Ditemukan 1518 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diubah dulah dubat durbah darah dubai durah dibah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
112 — 67
  • :Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugaspekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan dalam perkara aguo, apakah Terdakwa SalomoParulian Imanuel Panggabean berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atausebagai Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaiman dubah
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : JULI HARTONO, SH.
Terbanding/Terdakwa : LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO
159 — 76
  • Bin H.ABDL RAHMAN WAHID berupa Pidana penjara minimum sesuai denganpasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
102 — 56
  • tatacara pemilihan pengurus, masa bhakti, tugas pokok dan fungsiserta mekanisme kerja LPJK, sehingga dengandemikian AD / ART LPJK tidak mempunyai landasan hukum lagiuntuk digunakan ; Halaman 23 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2010, kepengurusan LPJK Tingkat Nasional dikukuhkan olehMenteri dan yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010,sebagaimana telah dubah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — NURJANAH, SPd
45 — 13
  • ., perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut ; Bahwa untuk menstabikan harga gabah pada tingkat petani pada tahun 2002pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang PenetapanKebiyakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertaniannomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang PedomanUmum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004yang dubah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2014 — KHAIDIR M. Y Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP
60 — 18
  • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut pasal ayat (3) UU No. 31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal2 ayat (1) UU No. 31/1999 sebagaimana yang telah dubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat Umum, artinya132133siapa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
88 — 14
  • Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa dalam pasal butir UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangberbunyi Setiap orang adalah orang peorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 ayat(1) UU No. 31/1999 sebagaimana yang telah dubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat Umum, artinya siapa saja,apakah itu
    SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALISELIAN, mempunyai wewenang dan kedudukan yang melekat pada dirinya sebagaimanatersebut diatas dan oleh terdakwa kewenangan yang ada pada diri terdakwa tardakwa telahdisalah gunakan, dengan demikian unsur Setiap orang sebagai mana yang dimaksud dalampasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana yang telah dubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001telah terpenuhi.Ad.2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
RAHMI JUMAHALDI, S.Pd Bin MAKMURDIN
139 — 69
  • MukomukoTahun 2016 Nomor: SR1240/PW06/5/2020 tanggal 16 Juli 2020 oleh PihakBPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah danmenyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsiair Pasal 3junto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentan PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 28-10-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 15 Januari 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I GEDE KETUT SUKERTA
168 — 83
  • Pertama, Juni 2004, hlm. 165).Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 7 tahun 2012, yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam tindakpidana korupsi yang nilai kerugian kKeuangan Negara yang jumlahnya lebih dariRp 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah) diterapkan ketentuan pasal 2 ayat 1nomor 31 tahun 1999 tentang Undangundang Tindak pidana Korupsisebagaimana telah dubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
91 — 50
  • Rp.4.000.000, (empat juta rupiah)namun yang bersangkutan tidak ada menerima bantuan.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam perkara ini, MajelisHakm tidak menemukan bukti adanya Keputusan Bupati yang seharusnya adadan diterbikan yang memuat tentang namanama Iembaga/organisasi yangberhak menerma dana bansos sebelum dana bansos dicairkan dan juga menjadilampiran didalam penerbitan SPP dan SPM, hal ini jelas merupakan pelanggaranterhadap Pasal 45 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagamana dubah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Juni 2012 — TASIMAN, SH Bin SUMO SAPIJO
120 — 31
  • Bahwa Anggaran Biaya Kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Patitahun2002 maupun Bantuan Keuangan Pihak ke III tidak perlu dianggarkan karenatidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 2002dan Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 2002.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana dubah UU no 20 tahun 2001 tentangPemberantansan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.
Tanggal 9 Oktober 2014 — A BARING TANDTO, STP
137 — 25
  • Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dubah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalamsurat dakwaan KEDUAPrimair2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-08-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Terdakwa : MARUHUM GULTOM
90 — 42
  • keterangan ahli, keteranganTerdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya salingbersesuaian, maka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fery Wismark Jasabari, yang dikuatkan olehketerangan saksi Sukiman, untuk pelaksanaan pembangunan trace Banjir KanalTimur BKT), Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 1222/2005tanggal 30 Juni 2005 yang diubah dengan Keputusan Nomor 1119/2007 tanggal 7Agustus 2007 dan terakhir dubah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF
93 — 99
  • Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 ayat(1) Undan Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah bersifat Umum, artinya siapa saja, apakah itu orang perseorangan ataupun korporasi, dantidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) sedangkanketentuan setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) berbeda
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
58 — 4
  • Halaman 166 dari 224 halaman Perkara Nomor : 34/Pid.SusTPK/2016/PN.PalMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang teh mehkukan suatu tndak pidana, makaperbuatan orang tersebut harushh memenuhi seluuh unsurunsur dan tndak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa teh didakwa okh Penmntut Unum dengan dakwaan yangberbentuk Gabungan sehingga akan dipertmbangkan terebih dahulu dakwaan Primar tersebut yaitu Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dubah
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT
101 — 11
  • ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melkukan suatu tndak pana, makaperbuatan orang tersebut hanshh memenchi seluwh unsurunsur dani tindak pidana yang didakwakankepadanya; Halaman 161 dari 216 Perkara Nomor : 36/Pid.SusTPK/2016/PN PalMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa okh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentukGabungan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Prinwir tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dubah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
151 — 92
  • perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana faktafakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;331Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara Berlapis (Subsidairitas), sebagai berikut:Primair : Didakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dubah
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 06-05-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
295 — 468
  • Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalauTERGUGAT III yang mendalilkan pada halaman 21 nomor 11 sub 90 yangmenyatakan 1 (satu) buah gelas jenis dubah sebesar 44 gram, itu benarbahwa telah dipinjamkan digadai emas tersebut akan tetapi beratnyabukan 44 gram karena tafsiran gadainya di tahun 2017 sebanyakRp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).9.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
879 — 2399
  • RTRKSP yangtelah diajukan karena teknis, tetapi pada waktu pemeriksaan di KPKditemukan Draft Raperda dari Pemda dan Balegda berbeda;Bahwa pada waktu itu saksi pernah disodorkan satu draft Raperda yangmeminta dihilangkan, waktu itu masukan dari Rapim Gabungan Balegdamengusulkan pemakaman umum lalu pada wakiu itu saksi sampaikantidak bisa, waktu itu disampaikan Ibu Tuty, saksi katakan kita tidak bisamengubahubah keluar dari Perda kita yang dulu, jadi dari bentuk pulaupun kami tidak ada yang bisa dubah