09/G/2014/PTUN.ABN

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183603, tanggal 26Maret 2014, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 25Februari 2014, Nomor : 09/PEN/2014/PTUN.ABN tentang Penunjukan MajelisPenetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 28 Februari 2014, Nomor : 09/PENHS/ 2014/PTUN.ABN Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 Maret 2014, Nomor : 09/PEN.HS/2014/PTUN.ABN

Tentang Hari Sidang ; Surat gugatan tertanggal 20 Februari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 24 Februari 2014 dengannomor perkara 09/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 17Marete Telah membaca berkas perkara dan buktibukti serta mendengar Saksi parapihak di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannyatertanggal 20 Februari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 24 Februari

2014 dibawah register perkara Nomor :09/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2014 yangisinya menerangkan sebagai berikut : 2" =I.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut; dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ;-------------DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------------2.

., Pangkat/Nrp : AIPTU/75110457;Jabatan : PAUR HAM BIDKUM POLDA MALUT ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20April 2015, dan telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/SK.G.06/2015/V/PTUN.ABN pada tanggal 18 Mei 2015 ; Untuk = selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tersebut ; Telah membaca :1.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian.

./2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitumgugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikanputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sejumlah Rp.361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G./ 2015/PTUN.ABN.. tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 24 Agustus2015 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat ; = 9= nn eno nn nnn nnn nnn nn nn nnn nn anne nenMenimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding

pemerintahan yang baik , dan dengan demikian dalil gugatanPenggugat tidak terbukti di persidangan sehingga menurut hukum gugatanpenggugat harus dinyatakan di tolak ; 00222 nee =>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapatmelemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G//2015/PTUN.ABN

diputus dalamPutusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon Nomor09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 jo.

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2017alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnyaObjek Sengketa atau Objek Gugatan:Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang pernah mengajukangugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur Maluku Utaradengan surat gugatan tanggal 10 September 2007 dengan registerperkara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN di Pengadilan TataUsaha Negara Ambon.

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2017Bupati Halmahera Timur, Perkara 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN inisudah diperiksa dan diadili, di tingkat banding, kasasi danpeninjauan kembali, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini; PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TANGGAL 17MARET 2008;PENGGUGAT:PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ( Penggugat 1)PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ( Penggugat II)TERGUGAT :Gubernur Maluku Utara (Tergugat 1);PT Wana Kencana Mineral (Tergugat

);Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN dapat disimpulkan, bahwa Izin KuasaHalaman 45 dari 75 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/G/2016/PTUN.ABN. tanggal 8 November 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 17 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil Putusansebagai berikut dalam sengketa antara : AMRIN KABAU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Jalan Dermaga Desa Namlea,Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, ProvinsiMaluku ;Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tertanggal 10 April 2013memberikan izin sebagai Kuasa InsidentilDrs. ABDUL RADJAK TRENGGANDO, S.Pd.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 17 Juli 2013 ; 3.

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A danBundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketaini ;TENTANG DUDUK PERKARA :Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 17 Juli2013 dalam sengketa antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyisebagai berikut : MENGADILI:1.

Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliruserta tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebab dalam perkaraNomor : 21/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 3 Desember 2013dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/DesaNamlea tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Ny.

Murni danSertipikat Hak Milik Nomor : 00114/Desa Namlea tanggal 4September 2006 atas nama Suryadi, dimana dasar kepemilikansertipikat tersebut adalah perbuatan hukum jual beli denganalmarhum HUSEIN KABAU Ayah kandung Penggugat adalahberada pada objek yang sama dengan perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.ABN. 5e Bahwa perbuatan hukum Tergugat atas penerbitan sertipikat aquo adalah sangat bertentangan dengan mekanisme yang diaturoleh UndangUndang sehingga penerbitan sertipikat a quo olehTergugat tidak sesuai

12/G/2021/PTUN.ABN

;Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara Nomor12/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 14 April 2021 oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 12/PENPP/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan, tanggal 14 April 2021;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 12/PENHS/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 25 Mei 2021;Penetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PENMH/2021/PTUN.ABN., Tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara, tanggal2 Juni 2021;Putusan Sela Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN.ABN. tanggal 2 Juni 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PENMH/2021/PTUN.ABN., Tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 14 Juni2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/PENMH/2021/PTUN.ABN, Tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 22 Juli2021;Halaman 3 Putusan Nomor 12/G

/2021/PTUN.ABN.10.

KetentuanKetentuan Konversi Pasal ayat (1)Halaman 23 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.ABN.18.19.20.dan Pasal Il ayat (1) dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,jo.

RESIMANUK, S.H., M.H.Halaman 76 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.ABN.Rincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN.ABN.1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Rp. 205.000,3. Panggilan Rp. 102.000,4. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T Rp. 20.000,5. Meterai Rp. 10.000,6. Redaksi Rp. 10.000.Jumlah Rp. 377.000,(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Halaman 77 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.ABN.

09/G/2018/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Lolos Dismissal;Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal8 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2018 TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6Agustus 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN, tanggal7 Agustus 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 4 September 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:A.

Nomor09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 1 November 2018, namun Pihak Tergugat tetaptidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya;Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2018 telah masukpermohonan dari Pemohon Intervensi atas namaFRANSINA TOLAU, sertaterhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukansikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN,tanggal 26September 2018, yang menetapkan FRANSINA TOLAU sebagaiPihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 09/G/

CUNDO SUBHAN A., S.H.PANITERA PENGGANTITTDDAMARIS LIMBONG, S.H.Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak >: Rp. 355.000,4. Meterai : Rp. 24.000.JUMLAH : Rp. 534.000.(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN

11/G/2016/PTUN.ABN

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 11/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei 2016 TentangPemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2016/PTUN.ABN Tanggal 07 Juni 2016 Tentang HariSidANG j nnonane nnn nnn nn nnn nnn ncn nn ncn nn ncn nnn cn ncn ncnne4.

Putusan Sela Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 JuniDOLE fennetenne nsnersntciaetiteeinne seis sete net nae nenrinnT Renee erinRn SERS5.

Perkara 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN ini sudah diperiksa dan diadili, di tingkat banding,28kasasi dan peninjauan kembali, sebagaimana dapat dilihat dalamtabel dibawah inli; 1.2.de2.3.4.1.PUTUSAN PERKARA NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUNAMBON TANGGAL 17 MARET 2008PENGGUGAT :PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG ( PENGGUGAT )PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG ( PENGGUGAT II)TERGUGAT :GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT 1!)PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI !)

Bahwa berdasarkan putusan perkara NOMOR : 0O9/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17MARET 2008 jo.

Bahwa dalam amar putusan perkara NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008jo. PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUNMAKASSAR TANGGAL 4 JULI 2008 jo. PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL18 DESEMBER 2008 jo.

2015 tertanggal 3 Nopember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagaiaes neeceeeeeeneeenee PENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah M@Mbaca : nnn nnn nnn nnn nnn nnn ren ern enn nnn nnn nnn nme cnne conn nne1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 73/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 15 Juni 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :27/G/2015/PTUN.ABN

, tanggal 15 Maret 2016 ; Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 27/G/2015/PTUN.ABN,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :27/G/2015/PTUN.ABN,tanggal 15 Maret 2016 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya

rupiah); ~ = 2 222 nnn nnn nnMenimbang, bahwa putusan tersebut dicapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadirioleh kuasa Penggugatdan kuasa Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding yangditerima pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor :27/G/2015/PTUN.ABN

MKS.Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27/G/2015/PTUN.ABN yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 MaretMenimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan/menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada hari : Kamis, tanggal 12 Mei 2016 dan selanjutnyasalinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbandingdengan surat pengantar tanggal 12 Mei 2016 ; Menimbang, bahwa alasan Memori Banding

01/G/2013/PTUN.ABN

UsahaNegara Ambon Nomor: 01/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 26Februari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 01/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 22Maret 2013 tentang Hari Sidang ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada

tanggal 22 Maret 2013; Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN, BuktiBukti Suratdan telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak;exeeanenocemcees TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15Februari 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2013yang isi gugatannya adalahsebagai

Majelis Hakim PerkaraNo. 01/G/2013/PTUN.ABN di Ambon agar kiranya berkenan untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon cq.

Buru Makmur Hal. 29 dari 62 halaman Putusan Perkara No.01/G/2013/PTUN.ABN W arga; Bukti P 33: Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Dinas Pertanian danKehutanan Kepulauan Aru Nomor : 522.21/DISTANHUTARU/326/2011 tanggal 6 Juli 2011 Perihal Pertimbangan TeknisPermohonan Izin Lokasi Perkebunan PT.

Rabu tanggal 22 Mei2013, namun oleh karena Hakim berperan aktif dalam proses peradilan administrasi(dominus litis) untuk mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berinisiatif untukmenggunakan BuktiBukti dalam perkara nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN sebagai bahanpertimbangan dalam putusan ini karena perkara tersebut pada dasarnya mempunyairelevansi dengan perkara nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN ;Menimbang, bahwa dari Bukti P2 sampai dengan P16 diperoleh fakta hukumPara Penggugat telah memiliki izin lokasi

Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Halaman 10 dari 16 halaman.

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN yang

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor04/G/2016/PTUN.ABN. tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;Mengadili sendiri:Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2017Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 04/G/2016/G/PTUN.ABN tertanggal 15 Juni 2016, telah tepat danbenar dalam penerapan maupun pertimbangan hukumnya denganmempertimbangkan seluruh dalildalil maupun alatalat bukti (surat dansaksi) Terbanding dulunya Penggugat/Terbanding sekarang PemohonKasasi termasuk alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat, sehinggaputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Tata UsahaNegara Ambon tersebut adalah sudah menyelenggarakan mekanismeperadilan

Pemohon Kasasi iniditerima oleh Ketua Mahkamah Agung RI, dan kiranya memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini diTingkat Kasasi, berkenan mengambil Putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semulaTerbanding/Penggugat; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 107/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 13 Oktober2016 dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat PertamaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor04/G/2016/G/PTUN.ABN

08/G/2018/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:08/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 02 Agustus 2018, Tentang LolosDissmisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:08/PEN.MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 03 Agustus 2018,TentangPenunjukan Majelis Hakim;3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 8/G/2018/PTUN.ABN,tertanggal 03 Agustus 2018;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 08/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal03 Agustus 20118,Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 08/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal04Oktober 2018, TentangHari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara dan keterangan para pihak;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 02 Agustus 2018 yang tercatat dalam registerNomor: 08/G/2018/PTUN.ABN, yang isinya sebagai berikut:Objek SengketaBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Putusan Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN.ABN~~ oO >RINCIAN BIAYA PERKARAPNBP brititee trees RP. 35.000,00ATK better eerie RD. 120.000,00PangQilan oo... = RP. 194.000,00Meterai ities Rp. 6.000,00JUMLAH: Rp. 355.000,00(Tiga ratus lima puluhlima ribu rupiah).Him. 18 dari 18 Hlm. Putusan Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN.ABN

6/G/2020/PTUN.ABN

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;HIm. 1 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.2. Nama : LILY WAILISSA, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi danInformasi, Bagian WHukum SekretariatDaerah Kabupaten Seram Bagian Timur;3. Nama: MUHAMMAD FAHRUDIN TIANOTAK, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundangundangan,Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;4. Nama : RUDIJAYA MADUID, S.H.

