dapat di kreditkan, namun apabila Wajib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pelnohon Banding tersebut telah menghbsikanprinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWayib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe

Pertambahan Nilai, dengan demikian, koreksiTerbanding tetap dipertahankan karena te/ah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe

telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,balk bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (nonintegrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe

Pengolahan yang menghasilkanbarang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), yang atas penyerahannya terutang PPN.Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UUPPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnyasama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim PengadilanPajak yaitu Hakim Wishnoe

PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkanTandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe

,M.B.Are TPs Towm Ketua,DrsAman A Sinulingga,m Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,yooTon:n 00D 8 OBAsa.own wvsA o & oNcb 2 ga.ape woedcncedcrapera~=am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalser cr ero Annea pempeoeapktr OWoson)60S

terdiri dari unit atau kegiatan yang men;barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

M.Sc yang menyatakan pendapat yangberbeda (dissenting opinion) sebagaiamana tercantum dalam PutusanPengadilan Pajak halaman 27 putusan a quo yang berbunyi:Bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Anggota Wishnoe

Saleh Thaib Ak,Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagipengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagipengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe Saleh

Putusan Nomor 1281/B/PK/PJK/201727.rangka menghasilkan CPO sudah benar sehingga tetapdipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Scadalah merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuanperatuaran perundangundangan perpajakan yang berlaku, yangseharusnya dijadikan sebagai dasar dalam memutus sengketa bandingatas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ini;Bahwa atas pendapat Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamhalaman

.,.M.B.AAman A Sinulingga,m Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,m Anggota,IrOa una noOse OnspaanagtounsModswmomnnegs . weston soape vd oDalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalye rtooayunnw=peteao prmreapoeowpoaoeahkRre OWme reoprpomt esm Anggota,SM on Sse rounr worms se Dd ~.nothR Bs Bos MoOH ese csU HH OoPsGHonUosStGu ce mons ese tDoO eM OH ee UHH osmohon Banding.Pe

,M.B.ASebagai Hakim Ketua,Drs.Aman A Sinulingga,Sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,ebagai Hakim Anggota,IrHendaryati,Sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal25Februari2014dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,Panitera Pengganti,Serta tidakdihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Sigit Henryanto, AK sebagai Hakim Ketua,Idawati, SH, M.Sc sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, AK, MSc sebagai Hakim Anggota,R. Aryo Hatmoko sebagai Panitera Penggantiserta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.

,M.B.AAman A Sinulingga,Wishnoe Saleh Thaib,ge ao oroaon:eee vu.5B ~pggog S OWN oooa.apo woedcncecerapspera~=am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalec roeromAnNbv=betRRONWos5D60S<5SBDotrwmotse Gc bn eGatedveHno@Mnanswyr st sw. SOscerounrnwtortanowms etd .not wsSBDaeeMbun Ss dHenonmcho vn Osco g mons te tdovocsHYDH eco HH OYmohon Banding.hPe

Putusan Nomor 426/B/PK/Pjk/2020Hakim terdapat kekhilafan nyatanyata di dalamnya, maka Majelis HakimAgung berpendapat dengan mengambilalin untuk sebagian pendapathukum dari Hakim Anggota yang beda pendapat (Dissenting Opinion) :Wishnoe Saleh Thaib, maka Majelis Hakim Agung menyetujui danmenguatkan pendapatnya bahwa karena in casu Pertama, terikat dengandoktrin hukum Lex specialis derograt legi generalis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior dimana para pihak terikat apa yang telahdiperjanjikan dan

terdiri dari unit atau kegiatan yang men,barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

terdiri dari unit atau kegiatan yang men;barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

Sinulingga, Ak. ...............ccsse cee eeeeeeeeseeeee sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. ....... cc cce cece eceene cence enone sebagai Hakim Anggota,Tr.

,M.B.Are TPs oOm Ketua,DrsAman A Sinulingga,m Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,oor on:n 0D 8 OBACSo .owns o & oNcob 2 ga.ape woedcedcrapera~=am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalSee t FO YUNWwea pempaoenapkhr OWNos5D60S<5SanunnvO a vw SOecePgeeouwcthMoeswnmmnoasas .irmeoPnthHovnvOtseDdn SwMds SDoce MOH eA ceo eH OoOVGanmohon Banding.e

menyatakan pendapat yang berbeda(dissenting opinion) sebagaiamana tercantum dalam Putusan PengadilanPajak Halaman 28 dan Halaman 29 putusan a quo yang berbunyi:bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, menurut Hakim Anggota Wishnoe

Saleh Thaib, Ak., M.Sc,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi pengusahakebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated)yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBSatau petani yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyaipabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama(equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat(1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe Saleh

,M.Sc. berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan CPO sudah benar sehingga tetap dipertahankandan karenanya menolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc.adalah merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, yang seharusnyadijadikan sebagai dasar dalam memutus sengketa banding atas PajakMasukan yang dapat diperhitungkan ini.Halaman 27 dari 33 halaman.

M.Sc yang menyatakan pendapat yangberbeda (dissenting opinion) sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pajak halaman 28 putusan a quo yang berbunyi:Bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Anggota Wishnoe

Saleh Thaib Ak,Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajid Pajak baik bagipengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik pengolahan CPO maupun bagipengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe Saleh

Thaib Ak,M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan CPO sudah benar sehingga tetapdipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Scadalah merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuanperatuaran perundangundangan perpajakan yang berlaku, yangseharusnya dijadikan sebagai dasar dalam memutus sengketa bandingatas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ini;Bahwa atas pendapat Majelis

Putusan Nomor 921/B/PK/Pjk/2021hukum dan asas kecermatan, karena in casu dengan mempertahankanpendapat Hakim Wishnoe Saleh Thaib, S.H., M.H., M.Sc., Ak., CA.

Pertambahan Nilai dalam tahun buku yangbersangkutanY : adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutanPM: adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Dengan demikian penghitungan Pajak Masukan atas penjualan TBS menjadi sebagai berikut:Penjualan TBS Rp 3.068.281.168,00x 339.633.018,00 = Rp 25.705.749,00Total Penjualan Rp 40.539.164.263,00bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013, salah satuMajelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

terdiri dari unit atau kegiatan yang men,barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiamengahsilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajakyang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas peyerahannya tidak terutang Pajak PertNilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

,M.B.AAman A Sinulingga,Am Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,noNO SOSA cee onsMorwnmowmnnsas . wadsape woePeFeans:s*=am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalrm corr om*nnw"Aa eae prPrapewmepaaakth owen+m Anggota,wu Sos Yon Src eetounnsMorswmonnseg Dende sespoceVpunagasdse ~podath oHOt econ eg MNDBDs eB UO eM UH eae HOYmohon Banding.hPe

dalam persidangan Terbandingmenyatakan Pajak Masukan yang disengketakan tidak termasuk dalamkategori Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas,Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunansebesar Rp91.607.324,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanyamengabulkan banding Pemohon Banding;Bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5November 2014, salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

SalehThaib, Ak., M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)dengan uraian sebagai berikut:Bahwa dengan demikian Hakim Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan TBS sudah benar sehingga tetap dipertahankan dankarenanya menolak banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, makaputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demiklan pendapatberdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim

tepat.Bahwa fokus seharusnya terletak pada TBS sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis, dengan demikian baik TBS tersebutdiserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiriHalaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/20168.10untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tetaptidak dapat dikreditkan.Bahwa disamping uraian tersebut di atas, tanpa mengurangiindependensi Majelis Hakim Mahkaman Agung terdapat pendapatsalah satu Majelis Hakim Pengadilan Pajak : Hakim Wishnoe