Bahwa pada hakekatnya amar putusan dalam angka 3 bagian Vtersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihnan UmumTahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya adalah beleids regel(membuat norma perundangundang yang derajadnya lebih rendahdari undangundang).c. Bahwa amar tersebut mengenyampingkan substansi (materi) UUD1945 dengan alasan teknis (conditional), sehingga tidak memiliki dasarhukum yang jelas dan berakibat pada timbulnya ketidak pastianhukum.6.

Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti.

Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut:"Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordtgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben:point d'interet, point d'action",dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik vanrecht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer inbeginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten

Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisile voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering woratgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moethebben: point d'interet, point dactionDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut:Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik vanrecht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeerin beginsel geoorloofd, niet kan worden

Bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dan Tata UsahaNegara / Administrasi Negara dikenal produk hukum yang dihasilkan olehLembaga Legislatif berupa legislasi / regeling (Peraturan perundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa beschikking (Surat keputusan)dan beleed regel (Surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan olehlembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan Vonnis (Putusan /Penetapan), yang untuk menghantarkan sekaligus sebagai dasarpembentukan atau penerbitan

Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtrundangan), beschikking (Surat keputusan) dan beleed regel (Surat kKeputusanyang bersifat mengatur intern), Serta vonnis (Putusan / Penetapan), biasanyaterdapat suratsurat atau catatancatatan yang dikenal dengan nama officialreport (laporan instansi / lembaga) yang dapat berupa Berita Acara atausuatu Akta yang mencatatkan adanya perbuatan hukum mengenai waktu(tempos), Tempat (locus), Acara, kejadian / peristiwa yang terjadi (material),Pelaku (Person), yang biasanya

Selain itupemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam ataumerendahkan martabat kemanusiaanTerdakwa, melainkan pemindanaan yangdijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya sertadapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, MajelisHakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanyahukuman penjatuhan hukuman

;Untuk itu Majelis Judex Juris dan Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya tidak mau menggali nilainilai hukum yang ada, seharusnyaMajelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksasecara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas(regel van het objective recht). bahkan diharuskan mencukupkanalasanalasan hukum yang menyeluruh dan akurat. (vide Pasal 182,183 dan Pasal 184 HIR), sehingga putusan kasasi Nomor 436K/Pdt/2010 Jo.

Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015tapi untuk regel dinding dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidakbiasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana; Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidakditemukan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuangdalam

Ada jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi yangsemuanya kayu kelas Il, tapi ada pula kayu yang tidak umum digunakan untukkonstruksi karena sifatnya lembek, rumah, untuk kolom dipakai kayu Kelas Il,tapi untuk regel dinding dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidakbiasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana;Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5

Tiang dan regel kayu klas Il(non lokal)Pek. Lisplang kayu klas Il 2/20(non lokal)Pek. Dinding papan kayu klas Il(non lokal)VIL PEK. PENGGANTUNG DAN1. PENGUNCI 12,00 Bh2. Pek. Baut mur kuda2 12 mm 30,00 Bh3. Pek. Baut mur kudakuda 10mm 6,00 Bh4. Pek. Beugel sudut 16 mm 3,00 Bh5. Pek. Beugel U Plat 16 mm 12,00 Bh6. Pek. Platstreep 4,00 Bh7. Pek. Pas kunci tanam 2 slaag 12,00 Bh8. Pek. Pas. Engsel pintu 4,00 Set9. Pek. Pas. Grendel pintu 14,00 Bh10. Pek. Pas. Engsel jendela 7,00 Bh11. Pek. Pas.

sengketasebelum kawin dengan tergugat IV,sehingga sejak Ssuaminya meninggal duniapada tahun 2016, maka tergugat IV tetap tinggal diatas tanah objek sengketabidang ke 2 hingga sekarang, oleh karena tergugat IV adalah isteri sah dariMARKUS LETIKARI (alm) dan MARKUS LETIKARI adalahanak kedua dariELIASAR ALOKAMATING (alm) yang juga adalah anak kedua dari nenekpenggugat yang bernama ALOKAMATING dan KOLPADA dan atas dasar itutergugat IV tinggal diatas tanah objek sengketa dan telah membangun satubuah rumah regel

Menyatakan hukum perbuatanpara tergugat yang membangun rumah baikrumah permanen maupun rumah regel dan gudang serta kuburan diataskedua bidang tanah objek sengketa tanpa seizin dan persetujuanpenggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum danmelanggarhak ;6.

sengketasebelum kawin dengan tergugat IV, sehingga sejak suaminya meninggaldunia pada tahun 2016, maka tergugat IV tetap tinggal diatas tanah objeksengketa bidang ke 2 hingga sekarang, oleh karena tergugat IV adalah isterisah dari MARKUS LETIKARI (alm) dan MARKUS LETIKARI adalah anakkedua dari ELIASAR ALOKAMATING (alm) yang juga adalah anak kedua darinenek penggugat yang bernama ALOKAMATING dan KOLPADA dan atasdasar itu tergugat IV tinggal diatas tanah objek sengketa dan telahmembangun satu buah rumah regel

Lasarus Fanmaleydan Matias Karmating;Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang masuk,mengkliem, menguasai dan memiliki Kedua bidang tanah objek sengketa yangadalah tanah warisan peninggalan milik nenek ALOKAMATING dan nenekKOLPADA tanpa sepengetahuan dan perestujuan Penggugat sebagai salah satuahli waris dari nenek ALOKAMATING dan nenek KOLPADA adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan melanggar hak;Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang membangunrumah baik rumah permanen maupun rumah regel

