DJUAFAR AIDIT,MT selaku Pejabat penunjukan langsung telah menunjuk 4 konsultanperencana tekhnis kegiatan dan telah menandatangani surat perjanjiankontrak masingmasing yaitu :1. saksi BAKHTIAR ABBAS, BAE selaku Direktur CV. Tenrisau Konsultanuntuk pekerjaan Perencanaan pengaman pantai wisata LamangkiaDesa Topejawa Kec. Mangarabombang Kab. Takalar berdasarkankontrak Nomor.. 256/KTR/PUSDA/VV2009 .tanggal 1 Juni 2009dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000.2. saksi TIAR, ST selaku Direktur CV.

Takalar berdasarkankontrak Nomor 258/KTR/PUSDA/VV2009 .tanggal 1 Juni 2009 dengannilai kontrak Rp. 50.000.000.Dimana 4 (empat) konsultan perencana tekhnis kegiatan tersebut diatasditunjuk langsung oleh saksi Ir. H. M. DJAFAR AIDIT, MT sekedarformalitas belaka, karena ternyata saksi Ir. H. M.

DJAFAR AIDIT,Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 59/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKSMT selaku Pejabat penunjukan langsung telah menunjuk 4 konsultanperencana tekhnis kegiatan dan telah menandatangani surat perjanjiankontrak masingmasing yaitu :1. saksi BAKHTIAR ABBAS, BAE selaku Direktur CV. Tenrisau Konsultanuntuk pekerjaan Perencanaan pengaman pantai wisata LamangkiaDesa Topejawa Kec. Mangarabombang Kab.

Takalar berdasarkankontrak Nomor 258/KTR/PUSDA/VV/2009 .tanggal 1 Juni 2009 dengannilai kontrak Rp. 50.000.000.Dimana 4 (empat) konsultan perencana tekhnis kegiatan tersebut diatasditunjuk langsung oleh saksi Ir. H. M. DJAFAR AIDIT, MT sekedarformalitas belaka, karena ternyata saksi Ir. H. M.

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

) lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

(Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab.Padang Pariaman No. 0O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanHalaman 50 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 04/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat PenataUsahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.9.107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 0O4/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

Touna TA. 2014;Fotocopy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor 177 / PPK /APBD / CCO/ IX/ DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;Fotocopy Spesifikasi Tekhnis;Fotocopy Gambar Rencana Pembangunan;Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada:Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung Nomor DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2:Fotocopy SK.

karena Penggugat telahmengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biayaperkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksadan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Una.tertanggal 24 Januari 2022, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIHal. 11 dari 13 Hal.

GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga PendampingMasyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Tekhnis pada penerimabantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KMTPM atas nama Terdakwa DRS.

/PN.Kpg.Bahwa namanama yang diusulkan selaku Tim Tekhnis di Dinas Perumahandan Tata Ruang Kota Kupang pernah menerima Honorarium program BSPSdan masingmasing menerima Juni sampai Oktober 2013 dan per orang Rp.500,000, dan potong pajak jadi total Rp. 2.125.000,;Bahwa saksi mengetahui Juknis atau Peraturan Menteri Perumahan Rakyatperihal BSPS tersebut yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 06 Tahun2013;Bahwa sebagai anggota tim tekhnis, saksi melaksanakan tugas dantangungjawab sebagai berikut

*Memberikan bimbingan tekhnis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB)dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaanpembangunan.

Antara lain :"Memberikan bimbingan tekhnis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan. Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30 % dan 100%.Bahwa status terdakwa bukan sebagai Karyawan tetap perusahaan PT.

BiayaPengendalian Tekhnis : Rp. 45.000.000.00Jumlah : Rp. 4.500.000.000.00Bahwa untuk pelaksanaan DPA Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Jakarta Timur, RAHMATKRISTIANT O, ST.MT sebagai Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenangggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Kota Administrasi JakartaTimur diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaNomor. 130/2011 Tanggal 27Januari 2011 Tentang Kuasa Pengguna

Biaya Pengendalian Tekhnis : Rp. 45.000.000.00Jumlah : Rp. 4.500.000.000.00Bahwa untuk pelaksanaan DPA Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Jakarta Timur, RAHMATKRISTIANTO, ST.MTsebagai Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakarandan Penangggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Kota AdministrasiJakarta Timur diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor.1830/2011 Tanggal 27 Januari 2011 Tentang Kuasa PenggunaAnggaran

2007diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung DharmaWanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap Tahun Anggaran 2007dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2007;Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung DharmaWanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap Tahun Anggaran 2007,maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahKonsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selakuPengelola Tekhnis

Plano Engineering Consultant selakuKonsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selakuPengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku KuasaPengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasamenyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secaraterbuka dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP denganmengatakan Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagaiDireksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut dan kemudianmenyarankan agar terdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataanpekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksiFARISMAN HAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwaSAYAARO GULO selaku rekanan.

Nias Barat dan mengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatanganiBerita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaankarena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dansaksi pernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.29Namun saksi Drs.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaransehingga dengan terpaksa saksi selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga saksi Drs.ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada saksi FARISMAN HAREFAbahwa Apabila dikemudian hari ada masalah maka saksi Drs.

Nias Barat TA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis(Kwalitas dan Kwantitas) yang tertuang didalam dokumen perubahankontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. /PPTKBid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 dan terdakwa SAYAAROGULO menggunakan KESEMPATAN melaksanakan Pembangunan ProyekKantor Bappeda Kab.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaransehingga dengan terpaksa saksi selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga saksi Drs.ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada saksi bahwa Apabiladikemudian hari ada masalah maka saksi Drs.

GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga PendampingMasyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Tekhnis pada penerimabantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KMTPM atas nama Terdakwa DRS.

/PN.Kpg.Bahwa sebagai anggota tim tekhnis, saksi melaksanakan tugas dantangungjawab sebagai berikut :a. Membantu satker dalam pelaksanaanidentifikasi, sosialisasi,pendataan dan pemberdayaan dan.b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi,sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilaksanakan olehpihak ketiga.Bahwa ada tim tekhnis yang ikut berperan dalam sosialisasi bantuan BSPS dikelurahan yaitu sdr.

Antara lain :"Memberikan bimbingan tekhnis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan. Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30 % dan 100%.Bahwa status saksi bukan sebagai Karyawan tetap perusahaan PT.

Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam penyaluran dana BSPSdi Kota Kupang, PT GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga PendampingMasyarakat (TPM) yang bertugas melakukan bimbingan tekhnis pada penerimabantuan, yaitu Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KMTPM atasnama Saksi DRS.

ARISTA CONSULTANT yang bertindak selakuKonsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bersamasama dengan saksiFERRI MAULANA ARIEF, ST Selaku Pengelola Tekhnis Kegiatan (PTK), sSaksiDATU MASKARYANTO, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIDWAN yang tidak memilikiperusahaan dan juga tidak masuk ke dalam struktur perusahaan CV.

RITA SUNELFIA DEWI, MT., IAI selaku Direktris CV.ARISTA CONSULTANT yang bertindak selaku Konsultan Perencana dan KonsultanPengawas bersamasama dengan saksi FERRI MAULANA ARIEF, ST SelakuPengelola Tekhnis Kegiatan (PTK), saksi DATU MASKARYANTO, S.Pd selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan saksi RIDWAN yang tidak memiliki perusahaan dan juga tidak masuk ke dalamstruktur perusahaan CV.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;e.

Grafika Enginering,Bahwa Alasan penujukannya adalah: karena sudah lulus evaluasi aministrasi,evaluasi tekhnis, dan evaluasi harga. Pada saat waktu perkenalan memang adaperusahan lain yang memasukan perkenalannya melalui PPK yaitu : CV.

Kegiatan ) kegiatan Pembangunan DAM MTsNKoto Nan Tuo Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.Bahwa Dasar penunjukan Saksi sebagai PTK (Pengelola Tekhnis Kegiatan)untuk kegiatan Pembangunan DAM MTSN Koto Nan Tuo Nagari BarulakKecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat KeputusanMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Koto Nan Tuo Nomor : 07 Tahun 2015Tanggal 20 Februari 2015.Bahwa Tugas pokok Saksi selaku PTK (Pengelola Tekhnis Kegiatan) adalah:Membantu Kepala Satuan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMpar pard qj fi7200ri0s1360sImult1widctlparfaautorinOlinOitapOpararsid6302467f1fs24langOlangfe1033langnpOinsrsid6302467Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan PemohonI dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondotanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku IIedisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapatdilanjutkan;par Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon I danPemohonII telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telah bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Panarukan,Kabupaten Situbondo dengan Nomor

Saksi Ahli CHAIRULLAH SOFA Bin SJOFA MUROD :Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan menjabat sebagaiKetua kelompok Fungsional UPTD BIP HUT (Unit Pelaksana Tekhnis DaerahBalai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan) Jambi selama sekira 23 tahun dansekarang menjabat sebagai kepala seksi rencana tekhnis kawasan hutan.Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan dan menyusun rencana kerja,inventarisasi, pengukuran dan pemetaan hutan di provinsi Jambi.e Bahwa keahlian saksi didalam bidang kehutanan

;Bahwa dengan demikian Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam memberikan Pertimbangan Hukum secara tekhnis beracara HubunganIndustrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikan PertimbanganHukum yang berakibat Yuridis putusan dalam perkara aquo telah cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalamperkara aquo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta surat Edaran No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentangHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Mrkpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan

Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya;Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal123 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara DanPersidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan padatanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal BadanPeradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 10/Djmt/Kep/1/2021tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis

begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa menggaris bawahidakwaan tersebut sebagai Ranah Hukum Perdatajs namun dalam kaitan denganperkara ini adalah Ranah Hukum Pidana, begitu pula Kami sependapatdengan Jaksa Penutut Umum bahwa Pengadilan Negeri Surabayaberwenang mengadilinya ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka hemat Majelis maka PengadilanNegeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk eksepsi Ad. 2 hemat Majelis tidak perlu dipertimbangkankarena adalah factor non tekhnis

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharaserta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP), atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

TahunAnggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR danpihakpihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukanuntuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No. 1296 K/Pid.Sus/2015Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untukkegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009,kemudian bonbon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada SaksiARDIANSYAH

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP) atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.