sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah,karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkanakta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan aktakelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perian,Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur nomor401

Adapunterdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dalam menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak ada mendapatijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIASANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN

Putusan Nomor401/Pid.B/2019/PN.MIgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hj.MIRA SENDANGSARI, SH.

Putusan Nomor401/Pid.B/2019/PN.MIg

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukanperlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengansurat perlawanannya tertanggal 8 Juni 2018 yang didaftarkan dalam register Nomor401/Padt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, sebagai berikut:DASAR KEPEMILIKAN PELAWAN ATAS SEBIDANG TANAH YANG MASUKDALAM OBJEK EKSEKUSI PENGOSONGAN LANJUTAN1.

dalam Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor : 401/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt ;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terlawan melalui kuasahukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober2019 ;Menimbang, bahwa pihakpihak yang berperkara telah diberitahu untukmemeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan RelaasPemberitahuan mempelajari Berkas (inzage) masingmasing Nomor401

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana tersebutdibawah ini;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan Ulangan, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan keduaUndangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan Ketentuanlain yang berkaitan;MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Pelawan danIl; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor401

Surat Direktorat JenderalReboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor401/VREB/98., tanggal 25 Agustus 1998, adalah sah menurut hukumberikut segala akibat hukumnya ;3. Menyatakan tanah/lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya seluas kurang lebih 387 hektar (objek perkara) yang terletak diProvinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Duri (DuriXIll) adalah sah menurut hukum sebagai hak Pelawan;4.

Surat Direktur JenderalReboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI Nomor401/VREB/98., tanggal 25 Agustus 1998, adalah sah menuruthukum berikut segala akibat hukumnya; Menyatakan tanah/lahan berikut tanaman kelapa sawit yang adadiatasnya seluas kurang lebih 387 hektar (objek perkara) yangterletak di Propensi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau,Duri (Duri XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Terbanding,semula Pelawan; Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas permohonaneksekusi

Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh KepalaDesa Di, Kabupaten Kediri Nomor401/418.97.10/2015 bertanggal 2Oktober 2015 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya;(bukti P.3);Hlm. 3 dari 13 hlm.Put. No. 3102/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kad.Il. Saksisaksi:1.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Di,Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alatbukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengandemikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoibyang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Di, Kabupaten Kediri Nomor401

Sukabumi/27 Agustus 1966, umur54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Komplek PLTA Karacak, RT. 001,RW. 001, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, KabupatenBogor, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor401

XXX Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan BogorBarat, Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat alat bukti dalampersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar diPengadilan Agama Bogor dengan Register perkara Nomor401/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan halhalsebagai berikut:Hal. 1 dari 6 Hal.

Terdakwa Muhammad Abduh bin Harun Rasyid Abditersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Suscatin berwarna coklat; 2 (dua) buku Agenda berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor401

Bahwa Pemohon I dan Pemohon IJ adalah orang yang tidak mampu secara ekonomisebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa BelangBelang Nomor401/110/SKTM/DB/X1/2012 Tanggal 02 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohonmohon diizinkan untuk berperkara secara cumacuma (Prodeo);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon IT mohon kepada KetuaPengadilan Agama Mamuju Cq.

Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanasurat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor401/41/K.Kesra/2017, tanggal 19 Januari 2017 oleh karena Pemohon telahmendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22AA/ 329/HK.05/II/2017, tanggal 01 Februari 2017 tentang pembebasan biayaperkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Penggugatselaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumahtangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor401

., Panitera Pengadilan Negeri LubukPakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Penuntut Umumtelah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menerangkanbahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Lbp atas namaTerdakwa RENGGI RONALDO SIJABAT ;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1445/Pid.Sus/2019/PT MDNMembaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor401/Akta.Pid/2019/PN Lbp Nomor

Perkara: 1586/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yangditandatangani oleh: Azhary Siregar, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019 Jurusita PengadilanNegeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal29 Oktober 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2019 Nomor1586/Pid.Sus/2019/PN Lop dengan Akta Pernyataan Banding Nomor401/Akta.Pid/2019/PN Lbp ;Membaca Memori

putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasatanggal 22 Oktober 2019, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; dengandemikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syaratsyarat formalyang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor401

sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah,karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkanakta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan aktakelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SuwangiTimur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nomor401

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Nomor401/04/VII/2007 tertanggal 01 Juli 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang ataspertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama

Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikankebenaran dalil permohonannya;Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yangtelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyatacocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwaPemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01Juli 2007, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta Nomor401

Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanasurat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor401/ /K.Kesra/II/2017, tanggal 19 Januari 2017 oleh karena Pemohontelah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong NomorW22A4/ /HK.O5/II/2017, tanggal 01 Februari 2017 tentang pembebasanbiaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,(duaribu rupiah);Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor401/Akta.Pid/2020/PN Lbp ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri LubukPakam pada tanggal 20 Mei 2020 bahwa Penuntut umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 19 Mei 2020 Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Lbp, dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020;Halaman 7 dari 11 halaman Perkara

Nomor 930/Pid.Sus/2020/PT MDNSetelah membaca Akta tanda terima memori Banding Nomor401/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lbp ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLubuk Pakam pada tanggal 28 Mei 2020 bahwa Penuntut umum telahmengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2020 dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020, denganalasanalasan sebagai berikut :Bahwa dalam putusan pengadilan Nomor : 712/Pid.Sus/2020/PNLbptanggal 19 Mei 2020 Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan

halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikanjawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir dipersidangan setelah proses mediasi meskipun tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan serta telahdiberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban.Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor401

Agamasebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanserta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka PengadilanAgama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili danmenyelesaikan gugatan penggugat.Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yangmenikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor401

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor401/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 281000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibacakan di Tangerang, pada hari Senintanggal 04 Maret 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs.

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keruak,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur nomor401/21/Kesra/Ds.Krk/2020, tanggal 23 Januari 2020 dan telahmendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22A4/1741/HK.05/IX/2020, tanggal 10/09/2010 tentang pembebasan biayaperkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili