tidak melaksanakan tugas Terdakwasesuai juknis di karenakan Terdakwa tidak pernah diperintahkan dantidak dilibatkan oleh atasan langsung (Hj.EMMAWATI) dan Terdakwaditegur oleh Hj.EMMAWATI kalau Terdakwa ke lapangan melakukanpemantauan;Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun jenis pemantaunyang Terdakwa lakukan untuk kemudian~ ditegur olehHj.EMMAWATI,S.Sos yakni dalam hal penggunaan dana BLM PUMPP2HP tahun 2012 oleh POKLAHSAR;Dapat Terdakwajelaskan bahwa adapun pada waktu itu Terdakwamelakukan pemantaun

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/ 756, Perihal Pemberitahuankelengkapan Berkas dan realisasi penggunaan pendapatan Desa citradamai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwaberdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/756, Perihal Pemberitahuan kelengkapan Berkas dan realisasi penggunaanpendapatan Desa citra damai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

program Dana Askes;Bahwa saksi mengetahui untuk pencairan dana Jamkesmas dilakukanberdasarkanPOA (Planning of Action) yang dibuat oleh Puskesmas;Bahwa setelah POA yang dibuat Puskesmas disetujui oleh Dinas Kesehatan makadana Jamkesmas dicairkan;Bahwa POA itu adalah berupa penetapan rencana kegiatan puskesmas untukkegiatan tahunan ataupun per tiga bulan untuk pencapain target sasaran sesuaidengan yang dibuat dalam POA;Bahwa dalam rangka pelaksanaan POA yang disusun terdapat kegiatankegiatanseperti pemantaun

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/ 756, Perihal Pemberitahuankelengkapan Berkas dan realisasi penggunaan pendapatan Desa citradamai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwaberdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/756, Perihal Pemberitahuan kelengkapan Berkas dan realisasi penggunaanpendapatan Desa citra damai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuansebagai berikut :Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/ 756, Perihal Pemberitahuankelengkapan Berkas dan realisasi penggunaan pendapatan Desa citradamai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwaberdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/756, Perihal Pemberitahuan kelengkapan Berkas dan realisasi penggunaanpendapatan Desa citra damai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Aceh Baratsebelum Saksi yaitu Sdr ZULKIFLI S.Pd;Bahwa tugas dan tanggungjawab tim pemantau dan fasilitatorberdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor : 189.b/tahun 2018 tersebutyaitu melakukan pemantaun terhadap :a. Aspek teknis kegiatan (rencana kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan,DAK Fisik sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi teknis danpermasalahan yang dihadapi)b.

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/ 756, Perihal Pemberitahuankelengkapan Berkas dan realisasi penggunaan pendapatan Desa citradamai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwaberdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Meranti Nomor : 410/KEC.RSGPMD/756, Perihal Pemberitahuan kelengkapan Berkas dan realisasi penggunaanHalaman 64 dari 167 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr.pendapatan Desa citra damai Tahap (60 %) TA. 2016 dengan ketentuansebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri KuanganRepublik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata CaraPengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DanaDesa serta ketentuan dalam pasal 50 ayat 6 Peratuaran Bupati KepulauanMeranti

Aceh Baratsebelum Saksi yaitu Sdr ZULKIFLI S.Pd;Bahwa tugas dan tanggungjawab tim pemantau danfasilitatorberdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor : 189.b/tahun 2018 tersebutyaitu melakukan pemantaun terhadap :a. Aspek teknis kegiatan (rencana kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan,DAK Fisik sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi teknis danpermasalahan yang dihadapi)b.

PEMANTAUN, PELAPORAN dan PERTANGGUNGJAWABAN ADD angka 3 huruf b, Kepala Desa bertanggungjawabterhadap pelaksanaan pengelolan ADD baik fisk maupun administrasipemgelolaan keuangannya.Bahwa dokumen yang ada di Dinpermasdes Kabupaten Purbalinggaterkait dengan kegiatan ADD tahun 2013 seharusnya adalah Dokumenpermohonan pencairan termin I, Termin II dan termin III serta LaporanAkhir.Bahwa terkait dengan kegiatan ADD tahun 2013, DinpermasdesKabupaten Purbalingga melakukan monitoring akan tetapi hanyasampling

Bartim adalah :1) Menyiapakan pedoman pengelolahan Badan Milik Daerah ( BMD );2) Menyusun sisten dan prosedur pengadaan, pemanfaatan,pengamanan status pengandaan BMD;3) Penilaian BMD dan penyusunan neraca pemerintahan daerah untukdiserahkan ke bidang akuntansi sebagai bahan laporan KeuanganPemerintah daerah;4) Pemantaun dan Evaluasi atas Pelaksaan pengelolahan BMD ;5) Penghapusan BMD ;6) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.Dasarnya Pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati

adalah pihak yang mewakili direksi untukmenandatangani berita acara serah terima barang.Seluruh pelaksanaan distribusi BLBU agara dilakukan koordinasi dengandinas pertanian propinsi/kabupaten/UPTD yang membindangipengawasan dan sertifikasi benih (BPSB) setempat untuk melakukanpengecekan atau penelitian mutu benih dan tahapantahapan lain sesuaijuknis BLBU.Sebelum dilakukan penandatanganan BASTB harus dipastikan bahwabanih yang disalurkan sudah diterima oleh kelompok tani yang menjadisasaran.Lakukan pemantaun

Mengkoordinasikan penyiapan pemantaun dan evaluasi pelaksanaanadministrasi keuangan Dinas;i. Mengkoordinasikan penyiapan penggelolaan gaji dan penghasilan lainpegawal;j. Mengkoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi suratmenyurat;k. Mengkoordinasikan penyiapan penggelolaan kearsipan danperpustakaan;. Mengkoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan;m.Mengkoordinasikan penyiapan pelayanan keprotokolan;n. Mengkoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi kepegawaian;o.

Selain itu bahwa ketiga poin (perencanaan,pengelolaan dan pemantaun) tersebut dilaksanakan setelah IzinLingkungankeluar dan sebelum pembangunan pabrik akandilaksanakan.27. Terhadap dalil hal. 41 s.d 42 adanya rapat yang dilaksanakanpada tanggal 02 Oktober 2015 dengan Bapak Wakil Walikota Bontang,Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa notulensi rapat sudahsesuai dengan hasil rapat.

atas nama saksi tidakpernah dilaksanakan perjalanan dinas tersebut serta tidakpernah saksi terima dana SPPDnya;Bahwa saksi menerangkan terkait SPJ penerimaan uangpengamanan demo sat pol pp atas nama saksi yang tidakpernah di laksanakan dan tidak pernah terima dana nya totalHalaman214 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdisebesar Rp. 100,000, yaitu bulan maret 2014 dan bulan JUNi2014 masing masing rp. 50.000,;Bahwa saksi menerangkan terkait biaya dalam rangkamelaksankan tugas pemantaun

BKMdan alokasi dana BPM terdapat didalam DIPA Satker PIP Kota/Kab,BKM menyusun dokumen pencairan dan diverifikasi olehCommunity Advisor dan City Coordinator, Setelah diverifikasi danmendapat persetujuan dari PPK PIP kota/kab dilakukan prosespenerbitan SPM, dan diajukan kepada KPPN untuk prosespenerbitan SP2D.Bahwa Konsultan Manajemen Pusat dan Konsultan ManajemenWilayah adalah tim konsultan yang menyediakan bantuan teknis danpendampingan dari tingkat nasional sampai dengan tingkatkelurahan dalam hal pemantaun

MOKHAMAD SONHADIAK.MM.Cfr.PIA.Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Berita AcaraPemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar.Bahwa benar ahli menjadi Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejaktahun 1990 dan menjabat sebagai Auditor sejak tahun 2002 serta saat iniJabatan saksi sebagai Auditor Madya. tugas saksi sebagai Auditor Madyaantara lain mengendalikan teknis pelaksana kegiatan pengawasan (Audit,Evaluasi, Reviu, Pemantaun dan Pengawasan lainnya) melaksanakankegiatan