terbanggi Besar dan M.No.1170luas 755 m2 An. saudara Ir.Kridoyono di Desa Terbanggi Besar KecamatanTerbanggi;Bahwa bidang tanah yang dikeluarkan oleh turut Tergugat VIII SertifikatAn.Ir.Krisdoyono adalah merupakan sertipikat turunan atau pemecahan dari SertifikatM.No.1141/Tb An.saudara Hi A.Sajoeti. berasal dari Konversi/Penegasan Hak Sk.GubKdh Tingkat I Lampung No.Ag.200/Da.05/SK/Hm/87 tanggal 20011987Berdasarkan halhal tersebut diatas

Bahwa bidang tanah dimaksud yang semula dikuasai oleh Hi.A.Sajoeti berdasarkanPenegasan hak Sk.Gub.Kdh Tingkat I Lampung NO.Ag.200/Da.05/SK/HM/87tanggal 20011987 Sertipikat Induk NO.1141/TB luas 103.510 m2 tanggal28011982 dijual kepada Ir.Krisdoyono dengan No.Sertipikat 1170 luas 755 m2 ,hal ini sebagaimana dimaksud dalam daftar buku Tanah tanggal 2801 1982;6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebenarnya antara Para Penggugat dengan turutTergugat VIII tidak ada masalah karena Sertifikat M.1170

16.71/I/2011 tanpa tanggal yang ditujukankepada Kuasa Hukum Penggugat yang diterima Kuasa HukumPenggugat tanggal 26 Januari 2011; ( sesuai dengan aslinya );Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Penggugat yang diketahuioleh Kerio Talang Kelapa, tanggal 10 Nopember 1960 No.7/Tu/TK/1960; ( sesuai dengan aslinya ); Gambar Situasi No. 488 / 1978 tanggal 2 Oktober 1978; ( sesuaidengan aslinya )sSurat Keterangan Kerio / Pasirah atas tanah Penggugat seluas 2421M2 yang disahkan oleh Pasirah Talang Kelapa No.Ag

Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA No.AG.099462 atas nama RidhaEndarani Radinal (atau) Hery Prianto Ir, Msc, sebesar Rp. 1.000.000.000,yang telah dicairkan oleh Pemohon, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya,(T.17)18. Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA No.AG.099462 atas nama RidhaEndarani Radinal (atau) Hery Prianto Ir, Msc, sebesar Rp. 1.000.000.000,yang telah dicairkan oleh Pemohon bermaterai cukup dan tidak ada aslinya.(T.18)19.

Kelapa,diberi tanda (P.3);Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2021/PN PkbFotocopi surat kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatanganibersama di Kantor Kepala Desa Kenten Laut, tanggal 17 Maret 2010,diberi tanda (P.4);Fotocopi surat berita acara peninjauan dan pengukuran lahan sengketakelompok Musdi Hartami dengan keluarga Ahing di Desa Kenten LautKecamatan Talang Kelapa, diberi tanda (P.5);Fotocopi sket/ peta lokasi kavlingan proyek Melaburi Lampiran SK DPRMarga Gasing No.AG

T.III.17.D);Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 2018 atas Malian, diberi tanda (T.III.18.A);Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 2019 atas nama Malian, diberi tanda (T.III.18.B);Fotocopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 atasnama Hendri, diberi tanda (T.III.18.C);Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.3178 atas nama Musdi Haitami, diberitanda (T.II1.19);Fotocopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah,No.AG

Pihak SYAFRUDIN UMAR yang pertama kali membuat Surat Pengakuan Hak tanggal10 Januari 1984 atas sebidang tanah 300m2 yang terletak di kelurahan Suka Jaya,yang :didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sukajaya tanggrrl 10 Januari 1984 No.AG.120/064/S31I11984 dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa dan telah mengoperkansebidang berukuran tanah 300m2 yang terletak di kelurahan Suka Jaya tersebutkepada Tergugat I, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.94 tanggal 19 Agustus2009 yang dibuat dihadapan Haji Thamrin

( seratus tujuh puluh delapan meter persegi), Penggugatperoleh berdasarkan AktaHibah No.2891/Pondok aren/2006,No.Ag.593/310.Kel.Prg.B/2017 tertanggal 4042017.BuktiP7e. BERITAACARA KESAKSIAN PEMILIK TANAH: Menerangkan bahwa tanahtersebut dikuasai H.Sutatman semenjak tahun 1960 ,kemudian H.Suratmanmenghibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta HibahNo.2891/PondokAren/2006, No. Ag.593/310.Kel.Prg.B/2017 tertanggal 4042017.BuktiP8f.

Tanggal 6 April 1985 No.AG.230/DA.1262/PH.XI/85 Perihal PembuatanSurat Keterangan Tanah 5Bahwa Surat Keterangan Garapan yang dijadikan sebagai Dasar HukumKepemilikan Tanah oleh Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyekperkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pertanahan/HukumAgraria yang berlaku ditegaskan bahwa Surat Keterangan Garapan dimaksud,tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah, karenabukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah dan bukan merupakan salah satualat

dan pungsi serta batasbatas tanah milik orang tuaPenggugat dengan letak, pungsi dan batasbatas tanah milik Turut Tergugatberbeda karena tanah milik Turut Tergugat adalah tanah pematang (tanahperkebunan) sedangkan letaknya berbeda diwilayah Danau Laut KelurahanBalai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan tanahmilik orang tua Penggugat adalah tanah sawah yang terletak dipinggir SungaiSimpit Kecik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;8 Bahwa dalam surat keterangan Hak Usaha No.AG

September 1982 No.AG.230/DA.1658/SK/HM/82 ; 4) Pada tanggal 7 Desember 1982 berdasarkan SKGubernur/KDH Prop. Lampung tanggal 14September 1982 No. AG.230/DA.1658/SK/HM/8220melalui penegasan hak tanah tersebutdidaftarkan atas namapemilik sebelumnyayaitu Srs.

Lampung dengan Surat No.Ag.230/DA.1682/PH.IX77Tanggal 20 Juli 1977 Perihal Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Lampung No.G/088/D.A/HK/1977Tentang Pencabutan SuratSurat Izin dan atau SuratKeterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan olehKepalaKepala Negeri dan KepalaKepala Kampung yangditujukan kepada Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat Il,Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala KampungseProvinsi Daerah Tingkat Lampung.Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkanbahwa

Lampung dengan Surat No.Ag.230/DA.1682/PH.IX77Tanggal 20 Juli 1977 Perihal Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Lampung No.G/088/D.A/HK/1977Tentang Pencabutan SuratSurat Izin dan atau SuratKeterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan olehKepalaKepala Negeri dan KepalaKepala Kampung yangditujukan kepada Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat Il,Halaman 44 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018/PN.

tersebut TELAHDICABUT/DIBATALKAN oleh Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Lampung No.G/088/D.A/HK/1977Tentang Pencabutan SuratSurat Izin dan atau SuratKeterangan Tanah atas tanah yang pernah dikeluarkan olehKepalaKepala Negeri dan KepalaKepala Kampung yangditujukan kepada Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat Il,Camat Kepala Wilayah Kecamatan, dan Kepala KampungseProvinsi Daerah Tingkat Lampung yang kemudianditindaklanjuti oleh Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tk.Lampung dengan Surat No.Ag

Marwan Hasmen, Msi.Berdasarkan surat jual beli yang diduga menggunakan suratjual beli palsu.Oleh karena itu akibat dari perouatan Tergugat dan Tergugat II danTergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, telah mengakibatkan kerugianpihak para Penggugat, karena para Penggugat adalah pemilik sah atastanah hak usaha tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No.AG.120/4009/PT/MG/1981 atas nama almarhum Basir Intan Datuk Bagindoyang secara hukum beralih kepada Para Penggugatselaku Akhli warisnya;11.Bahwa sebelum

Surat Keterangan Hak Usaha No.AG. 120/182/4/A/1980 dengan LuasSawah 4(empat) Hektar tertanggal 12 Agustus 1980 dengan batasbatasnya sebagai berikut :Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Suro ;Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sawah ;Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Alhadin ;Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 511/K/TUN/2016Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Sawah ;b. Surat Keterangan Hak Usaha No.

Bahwa dengan adanya Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016, secara nyatatelah mengkerdilkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI) sebagai lembaga representasi rakyat in casupara Pemohon dan rakyat Indonesia, baik pada tataran pelaksanaanfungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan;Bahwa terkait dengan penyertaan modal negara di BUMN a quo,DPR RI pada tahun 2014 juga telah menyampaikan rekomendasisesuai hasil Panitia Kerja (Panja) Aset Komisi VI DPR Rlsebagaimana surat Nomor No.AG

Foto Copy Putusan Nomor 22 PK/TUN/2002 tertanggal 8 Desember 2001, buktiP22 ;23.Foto copy kwitansi penerimaan uang oleh Luh Putu Rumiasih tertanggal 7Nopember 2001 sebesar Rp. 10.000.000, bukti P23 ;24.Foto copy Surat No.Ag : 07/kVIII/2001 tanggal 24 Agustus 2002, bukti P24;25.Foto copy surat W 16.D.TUN.AT.01.1056 perihal pelaksanaan putusan perkara No.06/G/1997/PTUN.Dps tertanggal 24 Januari 2002, bukti P25;26.