Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2584K/PDT/1986Tanggal 14 April 1988, Tentang Pembatalan Surat Kuasa Multlak ;Maka guna menghindari adanya penguasaan ataupun peralihan hak akibatpemberian Kuasa Mutlak, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, kiranya Pengadilanberkenan memutus terlebin dahulu dengan Putusan Sela (Tussen Vonnis), berupapenangguhan pemberlakuan Akta perjanjian aquo sampai perkara ini memilikikekuatan hukum tetap ;Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan Hukum/PMH sebagaimana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2584K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988, Tentang Pembatalan SuratKuasa Mutlak ;Maka guna menghindari adanya penguasaan ataupun peralihan hak akibatpemberian Kuasa Mutlak, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, dalam putusanprovisi kiranya Pengadilan berkenan memutus terlebih dahulu dengan PutusanSela (Tussen Vonnis), berupa Penangguhan Pemberlakuan Aktaperjanjianaquo sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1

Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama

TUSSEN KRIDA UTAMA (PERSERO), semula beralamat di Cipta GreenvilleCluster Pinata, No. 14, JIn.

Putusan Sela (tussen vonnis)Hal. 6 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/P TA.BBPutusan Sela adalah putusan yang dijatuhnkan sebelum putusan akhiryang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan = ataumempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:1. Putusan Prepatoir: Putusan yang dijatunkan oleh hakim gunamempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpamempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.2.

Oleh karena itu PengadilanNegeri Samarinda menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa karena Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara inimaka Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini mohon kiranya teriebin dahulu mengeluarkan Putusan Sela(Tussen Vonis). 3.

Oleh karena itu Tergugat mohonHalaman 15 dari 96 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT SMRkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranyaterlebin dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis);Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mempersoalkan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 590/k/653/2019 tanggal 20 desember2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untukPembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU di Prov.

HukumPerdata;Bahwa oleh karena Surat keputusan Tergugat a quo ini merupakan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila hendak mengajukangugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo haruslah melaluiPeradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Negeri / PeradilanUmum, sebagaimana gugatan Penggugat dalam Perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, makatergugat i mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk segera menjatuhkanputusan sela (tussen

Gugatan tersebut dapat berupa larangan melanjutkan suatukegiatan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar bila gugatan dikabulkan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Provisi masuk dalamkelompok putusan sela (tussen vonnis) yang diputuskan sebelum pokokperkara diputus dan tidak termasuk pokok perkara, dan bertujuan untukmelindungi kepentingan Penggugat dan termasuk dalam putusan yangdidahulukan (Uitvoerbaar bij voorraad);Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan putusan provisi secaraimplisit

kepadaGubernur Kalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukanditujukan kepada badan pemerintahannya (Pemda) sebagai subjekhukum perdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Samarindamenjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat eksepsi ini menyangkutkewenangan badan peradilan, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan terlebih dahulumengeluarkan putusan sela (tussen

Putusan Sela (tussen vonnis)Hal. 6 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/P TA.BBPutusan Sela adalah putusan yang dijatuhnkan sebelum putusan akhiryang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan = ataumempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:1. Putusan Prepatoir: Putusan yang dijatunkan oleh hakim gunamempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpamempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.2.

Bahwa produk hukumyang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Baratmengandungasas spesialitas dimana masing masing produk sertipikat tersebutmemiliki register, daftar isian, lokasi, tahun penerbitan serta nama subyekhak dan obyek hak dengan jelas dan tegasBerdasarkan hal hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela (Tussen Vonnis ) yangberisi:e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknyaGugatan tidak diterima.JAWABAN

jbrengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander ofde band, die op een of andere wijze nog tussen die anderen dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt ;Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagianharta kekayaan orang lain menjadi berada dalam54penguasaannya tanpa bantuan atau tapa seizin orang laintersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih adaantara orang lain itu) dengan bagian harta kekayaan yangdimaksud;Menimbang, bahwa sedangkan barang adalah = adalahbenda yang

Oleh karena Pengadilan TUN Samarinda tidak memilikikewenangan maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang muliauntuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis);3. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU / MELEBIHI BATASWAKTU (DALUARSA);Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Surat KeputusanTergugat In Litis Nomor 503/643/IUPOP/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 17April 2017, diterima tanggal 25 April 2017 dari Adnan Amanda.

masyarakatDesa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, DesaIntan Jaya dan Desa Tanah Datar dan/atau bagi PemerintahanKabupaten Rokan Hulu yang secara yuridis dan de facto telahmenguasai wilayah Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa RimbaMakmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar sebagai WilayahAdministrasi Kabupaten Rokan Hulu, karena Termohon casu quoMenteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 56 Tahun 2015 (Vide P9) tidak bersikap sebagaipejabat atau tussen

Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada halaman 40 angka 4.67yang pada intinya menyatakan, ....Termohon casu quo Menteri DalamNegeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56Tahun 2015 tidak bersikap sebagai pejabat atau tussen person yangadil dan bijaksana bahkan terkesan, memihak kepada kepentinganPemerintahan Kabupaten Kampar dan juga hanya mendengarkanpenjelasan secara sepihak dari Pemerintah Provinsi Riau tanpamempertimbangkan aspek sosiologis, aspek historis, aspek yuridis

belum pernah diselesaikan di Internal PartaiPolitik serta belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Politik untukdiselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis PengadilanNegeri Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo ;Bahwa berdasarkan pada faktafakta dan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, kiranya terlebih dahulumengeluarkan Putusan Sela (Tussen

tindakanpendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhirdijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai putusan Provisi adalah putusan yangbersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakansementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Gugatan tersebut dapat berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan untukmengurangi kerugian yang lebih besar bila gugatan dikabulkan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Provisi masuk dalamkelompok putusan sela (tussen

Sr. 141anderscheidt niet tussen geweld tegen ambtenaren en dat tegenandere personen. In tegen stelling tot Sr. 180, vordert deze bepalingniet, dat verzet wordt gepleegd;Artinya:Tindak kekerasan terhadap suatu detasemen polisi itu dapat sajaterjadi. Pasal 170 KUHP tidak membuat perbedaan antara tindakkekerasan terhadap Pegawai Negeri dengan tindak kekerasan terhadaporangorang lainnya.

Oleh karena itu Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa PengadilanNegeri Samarinda tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo tersebut.BAHWA BERDASARKAN PADA URAIAN DAN FAKTAFAKTA HUKUM TERSEBUTDIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIAUNTUK SEGERA MENJATUHKAN PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA INI DILANJUTKAN;3.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ( causalverband tussen de daad en de schade)Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Perdata No.181/Pdt.G/2018/PN CbiForm02/SOP/06.3/2018Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TURUTTERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM tidakterbukti dari unsureunsur yang TURUT TERGUGAT utarakan diatas ,jelas bahwa disini PARA PENGGUGAT salah menafsirkan secara bahasa/grammatika dari gugatan PARA PENGGUGAT .Jadi jelas bahwa tidak adanya titik taut hubungan

Oleh karena itu TERLAWAN dengan ini memohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarberkenan menjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis) terlebin dahulu sebelummelakukan pemeriksaan pokok perkara (e/nd vonnis) dengan menjatuhkan amarsebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :Hal.15 Putusan No. 1/Pdt.SusPlw.Pailit/2018/PN.Niaga.Sby. joNo. 4/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Sby.1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan olehTERLAWAN untuk

Olehkarena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (Tussen Vonis) sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara a quo tersebut.4. GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT.Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalahPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, sebab Tergugat (Gubernur KalimantanTimur) dalam menerbitkan obyek sengketa (SK. No. 171.3.2.449095 Tahun2013) didasarkan pada Mandat.

orangorang besarnya (Datuk dll) pada satu sisidan Pengusaha Perkebunan bukan Orang Pribumi pada sisi lainnya seperti yang dibuat dalam kontrak untuk mengusahakan sebuahperusahaan perkebunan, dan pihak lainnya mengesahkan9mengizinkan) kontrak tersebut (Residen Sumatera Timur)10.Bahwa sifat dari perjanjian konsesi yang disebutkan di atas adalahpersoonlijk (bersifat perseorangan) sesuai dengan dokumen arsip11Belanda yang berbunyi De overeenkomst werd gesloten op basisvan eenpersoonlijke verbintenus tussen