Lasarus Fanmaleydan Matias Karmating;Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang masuk, mengkliem,menguasai dan memiliki kedua bidang tanah objek sengketa yang adalah tanahwarisan peninggalan milik nenek ALOKAMATING dan nenek KOLPADA tanpasepengetahuan dan perestujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris darinenek ALOKAMATING dan nenek KOLPADA adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak;Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang membangun rumah baikrumah permanen maupun rumah regel

Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017hanya ditujukan kepada penggugat (individual) dan bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainserta mempunyai akibat hukum bagi penggugat (badan hukum perdata);Bahwa istilah keputusan dapat diartikan secara luas dan sempit, dalamarti luas terkandung sebuah pengaturan (regel) sedangkan dalam artisempit terkandung keputusan administrative (beschikking). perbedaanantara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling

Laica Marzuki, S.H menjelaskan bahwaperaturan kebijakan dibuat oleh tata usaha negara guna penjabaranperaturan perundangundangan (algemene verbindende voorschrift) apabilaperaturan kebijakan diumumkan keluar (naar buiten gebracht) makamengikat warga (burger) sebagai juridische regel (H.M.

Laica Marzuki, ibid.5557);* bahwa menurut Majelis ternyata SE08/PJ.52/1996 tidak diumumkan(naar buiten gebracht) oleh pihak tata usaha negara maka bukanmerupakan juridisch regel dan tidak mengikat warga (burger) dankarenanya Majelis tidak mempertimbangkan sebagai dasar hukum;+ bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa terhadap eksporJasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnya UndangundangPPN menganut purchase principle dan karenanya tidak relevanmempertimbangkan pemanfaatannya di dalam

Penggugat:
MARIA KLAVERT alias MARIA REGEL
Tergugat:
1.MUHAMMAD HASAN SUATRAT, S.Pd
2.ABDUL HALIL SUATRAT, SH
3.PT.RAHMAT SUMBER KARYA
4.Hi. RUSDI BILAL
5.MUHAMMAD JAFAR GORO, SH.,M.Kn
6.PT. HASAM (Haji Said Abadi Membangun)
Turut Tergugat:
1.RAHMAT AGUS ADNAN YAMANI
2.EFENDI TUHUTERU
3.JAFAR JAOHAR
4.BABA SARMAN
5.ABD RAHMAN ABUBAKAR
6.M SALEH GANI ARIEF

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaQ>oao7oMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwaPeraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarti Peraturan Perundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk PeraturanKebijakan (beleids Regel

tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti P6 = T2,Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objeksengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalamperaturan kebijakan (beleids Regel

No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Subsidairtelah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam

R. van Boneval Faure yangmenyatakan :"Bahwa Kekuatan Moral suatu Putusan Hakim terletak pada pertimbanganpertimbangan hukumnya (in die motivering light de zedelijk kracht van het"vonnis").Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan TinggiSemarang Jo Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut karena tidak mencukupkanPertimbangan Hukumnya dan tidak mengadili segala bagian tuntutansebagaimana bunyi Pasal 178 ayat (1) dan (2) dari H.LR yang merupakan"Regel van het obyektive reeht", yaitu tuntutan

Bahwa yang dimaksud dengan "alasan hukum" ialah "kaidahhukum kanun" (regel van het objevtieve recht) ;b. Jikalau Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutHal. 18 dari 27 hal. Put.

No:142/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal. 18 dari 20Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yangdidakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan,Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkanmengenai lamanya hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa ataudikenakan hukuman (sirafbaar), berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat terhadapPenuntut Umum dan rasa keadilan terhadap diri terdakwa atas perbuatanyang telah

pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang cukupsingkat dan sederhana tersebut, maka jelas pertimbangan Judex Factidalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salahmenerapkan hukum terhadap caracara mengadili, memeriksa dan memutusperkara perdata, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidakmenggali nilainilai hukum yang ada, menurut Pasal 178 HIR, sedangkanHakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secarakeseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Yogyakarta Jo Pengadilan NegeriBantul tersebut karena tidak mencukupkan pertimbanganhukumnya dan tidak mengadili segala bagian tuntutansebagaimana bunyi Pasal 178 ayat (1) dan (2) dari H.I.R.yang merupakan Regel van het obyektive recht, yaitutuntutan Pemohon Kasasi tersebut pada tiap posita danpetitum juga tidak dipertimbangkan dengan tidakmempergunakan kaidahkaidah hukum mendasarkantuntutan, sehingga dengan demikian Pengadilanseharusnya

Padahal, SKBmerupakan regulasinya di luar PerundangUndangan) 22222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn cenceBahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasitidak dapat digabungkan dengan hukum pidana;Bahwa kenapa PPK ataupun Sekda takut, Ssepanjang tindakan yangdilakukan tidak bertentangan dengan paraturan perundangundangan,maka jangan takut; 2202222 22 n nnn n neeBahwa peraturan kebijakan (beleid regel);Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara denganUndangUndang

tindakanyaterjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndangyang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yangbersangkutan 22222222222 none nn nen nee neeBahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahansebuah asas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di aturdalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadiD@ratUran; 22 nanan nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nenBahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel