Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor264/Pdt.G/2019/PA.Dp;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah 256.000, (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan dalam rapat musyawarah MajelisHakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami HUDA LUKONI, S.H.I., S.H.

tingkatbanding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Oktober 2019 Nomor264

, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor RI 49 Tahun 2009, danPeraturan Perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor264

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akadnikah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014 di Desa PancaKarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa2sBarat, wali nikah Bapak Kandung Termohon, mas kawin berupaKalung emas 6,7 tunai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor264/33A/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,tertanggal 18 Juni 2014;Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempattinggaltelahdirumah orang

yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengancaramemberi nasihat kepada Pemohon agar ia bersabar dan kembali rukunsebagai suamiistri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.Oleh karena Termohon, tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasitidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonanya Pemohon mengajukanalat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor264

Menyatakan Tergugat II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa hakmenguasai tanah seluas 7835 m2 tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun atas nama Penggugat Yayasan Kesejahteraan WanitaHalaman 2 dari 10 hal. Put.

Widya Ojong dan M.Said Daud ;Menyatakan sah pembatalan Akta Jual Beli No30/P.Gadung Notaris /PPATFransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 dengantulisan tangan di atas copy dari Akta Jual Beli No30/P.Gadung Notaris /PPATFransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 danditandatangani oleh WTC.Widya Ojong dan M.Said Daud pada tanggal 151998 ;Menyatakan Pemohon Kasasi Yayasan Kesejahteraan Wanita sah sebagaiPemegang Hak atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor264

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2004, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Watulimo KabupatenTrenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor264/4/V1II/2004 tanggal 02 Juli 2004 ;. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohonberstatus perawan;. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohonPenetapan Cabut, nomor: 0824/Pdt.G/2011/PA.TL.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejaktanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi olehPenasihat Hukum meskipun hakhaknya untuk itu telah diberitahukan olehMajelis Hakim;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca penestapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor: 947/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 29 Oktober 2018, berikut putusandan berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor264/Pid.Sus

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan NegeriTanjung Balai telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor264/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 2 Oktober 2018, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.

oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan UndangundangNomor8s Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor264

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008 M. bertepatan dengantanggal 22 Rajab 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor264/08/VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;2.

Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Nomor264/08/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telahdistempel pos. Bukti surat tersebut Sesuai dengan aslinya (bukti P.);B. Bukti Saksi:1. SAKSI 1, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 29 Agustus 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor264/13/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dengan status Pemohon jejakadan Termohon janda cerai;Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 6 bulan danterakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, telah melakukan hubunganlayaknya

dakwaan Jaksa PenuntutMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruhdakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak terdakwa dan kemampuan,kedudukan, harkat martabatnya harusdipulihkan;Menimbang ..Menimbang, bahwa prinsipnya karena terdakwa dibebaskan dariseluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang telahdisita harus dikembalikan pada yang berhak dari mana barang itudisita;16Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor264

akan mengadilisendiri, sebagaimana dalam amar putusan dibawahMenimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruhdakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sasuai dengan ketentuan pasal 222ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepadaMengingat ketentuan pasal 191 ayat (1) UndangUndang No. 8tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perUndangUndangan lainnyayang berkaitan dengan perkaraMENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa0 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor264

Termohonhadirmenghadapsendiri dipersidangansedangkanPemohontidakpernahdatangmenghadap dipersidangandantidakmenyuruh orang lain sebagaiwakilataukuasanya yangsahmeskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatutberdasarkanrelaspanggilanNomor264/Pdt.G/2017/PA.Ek.tanggal2 Maret2017dantanggal0O7 Juli2017 yangdibacakan di persidangandanternyatabahwaketidakh adirannyatidakberalasanyang sahmenuruthukum;Bahwademikian pulaTergugattidakpernahhadirdipersidanganwalaupuntelahdipanggilsecararesmidanpatutberdasarkanrelaspanggilan Nomor264

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2016/PA.Badg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);Demikian diputus di Bandung pada hari Kamis tanggal 10Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1437H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dra. IINMARDIANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor264/08/XII/2009, tertanggal 06 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUATanjung Selor, Kabupaten Bulungan;2.

Benar, Benar pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor264/08/XII/2009, tertanggal 06 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUATanjung Selor, Kabupaten Bulungan;2.

dengan Penggugat,karena Tergugat masih mencintai Penggugat dengan sepenuh hati dan jugademi masa depan anakanak kami, namun bila Penggugat tertap berkerasuntuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat mengikuti saja apa kKemauanPenggugatBahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah darihalaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Tse Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Nomor264

tempat tinggal Jin.XXXXXXXX, DUSUN XXXXXXxXX, Gampong XXxXXxXxXxx,Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat,Selanjutnya disebut Pemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan saksisaksi dipersidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor264

Bahwa telah terdapat perbedaan pada lembar pendaftaran pertama hutuf(i), Penunjuk antara yang terdapat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor264/1977 (milik Tanianah alias Pang Nio (ic. ibunya Tergugat dan II))dengan fotokopi Sertifikat yang dijadikan bukti di Pengadilan;6. Bahwa menurut keterangan Kepala Desa setempat, lokasi/letak tanahSertifikat Nomor 310/Teluk atas nama Darma Sastra (ic.

Bahwa sesuai dengan jawaban Turut Tergugat Il dalam jawabannya padaPutusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 04/PDT.G/2002/PN.Pdgpada butir 4 huruf 5.a. menyatakan "Setelah melihat SHM Nomor264/Labuan tanggal 28 Juni 1977 GS Nomor 495/1977 blok Karet asal Persilkonversi dari milik adat kikitir Nomor 1064 Persil i.b.d.IU yang diterbitkanoleh Kantor Agraria Pandeglang (ic.

Bahwa telah terdapat perbedaan pada lembar pendaftaran pertama huruf(i), penunjuk antara yang terdapat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor264/7977 (milik Tanianah alias Pang Nlo (ic. ibunya Para TermohonKasasi) fotokopi Sertifikat yang dijadikan bukti di Pangadilan. (ic. perkaraPengadilan Negeri Pandeglang Nomor 04/Pdt.G/2002/PN.Pdg. tanggal16 September 2002);6. Bahwa menurut keterangan Kepala Desa setempat, lokasi/letak tanahSertifikat Nomor 310/Teluk atas nama Darma Sastra (ic.

Halaman 1 dari 5sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah Nomor264/04/VII/2004 yang hingga sekarang berlangsung sekitar7 tahun 1 bulan;2.

seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat danTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acarapanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu,yang diucapkan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor264

No.264/Pdt.G/2019/PA.Ktgakan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai makaatas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkanSitriya Daud, S.H.I, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor264/Pdt.G/2019/PA.Ktg tanggal 10 September 2019.Bahwa sesual dengan laporan mediator tanggal 17 September 2019,menyatakan bahwa mediasi terhadap Pemohondan Termohon tidakmencapai kesepakatan perdamaian;Bahwa akan tetapi pada pe anjutan tanggal 1 Oktober 2019 upaya perdamaian

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan : Wonosari, Kabupaten Klaten dalam Kutipan Akta Nikah Nomor264/21/VI/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.11.10.26/PW.01/308/2013 tanggal 04 April 2013; 2.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akadnikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Utarapada tanggal 4 Desember 2008, berdasarkan Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, Nomor264/8/XI1/2008 tertanggal 4 Desember2008 ; eee rr er rr rr ee re rr re ee eee ee ee2. Bahwa sewaktu) menikah Penggugat berstatus perawan danTergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama3.

Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor264/8/XI1I/2008 tanggal 4 Desember2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) Kabupaten Lampung Utara. Telahdinazegelen dan bermeterai cukup kemudian dicocokkanternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandabukti P2 ; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Penggugat telah menghadirkan di depan persidangan duaorang saksi Penggugat, yaitu1.

MelawanTergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorerpada Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tempat tinggal diDesa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten GorontaloUtara, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2018 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor264

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor264/Pdt.G/2018/PA Lbt, tanggal 7 Mei 2018, 22 Mei 2018 dan 22 Juli 2018 dantidak ternyata bahwa ketidakhadiran