Ditemukan 2515 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3428/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3428/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00110/207/10/054/14 tanggal 22 Desember2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 997.472.650b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 29.355.628.829c
    Putusan Nomor 3428/B/PK/Pjk/2018nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 997.472.650b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 29.355.628.829c Jumlah
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ISTANA KENTEN INDAH;
14332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 1.365.720.000a3. Jumlah 1.365.720.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0ic. Jumlah seluruh penyerahan 1.365.720.0001.Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 136.572.000 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1196/B/PK/Pjk/2020 b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN:a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 1.365.720.000a3. Jumlah 1.365.720.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 0dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan 1.365.720.0002. Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 136.572.000sendirib. Dikurangib.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak 0yang sama Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2092 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. LAMBANG SEJATI
259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2092/B/PK/Pjk/2018ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2011 yang terutang dihitung kembalisebagaimana perhitungan sebagai berikut; Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.000 3 Kredit Pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa 23.600.000c. STP (pokok kurang bayar) d.
    karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak 455.000.0002 PPh Pasal 4 (2) Final terhutang 22.750.0003 Kredit Pajaka
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2368 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. PANGKATAN INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2368/B/PK/Pjk/2018 5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 142.237.155,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+e+f) 142.237.155,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 0,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA;
6219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4127 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
5824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/20201.alamat: Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, denganperhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp = 1.391.743.456,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/2020a.1. Ekspor Rp 1.391.743.456,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA;
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
    Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
17168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2020 Uraian Dalam Rupiah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Peny erahan Barang dan Jasa yg terutang PRNa1. Exspor 1,055,755, 508,443a Penyerahan yang PRNnyaharus dipungut sendiri 1,556,629, 003, 034 a.3, Penyerahan yang PPMnya dipungut Pemungut PRY a4, Penyerahan yang PPhtnya tidak dipungut a5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan FPN Jurdah Seluruh Peny erahan2612.364,511,477 Penghitungan PAN Kurang Bay ar a.
    dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapatkekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
15036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 595/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding ini dan membatalkan KEP 00190, sehingga dengandemikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret2014 yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:(Dalam Rupiah) No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang
    Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350,sehingga Jumlah pajak dihitungkembali menjadi sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 82.576.000,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 32.402.111.601,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah seluruh penyerahan 301.109.035.361
Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO
28968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,sehingga perhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.500.000.000a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.6.Jumlah 3.500.000.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN 4.003.733.916c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) 7.503.733.9162 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b.
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3957 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 5,402,210.23 18 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.23 710 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68,744,173.23 712 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.00 113 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51 1d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85) (2 e.
    Jumlah (ab) 5,402,210.238 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.2310 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68, 744,173.2312 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.0013 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85)e.
Putus : 25-11-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4970 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA;
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00)c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16873 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 4,862,694.15 21 557,207.518 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.16 23,787 ,426.5110 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.16 23,787 ,426.5112 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773 ,228.29 5,946 ,856.6313 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16 5,643.16 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020 c. Dibayar sendiri 10,302,072.93 10,302,072.93 d.
    Jumlah (ab) 4,862,694.158 Penghasilan neto luar negri9 Jumlah penghasilan neto 7,092,913,.1610 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib11 Penghasilan Kena Pajak 7,092,913,.1612 PPh Terhutang (tarif x 11) 1,773,228.2913 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut pihak lain 5,643.16c. Dibayar sendiri 10,302,072.93d. Diperhitungkan SKPPKPe. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 10,307,716.0915 Jumlah PPh yang lebih dibayar 8 534,487.80 6.
Register : 16-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4033 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SutamiKm.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Rp 0.00PPN ,c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3851 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    Putusan Nomor 3851/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2054/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TUPPERWARE INDONESIA
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2054/B/PK/Pjk/2019 No.UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan yang terutang PPNb. Atas Penyerahan yang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)d. Atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) /pemanfaatan BKP di luar pabean/danlainnya:d.1. Impor BKPd.2. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.3. Jumlah10.444.596.74010.444.596.740 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No.Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 19-04-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51327/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11120
  • dinataPos16PINomo479969tangga27November201HS9403.20.9000denganPPnBsebesa40%yanseharusnymenurutMenur :utPemohonBandingadalahsesualpemberitahuanpadPImo479969tangga27November201tidadikenakanPPnB(0%o);bahwaMajelisPemohonBandingdalampersidanganmenyampaikanPenjelasanTertuliPenggantiSuratBantahanNomoPC/ES078tanggaDesember201yanpadpokoknngea.angaozgws62Ag veergolongahSelaiendaraanerotoranDikenakaPajaPenyualaAtasaran~e guahdiatursebagabekuPasal4:Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yangdikenakan Pajaka
Register : 05-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
2343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00036/241/05/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005, atas nama BUT Lubrizol InternationalManagement Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat diGedung World Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal SudirmanKav.2931, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka
    Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp0O,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah oO b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak oO; OO OF; GO GO DO Og.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. PANGKATAN INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2018 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa 648.053.122,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 648.053.122,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 42.124.734,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 16.007.399,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3850 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b.