Ditemukan 1661 data
126 — 51
., selakuKetua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 200715pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seharusnya mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas tanah termasuk mengenaistatus hokum tanah yang haknya akan dilepaskan dan bertemuserta memberikan penjelasan atau penyuluhan langsung kepadapemilik / pemegang haka atas tanah mengenai' rencana dantujuan pengadaan tanah serta melakukan musyawarah negosiasiharga terhadap penawaran secara langsung namun padakenyataannya hal tersebut sama sekali
MUHAMMAD LUKMAN, MM., M.Si., selakuKetua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seharusnya mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas tanah termasuk mengenaistatus hokum tanah yang haknya akan dilepaskan dan bertemuserta memberikan penjelasan atau penyuluhan langsung kepadapemilik / pemegang haka atas tanah mengenai' rencana dantujuan pengadaan tanah serta melakukan musyawarah negosiasiharga terhadap penawaran secara langsung namun padakenyataannya
42 — 24
Putusan No.xxxx/Padt.G/2019/PA.Btmmenyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atauakibat perkawinan yang sah, dengan demikian dua orang anak tersebut diatas, adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Hadlanahatau haka asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwamengasuh
654 — 545
Unsur tanpa haka. Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakanbagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahandalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapatdicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Unsur iniharusnya dihubungkan dengan konteks UU ITE, yaknimentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yangmemiliki muatan pencemaran nama baik.
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Johana Laturette Diwakili Oleh : Johana Laturette
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Almarhum AGUSTINUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Almarhum EFRAIN LATURETTE
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Almarhum JUNUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Almarhum MATHEOS LATURETTE
344 — 209
diterima (nietontvankelijke verklaard).Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi , dalamperkara ini kabur/tidak jelas (obscuur libel) dapatlah dilinat dari uraianpenjelasan kami berikut ini :a.Bahwa Terbandig/Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi dalamgugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bagiantak terpisahkan dari dusun Teha, dimana Penggugat mendalilkan pulabahwa dusun teha adalah anah hak adat milik moyang SelnauLatumosol.Bahwa bila kita berbicara tentang tanah haka
Andi Salim, SH
Terdakwa:
HENDRA Alias ASENG Anak LIM HAN BUN
48 — 5
atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumahmilik saksi EDI PURWANTO Alias MARUL Bin RAMLI yang terletak di JalanMerdeka Timur Gang Kedondong Nomor 50 RT 004 RW 001 Desa MunggukKecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggauatau setidaktidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggauberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatanjahat, tanopa haka
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
496 — 103
Selanjutnya Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, para terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pinada dalam Pasal 84 ayat(1) jo Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang
189 — 49
HAKa. Hak dari Para Penggugat DK/Para Tergugat DR (Vivi HalimDkk) yaitu : menerima serah terima 2 (dua) unit tanah kavlingseluas + 336 M2 (meter persegi), yang terletak di RoyalResidence Blok N, No. 10 serta Blok N, No. 20, Kawasan Puri11, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang ; setelah ViviHalim Dkk membayar lunas harga penjualan atas tanahtersebut (Vide Pasal 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 9PPJB).b.
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
Firmansyah Als Firman
45 — 12
Tanpa haka tau melawan hukum melakukan menyerahkan NarkotikaGolongan (satu) dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN MdnAd.1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIANA REZKI S.H., LL. M
357 — 130
dimaksud;b) Kewajiban Pihak KEDUA:(1)(2)menyerahkan uang Muka Kerja Sama sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) kepada PIHAK PERTAMAdalam 3 tahap;membayar Royalti pemanfaatan hasil hutan kayu kepadaPIHAK PERTAMA pada setiap awal bulan yang dihitungberdasarkan kubikasi yang sudah dimanfaatkan dan tata carapembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 SPKSini, dengan ukuran diameter sebagai berikut :(a) kayu dengan diameter 35 Cm Up sebesar Rp. 250.000/m3.Hal. 4 Put.No.356/Pid/2019/PT.DKI.2) Haka
Terbanding/Tergugat X : ANDRIAS LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VIII : ALVINA LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VI : PUNGGU LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat IV : NONTJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat II : SINTJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat XI : ALEXSANDRO LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat IX : ALTJE LUISA MATANTU Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VII : SIU LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat V : LUSYE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat III : DEITJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat I : ANITA LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Turut Terbanding/Penggugat X : JULIANTI DALOPE
Turut T
63 — 41
Lebih lanjut Ellyne Dwi Poespitasarimengatakan bahwa Yang mengatur dan mengatasi Tanah Kalakeranadalah tuatua kerabat yang Tua Untaranak, Haka Umbana, atau PakiItenan tanahtanah dan jika tuatua dari kerabat lain disebut Mapontol.
H. M. R. RUSDI, S.H.
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KADES TOYA KEC. AIKMEL
2.BUPATI LOMBOK TIMUR
99 — 32
Penetapan Hari Persidangan TerbukaUntuk Umum;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat' telah mengajukan gugatansebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Januari2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Februari 2018 dalam RegisterPerkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasanalasanGugatan sebagai berikut :Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat HakA
54 — 24
olehMenteri Agraria sejak mulai berlakunya UndangUndang ini menjadihak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalamPasal 21 .Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi HakHakHalaman 32 Putusan Nomor 15/PDT/2017/FT.DKI.Barat Pasal 1 diatur : Tanah Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dann Hak Pakai asal konversi haka
187 — 81
Haka atassejumlah uang Rp. 100.000, Apakah uang yang tadi saya titipkan atauuang lain nggak jadi soal. Begitu juga uang yang ada didalam rekeninguang itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu barang lalu kalau dgunakanmenjadi suatu penggelapan, kalau diganti dengan barang yang sama / uangyang sama, maka tidak ada penggelapan di dalamnya.
Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH
Terdakwa:
Eduard Lyubomirov Mladenov
365 — 291
Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum ;3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang laindengan cara apapun ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang ;Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undangundang R.I. No. 19tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang R.I.
154 — 55
Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 sebelum melakukan kegiatan di lapanganmempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan PERATURAN DAERAHKUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan jinLokasi Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (a)Pasal 10 : Pemegang Ijin mempunyai Hak sebagai berikut :Huruf (a) membebaskan dan / atau melepaskan hak Penguasaan /kepemilikan atas tanah dalam areal Ijin Lokasi dari hak danKepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan(Pemegang haka
Terbanding/Tergugat I : IBU HARWATI ALS HAR, istri Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat II : HAMRAN ALS ULUNG, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat III : HAMITI ALS MITI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat IV : HABIBI ALS BIBI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat V : HADI ALS HADUK, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat VI : DEDI ALS DEDET, Anak Almarhun Japar
Terbanding/Tergugat VII : DENI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat VIII : MELA, Anak Almarhum Japar
76 — 37
Pada prinsipnya pihakpihak yangdijukan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara adalah haka sepenuhnyadari Penggugat.
54 — 10
yangdimiliki oleh LP Klas If B Gunungsitoli telah berakhir, bahwa perludiketahui oleh para Penggugat sesuai dengan UUPA Pasal 4113disebutkan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraatau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajibanyang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yangberwenang atau dalam perjanjian tanahnya berdasarkan Pasal 53 ayat(3) PP No.40 tahun 1996 mengenai Hak Usaha, Hak Guna Bangunandan Haka
SEPRI SITUMEANG
Tergugat:
PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN
97 — 40
Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang Pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, UangPenghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUKetenagakerjaan dan Uang Penggantian Haka sesuai ketentuan Pasal 156 ayatHalaman 40 dari 70 Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus PHI/2018/PN.JKT.PST(4) UU Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp. 55.953.480, (lima puluh lima jutasembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), denganperincian
74 — 29
alashak karena memang Kadri sebagai pemilik sah tanah tersebut tidak adapernah menjual tanah kepada Mugeni bin Terang dan setelah ParaPenggugat selidiki juga tidak ada warkah dan buku tanah sebagai dasarterbitnya sertipikat.Bahwa penerbitan objek in litis bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baikyaitu :Penerbitan objek in litis bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : Pasal23 untuk keperluan pendaftaran haka
152 — 83
Haka;Bahwa rapat pada tahun 2012 itu mengenai Rapat anggotatahunan;Bahwa Rapat anggota tahunan harus dilaksanakan setiap satutahun sekali;Bahwa Ambo Dalle diangkat menjadi ketua Puskud Tahun 2012; Bahwa saat rapat ada keributan mengenai calon ketua;Bahwa saat rapat saksi sebagai anggota pengurus Puskud;Bahwa Saksi sebagai pengurus Puskud dari tahun 1999 sampaidengan sekarang ;Bahwa saat rapat tersebut yang hadir seluruh Anggota Puskud;Bahwa anggota Puskud yang terdaftar 100 KUD;Bahwa saat rapat peserta