06/G/2016/PTUN.ABN

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:06/Pen.MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapanpenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa tersebut ;00 22020 no noe2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.PP/2016/PTUN.ABNTanggal 29 Februari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 23 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;4.

Putusan Sela Nomor : 06/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 30 Maret 2016 ;5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 29Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada Tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya memuat sebagaiaI.

nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn en eeBahwa tindakan Tergugat tanpa sepengetahuan serta tidak melibatkan Penggugatselaku pemilik yang sah atas objek gugatan jelas jelas sangat merugikanPenggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas objek gugatan, sertabertentangan dengan ketentuan perundangundangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftarantanah yang secara tegas dan jelas dikatakan :Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN

12/G/2018/PTUN.ABN

;Jabatan: Staf Biro Hukum dan HAM pada kantorGubernur Maluku;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah ProvinsiMaluku, beralamat di jalan Raya Pattimura Nomor 1Ambon;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/PENMH/2018

/PTUN.ABN, tanggal4Oktober 2018 Tentang Penetapan MajelisHakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 12/G/2018/PTUN.ABN.tanggal 4 Oktober 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Surat Penunjukan Jurusita Pengganti, Nomor: 12/G/2018/PTUN.ABN.tanggal 4 Oktober 2018;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 12/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Halaman 2dari 26Halaman Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.ABN6

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor:12/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2018 TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Januari 2019, Tentang PergantianPenetapan Majelis Hakim Baru;8.

Berkas perkara dan mendengar para pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal03 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.ABN, tanggal03 Oktober 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 07 November 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018

PATTINASARANNY, S.H., M.H.Halaman 25dari 26Halaman Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. Panggilan : Rp. 345.000,4. meterai : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halaman 26dari 26Halaman Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.ABN

6/G/2020/PTUN.ABN

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;HIm. 1 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.2. Nama : LILY WAILISSA, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi danInformasi, Bagian WHukum SekretariatDaerah Kabupaten Seram Bagian Timur;3. Nama: MUHAMMAD FAHRUDIN TIANOTAK, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundangundangan,Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;4. Nama : RUDIJAYA MADUID, S.H.

, tanggal 18 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/G/PENPP/2020/PTUN.ABN, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/G/PENHS/2020/PTUN.ABN, tanggal 28 April 2020 tentangHm. 2 dari 36

hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) SecaraElektronik;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 26 Juni 2020, tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim;Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

BuktiP7 : Fotokopi Tanda Terima Banding Administrasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari SamardinGurium, tanggal 28 Februari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);HIm. 23 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.8. BuktiP89. Bukti P910. Bukti P 1011. BuktiP 1112. Bukti P 1213.

SBT,tanggal 15 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Kepada BupatiSeram Bagian Timur, dari Samardin Gurium, tanggal 20Desember 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);Hm. 24 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.4.a6.BuktiT4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur atas nama Bupati Seram BagianTimur, Nomor: 888/293/2019, Perihal Tanggapan AtasKeberatan Sdr.

30/G/2012/PTUN.ABN

Nama : MARJUKIKOTENG, NIP : 19580214 19830 Warga Negara : Indonesia ; Pekerjaan/Jabatan : Kepala SeksiSengketa Konflikdan PerkaraPertanahan ; Hal. 1 dari52 halaman Putusan Perkara No.30/G/2012/PTUN.ABN Alamat : Kantor Pertanah:Kota Ambon;2. Nama : DAVE A.H.POOROE,S.H.;NIP : 19761024 200211 003 ;Warga Negara : Indonesia ;Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub SeksPerkaraPertanahan ;Alamat : Kantor Pertanah:Kota Ambon ;3. Nama : JULIANUSKERIYOMA,S.SIT.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Pengacaradan Penasihat Hukum Adolof Seleky, S.H. dan Rekan di JalanKemuning No. 09, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 FebruariPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 30/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 20 Desember2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini ;Telah

PTUN.ABNtertanggal 07 Februari 2013 tentang Hari Sidang ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 30/PEN.PP/2013/PTUN.ABNtertanggal 10 April 2013 tentang Penunjukan Panitera PenggantiSementara ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 20 Desember 2012 dengan registerHal. 3 dari52 halaman Putusan Perkara No.30/G/2012/PTUN.ABNperkara Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN

dan telah diperbaiki padatanggal 07 Februari 2013 ;e Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 21Februari 2013 yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, untuk turutserta menjadi Pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN/INTV, tanggal 28 Februari 2013 ;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN,BuktiBukti Surat dan telah pula mendengarkan keterangan SaksiPara Pihak ;Menimbang, bahwa Penggugat telah

mengajukan gugatannya tertanggal19 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 20 Desember 2012 dengan register perkara Nomor:30/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 07 Februari 2013 yangisi gugatannya adalah sebagai berikut ;I.

09/G/2018/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Lolos Dismissal;Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal8 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2018 TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6Agustus 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN, tanggal7 Agustus 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 4 September 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:A.

Nomor09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 1 November 2018, namun Pihak Tergugat tetaptidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya;Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2018 telah masukpermohonan dari Pemohon Intervensi atas namaFRANSINA TOLAU, sertaterhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukansikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN,tanggal 26September 2018, yang menetapkan FRANSINA TOLAU sebagaiPihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 09/G/

CUNDO SUBHAN A., S.H.PANITERA PENGGANTITTDDAMARIS LIMBONG, S.H.Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak >: Rp. 355.000,4. Meterai : Rp. 24.000.JUMLAH : Rp. 534.000.(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding secara formal;-------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4 Maret3.

Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A danBundel B, serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaanmengenai sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai

Negara Ambon tanggal 30 Maret 2015, atasMemori Banding pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 13 April 2015 , yang diterima di Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukankepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate selakuTergugat tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya Penggugat /Terbanding menyatakan dapat menerima dasardasar dan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn

tanggal 4 Maret 2015 yang alasanalasan KontraMemori Banding tersebut sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori= 11 (8 1 4: atMenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masingmasing padatanggal 16 April 2015 ; 222m o nn nnn nnn nn nnn nnn ncnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tersebutdibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ini akanditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan pelaksanaan yangberkaitan dengan perkara ini ;n nen n nnn nnn neMENGADILI:e Menerima permohonan banding Tergugat / Pembandingsecarae Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 35/G/2014/PTUN.Abn

26/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Oktober 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 7 Desember 2017 Tentang HariSidang;Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;8.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi menolak seluruh dalil gugatantersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN, untuk menjatuhkanputusan dengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. hadir di persidangan dan menyatakan tidak inginmasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN sehinggamenurut Pendapat Majelis Hakim Pihak PT.

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN

3/G/2021/PTUN.ABN

Gunung Malintang,RT 004, RW 20, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, dengan email adv.hasanumagap@yahoo.com,berdasarkan Surat Khusus Nomor: 14/AdvSs/II/2021,tanggal 10 Februari 2021;Selanjutnya disebut TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah membaca:i:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENDIS/2021/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 25 Januari 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2021/PTUN.ABN.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 3/PENHS/2021/PTUN.ABN.

Juan SitiDjuaria, yang mekanisme pembayarannya secara cicil sejak tahunHalaman 18 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.2011 sampai lunas, dan karena pembayaran Para Penggugat kepadaNy. Juan Siti Djuaria telah lunas, maka Ny.

Juan SittiDjuaria;Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.18.19.20.Bahwa karena adanya kerja sama dari Tergugat dengan PemilikSertipikat Hak Milik Nomor: 1746 atas nama Ny.

LALLO, S.H.Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.ABN.1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Rp. 205.000.3. Panggilan Rp. 24.000,4. Materai Rp. 20.000,5. Redaksi Rp. 10.000,6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T Rp. 20.000,7. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Rp. 4.778.000,Jumlah Rp. 5.087.000,(Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.

Nama : MARIA LATUNY/SAHALESSY;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : PNS Guru; Tempat tinggal : Amahai, RT.001, RW.001, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3;Dalam hal ini mewakili Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 18/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Dr.

18/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 15 Juni 2017 Tentang Lolos Dismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Juni 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 18/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 15 Juni 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 18/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 14 Juli 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal14 Juni 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN, tanggal14 Juni 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan pada tanggal14 Juli 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:I.

atas namaHalaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN(almarhum) Johan Latuny yang terletak di Desa Soahuku, KecamatanAmahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah memenuhi syaratsebagai objek gugatan dalam perkara a quo;.

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak : Rp. 100.000,4. meterai : Rp. 12.000,5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 8.300.000.JUMLAH : Rp. 8.567.000, (delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ; --- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 21 Nopember 2013, yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------DanMENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu : Peraturan

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 21 Nopember 2013 ; 3. Berkas perkara banding Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN dansuratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mengambil alih dan menerima keadaankeadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000, (Tiga Ratus EnamPuluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :19/G/2013/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding ;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan PermohonanBanding

selanjutnyaKontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak ParaPenggugat pada tanggal 10 Januari 2014 ;Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara masingmasing pada tanggal 02Januari 2014 :TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding yangdiajukan oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN

No. 44/B/2014/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar setelah mempelajari secara seksama berkas perkaraPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 21 Nopember 2013 yang dimohonkan bandingtersebut, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra MemoriBanding, dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak, serta keterangan saksi, maka secara mufakat bulat berpendapat,bahwa alasanalasan dan pertimbangan

No. 44/B/2014/PT TUN Mks.mengandung cacat yuridis, oleh karena itu cukup beralasan hukum untukdibatalkan :Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 21 Nopember2013 =patut dan oberalasan hukum untuk dibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 24 Februari 2016 yang dimohonkan Banding ;------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I S E N D I R I I.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor19/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 24 Februari 2016 ;3.

Berkas perkara banding Nomor:19/G/2015/PTUN.ABN, dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 19/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 24 Februari 2016 dalam sengketaantara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILLIDalam EKS@p Si t==~ === sme nnn rine ir nit rine eee Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat Il

1/Terbanding,Tergugat Il Intervensi 2/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi 3/Terbandingmasingmasing pada tanggal 02 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknyamemori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerimaalasanalasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2015/PTUN.ABN

, dengan dihadiri olehPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor :19/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 24 Februari 2016 tersebut, sedangkanPenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tingkat Pertama padatanggal 02 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding,maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhipersyaratan sebagaimana

diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapatCILCNIIMA 5 2 = ono nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nn ne nn nnn ne nee nee nee nee cae nee neMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor19/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 24 Februari 2016 amarnya berbunyi;MENGADLI :Dalam EkS)Si: 2

Sertifikat Hak Milik Nomor 21Desa Namlea tanggal 4 April 2006,Surat Ukur Nomor 282006 tanggal 23 Maret 2006 luas 181.200 m2atas nama Tan Syu Eng, namun ke 4 buah sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan nomorperkara 14/G.Tun/2009/PTUN.ABN tanggal 9 Desember 2009, makaHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015objek sengketa tersebut dikembalikan statusnya kepada keaadaansemula.

;Majelis Hakim Yang Terhormat, ;Bahwa setelah membaca dan menelaah akan Salinan Penetapan, Nomor :26/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 19 Desember 2013, terhadap PermohonanPenggugat dalam hal penundaan pelaksanaan Keputusanan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik atas namaPara Tergugat Il Intervensi sebagaimana didalilkan dalam gugatanPenggugat, maka untuk dan atas nama Para Tergugat Il Intervensi MenolakPenetapan tersebut dengan alasan sebagai berikut :Bahwa kriteria

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tanggal 9 Desember 2009, telah membatalkanke4 sebagaimana didalilkan Penggugat antara lain : Sertifikat Hak milik No.18, seluas 181.200 m2, atas nama Fery Tanaya (Penggugat), Sertifikat HakMilik No. 19 seluas 181.400 M2, atas nama Rina Tanaya, Sertifikat Hak MilikNo. 20 seluas 181.300 m2, atas nama Lany Tanya, Sertifikat Hak Milik No.21, seluas 181.200 M2, atas nama Tan Syu Eng, dan telah dijalankanPutusan

;Maka atas dasar uraian Penggugat tersebut diatas, Tergugat Il Intervensimemohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2013/PTUN.ABN,Tanggal 01 April2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN;Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo.26/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2013 tentang PenangguhanKeputusan Tata Usaha

., tanggal 01 April 2014., yang dimohonkan bandingtersebut dan ;MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN :Mencabut Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 26 / G / 2013 /PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2013 tentangPenangguhan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik No. 335/ Desa Namlea, tanggal 12 Nopember 2003, SuratUkur No. 63/2003.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 06 Mei 2014 dengan perbaikan amar sehingga menjadi ; ---------------------------------------------------------------------------DALAM PENUNDAAN : -------------------------------------------------------------------Menolak permohonan penundaan Penggugat ; --------------------------------------DALAM EKSEPSI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor03/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 06 Mei 2014 ; .

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan duduknya perkara seperti yangterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 06 Mei 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ; DALAM PENUNDAAN j 22222eeee nnn cence ceceMenolak

desaSanleko kepada Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatanuntuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai Surat Pemberitahuan yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masingmasingtertanggal 23 Juni 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2014/PTUN.ABN

sebagaimana terurai dalam halaman 49 sampai dengan halaman 63tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemeriksa dan memutus sengketa in litis ; Menimbang, bahwa mengenai Keberatankeberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut pendapat MajelisHakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2014/PTUN.ABN

adaurgensinya lagi namun cukup dipertimbangkan agar buktibukti tersebut tetap terlampirsebagai bagian dari berkas perkara ini ; Memperhatikan PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait ;MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2014/PTUN.ABN

6/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 8 Mei 2019Tentang Penetapan Majelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor6/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal

8 Mei 2019 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Mei 2019 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim Pengganti;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;Halaman 2 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNTENTANG

Oleh Penggugat Surat Keputusan Bupati tersebutkemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengannomor perkara: 03/G/2012/PTUN.ABN dan telah diputuskan denganptutsan nomor: 03/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Juni 2012.

G/2012/PTUN.ABN, tanggal 6 Juni 2012 maupun Surat Wakil KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W4TUN3/1056/H.02.06/XII/2013,tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penjelasan Hukum terhadap PutusanPTUN Ambon, Nomor : 03/G/2012/PTUN.ABN, bahwa Terhadap adanyadua orang yang mengaku diri sebagai Raja, Majelis Hakim tidakmempertimbangkan mengenai siapa yang merupakan Raja Maur Ohoiwutyang sah karena bukanlah kompetensi Absolut atau kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Selanjutnya dengan dasar

WARISMAN SIMANJUNT AK,S.H., M.Si.PANITERA PENGGANTITTDDAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.Halaman 120 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. PNBP : Rp. 10.000,4. Panggilan : Rp. 716.000.5. Meterai : Rp. 12.0006. Redaksi : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 983.000,(Sembilan ratus delapan puluh tigaribu rupiah)Halaman 121 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 yang dimohonkan banding; --3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; === n 222 san nnn enn nnn nn nnn nn nnn ce nn ne nce ne ee nenHal.3 dari 32 hal. Put.

No.27/B/2013/PTT UN.MKSTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012, sehinggadiperoleh kronologis sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknyameminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkanTergugat

No.27/B/2013/PTT UN.MKSdalam memori bandingnya itu. pada intinya mengemukakan bahwaTergugat/Pembanding sangat berkebaratan dan tidak sependapat dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6Desember 2012 tersebut dengan alasan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2012 pada halaman 71dari 77 halaman pada alinea kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kelirumempertimbangkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nomor : 7Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Pasal 1 ayat (1) adalah tidaktepat, sebab untuk tanahtanah instansi pemerintah tidak dilibatkan PanitiaPemeriksaan Tanah A, namun dibentuk Tim Peneliti Tanah, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah dan Hak Pengelolaan Pasal 54 ayat (3) huruf b., selain itu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut memintaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memeriksa Tingkat Bandingagar menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontertanggal 6 Desember 2012 Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN, dan untuk selanjutnyamengadili sendiri dengan memeriksa Gugatan Penggugat (Terbanding) danmenjatuhnkan Putusan Banding dengan AMAR : membatalkan putusan PengadilanTata usaha Negara Ambon tertanggal 6 Desember 2012 Nomor1 BIGI204 2/PTUN:ABN, 5

20/G/2021/PTUN.ABN

;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENMH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 Mei2021;Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara Nomor20/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 24 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 20/PENPP/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan, tanggal 24 Mei 2021;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara AmbonNomor 20/PENHS/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 23 Juni 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENMH/2021/PTUN.ABN., Tentang Pergantian Majelis Hakim, tanggal 22 Juli2021;Halaman 2 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.Putusan Sela Perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 24 Agustus2021 Tentang Penundaan Objek Sengketa;Berkas Perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat didalamnya;

Bukti P5 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan SejahteraProvinsi Maluku Utara Nomor: 03/K/BGPKS/1442 PerihalKeberatan Tentang Peresmian Pemberhentian SementaraAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 2024 atas namaHalaman 23 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.10.11.12.13.14.15.Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15M.

Bukti T5 : Tanda Terima Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 20/KPTS/MU/202, tanggal 9 Februari 2021 (fotokopi sesuaidengan asili);Halaman 26 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.6. Bukti T6 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan SejahteraProvinsi Maluku Utara Nomor: 04/K/BGPKS/1442 PerihalKeberatan Tentang Peresmian Pemberhentian SementaraAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 2024 atasnama M.

PANITERA PENGGANTIttdRAMLAN LOHY, S.H.Halaman 44 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.Rincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN.ABN.1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Rp. 205.000.3. Panggilan Rp. 156.000,4. Meterai Rp. 10.000,5. Redaksi Rp. 10.000,6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T Rp. 20.000,Jumlah Rp. 431.000.(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)Halaman 45 Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.ABN.

10/G/2021/PTUN.ABN

;Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN.4. Wahyu Nurullah Asma, S.H.;5. Eko Aldrin Serusiay, S.H.

, tanggal 15 Maret 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/PENMH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 15 Maret2021;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 15 Maret 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 15 Maret 2021oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/PENPP

/2021/PTUN.ABN tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan, tanggal 15 Maret 2021;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/PENHS/2021/PTUN.ABN tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 19 April 2021;Berkas Perkara Nomor: 10/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 AprilHalaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN.2021, serta telah diajukan pada persidangan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2021, dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Objek Sengketa;Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara iniadalah Keputusan Tata Usaha Negara

(lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meterpersegi) sesuai Sertipikat Hak Milik No. 54/Desa Passo Tanggal 24Agustus 1983, Gambar situasi Nomor 910/1982, atas nama Liem EnaRichard Hiron dengan batasbatas :Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.ABN. Utara berbatasan dengan SHM Nomor 32 dan HGB Nomor 501. Selatan bebatasan dengan SHM No. 452. Timur berbatas dengan SHM No.32, No.501 dan HGB.452.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima =;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaantingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.042.000, (satu jutaempat puluh dua ribu rupiah) ; nnn nnn nnnjo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS Tertanggal 09 Juni 2011 yang Amarnya : MENGADILI: e Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2010/PTUN.ABN

Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :07/G/2010/PTUN.ABN Tertanggal 21 Desember 2010 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS Tertanggal 09 Juni 2011 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301 K/TUN/201111Tertanggal 20 April 2012 yang menolak Gugatan Nurdin Nurlette(dipihak yang KALAH) tersebut adalah mengikat dengan ObyekSengketa (Sertifikat Hak Milik No.3414/Tanah Negara) dan bukanmerupakan Tanah Dati Tumalahu milik

Bahwa gugatan penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 6 tergugatmenanggapi sebagai berikut : n nn nn ene nnn nn nnn nnnTergugat pernah mengajukan gugatan atas sertifikat Hak Milik Nomor 3414/Desa batumerah seluas 5.727 m2 tertulis atas nama MARTHEN HENTIANApada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Ambon dengan nomor registerperkara 07/G/2010 /PTUN.ABN tanggal 21 Desember 2010 junto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor.15/B.TUN/2011/PT.TUNMKS tanggal 09 juni 2011 junto Putusan Mahkamah

Peninjauan Kembali nomor. 07/G/2010/ PTUN.ABN tanggal 30Mei 2012 dan tanda terima memori Peninjauan Kembali nomor. 07/G/2010/PTUN.ABN tanggal 09 juli 2012; Tergugat menguasai/memiliki dusun Dati Tomalahu sesuai PutusanPengadilan Negeri Ambon nomor 99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 april 1998Junto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 07/Pdt/1999/PT.MAL tanggal22 maret 2000 Junto Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.340 K/Pdt/2002 tanggal 03 oktober 2002, Junto Putusan Mahkamah15Agung Republik

Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :07/G/2010/PTUN.ABN, tanggal 14 Desember 2010 , yang diberi tanda bukti23. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 15/B.PTUN/2011/PT.TUN.MKS , tanggal 15 April 2011 , yang diberiTERICHea LIEN) PAs mmm mmm mmm nnn etn nent. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.301.K/TUN/2011, tanggal 5 Oktober 2011 , yang diberi tanda bukti P.5 ; .

resmi Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo : 06/G.TUN/2009/P.TUN Abn. tanggal 13 Oktober 2009,yang dimohonkan banding, serta surat surat lain yangbertalian dengan sengketa ini ;Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan sengketa ini yang tercantumdalam bundel A dan B ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan tentang fakta fakta serta keadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.06/G.TUN/2009/PTUN.Abn

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran masingmasing pihak telah mengajukan bukti bukti surat, saksi saksisebagaimana tercantum dalam putusan dan Berita Acara Sidang,yang terdapat di bundel A dan B yMenimbang, bahwa terhadap' sengketa in litis PengadilanTata Usaha Negara Ambon telah menjatuhkan putusan No.06/G.TUN/2009/PTUN.Abn tanggal 13. Oktober 2009 = sebagaiberikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

ratus sembilan puluhtujuh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon in litis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Selasa tanggal 13 Oktober 2009, dengan dihadiri olehkuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyatakanbanding sebgaimana permohonan bandingnya tanggal 20 Oktober2009, sesuai akte banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 23 Oktober 2009No. 06/G.TUN/2009/PTUN.Abn

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar (disebut Majelis Hakimbanding), meneliti, membaca dan memperhatikan secara seksamaberkas perkara yang terdiri dari bundel A dan B, khususmencermati surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2009,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 23 April 2009 dalam register No.06/G.TUN/2009/PTUN.Abn, diperbaiki tanggal O1 Juni 2009

Badan Pertanahan Kota Ambon) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka seluruh pertimbangan hukum dan amar putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 13 Oktober 2009No. 06/G.TUN/2009/PTUN.Abn, yang dimohonkan banding harusdibatalkan, dan Majelis Hakim banding mengadili sendirisebagaimana amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dibatalkan, maka kepada Penggugat/Terbandingberada dipihak yang kalah, harus dibebani membayar

40/G/2019/PTUN.ABN

7, beralamat di Jalan Jenderalbesar Soeharto Desa Waihama KabupatenKepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Nomor : SK05/Q.2.14/Gs.1/11/2019, tanggal 5 November 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut; Memb aa: n= no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn rn en nnn mene cnn ne en nnn nn nnn nnn nne Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor40/PENDIS/2019/PTUN.ABN

, tanggal 23 Oktober 2019 Tentang LolosDismissSal; 22+ 222 220 22 oe non nnn nnn ne nnn ne nee nee Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor40/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 23 Oktober 2019 Tentang PenetapanMajelis Hakim; 272222 2n nnn nnn nnn noe nnn non nee nee nee one Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 40/G/2019/PTUN.ABNtanggal 23 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAMON, 222222 nnn ene cnn nnn nnn nr cen cnn nce nr nce cen cnn cc cee cen cnn

cee cee cen cence Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor:40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon 27> 22+ 222 22 on nnn enn n one one Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 40/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 40/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2019 TentangHari Sidang

Terbuka Untuk Umum) Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal22 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 28 November 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:l.

Tata Usaha Negara,Menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara JoPasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesianNomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.ABN