Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dalil Terbanding pada huruf F PERMOHONAN yang menyatakanPemohon tidak dapat membuktikan dalil bandingnya sehingga harus ditolak seluruhnya, dengan alasansebagai berikut : Bahwa Terbanding tidak membaca secara komprehensif tetapi secara partial yang menguntungkanTerbanding, karena setiap dalil yang dinyatakan Pemohon selalu ada dasar hukum/peraturannya dandisertakan bukti tetapi sebaliknya Terbanding tidak memberikan analisa dan simpulan terhadap dalil yangdinyatakan

Selanjutnya untukmembayar tagihan tersebut, Penggugat menerbitkan partial shipments L/Cdan Tergugat dapat menarik sejumlah dana dari stand by L/C tersebut gunapembayaran atas sejumlah pesanan yang dikirim oleh Tergugat; Setelah mengirimkan surat pemesanan (purchase order) pada bulan Maret2015, Penggugat kemudian menunggununggu Proforma Invoice dariTergugat hampir kurang lebih selama 1 bulan dan berkalikali menghubung!

Putusan Nomor 96 K/Ag/2015quo, dimana Judex facti telah memperlihatkan sikap partial ke arahTermohon Kasasi dengan mengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukum perdata meteril dan atau hukum perdata formil atau telahbertentangan dengan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yangberlaku di forum peradilan perdata;7. Bahwa selaras dengan alasanalasan keberatan Pemohon Kasasi tersebutdiatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.

Bahwa Majelis Hakim hanya secara partial dalam mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, karena selainmensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang buktipemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain untukmetamfetamina (Ssabusabu) seberat 1 (satu) gram, SEMA Nomor 04 TahunHal. 6 dari 11 hal. Put.

dilakukanrealisasi impornya melalui beberapa kali pengiriman (split shipment) danPemberitahuan Impor Barang yang apabila digabungkan akan sama jumlahnyadengan catatan penerimaan barang di gudang;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat PenjelasanTertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor: 01/Customs/05/2011tanggal 19 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :bahwa memang ada kendala dalam proses pengumpulan dokumen yang PemohonBanding lakukan, karena pada Partial

penghasilan bungadengan tidak memberikan bukti pada saat pembahasan akhir pada proses audittetapi memberikan bukti pada saat proses banding di Pengadilan Pajak sehinggamerugikan keuangan negara;bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut :bahwa berdasarkan penelitian Majelis terobukti adanya selisih lebih jumlah dan jenisbarang antara yang diberitahukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan BuktiPenerimaan Barang atau Partial

Bahwa, dalam pengangkatan penyakit katarak Tergugat tersebut di mejaoperasi telah terjadi hal hal yang di luarkKemampuan dan atau diluarkehendak Penggugat sebagai dokter specialis mata di mana padawakiu operasi pengangkatan penyakit katarak yang di derita olehTergugat, Tergugat mengalami rupture kapsul posterior dan partial rupture/loose zounlla zinni fragmen nukleus masuk ke vitreus operasi di hentikan, lensa intra okular belum terpasang6.

, commercial or scientific equipment, or forinformation concerning industrial. commercial or scientificexperience, or the right to receive payment as consideration foror in respect of the exploitation of or the right to explore for orexploit mineral, oil or gas deposits, quarries or other places ofextraction or exploitation of natural resources, or the supplv ofany assistance that is ancillary and subsidiary to, or enjoymentof any such property or the right as is mentioned aforesaid, ortotal or partial

Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2012application of, any such property or right as is mentioned insubparagraph (a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knoweage or information asis mentioned in subparagraph (c); or(f) total or partial forbearance in respect of the use or supply ofany property or right referred to in this paragraph;7.

Bahwa, namun untuk mengetahui duduk perkaranya secara menyeluruh sekaligus untukmenghindari putusan yang bersifat partial dan menyesatkan, putusan sela terhadapeksepsi absolut seyogyanya dijatuhkan setelah adanya pembuktian dan atau setidaktidaknya ada bukti permulaan;6. Bahwa, dalam perkara ini, putusan dijatuhkan oleh hakim pertama tanpa didasarkankepada alat bukti apa pun, baik bukti dari Para Penggugat / Para Pembanding maupunbukti dari Para Tergugat / Para Terbanding;7.

PengadilanNegeri Rengat yang memutuskan hukuman kepada Terdakwa selama 4(empat) tahun penjara dengan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan akan tetapipertimbangan majelis Hakim Negeri Rengat tersebut tidak dipakai olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dimana Majelis Hakim Tinggi tidakmelihat langsung jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Rengat diTeluk Kuantan ;Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau hanya memberikanpertimbangan secara partial

mengabaikan keterangan darisaksi korban dan saksi yang memberatkan Terdakwa karena MajelisHakim dalam pertimbangannya hanya menonjolkan keteranganketerangan yang meringankan Terdakwa tetapi tidak mempertimbangkansecara adil keterangan saksi korban dan saksi yang memberatkan yangmenerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadapsaksi korban ;Adanya manipulasi sejumlah keterangan saksisaksi yang sebagian besartidak dimuat sebagai fakta dipersidangan sehingga menjadikanpertimbangan Majelis Hakim partial

Terbanding sekarang Termohon Kasasi dankarena demikian tidak melibatkan Tergugat /Pembanding sekarangPemohon Kasasi II ;Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandungdirasakan tidak obyektif dan tidak tegas dalam menegakkan keadilan,sehingga perlu dibatalkan, ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima ;Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dalam pertimbanganhukum mengenai surat pernyataan tertanggal 29 Agustud 1994 No :01/HA/08/1994 yang dipertimbangkan secara partial

Pembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangisanksi atau denda dengan dilengkapi dokumendokumen danditerima oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa :1. Faktur komersial (3 original + 2 copies).2. Report of analysis dari PT. Sucofindo di stockfile PT. BerkalaInternational (1 original + 2 copies).Hal. 7 dari 26 Put. No 121/PID/2016/PT.PDG3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).4. Certificate of quantitywweight mengenai jumlah barang yangdikeluarkan oleh PT.

No 121/PID/2016/PT.PDGPembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangi sanksiatau denda dengan dilengkapi dokumendokumen dan diterima olehPT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa :1.2.Faktur komersial (3 original + 2 copies).Report of analysis dari PT. Sucofindo di stockfile PT. BerkalaInternational (1 original + 2 copies).3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).. Certificate of quantity/weight mengenai jumlah barang yangdikeluarkan oleh PT.

Tentang Eksepsi Absolut:11.Bahwa eksepsi absolut mengenai masalah kewenangan pengadilan,merupakan kewenangan Hakim untuk memutuskannya dan dapatdiputuskan sewaktuwaktu;Bahwa namun untuk mengetahui duduk perkaranya secara menyeluruhsekaligus untuk menghindari putusan yang bersifat partial danmenyesatkan, putusan sela terhadap eksepsi absolut seyogyanyaHalaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3176 K/Pdt/2017dijatunkan setelah adanya pembuktian dan atau setidaktidaknya ada buktipermulaan;13.

kesalahan penerapan hukum, olehkarena pemeriksaan banding bukanlah pemeriksaan terhadap halhal barulayaknya pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali, melainkanpemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang terhadap putusan olehpara pihak/salah satu pihak dalam suatu perkara yang tidak menerima suatuputusan negeri/tingkat pertama karena tidak benar dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Surabayamerupakan pertimbangan hukum yang kabur, premature dan partial

Lebih ironisnya lagi, judex factiPengadilan Tinggi Surabaya secara prematur dan partial mengambilalihputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu saja tanpa menguraikanargumentasi hukumnya secara jelas, serta sekonyongkonyongmenjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutusperkara a quo dalam tingkat banding, padahal nyatanyata dan terbuktisecara jelas bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut masih terdapat banyak kekeliruan dan kesalahanpenerapan hukum.

assistance that is ancillary and subsidiaryto, and is furnished as a means of enabling the initialapplication of, any such property or right as is mentioned insubparagraph (a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowleage or information as ismentioned in subparagraph (c); or(e) the use of, or the right to use:i. motion picture films; oril. films or video tapes for use in connection with television;orili. tapes for use in connection with radio broadcasting; or(f) total or partial

Putusan Nomor 666/B/PK/PJK/2017(f) total or partial forbearance in respect of the use orsupply of any property or right referred to in thisparagraph;Bahwa namun hasil penelitian terhadap situs OricaExplosives Technology Pty.Ltd;(http://www.fags.org/patents/assignee/oricaexplosivestechnologyptyltd/);diketahui bahwa atas segala teknik aplikasi peledakan telahdipatenkan oleh Orica;Bahwa oleh karenanya perjanjian yang dilakukan antaraTermohon Peninjauan Kembali dengan Orica ExplosivesTechnology Pty Ltd

kembali baik mengenaifaktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeribegitu saja.Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Juncto Putusan Judex FactiPengadilan Negeri Binjai Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Cg.Mengenai Hukum Pembuktian.2.1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang telah mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam mengadiliperkara ini telah keliru menilai seluruh bukti Penggugat/Pemohon kasasisecara partial

B/2016/PN.Pdgterdakwa SAJAN NARAINDAS VASWANI Pgl SAJANtertanggal 05 Mei 2008,sehingga dilakukanlah perubahan terhadap SKBDN, yang dibuat dalam aplikasipermintaan perubahan SKBDN tertanggal 22 Mei 2008 dengan perubahansebagai berikut :Syarat Pembayaran :Pembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangi sanksiatau denda dengan dilengkapi dokumendokumen dan diterima oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa :1.2.Faktur komersial (3 original + 2 copies).Report of analysis dari PT.

Terakhir dilakukan dilakukan perubahan terhadap SKBDN pada tanggal 22 Mei2008 dengan perubahan sebagai berikut :Syarat Pembayaran :Pembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangi sanksiatau denda dengan dilengkapi dokumendokumen dan diterima oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa :1.2.Faktur komersial (3 original + 2 copies).Report of analysis dari PT. Sucofindo di stockfile PT. BerkalaInternational (1 original + 2 copies).3.

Pembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangi sanksiatau denda dengan dilengkapi dokumendokumen dan diterima oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa :Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 290/Pid. B/2016/PN.Pdg 1. Faktur komersial (8 original + 2 copies).2. Report of analysis dari PT. Sucofindo di stockfile PT. BerkalaInternational (1 original + 2 copies).3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).4.

Pembayaran secara partial atau per shipment setelah dikurangi sanksiatau denda dengan dilengkapi dokumendokumen dan diterima oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa:1. Faktur komersial (8 original + 2 copies).2. Report of analysis dari PT. Sucofindo di stockfile PT. BerkalaInternational (1 original + 2 copies).Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 290/Pid. B/2016/PN.Pdg3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies)..

assistance that is ancillary and subsidiary to, andis furnished as a means of enabling the initial application of, anysuch property or right as is mentioned in subparagraph (a), anysuch equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any suchknowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); orthe use of, or the right to use:i. motion picture films; ori. films or video tapes for use in connection with television; orii. tajoes for use in connection with radio broadcasting; ortotal or partial

right to use, any industrial, commercial orscientific equipment; or(c) the supply of scientific, technical, industrial or commercialknowledge or information; or(d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiaryto, and is furnished as a means of enabling the initialapplication of, any such property or right as is mentioned insubparagraph (a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowledge or information asis mentioned in subparagraph (c); or(f) total or partial

assistance that is ancillary and subsidiaryto, and is furnished as a means of enabling the initialapplication of, any such property or right as is mentioned insubparagraph (a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowledge or information as ismentioned in subparagraph (c); or(e) The use of, or the right to use:i. motion picture films; ori. films or video tapes for use in connection with television;oriii. tapes for use in connection with radio broadcasting; or(f) Total or partial

right to use, any industrial,commercial or scientific equipment; or(c) the supply of scientific, technical, industrial orcommercial knowledge or information; or(d) the supply of any assistance that is ancillary andsubsidiary to, and is furnished as a means ofenabling the initial application of, any suchproperty or right as is mentioned in subparagraph(a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowledge orinformation as is mentioned in subparagraph (c);or(f) total or partial

Wilayah tertentu secara partial.(2) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukanoleh Menteri dengan memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi (RIRWP) dan ataupemaduserasian TGHK dengan RTRWP.(3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadikawasan hutan harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atauBupati/ Walikota;b. secara teknis dapat dijadikan hutan.(4) Penunjukan Wilayah tertentu untuk dapat

dijadikankawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilakukan oleh Menteri.(5) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi dan atausecara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Menteri.(6) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukankawasan hutan.Catatan : Mengenai Rencana Tata Ruang (Pasal 18 butir(2) akan diuraikan lebih lanjut pada bagian (2.a) UU No.26/2007 Tentang Tata Ruang; dan bagian (3) PP No.26/2008 Tentang