Ditemukan 1440 data
100 — 16
dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari padamenggunakan haknya itu. dengan perantaraan hakim untukmelaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benarbenar telah dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semuajalan hukum untuk melwan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidakdipergunakan karena lewat waktunya kecuali, kalua putusan itudinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan,bading
54 — 24
Hakim Tingkat Pertama, dengandemikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar serta mempunyailandasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumsendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,kecuali terhadap lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayaruang pengganti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading
157 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa, kemudian di tingkat bading, Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada pengadilanTinggi Medan dalam putusannya tanggal 21 Juli 2014 Nomor 33/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn., ternyata hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadapTerdakwa Tono Alias Asia malah menambah dari 1 tahun 6 bulan menjadi 2(dua) tahun;Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR tersebut menambah hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun terhadap diri Terdakwa
97 — 67
pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat, tertanggal 3 Agustus 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugattidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akantetap mempertimbangkan permintaan bading
Terbanding/Terdakwa : Yanos Septadi
128 — 65
HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan/menyerahkan risalah memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Pebruari 2013 dan risalah55memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkandengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan/menyerahkan risalah memori bading
112 — 63
adalah untukmengetahui luas tanah, pada point angka 3, tanah komplek Istanatersebut semula adalah tanah milik perorangan dan tanah desayang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baikberupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintahyang prosesnya telah berlangsung pada tahun 1960; Bahwa yang menanda tangani Berita Acara Inventarisasi adalahPak Winten dari Agraria, Cokorda Ngurah Sutedja, NyomanBading, Nyoman Kerti, Cokorda Ngurah Sutedja sebagai KepalaDesa Tampaksiring, Nyoman Bading
110 — 56
Menanggapi Memori Bading JPU halaman. 11. JPU tidak konsisten, la berbicara mengenai prinsip kesengajaan,namun fakta kesengajaan sama sekali tidak terbukti ada padaperbuatan terdakwa 2. 222 nnn nnn nnn nee Saya tidak serpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangansama saja dengan melawan hukum, pertanyaanya : lalu apabedanya pasal 2 dan psl 3 UUTPK ?3. Saya tidak setuju dengan penerapan PP 73 TH 2005, KARENA :Hal 53 Putusan.
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
135 — 76
Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penutut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 September2020, permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 25 September 2020 secara sempurna;Menimbang,
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
247 — 290
Nomor : 1079.K/Sip/1973tanggal 26 Pebruari 1979 ;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex factiePengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidaklah dapat dibenarkan danharuslah dibatalkan pada pemeriksaan perkara tingkat banding pada PengadilanTinggi Medan ;Bahwa kembali kepada materi Memori Bading yang diajukan paraPembanding selanjutnya dalam dalil keberatan banding halaman 17 sampaidengan halaman 30 berkaitan dengan pembuktian dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan maupun
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN
136 — 81
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,( lima ribu rupiah).Akta permintaan banding dari Penuntut Umum 24 September 2019 Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin dan akta permintaan bading tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober2019 yang dibat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 yangdiserahkan
83 — 39
., yang dimohonkan bandingtersebut dapat dikuatkan.Halaman. 176 dari 178 Putusan Nomor 2 / Pat /2019/PT DPSMenimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tetap dipihak yangkalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilantingkat Bading, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut.Mengingat,ketentuanketentuan dalam R.Bg,KUH.Perdata,UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturanperundang undangan
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
85 — 46
kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.781.000,(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda No.5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9Januari 2009 yang amarnya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNo. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yanguntuk tingkat bading
78 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFIN, SH untuklepas dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepadaTerdakwa ARIFIN, SH.Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah melampauiwewenangnya yakni memutus perkara a quo dengan melenceng dantidak mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum maupun PutusanMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, yaitu Majelis Hakim TipikorTingkat Bading telah dengan tanpa dasar menghilangkan penerapanuang pengganti tanpa didasarkan pada alasan yang mendasar akanaturan hukum yang berlaku sebagaimana
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
78 — 48
., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 April 2019 dan Memori Bandingtersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan Memori Bading tertanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. HaminAchmadi,S.H.
145 — 170
M.H.Ttd.SIGIT PANGUDIANTO, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd.162BAMBANG URIPTO, S.H.Dicatat disini bahwa turunan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetapkarena Terdakwa telah menyatakan bading pada tanggal 19 September 2007.Panitera Pengganti,Ttd.BAMBANG URIPTO, SH.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
204 — 102
.; pemeriksaantingkat bading adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan olehpengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri ataspermohonan yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang adalahpemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadapperkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri sebagaipengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejakawal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri.
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
119 — 41
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada bading,Verzet maupun Kasasi(Uitvoerbaar bij Vorrad).Apabila pengadilan berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Batang memutuskan seadiladilnya.Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur
654 — 464
Rahman Tamin yang di Buktittinggi yang dibawa olehMahyunis;Bahwa Jhonly adalah orang yang pernah akan membeli tanah tersebutsebelum ini, katanya ia telah mengasihkan porsekot kepada Mahyunisdan Jhonly juga yang mengadakan pemblokiran di BPN Bukittinggi dankarena itulah tidak terjadi pembayaran tunai, maka dibuatlah PJB;Bahwa selain itu ada perkara lain yang menyebabkan pemblokiran itudimana likuidator baru mengajukan perkara di Pengadilan Negeri JakartaBarat yang sekarang dalam keadaan bading;Bahwa
133 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeputusanKepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia No.Kep/20/MI/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Penetapan PemenangPengadaan Bahan Baku TNBK Korlantas Polri TA. 2014, atas nama PT.Indoaluminium Intikarsa Industri (Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi)(vide Bukti T I, Il, WI 1 = Bukti P2I3) maka dalam hal ini adalahkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta Timur, karena bilasuatu perkara telah menempuh upaya administratif (quasi peradilan) yaituSanggah Banding/Bading
44 — 25
yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Aswin.Bahwa dalam hal ini Majelis tidak sependapat sebagaimana tersebut tuntutanJaksa Penuntut Umum, yang tidak menerapkan unsur Species yaitumenyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena kedudukan atau jabatan, namun lebih cenderung diterapkan dalamperkara ini diterapkan kepada Terdakwa unsur Genus yaitu melawan hukumtanpa harus menyatakan perihal unsur melawan hukum itu tidak terbukti.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading