Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandot benson bangas bantok bando bandos bansoe bansus bancos banros
Penelusuran terkait : Dana bansos Bandar lampung Tipikor Tindak pidana korupsi Korupsi Korupsi bansos Korupsi dana bansos; unsur "setiap orang" pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
118 — 88
  • .58.660.901.000,;Pengambangan kebijakan, koordinasi danfasilitasi pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan paguRp.322.475.000.000,;Bahwa untuk realisasi anggaran khususnya program kegiatan yangdilaksanakan di wilayah NTT adalah Pengembangan kebijakan, koordinasidan fasilitasi, pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal denganHalaman 99 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg.pagu sebesar Rp. 203.151.509.000,, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupaBantuan Sosial (Bansos
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 20 Januari 2016 — Hj. UMMI QOYYIMAH Binti ATOILLAH (TERDAKWA)
59 — 18
  • PemberianHibah dan Bantuan Sosial Dana Hibah, kewajiban SKPDteknis/terkait yaitu. saksi selaku Kabag Kesra adalah untukmelakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan ataurealisasi pembangunan Mushola ArRohmah atau melakukanPengawasan dan Monitoring dengan meninjau ke lokasi lapangan,atau setelah uang masuk ke rekening pengurus mushola ArRhohmah dari rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2013.Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan bansos
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2013 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 11 Nopember 2013 — BAMBANG DWIYANTO, S.Pd Bin ROESTAM
52 — 12
  • Grobogan, dalam pertemuan tersebutdiinformasikan bahwa akan ada dana APBN P cair untukbantuan rehab ruang kelas/ pembanguan ruang kelasbaru, Dan untuk SDN 3 Ngembak mendapat bantuanrehab ruang kelas sebanyak 6 lokal ruang kelas, namunkarena saat itu SDN 3 Ngembak sudah melakukanrehab sebanyak 3 ruang kelas dengan dana Bansos,maka dalam kesempatan tersebut saksi menyampaikanbahwa untuk SDN 3 Ngembak hanya membutuhkandana untuk rehab 3 ruang kelas bukan 6 ruang kelasdan saksi sebagai Kepala SDN 3 Ngembak
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 06-05-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 116/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 6 Mei 2016 — FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER
90 — 39
  • NTT pada Tahun 2012adalah:e Perpres No. 70 Tahun 2012;e Peraturan Menteri Keuangan No. 81Tahun 2012 ttg Bansos;e Permenpera No. 14 Tahun 2011 TtgPerumahan Swadaya ;e Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37Tahun 2012 ttg langkahlangkahHalaman 93 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGpenyelesaian penyerapan anggaranakhir tahun ;e Permenkeu No. 25 Tahun 2012.e Bahwa benar, sumber pembiayaan berasaldari APBN murni sesuai' DIPA No.0045/09101.1.01/22/2012 tanggal 9Desember 2011 sejumlah Rp700.000.000.000
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 5 April 2022 — Penuntut Umum:
1.ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
2.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
3.SISKA YULIANITA, SH
Terdakwa:
ADAE ENEL Alias BAPAK AGUS Bin ENEL Alm
133 — 38
  • 12 Juni 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;
  • 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor : 821.2/46/UPTD/V/2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) BERINGIN JAYA Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2015;
  • 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 02/PUAP/TB/X/2015 Perihal Laporan Penggunaan Dana PUAP (BANSOS
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMAD, S.H
Terdakwa:
TRI YARSITA SARI
78 — 0
  • Surat Kuasa Pemegang kartu Bansos (PKH dan BPNT) Dusun Balai Ingin Hilir, Dusun Balai Ingin Hulu, Dusun Ambong Kersik, Dusun Sembawang Peragong dan Dusun Entacak Desa Balai Ingin tanggal 28 Juli 2020.
  • 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) An. ATUN Yaitu :
    1. Rekening Koran dari Bulan Mei 2017 s/d Oktober 2020.
    2. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6103113006160001.
      Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021
    4. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 08/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Operator Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017
    5. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020
    6. Fotocopy Buku Rekonsiliasi Bansos
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2215 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — H. YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ
72 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganmenerbitkan SPD, SPM, SP2D dengan membebankan pada dana bantuan sosialorganisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun2008 ;Bahwa ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangAsas Umum Pelaksanaan APBD menyatakan bahwa :Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban KeuanganDaerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundangundangan ;Bahwa BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telahmelakukan audit terhadap penggunaan dana bansos
    berdasarkan hasil audit tersebut, BPK telah merekomendasikan kepadaPemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Bupati Ogan Komering Ulu untuk :a Menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan atasketidakcermatan dalam melakukan verifikasi pengeluarandaerah ;b Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah atas lemahnyapengawasan pelaksanaan anggaran ;Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan rekomendasi dari BPK tersebut danhal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam prosespengeluaran dana bansos
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
Drs. HERIYADI Bin Alm ABI SERUN
166 — 141
  • EDWAR.1 (Satu) lembar catatan tulisan tangan yang diantaranya isi catatanyakni GU Il.1 (satu) lembar format daftar usulan hibah dan bansos APBDTahun 2016 yang didalamnya terdapat tulisan tangan catatanpengeluaran kegiatan PAK.1 (Satu) lembar catatan tulisan tangan dengan catatan diantaranyakegiatan LPTQ SPJ halagoh februari.1 (satu) lembar format ISIAN ATK yang didalamnya terdapatcatatan tulisan tangan dengan catatan diantaranya pada bagianatas Bend.Pengeluaran.1 (Satu) lembar catatan ketikan yang
    EDWAR.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang diantaranya isicatatan yakni GU III.1 (satu) lembar format daftar usulan hibah dan bansos APBDTahun 2016 yang didalamnya terdapat tulisan tangan catatanpengeluaran kegiatan PAK.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan catatandiantaranya kegiatan LPTQ SPJ halagoh februari.1 (satu) lembar format ISIAN ATK yang didalamnya terdapatcatatan tulisan tangan dengan catatan diantaranya pada bagianatas Bend.Pengeluaran.1 (satu) lembar catatan ketikan yang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN SERANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
Tanggal 24 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.SUHELFI SUSANTI, SH
2.HIKMAT LASE, SH
Terdakwa:
TIAN SEPTA Bin IMAN SARIMAN Alm
50 — 18
  • SUKARNA Nomor Rekening 385001003380536 periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy data BRILINK Tahun 2018;
  • 2 (dua) lembar fotocopy data BRILINK Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyaluran Buku dan Kartu Tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH Kecamatan Rajeg Tahun 2019;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos
    PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Jambe;
  • (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Pembagian PKH 2019 BRI Unit Tigaraksa;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Oktober 2018 di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Pendamping Kecamatan Tigaraksa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Oktober 2016 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
135 — 77
  • dan social di daerah tertinggal dengan pagu sebesarRp.58.660.901.000,Pengambangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar dan pulauterpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp. 322.475.000.000,Untuk realisasi anggaran khususnya program kegiatan yang dilaksanakandi wilayah NTT adalah :a) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pengembangankawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.203.151.509.000,, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupa BantuanSosial (Bansos
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 9 Januari 2019 — Budi Winata
141 — 102
  • keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, Ahlimemiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Nomor:1292/UN6.A/KP/2017 tanggal 17 Mei 2017; Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan auditpenghitungan kerugian keuangan negarayaitu pada kasus:1) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Sukabumi;2) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Serang;3) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Pandegang;4) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Kota Cirebon;5) Dugaan tindak pidana korupsi APBD (dana bansos
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
150 — 112
  • sesuai denganperuntukannya yang tercantum dalam buku pedoman DanaBantuan Operasiaonal Sekolah (BOS) Provinsi tahun 2014 dantidak boleh dipergunakan untuk hal lain apalagi untuk keperluanpribadi.Bahwa apabila Dana Bantuan Operasiaonal Sekolah (BOS)Provinsi tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannyamaka melanggar Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan DanPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan SertaMonitoring Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bansos
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
212 — 95
  • PLAFON UNTUK MEREKOMENDASIKAN BANSOSSelain dana aspirasi yang sudah diminta dewan, ada dana bansos dari yangsudah dialokasikan oleh pemerintah daerah Sumut, anggota DPRD jugaHalaman 106 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst.meminta dana tertentu untuk bisa direkomendasikan kepada yayasan ataulembaga yang sudah mereka tentukan..
    Namun dengan porsi yang tersebesar adalahuang untuk pengesahan APBD.Sehingga dalam satu pengesahan APBD, anggota DPRD Sumut memiliki tigabuah permintaan antara lain adalah Dana Alokasi, Plafon Dana Bansos, danuang untuk masingmasing sidang, dimana permintaan tersebut disampaikanpada saat rapat antara TAPD dengan Banggar DPRD.Selain permintaan yang sifatnya tahunan seperti APBD, bahwa adapermintaan uang lainnya dari anggota DPRD dan sifatnya insidental yaituseperti interpelasi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Nelly Apriani, SE
124 — 66
  • dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, Ahlimemiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Nomor:1292/UN6.A/KP/2017 tanggal 17 Mei 2017; Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan denganaudit penghitungan kerugian keuangan negarayaitu pada kasus:Dugaan tindak pidana korupsi APBD Sukabumi;Dugaan tindak pidana korupsi APBD Serang;Dugaan tindak pidana korupsi APBD Pandegang;Dugaan tindak pidana korupsi APBD Kota Cirebon;Dugaan tindak pidana korupsi APBD (dana bansos
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 9 Januari 2019 — Iriana Unteani
295 — 328
  • keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, Ahlimemiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Nomor:1292/UN6.A/KP/2017 tanggal 17 Mei 2017; Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan denganaudit penghitungan kerugian keuangan negarayaitu pada kasus:1) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Sukabumi;) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Serang;) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Pandegang;4) Dugaan tindak pidana korupsi APBD Kota Cirebon;) Dugaan tindak pidana korupsi APBD (dana bansos
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
97 — 71
  • kegiatan yang dianggarkan didalam APBD T.A 2017 sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebongmaupun instansi instansi lainnya, Terdakwa Safuan melakukan perbuatan pemotongan terhadap danabeban kinerja di 6 (enam) OPD yaitu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspekorat, BAPPEDA,BPKD dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, dengan pertimbangan bahwa dikarenakan padatahun tahun sebelumnya terhadap permohonan bantuan yang diajukan realisasinya selalumenggunakan dana Bansos
    sementara itu pada tahun 2017 pos mata anggaran dana Bansos sendirisudah tidak dianggarkan dalam APBD T.A 2017. bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benarterdakwa Safuan telah melakukan pemotongan terhadap dana beban kinerja di 6 OPD dengan caramemerintahkan masing masing bendahara OPD untuk melakukan pemotongan serta disposisi yangditujukan kepada terdakwa Safuan yaitu berupa permohonan bantuan dari masyarakat maupun instansilainnya oleh Sekretaris Daerah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN SERANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
YENNI NOVIYANTI, S.Pd
135 — 120
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Jambe.
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Pembagian PKH 2019 BRI Unit Tigaraksa.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ASEP DEDE PRIATNA, S.Hi Bin MAHMUDIN Alm.
121 — 28
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Jambe.
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Pembagian PKH 2019 BRI Unit Tigaraksa.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH.
99 — 17
  • kelompoktani, dilampiri dengan RUKK, yang telah ditandatangani oleh ketuakelompok dan kemudian telah diteliti dan dibimbing oleh pendampingdilapangan kemudian ditandatangani oleh tim tehnis lapangan selanjutnyaditeliti oleh tim PPK dan kemudian setelah ini semua dibawa untukditanda tangani oleh Kepala Dinas, terdakwa sendiri dan lalu dibuat SPPkemudian SPM dikirim ke KPPN setelah keluar SP2D uang masuk kerekening kelompok tani masingmasing ;Bahwa kegiatan pencetakan sawah dilakukan melalui pola bansos
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — EDDY SOFIANDA PUTRA Bin ZAINALUDDIN
69 — 11
  • kelompoktani, dilampiri dengan RUKK, yang telah ditandatangani oleh ketuakelompok dan kemudian telah diteliti dan dibimbing oleh pendampingdilapangan kemudian ditandatangani oleh tim tehnis lapangan selanjutnyaditeliti oleh tim PPK dan kemudian setelah ini semua dibawa untukditanda tangani oleh Kepala Dinas, terdakwa sendiri dan lalu dibuat SPPkemudian SPM dikirim ke KPPN setelah keluar SP2D uang masuk kerekening kelompok tani masingmasing;Bahwa kegiatan pencetakan sawah dilakukan melalui pola bansos