Ditemukan 123 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
216123
  • Maka tentu karena dia terpisahdari organorgan yang termasuk pemegang saham maka kemudian kewenanganitu diberikan pengurusannya adalah kepada diretur jadi kalaupun misalnyapemegang saham dia adalah memberikan sahamnya kepada perseroan tetapidia hanya memiliki sahamnya dia tetapkan saja dia tidak memiliki perseroannyaitu sendiri karena itu adalah kumpulan dari orangorang makanya kalau ada haltersebut secraa teori memang dianggap bahwa pemegang saham memilikikepemilikn terhadap perseroan dia hanya sebatas
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
32676
  • tindak pidana pencucian uang juga bisa dilakukandengan mempergunakan nama orang laindalam membeli suatu assetbaik barang bergerak maupun tidak bergerak;Bahwa Undangundang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana pencucian uang tidak mensyaratkan dibuktikan predicate crimenya atau tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucianuang;Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak serta mertamempergunakan instrument penyedia jasa keuangan (PJK) atauPenyedia jasa Barang (PJB) tapi bisa dilakukan secraa
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
311220
  • Tidak bisa ditafsirkan lagi, pasaltersebut sdh jelas, karena perbuatannya berkaitan dengan yangdilakukan penyelenggara Negara;Bahwa dalam proses perkara pidana, surat dakwaan merupakan acuanmutlak JPU karena memuat fakta perbuatan dan waktu, kecuali adaperkembangan baru dalam persidangan maka diserahkan kepadamajelis;Bahwa secraa spesifik yang harus dibuktikan oleh JPU adalah jikaterdakwa melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, apakah kontekspenyedia, apakah melanggar prinsip dalam perpres dimuat