Nomor3201 K/Pdt/1991 yang menyatakan:"pahwua pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi danJual beli yang dilakukan hanya purapura (proforma) saja hanyamengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikatsama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikadbaik"Majelis Hakim Agung : H. Imam Anis, S.H, LG.B Mahardika, S.H dan R.LTobing, S.H.5.

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kKekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam aktapemberian hak tanggungan yang dimana isi dari APHT menyatakan

(vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3201 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996, dalam YurispruidensiMahkamah Agung Republik Indonesia 1996, halaman 26);Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan letak dan batasbatastanahnya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. Pada saatpemeriksaan setempat, Saksi H. Zakaria (pemilik asal tanah) tidak dapatmenunjukkan letak tanahnya, balk bidang tanah yang luasnya 10 hamaupun bidang tanah yang luasnya 4 ha. H.

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2013 tanggal 7 Juni

Keluarga Nomor3201 1132511080043 tanggal 14 November 2011, atas nama KepalaKeluarga NAHLIL HARAHAP yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil.51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Nikah, KecamatanCilongok Banyumas Jawa Tengah.52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kartu NPWP No.: 59.536.391.2412.000 atas nama AAN BUDIARTO53) 1 (sau) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama AAN BUDIARTONIK : 3173052410841002 berlaku seumur hidup.Hal 39 Putusan No.10/Pid/2018/PT.DKI54

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 128/2010 tanggal 17 Maret

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari

Nomor 124 K/Padt.SusBPSK/201721undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam aktapemberian hak tanggungan yang telah

Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri(berdasarkan petunjuk MA dalarn buku II MA Republik Indonesiatahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atasperintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi haktanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan MA nomor3201/KJPdt/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 dan;b.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalampraktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri(berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku IlMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 148,yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawahpimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan inidiberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi dari APHT menyatakan

UMAR ISHAKA dan H.RAMANG ISHAKA menjabat sebagai fungsionaris adat masyarakatNggorang/Golo Pede;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 jo. putusan Mahkamah Agung RINomor 251 K/1958 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Sip/1973tanggal 15 April 1976 pada pokoknya menyatakan bahwa pembeli yangberitikad baik harus mendapat perlindungan hukum yang manaputusanputusan Mahkamah

dalampraktekketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri(berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku IlMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 143,yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawahpimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan inidiberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggunganHalaman 13 dari 61 Putusan Nomor 13/Pdt G/2017/PN Mtp22.23.24.14sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Nomor3201.K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang menyatakan bahwa Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi (himpunan kaidah hukumPutusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun1969 sampai dengan tahun 2001 dihimpun oleh Mahkamah Agung RI 2002halaman 87 dan 133), Dengan demikian sangat beralasan bagi MajelisHakim Mahkamah Agung tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II adalahPembeli yang beritikad baik yang harus

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Halaman 39 dari 57 hal.Put.

Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri(berdasarkan petunjuk MA dalarn buku Il MA Republik Indonesiatahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atasperintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi haktanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan MA nomor3201/KJPdt/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 dan;b.

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 504/2010 tanggal 27 Oktober

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syaratantara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atasperintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201