Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)Menimbang, bahwa anggaran yang tidak direalisasikan olehTerdakwa sesuai dengan RAB kegiatan/APBDes Desa Gajah Mati, telahdipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn fakta hukum diatas,perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum,yakni:1.

APBD KabupatenMukomuko TA 2011 dan TA 2012 adalah sebesar Rp.151.824.319, (seratuslima puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilanbelas rupiah) dengan perincian :1) Tahun 2011 sebesar Rp.89.142.500, (delapan puluh sembilan juta seratusempat puluh dua ribu lima ratus rupiah).2) Tahun 2012 sebesar Rp.62.681.819, (enam puluh dua juta enam ratusdelapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut majelismemiliki keyakinan

tidakdilaksanakan sebesar Rp. 48.735.584,Bantuan pembinaan karang taruna lebih bayar pada kegiatan pembinaankarang taruna dan olahraga sebesar Rp. 500.000,Pekerjaan swakelola pembukaan jalan dengan perkerasan Telfordterlaksana dan terdapat kekurangan volume jika dikalikan dengan hargasatuan, terdapat kelebinan bayar sebesar Rp. 20.776.250,Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pembuatan gedung PAUDjika dikalikan dengan harga satuan, terdapat selisin sebesar Rp.40.730.000,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

tangani.Menimbang, bahwa dalam pengelolaaan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) di Desa Selamat Sudiarjo terdapat kerugiankeuangan negara berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Nomor :700/35/LHA/KH/INSP tanggal 31 Juli 2019 total Kerugian Keuangan NegaraSebesar Rp. 397.153.526,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus limapuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja yang dibebankandalam anggaran APBDesa Selamat Sudiarjo dimana terdapat LaporanRealisasi Pertanggungjawaban Desa Selamat Sudiarjo sebesar Rp. 5.650.000;(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian seng sebanyak8,5 kodi yang dibeli pada tanggal 16 Desember 2018 dari uang yangbersumber dari Dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) TahunAnggaran 2017 akan tetapi tidak ada data dukung pembelian barang tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Bunut SanggauDistributindo, maka dengan demikian barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian ada dalam kekuasaannya tersebut karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangn di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian atau karena

temantemannyamelakukan perbuatannya di daerah kebun rambutan di jalan Komplek AzharKelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dimanaberdasarkan keterangan Saksisaksi jalan tersebut merupakan jalan yang biasadilalui masyarakat untuk keluar masuk komplek Azhar, sehingga dalam hal iniMajelis Hakim berpendapat jika tempat dimana Terdakwa melakukanperbuatannya adalah termasuk dalam pengertian jalan umum karena jalantersebut dapat dilalui oleh siapa saja;Menimbang, bahwa berdasrakan uraian pertimbangn

Bahwa Terdakwa keberatan atas tidak dipertimbangkan saksi dan buktidalam putusan Pengadilan tingkat Pertama;Serta pertimbangan hukum halaman 13 alinea kesatu yang menyatakan:"Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan ataspertimbangan yang sama maka pertimbangn hukum putusan pengadilanTingkat Pertama tersebut diambil alin oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikanpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding".Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang

melakukan perbuatannya di daerah kebun rambutan di jalan KomplekAzhar Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasindimana berdasarkan keterangan Saksisaksi jalan tersebut merupakan jalan yangbiasa dilalui masyarakat untuk keluar masuk komplek Azhar, sehingga dalam halini Majelis Hakim berpendapat jika tempat dimana Terdakwa melakukanperbuatannya adalah termasuk dalam pengertian jalan umum karena jalantersebut dapat dilalui oleh siapa saja;Menimbang, bahwa berdasrakan uraian pertimbangn

mengatur bahwa pengelolaan dana yang teralokasi dalam AnggaranPendapatan Belanja Desa harus melalui musyawarah antara Kepala Desa denganBadan Musyawarah Desa dengan memprioritaskan pembangunan yang disepakatidalam Musyawarah Desa dan mengedepankan azas kepentingan umum,keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi Selanjutnya mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada setaip akhirtahun yaitu pada bulan Desember tahun berjalan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

sudah permanen;Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut diatasdihubungkan bukti T.120 dan T.121, keberatan tersebut dapat dibenarkan danberalasan hukum, karena ternyata tanah tersebut sudah ber sertifikat yaituSertifikat Hak Milik No. 456 Desa Meunasah Blang tertanggal 09 Maret 2007,sehingga dengan demikian diperoleh jauh sebelum kurun waktu tahun 2009sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tempus delicti yang disebutkan JaksaPenuntut Umum dalam surat Dakwaannya;Menimbang, berdasarkan pertimbangn

barang bukri di persidangan benar dibuat Terdakwa sendiri dantidak terdaftar di UPPTD Kabupaten Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan danberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak terbukti bahwa IMB Tower dan jinHO Tower yang menjadi barang bukti di persidangan adalah berkwalifikasi surat palsu atauIMB dan Ijin HO Tower yang palsu, sehingga Uang Retribusi tidak dapat dipungut dari IMBTower dan Ijin HO Tower tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Desember 2013.4) Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.5) Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.6) Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember2013.7) Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/X1V/2013 tanggal24 Desember 2013.8) Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal24 Desmeber 2013.9) Kwitansi pembayaran.Putusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 236 dari 278 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Desember 2013.4) Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.5) Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.6) Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember2013.Putusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 243 dari 278 halaman7) Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XIV/2013 tanggal24 Desember 2013.8) Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal24 Desmeber 2013.9) Kwitansi pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

SE 907/PHIPPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan KerjaMassal Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut diatas Majelisberkesimpulan bahwa terhadap penfsiran UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) perihal Efisiensi,dari buktibukti tertulismaupun saksi yang disumpah,dimana prosedur Efisiensi yang dilakukan olehPenggugat sudah dilakukan Penggugat,akan tetapi langkah pencegahan PemutusanHubunagn Kerja sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Polresthalaman 119 dari 149 Putusan nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PNBnaAceh Barat serta dikurangkang dengan pengeluaran sah/riil oleh Terdakwa untukkepentingan PD Pakat Beusaree adalah = Rp1.740.389.350,00 449.100.000,00 = Rp1,291.289.350,00;Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikansampai perkara ini diadili adalah Rp1,291.289.350,00 (satu milyar dua ratussembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn

terdakwayang pada pokoknya menyatakan:"bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pemberkasansyaratsyarat pencairan untuk dikeluarkan SPPD adalah tugas rutinterdakwa, terkait sah/ tidak sahnya, benar atau tidak benarnyaPERWAL yang menjadi dasar pencairan tersebut bukan ranahterdakwa, karena bila berkas tersebut sudah sampai ditangan.mejaterdakwa artinya dasar hukum dan segala hal yang terkait sudahlengkap dan benar",Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 118 dari 137 Halamanberdasarkan pertimbangn

Untuk kepentinganperusahaan baik, KUD, CV maupun PT, sehingga dengan demikian makaunsur memperkaya korporasi tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan ahliketerangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan,Pengadilan Tinggi/ Tipikor tidak sependapat dengan pertimbangn Majelis HakimTingkat prtama yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa danTErdakwa Il .dan

(lima ribu rupiah).Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa PARMO Bin MANGUN(Alm) dan nota pembelaan dari terdakwa Il ROZI SYAHRIAL,SE Bin ANSORI EFFENDIyang disampaikan pada persidangan tertanggal 07 Oktober 2015 yang pada pokoknyamenyatakan mohon pertimbangn yang bijaksana dan mohon putusan yang seringanringannya dan tidak memberatkan terdakwa,Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanpidananya,

Karang Kimpul Semarang sebagai Konsultan Perencana;Bahwa Dasar membuat HPS hasil dari Konsultan Perencana;Bahwa HPS dari Konsultan Perencana adalah sebesar Rp. .9.992.855.000,Bahwa Yang menaajdi pertimbangn PT.SAU Pemenag lelang adalahdengan pertimbangan syarat administrasi lengkap, teknik lengkap danpenawaran;murah;Bahwa Kualifikasi PT. SILVIA ANDIA UTAMA termasuk besar;PT.

Rp23.000.000,00 (dua puluhtiga juta rupiah)dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yangditerima tahap kedua diberikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebesarRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah timbul darisatu niat atau kehendak agar saksi JAUHARI alias JUKAK mendapat 5(lima) paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Kabupaten BengkuluSelatan perbuatan mana dilakukan antara penerimaan pertama danpenerimaan kedua waktunya tidak terlalu lama,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Quantity 9 Pcs (milti colour) dan Lampu DED Quantity252 Pcs (multi clour) menjadi material dengan spesifikasi yang tidak sama denganspesifikasi tersebut yaitu menjadi Lampu RGB 36, Lampu PAR LED 54 RGBWdan Lampu Tarpon 190) ;Menimbang bahwa menurut Majelis hakim, alasan dibuatnya addendumkontrak tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadapjumlah dan merk barang saja, sedangkan melakukan perubahan spesifikasi tidakdapat dilakukan atau tidak dibenarkan ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn

,denganmasingmasing yang mempunyai peran yang berbedabeda sebagai mana telahdiuraikan dalam pertimbangn tersebut diatas ;Menimbang bahwa dengan demikian unsur Orang Yang Melakukan,Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan Perbuatan telah terpenuhi danterbukti ;Menimbang, bahwa mengenai pasal selebihnya yang dijunctokan, yaitu pasal18 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo.