Pembangunan dan pemeliharaan prasana lingkungan 153.700.000(Spal semua dusun)6. Penggalian sumur bor 14.200.000 Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 03/PID.TPK./2020/PT.MTR. 7. Peningkatan kapasitas KPMD 5.000.0008. Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah Desa 20.000.0009.

Pembangunan cor penutup jalan 28.600.000E Pembangunan dan pemeliharaan prasana lingkungan 163 700 006(spal semua dusun)6. Penggalian sumur bor 14.200.0007. Peningkatan kapasitas KPMD 5.000.0008. Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah Desa 20.000.0009.

Sim.Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah beberan tebakan angka dadu, (satu) buah piring dadu, 1(satu) buah gayung tutup dadu, (satu) buah tas dan uang sejumlah Rp808.000 (delapan ratus delapan ribu rupiah) dimana semua barang buktiyang ditemukan dan yang telah disita oleh Polisi merupakan alat saranadan prasana dalam permainan judi dadu tersebut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalammelakukan perjudian jenis dadu tersebut;Bahwa Terdakwa

., Nomor 04 Tahun 2010tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam LembagaRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga tidak dapat rehabilitasimedia dan rehabilitasi social, selain daripada itu di wilayah Propinsi SulawesiTenggara juga masih belum terdapat sarana dan prasana untuk rehabilitasi bagipara pencandu Narkoba seperti ditentukan dalam pasal 56 UU No. 35 tahun2009 ;Menimbang, bahwa namun demikian, dengan melihat nota pembelaanPenasehat Hukum dan fakta dipersidangan

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 66 ayat(7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPSdikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan.2) Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDAKabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkansaksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasana padaBAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barangguna melaksanakan kegiatan Belanja Modal

Perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuanPasal66 ayat (7)Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPSdikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan.Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDAKabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkansaksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasana padaBAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barangguna melaksanakan kegiatan Belanja

Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan PengadaanBahan Pembuatan Tortila tersebutBahwa anggaran biaya pengadaan alat pengolahan hasil pertaniantersebut dilakukan dengan cara memasukan daftar barang peralatanpembuat makanan ringan Tortila yang tertera dalam kwitansi atau Notapembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yangdiserahkan oleh Saksi BADRI RUSLI.Bahwa saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA KabupatenMukomuko memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisikdan Prasana

Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp.50.450.000, (limapuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksiHERLIAN SALEH memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala BidangFisik dan Prasana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencaripenyedia barang guna melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan AlatPengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped danPengadaan Bahan Pembuatan Tortila.Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi

Bombana sekaligus selaku PejabatPembuat Komitmen Kegiatan (PPK) berdasarkan Surat KeputusanBupati Nomor 505 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013;Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan saranadan prasana budidaya rumput laut pada BPBD Kab.

kisaran jumlah Rp 16.000.000, (enam belasjuta rupiah) sampai dengan Rp 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dan 4(empat) Kelompok Tani masingmasing menerima sebesar Rp 48.500.000,(empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) artinya jumlahbantuan yangdiberikan oleh saksi MUIS RAIS, SE dan saksi SUARDI RAHMAN, S.Pddengan yang seharusnya diterima oleh ke14 (empat belas) Kelompok Tanitersebut terdapat selisin kekurangan, hal tersebut disebabkan adanyapengeluaran anggaran kegiatan bantuan sarana prasana

rupiah) yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksiSUARDI RAHMAN, S.Pd sebesar Rp 11.752.000, (sebelas juta tujuh ratuslima puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan lainlain sarana pendukung,sehingga anggaran bantuan bibit rumput laut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi SUARDI RAHMAN, S.Pd dan telah dipergunakan secaratanoa hak untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp11.947.200, (sebelasjuta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa anggaran bantuan sarana prasana

selain harus bertanggung dalam jabatannya jugaharus bertanggungjawab secara pribadi atas adanya fakta berupa perbuatanpidana yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah ditransferke Rekening La Ode Puyadin yang dilakukan oleh SUARDI RAHMANHal104 dari 119 halaman Perkara Nomor :46/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdiberdasarkan perintah Terdakwa dan adanya fakta penerimaan sejumlahuangsebesar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secaratanoa hak diluar peruntukan kegiatan bantuan sarana prasana

PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN)pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian da PeternakanKabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja DinasPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumtera Selatan tahun2012.5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 12 /KPTS / PERTANAK /2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS danCPCL program penyedian dan pengembangan prasana

Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) padaBidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian da PeternakanKabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja DinasPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumtera Selatan tahun2012.5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK / 2012,tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL programpenyedian dan pengembangan prasana

tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugaspembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan KerjaDinas Pertanian da Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran2012.1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja DinasPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumtera Selatantahun 2012.5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK /2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCLprogram penyedian dan pengembangan prasana

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhistandar keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, sehinggapenegakan hukum perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korbanperlu dilihat secara holistik, sebab soal yang timbul bukan hanya semata padakecelakaan lalu lintas antara pengemudi dan korban, namun apakah padalocus atau tempat terjadinya peristiwa pidana hal kecelakaan lalu lintas tersebutterdapat cukup pendukung lalu lintas seperti marka jalan, ramburambu dansarana prasana

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana danPrasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian da PeternakanKabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial SatuanKerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura PropinsiSumtera Selatan tahun 2012.5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 12 / KPTS / PERTANAK /2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNISdan CPCL program penyedian dan pengembangan prasana

tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugaspembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan KerjaDinas Pertanian da Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran2012.1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan KerjaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi SumteraSelatan tahun 2012.5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK /2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS danCPCL program penyedian dan pengembangan prasana

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugaspembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan KerjaDinas Pertanian da Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran2012.87 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan KerjaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi SumteraSelatan tahun 2012.88 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK /2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS danCPCL program penyedian dan pengembangan prasana

yangdigunakan untuk memperlanjar tindakan/perbuatannya, sehingga akan dirampasuntuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;Menimbang, bahwa disamping perbuatan Terdakwa telah terbuktimemenuhi unsur pasal 127 Ayat (1) huruf a dimaksud, Terdakwa adalahseorang pengguna yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika jenis iniyang semestinya diberikan perhatian guna pemulihan kondisinya baik olehkeluarga maupun pihak lain yang berwenang, sehingga demi mengingatketerbatasan prasana

melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedimikian rupa sehingga harus di pandangsebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor13 Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Infrastruktur dan Sarana Prasana

harus di pandangsebagai satu perbuatan berlanjut yaitu. dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :20Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor13 Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Infrastruktur dan Sarana Prasana

setelah memperhatikan dengan seksamaketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yangdisebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian,86Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai dasar didalammenjatuhkan putusan perkara ini, faktafakta hukum tersebut akandiuraikan sebagai berikut :Bahwa benar berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi BengkuluNomor 13 Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Infrastruktur dan Sarana Prasana

No. 61 PK/PID.SUS/201789.90.91.o2.93.94.95.96.97.98.program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanianpada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin TahunAnggaran 2012;1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5602/KPTS/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentangPenetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM), Bendahara Pengeluran dan Bendahara Penerimaan DanaTugas Pembantuan

tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugaspembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan KerjaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin TahunAnggaran 2012;1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan KerjaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi SumteraSelatan tahun 2012;5 (lima) lembar Surat KePutusan Nomor 12/KPTS/PERTANAK/2012,tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan TIM TEKNIS dan CPCLprogram penyediaan dan pengembangan prasana

No. 61 PK/PID.SUS/201787.88.89.90.a1.92.93.94.95.96.Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin TahunAnggaran 2012;1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan KerjaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi SumteraSelatan tahun 2012;5 (lima) lembar Surat KePutusan Nomor 12/KPTS/PERTANAK/2012,tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan TIM TEKNIS dan CPCLprogram penyediaan dan pengembangan prasana dan saranapertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenBanyuasin

Bagaimana mengenai sarana dan prasana tempat tinggal Penggugatselama bekerja di Kuta Bali, Denpasar, Bali;4.

menandatangani segala administrasi surat menyurat yayasan danmenggunakan stempel yayasan ;Sebagai pelaksana tugas Ketua Yayasan Pemohon Kasasimempunyai keinginan untuk mengembangkan Yayasan, yangterpikir oleh Pemohon Kasasi pada saat itu adalah bagaimanacaranya meningkatkan kwalitas Sumber Daya ManusiaMahasiswa Akademi Keperawatan (AKPER) Dharma HusadaYayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis (YPKPM)Dharma Nusantara Jaya Cirebon yang saat itu Pemohon Kasasipimpin dan juga meningkatkan sasana dan prasana

No.2113 K/Pid/2010Sebagai pelaksana tugas Ketua Yayasan Pemohon Kasasimempunyai keinginan untuk mengembangkan Yayasan, yangterpikir oleh Pemohon Kasasi pada saat itu adalah bagaimanacaranya meningkatkan kwalitas Sumber Daya ManusiaMahasiswa Akademi Keperawatan (AKPER) Dharma HusadaYayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis (YPKPM)Dharma Nusantara Jaya Cirebon yang saat itu Pemohon Kasasipimpin dan juga meningkatkan sarana dan prasana (infrastuktur)kampus Akademi Keperawatan Keperawatan (AKPER

Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester yang terdiriatas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataanLingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000, sedangkan untuksemester Il yang terdiri atas sarana dan Prasarana danpemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp.170.528.000,.

Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester yang terdiriatas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataanLingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000, sedangkan untuksemester Il yang terdiri atas sarana dan Prasarana danpemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp.170.528.000,6.

tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan pada Pengadilan tingkat banding.KEBERATAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGADILI DANMEMUTUS PERKARA A QUO, TELAH MENGABAIKAN ATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG ATURANNYA SANGAT JELAS SEKAITANDENGAN PERKARA A QUO :Bahwa telah menjadi fakta persidangan kalau objek sengketa tercatat sebagikekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, yang selama inidimanfaatkan dan dikuasai dengan segala iktikad baiknya, dan kini sementaradibanguni sarana dan prasana

menyertai tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa telah menyatakandirinya adalah seorang mahasiswa, bagi Majelis tentulah seorang mahasiswalabih daripada mampu untuk menganalisa dimana narkoba merupakan suatuhal yang dilarang oleh UndangUndang dan telah menjadi agenda pemerintahuntuk dilakukan pemberantasan pengederannya namun terdakwa justrumengkonsumsi narkoba tersebut bersama dengan temantemannya dimanaterdakwa telah menyediakan sarana dan prasana

melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 13Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Pengikatan Dana AnggaranInfrastruktur dan Sarana Prasana

harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 13Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Pengikatan Dana AnggaranInfrastruktur dan Sarana Prasana

Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester yang terdiriatas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataanLingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000, sedangkan untuksemester Il yang terdiri atas sarana dan Prasarana danpemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp.170.528.000,Halaman 10 dari 91 halam Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.6.

Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester yang terdiriatas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataanLingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000, sedangkan untuksemester Il yang terdiri atas sarana dan Prasarana danpemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp.170.528.000,6.

BENDOLBin YAPTO, kemudian 1 (satu) buah HP merk Blacberry 8520 warna hitam olehkarena telah dipergunakan sebagai sarana dan prasana melakukan tindakpidana maka terhadap barang bukti tersebut patut secara hukum dirampasuntuk dimusnahkan dan terhadap uang tunai sebesar Rp. 450.000, (empatratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah,maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1)Kitab UndangUndang

2013.Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana

.> Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, KelompokTani Suti Baru , Dusun Suti Baru, Desa Suti Semarang, Kecamatan SutiSemarang, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana