Keseimbangan antara social welfare dengan social defence. c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban). d.

No.2308 K/Pid.Sus/2015Konstitusional menganut paham Negara Kesejahteraan (welfare state)yang secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari wargaNegara adalah pendapat yang keliru, karena di dalam pertimbanganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas TindakPidana Korupsi Bahwa tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadisecara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi jugatelah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga

Terhadap permasalahantersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Freies Ermessen muncul sebagai alternativeuntuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas,bagi negara yang bersifat welfare state maka legalitas saja tidak cukup untukdapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakatyang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.Menurut Laica Marzuki, Freies Ermessen merupakan kebebasan yangdiberikan kepada

Selain itujuga tidak memberikan shock terapy bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/PejabatNegara di Kota Tanjungbalai lainnya sehingga ada mencobacoba melakukanapa yang pernah dilakukan terdakwa oleh karena itu tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidanayang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat

Bahwa selama Terdakwa menjabat Dansatgas Yon Mekanis TNIKonga XXIIIF/Unifil Libanon pernah melakukan kegiatan ke Beirutdalam rangka dinas maupun kepentingan pribadi dengan total biaya yangdigunakan sebesar US$ 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapandollar) yang berasal dari uang spesialisasi yang Saksi kelola sendiriselaku Pa Pekas satgas bukan dari Dansatgas langsung kemudianpersonel Wan TNI satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIIIF/UnifilLibanon pernah juga melakukan Welfare namun untuk tujuannya

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Pelaku~ usaha pesaingPEMOHON KEBERATAN II/TERLAPORIl dan pengemudi yang bukan MitraPEMOHON KEBERATAN II/TERLAPORIl merupakan lingkup yang sangat kecilbahkan bukan tujuan utama yangdilindungi oleh UU No.5/1999, karenaconsumer welfare tidak terganggu, justrukonsumen sangat bersyukur denganhadirnya PARA PEMOHONKEBERATAN/PARA TERLAPOR yangmembuat harga taksi/ angkutan sewakhusus semakin murah/ kompetitif.4.

Pelaku usaha pesaingPEMOHON KEBERATAN ll danpengemudi yang bukan Mitra PEMOHONKEBERATAN II merupakan lingkup yangsangat kecil bahkan bukan tujuan utamayang dilindungi oleh UU No.5/1999, karenaconsumer welfare tidak terganggu, justrukonsumen sangat bersyukur denganhadirnya PARA PEMOHON KEBERATANyang membuat harga taksi/ angkutan sewakhusus semakin murah/ kompetitif.4.

Adanyakesejahteraan konsumen(consumer welfare) yang terganggu;b. Adanya survey untuk pembuktiansecara ekonomi terhadap = seluruhAngkutan Sewa Khusus (baik individumaupun badan hukum) pada 4(empat) wilayah geografis ;c. Adanya kajian secara ekonomi atasdampak persaingan usaha tidak sehatpada 4 (empat) wilayah geografis.5.

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Tapi dalam kasus pencabutansurat keputusan tata usaha negara pegawai negeri bukan kerugianmaterial kepentingannya namun kedepannya adanya kerugian material;Bahwa sebelum mengeluarkan keputusan seharusnya dilakukan denganadanya sosialisasi, mengundang pihakpihak terkait, mendengar pihakyang dirugikan yang akan dirugikan atau terkena dampak dan tujuan dariproses tersebut adanya ganti rugi atau relokasi sebab proyek inidiuntukkan untuk kesejahteraan bersama (welfare state);Bahwa gugatan dapat diajukan

menjadi kewenangan hakim untuk menilai gugatantersebut, apakah sesuai dengan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara atau masuk dalam tenggang waktu;Bahwa organisasi lingkungan hidup dapat melakukan gugatan lingkunganhidup asalkan term asuk badan;Bahwa tidak mengetahui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun2006 Tentang Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;Bahwa yang dapat melakukan gugatan adalah yang memiliki hak, sebablegal standing adalah hak gugat;Bahwa bahwa pembangunan harus sesuai dengan welfare

Anthony RUSH Ihr: 03/12/1985Australian Passport : M2456566 (issued on 4 April2005)Berencana kembali ke Australia pada hari Sabtu' 16April 2005, dengan Australian Airlines pesawat A07830jadwal berangkat jam 22.40. ntelejen menunjukkan bahwaNGUYEN juga tidak membawa Narkotik dan mungkin jugahanya oversight/organise para kurir tersebut saja" ;Bahwa salinan Surat AFP tanggal 8 April 2005 dan SuratAFP tanggal 12 = April 2005 + diperoleh dari AFPberdasarkan korespondensi' melalui email antara Mr.Robert Welfare

hakikat pekerjaan pejabat dalampenyelenggaraan Negara Negara, adalah sebagai ujung tombakdalam melayani masyarakat dalam arti luas karena bagaimana bisamelayani masyarakat supaya tercapai amanat konstitusi danterjaga ketertiban baik dalam perundangundangan dan sebagainya;Bahwa Ahli menjelaskan tolak ukur seorang pejabat TUN usahadalam melayani tersebut pejabat administrasi negara itu bekerjatidak bisa seenaknya, karena kita ada di negara hukum apalagisekarang kita sudah real dalam konsep negara welfare

PENERAPANAJARAN DUALISTIS DALAM PUTUSAN PIDANA, Varia Peradilan No. 314 Januari2012, halaman 51, menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukandalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara social welfare

Hal ini sesuai pula dengan konsep teorihukum modern, bahwa tujuan negara bukan hanya mencapaimasyarakat adil dan tertib serta damai tetapi lebih jauhdan luas lagi yaitu) tercapainya negara yang sejahtera(welfare state) (Ibid, halaman : 35) ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwatelah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan,maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanyaitu sudah selayak dan seadilnya pula terdakwabertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhipidana

Barda Nawawi Arif,Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN GinMenimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasaHalaman 87 dari 97 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrkeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu;Keseimbangan antara social welfare

UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.Dalampertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :1) BUMN merupakan kepanj angan tangan negara;BUMN merupakan derivasi dari penguasaan negara atas cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hiduporang banyak serta sumber daya alam indonesia sebagai bagian darifungsi dan tujuan negara dalam negara kesejahteraan (Welfare State),2) Pemisahan kekayaan Negara hanya didasarkan pada prinsip akuntansiyang

uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut.Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusanpengertian keuangan negara yang sudah dihasilkan dalam seminar ICW tanggal30 Agustus 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukumkeuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.Bahwa definisi keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17/2003 diderivasidari teori negara kesejahteraan (welfare

Pembukaan UUD1945 yang diwarnai pemikiran negara kesejahteraan (welfare state) mencitacitakan pembentukan suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum danseterusnya.Bahwa menurut pendapat ahli, definisi keuangan negara dalam pasal butir 1 UUNo. 17/2003 tersebut menggunakan definisi yang luas untuk mengamankankekayaan negara yang bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak,retribusi maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.Jika

Barda Nawawi Arif,Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan, antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

dihukum setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare

Dalam kondisi persaingan, hargaakan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlahproduksi di pasar juga akan meningkat;Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi makapasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraanpunakan meningkat (welfare improvement). Namun ketikaperusahaanperusahaan melakukan kesepakatan penetapanharga, maka harga akan naik jauh di atas biaya produksi.Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi outputmasingmasing perusahaan yang bersepakat.

Selain itu, kesejahteraan di pasar jugaakan turun (welfare loss) karena berkurangnya jumlah barangdan atau jasa yang ada di pasar;Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga inijelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumendan perekonomian secara keseluruhan;Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999,dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjiandengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atassuatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh