Ditemukan 274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang parinding pebanding pembnding pemanding peruncing perinding perundng perundangã
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Afrialdi. R.
Tergugat:
PT. ASIA PETROCOM SERVICE
165 — 46
  • Pilg.pendapat para pihak;kesimpulan atau hasil perundingan;tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.oo oO Srancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani olehkedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidakbersedia menandatanganinya;c. tahap setelah selesai perundingan :1) dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat PerjanjianBersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan padaPengadilan Hubungan Industrial di
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-07-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — DIREKTUR UTAMA PT.PEGADAIAN; LAWAN; WAWAN KURNIAWAN, SE;
102 — 50
  • WAWAN KURNIAWANNIK.73.00.2385 (P 3) ;10.11.12.13.14.15.15Foto copy surat dari Ketua Tim Perunding Perusahaan Pegadaian Nomor : R.200/KHI.400324/2011 tanggal 9 Nopember 2011 kepada WAWAN KURNIAWAN, SE /NIK.P80995 perihal Undangan Perundingan Bipartit (P 4) ;Foto copy Risalah Perundingan Bipartit antara Perum Pegadaian dengan WAWANKURNIAWAN tanggal 22 Nopember 2011 (P 5) ;Foto copy surat dari Direksi Perum Pegadaian Nomor : 494/KHI.400324/2011tanggal 13 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2015 — CARKAM, DKK; lawan; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY
64 — 12
  • TIM PERUNDING PUK SPAI FSPMI PT. ILUVAGRAVURE INDUSTRY, 2. TIM PERUNDING PENGUSAHA PT. ILUVAGRAVURE INDUSTRY, Jalan Raya Cikampek Ds. Cikopo, Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum.Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRIyang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikan kepada Presiden RI,lengkap dengan catatancatatannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/PDT.SUS/2009
MAKSUM NASUTION, DKK.; PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
65 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undangundang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,dimana sampai saat ini Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidakpernah melakukan perunding Bipartit dengan TergugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi atas pemutusan hubungan kerja sesuaisurat No. 0393/RBI/2008 tanggal 13 Pebruari, No.0598/RBI/2008tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0599/RBI/2008 tertanggal 29
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 4 Mei 2015 — TJIKONG; DENI SUPRIYADI; LAWAN; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY;
88 — 13
  • TIM PERUNDING PUK SPAI FSPMI PT. ILUVA GRAVUREINDUSTRY, 2. TIM PERUNDING PENGUSAHA PT. ILUVA GRAVUREINDUSTRY yang Amarnya berbunyi :MENGAJURKAN :1. Agar PUK membatalkan mogok kerja yang telah direncanakan;352. Agar pengusaha proaktif mengundang Ketua dan Pengurus PUK SPAIFSPMI PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY guna mengagendakan perundinganbipartit membahas persoalan PHK sebagaimana dimaksud PUK;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
SRI MALA SARI
Tergugat:
PT. MULIA INTAN LESTARI
31 — 8
  • Bukti P10:: Foto copy sesuai dengan aslinya Jawaban dari Tergugattertanggal 14 Mei 2018 ;: Foto copy dari copy Tim Perunding Perjanjian kerja BersamaHotel Mulia Senayan dimuat dalam lampiran halaman 51 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Anjuran dari Dinas TenagaKerja Dan Tranmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat,No.407/1.835.1, tanggal 27 Februari 2018;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 17 Maret2018, Perihal : Jawaban Atas Anjuran ;: Foto copy dari copy Surat tertanggal 17 Maret
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT. ASIA CROP SOLUTION (Pemohon Kasasi) melawan I WAYAN SUARDANA. DKK. (Para Termohon Kasasi)
123 — 59
  • Bahwa para Penggugat telah melakukan perunding namun dengan Tergugatsampai tingkat tirpartit namun tidak tercapai kesepakatan;Halaman 28 dari 45 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN Mtr4. Bahwa sejak proses perundingan sampai dengan gugatan ini diajukan kepengadilan hubungan industrial, Tergugat juga tidak mau membayar hakhakpara Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai denan saat ini;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-11-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 2 Nopember 2015 — DIREKTUR UTAMA PT.PLN (PERSERO) VS 1. SULTHON AFFANDI, BSc, DKK
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memenuhi azasazas hukum perjanjianmaupun secara sosiologis;Bahwa PKB 20062008 dimaksud dibuat memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya sah menuruthukum dan berlaku sebagaimana undangundang bagi para pihaknya danwajib diakui sebagai pakta sunservanda, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata,walaupun pada saat proses pembuatan PKB tersebut penuh denganperbedaan pendapat dan memakan waktu yang lama;Bahwa pembuatan PKB masingmasing pihak diwakili oleh tim perunding:e Tim Perunding
    Putusan Nomor 46 PK/Pdt.SusPHI/201310.Indriartono;PC Eddy Sasono;Lintong Sirait;Fachrudin Nasution;Bobby Hadi Purnomo;aon oo FwTri Rahayu;e Tim Perunding SP PLN:Purwo Hartono;M. Yunan Lubis;Ria Tarigan;Ario Senoaji;Giri Triono;Tahruna Majang;Sugiyanto;oN aap OYBambang Heryawan;9.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN STABAT Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia, Cq Pemerintah RI, Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Langkat, Cq. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
2.Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Langkat
122 — 56
  • 37 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sib.tersebut;(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/Serikat buruhdapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlahpekerja/ouruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalamperundingan dengan pengusaha;(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikatpekerja/serikat buruh membentuk tim perunding
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
JALIL BIN AHMAD JALI
Tergugat:
PT JAKA PERKASA
142 — 43
  • Jaka Perkasa mengajukan tuntutan hak normatifdalam perundingan bipartit terhadap Tergugat, hal ini dilakukan karenaPenggugat merupakan sebagai tim perunding;Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Penggugat mendapatkan surat peringatanketiga (SP3) dan sekaligus Surat pemutusan hubungan kerja (PHk),dengan adanya pembelaan dari PUK SPEE FSPMI PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus PHI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
342 — 292
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • seluruh jumlah pekerja/buruh diperusahaan tersebut.(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikatpekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/ouruh di perusahaan tersebut untuk mewakilidalam perundingan dengan pengusaha.(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, makapara serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding
    perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruhdan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukanoleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlahseluruh pekerja/buruh di perusahaan bersamasama dengan serikat pekerja/serikat buruh yangmembuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Central Asia Tok (BCA) mengadakan verifikasikeanggotaan serikat pekerja di BCA sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, dalam rangka untukmenentukan Tim Perunding dalam rangka Perjanjian Kerja Bersama(PKB);Bahwa setelah dilakukan verifikasi namanama serikat pekerja,maka diketahui bahwa serikat pekerja yang tercatat dengan namaKomite Nasional SP NIBA PT. Bank Central Asia Tok, berdasarkannomor bukti pencatatan dari Disnakertrans Jakarta SelatanHalaman 8 dari 36 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 09-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/PDT.SUS/2010
SRI SUMARNI, DKK.; PT. PIRA PONCOGATI
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjianbersama serta ayat (4) Perjanjian Bersama yang telah didaftarsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Akta Bukti PendaftaranPerjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPerjanjian Bersama maupun yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 c. (1)Permenakertrans RI Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui PerundinganBipartit yaitu Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuatPerjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para perunding
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia BPC PHRI diwakili oleh M.Mansyur
2.Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Batam diwakili oleh Sarwo Edie Setijono
3.Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia REI Khusus Batam diwakili oleh Ir. Achyar Arfan dan Robinson Tan
4.DPD Gapeksindo Propinsi Kepri diwakili oleh Junaidi
5.PT. Linken Multi Karya diwakili oleh Sopian
6.PT. Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Alfitoni
6.PC SPPJMFSPMI Kota Batam diwakili oleh Panusunan Siregar
7.DPC F LOMENIK SBSI Kota Batam diwakili oleh Muhammad Zulkifli
8.DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Subri Wijonarko
288 — 60
  • Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)tidak terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapatmelakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (limapuluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja / buruh diperusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalammenyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikatpekerja/serikat buruh membentuk tim perunding
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 06-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 20 Januari 2016 — SURYO HANDOYO; AA SUHENDAR; ISDI PRAMONO; UJANG RAMLAN; ABDUL KADIR; L A W A N; PT. LG ELECTRONICS INDONESIA;
131 — 48
  • karyawan tetap harus melalui test , hal tersebutdilakukan melalui sosialisasi untuk test kepada karyawan;Bahwa setelah kesepakatan bersama seluruhnya jadi PKWT dulubaru kemudian ada test tertulisinelerangan saksi RUDI HARYANTO;Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak adahubungan keluarga kepada Para Penggugat tersebut;Bahwa saat ada demo saksi hadir;Bahwa, karena saksi di Serikat Pekerja dibidang Pendidikan makaikut mensosialisasikan hasil kesepakatan , walaupun saksi tidakikut dalam team perunding
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata
Register : 27-10-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Mbn
Tanggal 30 September 2014 — Penggugat ACIL SAPUTRA Bin MAT UKUP Tergugat PT. ASIATIC PERSADA-AMS (dahulu bernama PT BANGUN DESA UTAMA)
56 — 15
  • indentifikasiferifikasi dan pemetaan tanah adat hak milikBahwa hasil pemetaan tersebut telah ditemukan data yang akuratbahwa warga SAD benarbenar mempunyai hak milik tanah adat / hakulayat peta tanah adat SAD berada dalam kebun kelapa sawit PT.BDU / ASIATIC PERSADA berstatus HGU harus dikeluarkan daridalam HGU.PT.BDU /ASIATIC PERSADA dan dikembalikan kepadamasingmasing hak milik SAD tersebut dan hal ini diterima olehperunding selaku penerima kuasa dari masingmasing SADTEFSGBUE pees tern emeeeeeeernmeeeBahwa Tim Perunding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-12-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2012 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73/B/PK/PJK/2015
Tanggal 3 Desember 2012 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang KomisiDPRRI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen,terouka bagi umum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 18-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGRA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
160 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat +7.n Badan Koordinasi PenanamanModal melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, olehMenteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada Dewan Perwakilan Rakyatdan Badan Koordinasi Penanaman Modal, adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DewanPerwakilan Rakyat yang bersangkutan bersama Tim Perunding