Ditemukan 1589 data
617 — 1468
Mengenai keterangan Saksi, dalam Pasal173 ayat (1) dan ayat (5) KUHAPMIL (UURI No. 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer) disebutkan :Ayat(1) : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan di sidang pengadilan.Ayat ( 5) : "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasilpemikiran saja, bukanlah keterangan saksi.Juga dalam Pasal 1 butir 28 UURI No. 31 Tahun 1997 tersebutdisebutkan bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalamperkara pidana yang berupa keterangan
219 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penafsiran atau interpretasi, suatu yang terlarang dalampembuktian pidana menurut prinsip Hukum Acara Pidana.Pendapat atau rekaan yang diperoleh bukan merupakanbukti;2.
Pembanding/Tergugat VII : Aris
Pembanding/Tergugat III : Hadi Siswanto
Pembanding/Tergugat I : Yohanes Malliweng
Pembanding/Tergugat VI : Samsuddin
Pembanding/Tergugat IV : Luther Lando
Terbanding/Penggugat : Saifuddin Fogo
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Teluk Bayur
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah Rinding
Turut Terbanding/Tergugat V : Sabino
92 — 59
Angka inibukan rekaan atau khayalan Penggugat, karena di Pondok ituPenggugat banyak mempergunakan kayu Ulin, yang saat ini dipasaran harga kayu ulin tersebut mencapai Rp. 5.000.000, per meterkubikC. Bahwa sejak permasalahan atau sengketa ini mencuat pada tahun2007 hingga saat diajukannya gugatan ini, Penggugat telah berulangkali menggunakan jasa Advokat / Penasihat Hukum, yang apabiladijumlahkan,setidaktidaknya Penggugat mengeluarkan uang sejumlahRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);D.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
90 — 45
Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasilpemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;6.
144 — 60
Tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Tergugat IIadalah tidak berdasarkan hukum sebab tuntutan ganti rugisebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat halaman 34hanya merupakan rekaan mengingat Para Penggugat tidak dapatmenyebutkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukummana yang dilakukan oleh Tergugat Il sehingga menyebabkankerugian pada Para Penggugat.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
211 — 107
Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukankerugian Negara hanya berdasarkan atas rekaan dan asumsi, sehinggahal tersebut tidak memenuhi azas kerugian yang nyata dan pastisebagaimana yang disyaratkan dalam perturan perundangundangan;Bahwa selanjtnya mohon kepada Majelis Hakim Banding untukmembebaskan Terdakwa I, memulihkan kedudukan harkat danmartabatnya serta membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telahmengajukan
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga penghitungan kerugian Negaraberdasar atas rekaan dan asumsi.
132 — 86
UNSUR BARANG SIAPA;Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang, ini merupakan elemen delictdan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasalperundangundangan, yang tentunya harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umumberdasarkan fakta dipersidangan dan bukan rekaan semata;Mengenai unsur Barang Siapa dalam pasal ini maka penilaian PenasihatHukum Terdakwa, pada pokoknya sependapat unsur Barang Siapa telahterpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampubertanggung jawab dalam
48 — 8
Rembang;Bahwa dalam hal Pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun2011, dimana POKJA yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang(proses lelang) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);Bahwa prosedur lelang adalah sebagai berikut :e Menyusun jadwal pelelangan.e Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa.e Mendaftarkan ke LPSE Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.e Pengumuman Lelang melalui media Internet dan setelah adapengumuman lelang selanjutnya rekaan
911 — 1022 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak berkepentingan dan tidak adahubungannya dengan penerimaan dana oleh Anggota Komisi IX DPR RI;Bahwa pertimbangan judex facti yang berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti memberikan sesuatu dengan menghubungkannya dengankeadaan bahwa pada saat itu Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan calon DGS BIdan terdapat pemberian dana kepada Anggota Komisi IX DPR RIserta PemohonKasasi/Terdakwa terpilih sebagai DGS BI tahun 2004 adalah keliru karenamerupakan asumsi dan rekaan
238 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat,sebagai pihak yang saling terafiliasi, terkait sangat erat danmempunyai satu kepentingan ekonomi yang sama (singleeconomic entity), yaitu mewakili kepentingan Astro GroupMalaysia.Mengenai fakta adanya kepentingan ekonomis yang sama(single economic entity) dari perusahaanperusahaan yangbergabung dalam Astro Group Malaysia dalam melakukanpengendalian penuh dan penguasaan secara nyata ataskegiatan usaha, operasional dan keuangan PT Direct Visionbukanlah merupakan "rekaan
131 — 53
pembuktian unsur dakwaanSebagaimana telah diperdengarkan oleh Oditur di dalam surattuntutannya pada tanggal 27 Pebruari 2013 di muka persidangan yangsamasama kita muliakan ini, Oditur berpendapat bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan memenuhiunsurunsur tindak pidana tersebut di atas sesuai dengan dakwaanOditur, namun Kami selaku Tim Penasihat Hukum terdakwaberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, sebagaimanatelah kami sampaikan sebelumnya, bukan berdasarkan rekaan
Terbanding/Penggugat I : Rd. Euis Wahyuni Permasih Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat II : R.E Kondariah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat III : Rd. Y. Suryaman Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat IV : Rd. Nana Lasmana Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat V : Rd. E. Marliah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VI : Rd. Tustiawati Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VII : Dadang Suryadi Bin Rd. Dudung Mulyana
Terbanding/Penggugat VIII : R.M. Dadang Samsu Tajudin bin Rd. Asep Mulyadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat II : Yato Mustaram Bin Supardi
Turut Terbanding/Tergugat III : DIdin Rosidin
59 — 61
Apakah keterangan' saksisaksi yang diajukan ParaPembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau berupaTestimony de Aditu atau rekaan/pendapat?
301 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidakbukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sematamata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapatdipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkan oleh Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta;e.
Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidakbukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sematamata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapatdipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta;.
Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dantidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi/dahulu ParaTerbanding/Para Penggugat sematamata tanpa suatu dasar atau alasanyang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh JudexFacti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta;Bahwa selanjutnya dikarenakan berdasarkan tuntutan ganti rugi yangHalaman 472 dari 476 hal. Put.
942 — 764
Terdakwaakan menjelaskan sejauh mana unsurunsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa dapatdibuktikan;Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan analisis Yuridis terhadap :PEMBAHASAN UNSURUNSUR PASAL 340 KUHPIDANA:a UNSUR BARANG SIAPA;Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang, ini merupakan elemen delict dan bukanbestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundangundangan, yang tentunya harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan faktadipersidangan dan bukan rekaan
400 — 271
DalilPenggugat tersebut di atas sama sekali tidak mengundang suatu kebenaran danhanya didasarkan pada rekaan belaka yang tidak didukung suatu fakta yangsebenarnya, karena yang sebenarnya penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.1/Cisalak oleh Tergugat III atas nama DEPARTEMEN PENERANGANREPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ.
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlakuapabila tidak disertal dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendirisendiri tentang suatukejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah,apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainsedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian ataukeadaan tertentu.5) Baik pendapat maupun rekaan
155 — 52
Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta pembayaran dilakukan sesuaiprogress fisik pekerjaan hasil rekaan terdakwa tersebut adalah bertentangandengan :e Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu) Kontrak harga satuanmerupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian ketentuanselanjutnya pada huruf c tentang kontrak harga satuantersebut,pembayarannya didasarkan pada
Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta pembayaran dilakukan sesuaiprogress fisik pekerjaan hasil rekaan terdakwa tersebut adalah bertentangandengan :e Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu) Kontrak harga satuanmerupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian ketentuanselanjutnya pada huruf c tentang kontrak harga satuan tersebut,pembayarannya didasarkan pada
209 — 82
Pengeluaranatas perintah Terdakwa Effi Yoseph, ST telah membuat laporanpertanggungjawaban secara lengkap namun Laporan pertanggungjawabanSaksi buat 2 (dua) buah, dimana satu laporan pertanggungjawaban berisiseluruh beban pengeluaran yang benar/ riil berdasarkan fakta pengeluaranyang di lapangan dan yang satunya lagi adalah Laporanpertanggungjawaban yang sengaja kami buat/ sesuaikan pengeluarannyaHalaman 34 dari 159 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN.KPGsebagaimana dengan RAB yang tercantum dalam kontrak (rekaan
395 — 286
registerregister tersebut,dimana menurut Simmons, memalsu tanda tangan tidak berarti harusmencontoh tanda tangan orang yang bersangkutan tetapi cukup meletakkansuatu tanda tangan pada nama orang tersebut;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 15 Juni1931 menyatakan bahwa suatu tulisan itu telah dibuat secara palsu jikamenimbulkan kesan seolaholah telah dibuat oleh orang yang tanda tangannyaterdapat di bawahnya, yang dalam kasus ini tulisan tersebut telah ditandatangani dengan sebuah nama rekaan