/Kuasa Teranding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi agardatang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mempelajariberkas perkara dalam 14 hari sejak dari pemberitahuan ini, diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkaranya dikirimke Pengadilan Tinggi Samarinda.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;Halaman 21 dari 34 Putusan No. 28/Pdt/2016/PT.SMR.Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / ParaPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu

Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bebanpembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudahseharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap buktibukti dan faktafakta yang ada, Majelis juga harus mempertimbangkanpendapat kedua belah pihak (Asas Audio Et Alterampartem) namun dalamsengketa a quo Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalampembuktian di persidangan, karena Majelis Hakim tetap membatalkankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Teranding

menerangkan bahwa pada tanggal 10Desember 2019 kepada Terbanding s/d Terbanding IV dan pada tanggal 11Desember 2019, masingmasing kepada Terbanding V, Turut Terbanding dan Turut Terbanding II;Memori banding tertanggal 17 Desember 2019, yang diajukan oleh KuasaHukum Pembantah sekarang Pembanding, diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sintang, tanggal 17 Desember 2019, dan telahdiserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terbanding s/dTerbanding IV pada tanggal 17 Desember 2019, dan kepada Turut Teranding

Para Tergugat/Para Teranding, tanda P21;Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 414 /Pat.G/2016./PN. Sgr.22.Fotokopi turunan putusan Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2015/PN.Sgr.tanggal 8 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Singaraja antara Wayan EdyParsa melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenBuleleng, diberi tanda P22 ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat L.II,II, Vl dan Vil untuk menguatkansangkalannya telah mengajukan suratsurat bukti, tanpa mengajukan saksiberupa:1.

Tentang Kewajiban Memberikan Mutah :Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding didalam gugatannyamemohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Teranding untuk memberikanmutah adalah berupa: 1 (Satu) Unit Apartement Kalibata City Tower Borneo Unit 8 ANdengan luas/tipe 28,57 m* (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) diJalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, 1 (Satu) Unit Apartemen Dramaga Tower UnitB/9/04 yang terletak dan dikenal di Jalan Cibanteng No. 24, Cihideung llir, Bogor, JawaBarat

demikian mohonagar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yangmengadili, memutus perkara ini kembali menguatkan putusanPengadilan Negeri Balikpapan;Memori banding point 6 (enam):Bahwa Pembanding/Penggugat sampai saat ini Sudah tidak serumahlagi alias sudah pisah rumah dengan Tergugat/Terbanding, dengandemikian harapan untuk rujuk lagi dan berdamai denganTergugat/Terbanding sudah tidak memungkinkan, oleh karena ituPenggugat sudah tidak dapat lagi membina rumahtangga denganTergugat/Teranding

tanggal 15Pebruari 2018, dan kepada Turut Terbanding dan Turut Terbanding Il padatanggal 12 Pebruari 2018 ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para Terbandingtidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara masingmasingkepadaKuasaPembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Pebruari 2018 dankepada kuasa Terbanding dan Teranding

(tia ratus juta upiah) yangdidasarkan atas adanya kerugian sebagai Pengelola Hotel Astoria selama 3(iga) bulan, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat memberikanuraian kerugian lebih terperinci Secara jelas tetang kerugian pengelolaan HotelAtoria selama 3 (tiga) bulan yang timbul sebagai akibat dari pebuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat I, Terbanding Ilsemula Tergugat Il dan Teranding Ill semula Tergugat III sebagaimana yangdidalilkan Pembanding semula Penggugat

akan dipertimbangkan apakah tindakan Terbandingl, semula Tergugat , membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli denganTerbanding II, semula Tergugat Il, terhadap objek pengikatan jual beli / tanahsengketa sebagaimana dipermasalahkan oleh para Pembanding, semula paraPenggugat, tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa Terbanding , semula Tergugat I, membuatPerjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Terbanding II, semula Tergugat Il,terhadap objek sengketa, karena Teranding

TERBANDING dan mencabut pemblokiran/penyitaan atasobyek sengketa berupa tanah dan bangunan milik PENGGUGAT/TERBANDING yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 15Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal (dahulu Jalan JenderalAhmad Yani No. 11A Desa Pabaton, Kecamatan Kota Kaler, Bogor) ; Menyatakan Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 49 tanggal 21 Desember1981 yang dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH adalah batal demihukum ; Menghukum TERGUGAT , Il Ill M dan V/PEMBANDING , Il, Ill danTURUT TERANDING

No. 121/SK/2016/PN Gst, yang selanjutnyadisebut sebagai : Teranding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor298/PDT/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 dan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan Nomor 298/PDT/2017/PT MDN tanggal 8 Nopember2017 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Nomor22/Pdt.G/2016/PN.Gst., tanggal 3 Mei 2017 dan segala suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA;Menimbang

No. 87/PDT/2020/PT.MKSdengan keterangan saksi Para Tergugat atas nama Muliati Bin Hakim,yang menerangkan pernah diberitahu oleh Bapaknya kalau Nyoe BinRahimi membeli tanah tersebut (tanah sengketa) dari Suleman BinBuseng, sedangkan Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapatmenerangkan tentang asal usul penguasaan tanah oleh Nyoe Bin Rahimi.Bahwa keterangan saksi yang diajukan Para Teranding yaitu saksi MuliatiBin Hakim, secara yuridis keterangan saksi Muliati Bin Hakim haruslahdikesampingkan karena

Bank RakyatIndonesia, Tok, Kantor Cabang Veteran sebagai TURUT TERANDING II padatanggal 10 Desember 2020, Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Kantor Cabang Mutiah sebagai TURUT TERANDING Ill pada tanggal 10Desember 2020.Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukanMemori banding tertanggal 26 Nopember 2020, diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Desember 2020.

bagian tak terpisah darikoreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Januari sd Desember 2011sebesar Rp14.817.330.272,00;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya,Terbanding atas DPP PPN Masa Januari sd Desember 2011 sebesarRp14.817.330.272,00 sebesar Rp14.331.753.148,00 dibatalkan olehMielis, Rp485.577.124,00 koreksiTerbanding dialokasikan sebagai koreksi atas DPP PPN pada MasaDesember 2011;Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut,terhadap koreksisedangkan sisanya sebesarMajelisberkesimpulan koreksi Teranding

.: "Kedudukan Kewenangan dan Acara PeradilanAgama undangundang No. 7 Tahun 1989", halaman 350).3) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta TimurSalah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang BerlakuTentang Alas Hak Para Termohon Kasasi/Para Teranding/ParaPenggugat :Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki alas hakberupa Girik 1870 persil 679 blok D.1 seluas + 1000 m2 atas nama SAIJANbin SELIM (Bukti Surat P1: bukti surat sesuai fotokopi dari fotokopi).

Setelah dikomfirmasi, PemohonKonvensi/Teranding mengakui bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 namun harganyayang tidak sama, dan menolak bukti Surat T.5, T.6 dan T.7;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding juga mengajukansaksisaksi sebagai berikut yaitu :Johan Efendi bin Auria, dan Zulaiha Genibinti Zulhadi dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa benarrumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidak rukun lagi karena Pemohon Konvensi/Terbanding seringpergi

Apabila turut termohon Kasasi belummenerima hasil pembangunan ruko dengan alasan tersebut di atas makaTurut Termohon Kasasi I/Turut Teranding III dan Para Pembanding juga butuhperlindungan hukum dan keadilan, sebagimana telah disepakati dalamperjanjian, terutama Pasal 7.

tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Pasal 1707 dan Pasal 1548 KUH Perdatabahwa Majelis berpendapat, dasar hukum yang dijadikanpertimbangan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi tersebuttidak tepat, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan transaksipenerimaan uang jaminan botol dan krat yang disengketakan dalammenghitung Penghasilan Neto untuk menentukan besarnya PajakPenghasilan yang terutang;bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelisberkesimpulan, koreksi Teranding

tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang; Pasal 1707 dan Pasal 1548 KUH Perdata;Bahwa Majelis berpendapat, dasar hukum yang dijadikanpertimbangan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi tersebuttidak tepat, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan transaksipenerimaan uang jaminan botol dan krat yang disengketakan dalammenghitung Penghasilan Neto untuk menentukan besarnya PajakPenghasilan yang terutang;Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelisberkesimpulan, koreksi Teranding

atas DPP PPN Masa Juli 2011Rp693.579.623,00 merupakan bagian tak terpisah dariTerbanding atas DPP PPN Masa Januari sd Desember 2011 sebesarRp14.817.330.272,00;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya,Terbanding atas DPP PPN Masa Januari sd Desember 2011 sebesarRp14.817.330.272,00 sebesar Rp14.331.753.148,00 dibatalkan olehMelis, Rp485.577.124,00 koreksiTerbanding dialokasikan sebagai koreksi atas DPP PPN pada MasaDesember 2011;Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut,berkesimpulan koreksi Teranding