Ditemukan 1753 data
222 — 170
Sehingga Perkawinan Tergugat dengan Penggugat baruberlaku di wilayah hukum Negara Repubik Indonesia pada tahun 2015.Dengan demikian, pada saat tanahtanah sengketa dibeli oleh Tergugatpada tahun 2010 masih berlaku Hukum Negara Italia dan sesuaiterjemahan Kutipan Akta Perkawinan Akte No. 45BAGIAN IISERI CTahun 2006 diterbitkan tanggal 05/07/2018 antara Tergugat denganPenggugat telah memilih perjanjian pisah harta;6.3 Tanahtanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat denganmenggunakan uang hasil usaha
ARIF SURYANA , SH
Terdakwa:
MIEKE HIDAYAT Bin KURNIAWAN Alm
290 — 117
Utr.Balikpapan dan Kepiting tersebut selanjutnya dibeli (diadakan) olehTerdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm);Menimbang, bahwa Kepiting yang ditangkap nelayan telahdikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia( WPPRI) dengan cara dibeli (diadakan) oleh Miekie Hidayat binKurniawan (Alm) dan ditampung/dikumpulkan, setelah kurang lebih 6(enam) bulan;Menimbang, bahwa Kepiting yang ditampung/dikumpulkan olehMiekie Hidayat bin Kurniawan (Alm) setelah dikemas ke dalam Box olehUcok
WAHYU OKTAVIANDI, SH
Terdakwa:
MEINITA ARISANTI Als NITA Als ARISAN Als SANTI Binti JOKO SUNARYO
453 — 402
Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dansekarang uang tersebut sudah kembali kepada saksi SANTY, sehingga atasperbuatan tersebut saksi SANTY mengalami kerugian sebesar Rp.Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksiSANTY melaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36Undang Undang Repubik
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN Alm
76 — 66
atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
106 — 872
Bharinto Ekatama (Tergugat) secara hukum barumempunyai hak untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pertambanganbatubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Tenaig dalam wilayahkampung Besig, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkanizinizin yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia yangkemudian dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :Work Agremeent For Coal Mining Enterprises Between The Government OfRepublic Indonesia And PT.
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
34 — 17
Timber Dana, dan kemudian pihak PT.Bharinto Ekatama ( Tergugat ) secara hukum baru mempunyai hak untukmelakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara disekitar tanahsengketa yang terletak di daerah Tenaiq dalam wilayah Kampung Besiq,Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izinizin yang sahyang diterbitkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia yang kemudian dapatdijelaskan/diuraikan sebagai berikut : Work Agremeent For Coal Mining Enterprises Between The Government OfRepublic
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR
75 — 51
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung JabungTimur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikanHalaman 7 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjtmasyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Repubik
164 — 108
DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia sudahbarang tentu berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar berupajaminan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusinegara Repubik Indonesia dalam bentuk apa pun juga;Bahwa Tergugat sebagai lembaga yang bertugas melayanimasyarakat memiliki pula tugas dalam rangka mewujudkan asaspemerintahan yang baik sehingga dalam melaksanakan tugastugasnya
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Trumon Salasi bin Budiman Zamzami
143 — 57
atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengansengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan Kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT BadakHalaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 1033 B/PK/PJK/2016PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh MenteriKeuangan on behalf Repubik Indonesia. Dengan lokasi plant diBontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta. VICO,Total E&P Indonesie (Total) dan Chevron merupakan pihak yangakan menyediakan Feed Gas ke NGL Plant.
72 — 31
DW 877 BS, dikembalikan kepada pemiliknya atas namaMULIADI alias BINTANG Bin AMBO TUO;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biayaperkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangPeradilan Umum, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Repubik
72 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
TNI AL diJakarta khususnya atas objek sengketa yang secara nyata telah dikuasaidan ditempati warga/penduduk sejak sebelum berlakunya Undang UndangPokok Agraria dan Keppres Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979serta Perda/SK DPRD Dati Il Tegal Nomor 20 tanggal 9 Juni 1976 danmengabaikan permohonan Para Penggugat dan pendahulunya. PadahalTergugat 1 baru datang sekitar tahun 1970an.
RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, MM
Tergugat:
Bupati Tapanuli Utara
178 — 154
Menyatakan frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4)huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494) bertentangan dengan Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadiberbunyi, dihukum penjara atau kurungan
209 — 87
Ridolf Makanuay dimana dalam pertimbangannya Majelis Kasasidalam perkara tersebut berpendapat oleh karena Tergugat telah menguasaiobjek sengketa selama + 31 tahun sampai dilakukan gugatan oleh Penggugatberdasarkan hak adat, Penguasaan Tergugat secara terus menerus asasintensitas menunjukkan Penggugattelah melepaskan hakhaknya secara diamdiam/rechtsverweking;Menimbang, bahwa dalam posita angka 9 (Sembilan), Penggugatmendalilkan pada tahun 1963 masa peralihan pemerintah dari UNTEA keNegara Kesatuan Repubik
M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terdakwa:
AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR Alm
61 — 36
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjtmengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
109 — 28
melalui pendidikan Secata gelombang keII di Pusdik SecataRindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat PradaNrp.31000457500770, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtapomdi Pudikpom Cimahi setelah selesai Terdakwa tugaskan di Pomdam II.Swjdengan jabatan sebagai Taru Lakhartib Denpom II/4 Palembang sampai denganterjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.22Zs Bahwa hukum pidana Indonesia dan peraturan perundangundangan laindi Negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara Repubik
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
42 — 2
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Repubik Indonesia Nomor : 195 / KPTS-II / 2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Wilayah Jawa Barat dibuat tanggal 04 Juli 2003 dan Peta Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Sumedang jangka tahun 2017 2026.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang tata naskah dinas lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Keterangan Nomor : 3216192004 / SUKET / 01 / 051018 / 0002 tertanggal 05 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner NPWP: 54.069.399.1-413.000 atas nama A. SYARIFUDIN. HS.
99 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UdnangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, (Bukti P3);Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/PUUXIII/2015, (Bukti 4)Fotokopi UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, (Bukti P5);6.
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
290 — 266
T.1 sampaidengan T.14, yaitu sebagai berikut :Bukti T.1Bukti T.2: Surat Keputusan Bupati Nomor 493/BKPSDM/2019,Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari danDalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun(Sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/331/BKPSDM Tanggal 3 November 2019 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.2/332/BKPSDM, Tanggal 3 November 2019: Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik