Ditemukan 1580 data
69 — 8
Eksepsi subyek gugatan Pengugat kurang pihak;Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti jawaban Tergugat ternyataeksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan relatifPengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat eksepsi tersebut sangat tergantungpada hukum pembuktian, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama sengan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 36 HIR;63Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point pertama yaitu Tergugatmenyatakan Pengadialan
55 — 32
Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana posita 7 di atas, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadialan Agama Tanggamus cq Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar 2 dari hutangbersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan begitu juga denganPenggugat.15.
Terbanding/Tergugat I : Drs. FAJAR TIGA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG
33 — 10
.: Seen SRE amen 2 Fakta Hukum dari keterangan SaksiSaksi Penggugat telah bersesuaidengan keterangan Saksi DJUMARI tetapi tidak dicantumkan dalam putusandan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadialan Negeri Enrekangsehingga Putusan Aquo harus di batalkan oleh Ketua/ Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar. adapun Pertimbangan yang salah danMenyimpang serta tidak sesaui dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu : Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan yangdisampaikan oleh Saksi JARRA
452 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Batubaraselaras Sapta kepada Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I (AanRustiawan);Semua buktibukti tersebut diatas tidak pernah dipertimbangkan oleh PengadilanTinggi Jakarta, dan seandainya Pengadialan Tinggi Jakarta mempertimbangkanbuktibukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal makagugatan dalam Rekonvensi semestinya dapat dikabulkan;Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal/para PenggugatRekonvensi
23 — 12
Sedangkan tentangidentitas alamat pada saat gugatan diajukan ke Pengadialan Agama Malan,Penggugat masih beralamatkan sesuai dengan di surat gugatan.
118 — 30
sebenarnyatelah terjadi kesepakatan pembagian atas objek sengketa sertapermohonan yang diajukan oleh Para Penggugat apalagi kriteriapengajuan putusan serta merta tersebut tidak berdasarkan padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta merta, sehingga permohonan dari Para Penggugattersebut patut untuk ditolak.PERMOHONANBerdasarkan semua uraian diatas, maka dengan ini Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis HakimPemeriksa perkara a quo pada Pengadialan
101 — 5
indragiri hulu, propinsi riau untuk sementaraberalamat di kampung kandang kecamatan pariaman timurkota pariaman adalah selaku anggota kaum;Keduanya berdasarkan surat kuasa yang di buat di hadapan paniterapengadilannegeri pariaman No.31/SK/2012/PN.PRM tanggal 13 juli 2012 telahmemberikan kuasa pada ASLIM UMAR,SH advokat / pengacara beralamat padakantor advokat /pengacara & bantuan hukum aslim umar, SH & Associates di jl.Jend.sudirman No.111 kota pariaman, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATINTERVENSI;Pengadialan
FONY FRANSISCUS
Tergugat:
1.MARGARETHA SISKE RAMBITAN SALAMONY
2.MARLIN SALAMONY
3.JECKLIN SALAMONY
Turut Tergugat:
1.HONG SALAMONY
2.INTJE SALAMONY
3.ADE SALAMONY
4.VONY SALAMONY
5.NONY SALAMONY
6.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
202 — 123
/PN Amb.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalam suratgugatannya tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadialan Negeri Ambon tertanggal 02 Juni 2020 dibawahRegister No 112/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.
78 — 29
., tertanggal4 April 2016 sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) diKepaniteraan Pengadialan Negeri Manokwari; 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran BRI tertanggal 05 April 2016 ke NoRekening: 035301.000418.307 an. RPL 065 PN.
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
115 — 28
Boleh jadi , karena wewenang PengadilanTata Usaha Negara yang relative kecil tersebut , di dalam UndangUndangmaupun PP tentang Pemilukada sama sekali tidak disebut adanyakewenang Peratun/Pengadilan Tata Usaha Negara disitu, melaikan yangdisebut hanyalah kewenangan Peradilan Umum (Pengadialan Negeri) danMahkamah Konstitusi(dulu Mahkamah Agung cq.
Terbanding/Penggugat : PT. Guna Karya Nusantara Diwakili Oleh : SISWADI, SH. MH, DKK
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA. PDPPJ KOTAMADYA DAERAH BOGOR Diwakili Oleh : Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, DKK
Turut Terbanding/Tergugat III : NILLA SUPRAPTO
103 — 54
Panitera Pengadialan Negeri Bogor Kelas B Panitera Muda Pidana, yang menerangkan bahwa RONI ISMAIL, S.H.Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 September2019 dan Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, S.H., M.H., CLA.
203 — 103
Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonvensi ini jelas danberdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tidak siasia, maka mohon kepada MajelisHakim pada Pengadialan Negeri Kutai Barat yang memeriksa danmengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi , baik harta bergerakmaupun harta tidak bergerak, yang akan diuraikan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Permohonan tersendiriDALAM
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Tingkat Banding harus memeriksa kembali dengan saksamaperkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenaipenerapan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975);Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi halaman 3437 adalah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, mengingat pertimbanganhukumnya tidak saksama (onvoldoende gamotiveerd, insuffcint judgment)secara tegas akan berdampak pada putusan yang salah;Maka Putusan Majelis Hakim Pengadialan
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
287 — 205
Bahwa oleh karena itu, Sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K /TUN / 1993menyatakan : Bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebutharus diajukan terlebih dahulu ke Pengadialan Umum karenamerupakan sengketa Perdata.Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999No. 16 PK / TUN / 1998 menyatakan : Bahwa keberatan
95 — 16
dari Nur Asiah tertanggal 10 Mei2007, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telahdiberi materai cukup, lalu diberi tanda T.14 ;Foto copy surat permohonan pemblokiran sertifikat Hak Milik No. 957 atasnama NUR ASIAH dan sertifikat Hak Milik No. 897 atas nama HADIRUBAYA kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Tarakan tertanggal10 Mei 2007, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, sertatelah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.15 ;Foto copy Salinan Putusan Pengadialan
32 — 14
Duren Tiga Kec.Pancoran Jakarta Selatan ;Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;PENGADIALAN NEGERI tersebut :Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara :Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwatersebutdipersidangan;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :Mengingat , Pasal 112 ayat (1) UURI.
Pembanding/Tergugat II : MADRASAH ALIYAH AL FALAH
Pembanding/Tergugat III : MADRASAH TSANAWIYAH MTS AL FALAH
Pembanding/Tergugat IV : SIRAJUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat V : SYARIFUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VI : MUHAMMADIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VII : JUMADIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VIII : NURHAYADIN ALIAS AHYAR BIN AKSA
Pembanding/Tergugat IX : NURAINI ALISA NI BINTI AKSA
Pembanding/Tergugat X : JALALUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat XI : BUSTANUL ARIFIN BIN AKSA
Terbanding/Penggugat I : JAKARIAH BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat II : SUWARNI BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat III : ARABIA BINTI IDRIS
Terbanding/Penggugat IV : WAHIDI BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat V : ISMAIL BIN HASAN
Terbanding/Penggugat VI : NURSIN BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat VII : SUKRIN BIN HASAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA
143 — 23
Rbi tanggal 18 Juni2020, sudah Tepat, Cermat, memenuhi rasa keadilan, kKepastian hukumdan Jelas dalam pokok perkaranya putusan mana dengan berdasarkanfaktafakta hukum yang terungkap di muka sidang Pengadialan RabaBima, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Raba BimaMengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagianBerdasarkan uraianuraian tersebut diatas Para Terbanding/ ParaPenggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
303 — 5799
Tindakan Badan Atau PejabatPemerintahan menunjukan Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu dan berdasarkan pasal 53 ayat (4), UU Nomor 30 Tahun 2014tentang Atministrasi Pemerintahan menunjukan Pengadialan Tata UsahaNegara Jayapura berwenang mengadili gugatan a quo;B.
PANUS SOKUQ DKK
Tergugat:
PT. Ciitra Palma Pertiwi 2
111 — 53
akibat perobuatan melawan hukum yangdilakukan Para Tergugat Rekonvesi/Para Penggugat Konvensimengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Pihak Bankyang memberikan kredit investasi kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.150.000.000.000,(Seratus lima puluh milyar Rupiah).Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonvensi inijelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tidak siasia, maka mohon kepada MajelisHakim pada Pengadialan
622 — 762 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada dasarnya meskipuncessie dilakukan berkalikali dengan Pihak Lain, tetapi Termohon Pailit secaranyata hanya memiliki kontrak kerja hanya kepada satu pihak yaitu PihakPemohon Pailit, oleh karena itu Termohon Pailit tidak pernah kenal danmengakui pihakpihak lainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga unsur untukdapat di ajukan kepada Pengadialan Niaga tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 33 "Perjanjian tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyisebagai berikut:33.1.Setiap perselisinan yang timbul selama kurun