, tanggal 18 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/G/PENPP/2020/PTUN.ABN, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/G/PENHS/2020/PTUN.ABN, tanggal 28 April 2020 tentangHm. 2 dari 36

hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) SecaraElektronik;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 6/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 26 Juni 2020, tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim;Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

BuktiP7 : Fotokopi Tanda Terima Banding Administrasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari SamardinGurium, tanggal 28 Februari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);HIm. 23 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.8. BuktiP89. Bukti P910. Bukti P 1011. BuktiP 1112. Bukti P 1213.

SBT,tanggal 15 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Kepada BupatiSeram Bagian Timur, dari Samardin Gurium, tanggal 20Desember 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);Hm. 24 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.4.a6.BuktiT4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur atas nama Bupati Seram BagianTimur, Nomor: 888/293/2019, Perihal Tanggapan AtasKeberatan Sdr.

., tanggal 21Januari 2020;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah diberikan kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penggugat dan Tergugatsebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 29 Januari2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 18/G/2019/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan

yangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihakTergugat dan atau Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 18/G/2019/PTUN.Abn tersebut, Tergugat telahmengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019;halaman 4 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 51/B/2020/PTTUN Mks.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagaiberikut : Menerima permohonan Banding Pembanding semulaTergugat; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 18/G/2019/PTUN.Abn, Tanggal 19 Desember 2019; Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbandinguntuk seluruhnya; Menghukum Terbanding semula Penggugat untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa

setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkanbanding, alat bukti para pihak maupun suratsurat lainnya, memoribanding, kontra memori banding, dan seluruh berkas perkara yangdimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmenyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsidan aspek kewenangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 18/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 19 Desember 2019, namuntidak sependapat dengan

untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 18/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 19 Desember 2019dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding dahuluPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbulpada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat

6/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 8 Mei 2019Tentang Penetapan Majelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor6/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal

8 Mei 2019 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Mei 2019 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim Pengganti;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;Halaman 2 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNTENTANG

Oleh Penggugat Surat Keputusan Bupati tersebutkemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengannomor perkara: 03/G/2012/PTUN.ABN dan telah diputuskan denganptutsan nomor: 03/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Juni 2012.

G/2012/PTUN.ABN, tanggal 6 Juni 2012 maupun Surat Wakil KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W4TUN3/1056/H.02.06/XII/2013,tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penjelasan Hukum terhadap PutusanPTUN Ambon, Nomor : 03/G/2012/PTUN.ABN, bahwa Terhadap adanyadua orang yang mengaku diri sebagai Raja, Majelis Hakim tidakmempertimbangkan mengenai siapa yang merupakan Raja Maur Ohoiwutyang sah karena bukanlah kompetensi Absolut atau kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Selanjutnya dengan dasar

WARISMAN SIMANJUNT AK,S.H., M.Si.PANITERA PENGGANTITTDDAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.Halaman 120 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. PNBP : Rp. 10.000,4. Panggilan : Rp. 716.000.5. Meterai : Rp. 12.0006. Redaksi : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 983.000,(Sembilan ratus delapan puluh tigaribu rupiah)Halaman 121 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 yang dimohonkan banding; --3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; === n 222 san nnn enn nnn nn nnn nn nnn ce nn ne nce ne ee nenHal.3 dari 32 hal. Put.

No.27/B/2013/PTT UN.MKSTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012, sehinggadiperoleh kronologis sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknyameminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkanTergugat

No.27/B/2013/PTT UN.MKSdalam memori bandingnya itu. pada intinya mengemukakan bahwaTergugat/Pembanding sangat berkebaratan dan tidak sependapat dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6Desember 2012 tersebut dengan alasan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2012 pada halaman 71dari 77 halaman pada alinea kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kelirumempertimbangkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nomor : 7Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Pasal 1 ayat (1) adalah tidaktepat, sebab untuk tanahtanah instansi pemerintah tidak dilibatkan PanitiaPemeriksaan Tanah A, namun dibentuk Tim Peneliti Tanah, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah dan Hak Pengelolaan Pasal 54 ayat (3) huruf b., selain itu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut memintaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memeriksa Tingkat Bandingagar menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontertanggal 6 Desember 2012 Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN, dan untuk selanjutnyamengadili sendiri dengan memeriksa Gugatan Penggugat (Terbanding) danmenjatuhnkan Putusan Banding dengan AMAR : membatalkan putusan PengadilanTata usaha Negara Ambon tertanggal 6 Desember 2012 Nomor1 BIGI204 2/PTUN:ABN, 5

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ; --- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 21 Nopember 2013, yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------DanMENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu : Peraturan

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 21 Nopember 2013 ; 3. Berkas perkara banding Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN dansuratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mengambil alih dan menerima keadaankeadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000, (Tiga Ratus EnamPuluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :19/G/2013/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding ;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan PermohonanBanding

selanjutnyaKontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak ParaPenggugat pada tanggal 10 Januari 2014 ;Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara masingmasing pada tanggal 02Januari 2014 :TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding yangdiajukan oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN

No. 44/B/2014/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar setelah mempelajari secara seksama berkas perkaraPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 21 Nopember 2013 yang dimohonkan bandingtersebut, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra MemoriBanding, dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak, serta keterangan saksi, maka secara mufakat bulat berpendapat,bahwa alasanalasan dan pertimbangan

No. 44/B/2014/PT TUN Mks.mengandung cacat yuridis, oleh karena itu cukup beralasan hukum untukdibatalkan :Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 19/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 21 Nopember2013 =patut dan oberalasan hukum untuk dibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

07/G/2018/PTUN.ABN

., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICEHATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl.Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon,Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Penetapan

MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN tanggal 25April 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para

pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal22 April 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggalHalaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN25 April 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan pada tanggal30 Mei 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA;Surat Keputusan Badan Saniri Negeri

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 telah masuk permohonandari Pemohon Intervensi atas nama ALI SLAMAT, serta terhadap permohonanintervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkandalam Putusan Sela Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 24 Juli 2018, yangmenetapkan ALI SLAMAT sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkaraNomor 07/G/2018/PTUN.ABN;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35 .000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak : Rp. 393.000,4. Meterai : Rp. 12.000,JUMLAH : Rp. 560.000.(lima ratus enam puluh ribu rupiah)Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;------------------------------------------------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding ;--------------------------------------------------------------M E N G A D I

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.ABN 28 Februari 2013 ;3. Berkas perkara banding Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.

:Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan kuasa Tergugat IIIntervensi mengajukan memori banding masingmasing tertanggal 22 Maret 2013yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 25Maret 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 pada pokoknya menyatakan :e Bahwa memori banding Tergugat/Pembanding dan memori bandingTergugat II/Intervensi dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasanlasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN

pihak Penggugat /Terbanding masingmasing pada tanggal 25 Maret 2013; Bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbandingmengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 April 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara kendari tanggal 16 April 2013 dalamperkara ini ,yang pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan Bahwa Penggugat/ Terbanding sependapat dengan alasanalasandan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN

No. 58/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN yang diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2013, dengan dihadiri oleh kuasaHukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya/Pembanding ;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN tanggal 28 Februari 2013 tersebutKuasa Tergugat/ Pembanding

No. 58/B/2013/PT TUN Mks.terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.ABN 28 Februari 2013 harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.ABN 28 Februari 2013dibatalkan, maka Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah danterhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Pengadilan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 27/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 15 Maret 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 107/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 10 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2017, kemudianterhadapnya

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 107/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 10 Agustus 2017juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:27/G/2016/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2017;Il. Dan Mengadili Sendiri:1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 107/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 10 Agustus 2017juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:27/G/2016/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2017;2.

26/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Oktober 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 7 Desember 2017 Tentang HariSidang;Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;8.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi menolak seluruh dalil gugatantersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN, untuk menjatuhkanputusan dengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. hadir di persidangan dan menyatakan tidak inginmasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN sehinggamenurut Pendapat Majelis Hakim Pihak PT.

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN