Ditemukan 1580 data
Terbanding/Tergugat I : HWICHYANA
Terbanding/Tergugat II : BHINHYANA
133 — 49
Terbanding I/Tergugat Konvensi aquo) sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) sebagaimana tercatat dalamKwitansi tanggal 21 Januari 1990 (Bukti T.I6) yang kemudian menurutpengakuan HWICHYANA, uang tersebut saya gunakan untukmembayar tanah di sekotong (obyek sengketa), karena faktanya tanahtersebut dibeli oleh BINHYANA (mantan istri saya) pada tahun 1989.Hal tersebut bersesuaian dengan jawaban Terbanding Il/Tergugat IlKonvensi dalam perkara agquo poin 6, sehingga dengan demikianpertimbangan hukum Pengadialan
76 — 36
Mashudi Bin Muchtar Hud tidak adasama sekali, sedangkan yang ada adalah periode Ir.H.AgusHal 67 dari 94 halaman, Putusan No.15/Pid.SUS//2013/PT.JBI.Sunara bersama dengan Drs.Yulianto berdasarkan SK.Direksi No.57 tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 adalahsebesar Rp.165.250.000,(seratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadialan Tinggi akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapatmenjadi terdakwa bersalah melakukan perbuatan
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
105 — 187
Bahwa terhadap sanggahan tersebut diatas, Tergugat telah membalassurat Penggugat dengan Nomor : 689/13.01.300/VII/2017 tanggal 07Juli 2017 yang pada prinsipnya telah menyatakan bahwa tidak adaalasan Tergugat untuk menunda proses penerbitan sertipikat karenaditerbitkan berdasarkan Putusan Pengadialan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG7.
99 — 42
Penggugat Ill Dalamrekonvensi/ Terbanding Ill harus mengeluarkan uang muka 20 %, akan tetapimereka tidak melakukan sampai gugatan perkara ini di majukan ke PengadilanNegeri Bengkulu.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemohonan Tergugat danlll dalam konvensi/ Penggugat Flll dalam rekonpenasi/ Para Terbanding yangmenyatakan bahwa Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding melakukan wanprestasi harus ditolak.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka putusan Pengadialan
349 — 150
lebih Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);e Selebihnya untuk keperluan seharihari dan tidak lagi bisa terdakwa hitung.Hal.43 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.Bahwa, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari pihak PT.MAKIRANATURE tentang pengembalian uang yang diinvestasikan sebesar Rp8.254.550.000, (delapan milyar dua ratus lima pulu empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut, dan untuk PT.MAKIRA NATURE pada bulan Maret2013 sudah pernah diajukan pailit ke Pengadialan
1.PANUS SOKUQ
2.LUKAS ALPIUS
3.LEDENIUS
4.MISRAN
Tergugat:
PT. CITRA PALMA PERTIWI
167 — 462
Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonpensi inijelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi tidak siasia, maka mohon kepada MajelisHakim pada Pengadialan Negeri Kutai Barat yang memeriksa danmengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik ParaHalaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN SdwTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi , baik harta bergerak maupunharta tidak bergerak, yang akan diuraikan
CASUDI
Tergugat:
BUPATI CIREBON
Intervensi:
Kasmad
218 — 380
Kewenangan/kompetensi absolute Pengadialan Tata Usaha NegaraA. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
88 — 35
Pasal 171 huruf b Jo Pasal 188Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) harta peninggalan harus diselesaikan secarahukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan Pengadialan Agama untukmemeriksa , mengadili dan menyelesaikannya ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap persidangan telahmenyampaikan keterangan dalam gugatannya dan telah meneguhkan denganmenyampaikan replik, = suratsurat bukti dan saksisaksi dipersidangan.Demikian juga Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV juga telahmenyampaikan jawaban
1.JOHANA MARIA DUKA
2.FLORENTINUS ANDEREAS DUKA
Tergugat:
1.DANIEL TAPAHA DUKA
2.DIONYSIUS TAPAHA DUKA
3.BERNADUS YOHANIS DUKA
4.KHOLIK
5.TAMRIN
6.SALMINA DALLE
7.MERLIN YULIANTI TJUNG
88 — 7
juta rupiah.Bahwa Semuel Tapaha Duka sudah meninggal.Bahwa saksi yang membangun rumah/warung makan di tanah obyeksengketa.Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibangun di tanah obyek sengketabagian depan berdekatan dengan Jalan Sudirman itu dipakai untuk Salon,Rumah Toko (Ruko) dan warung makan.Bahwa selama proses pemeriksaan perkara Perdata Nomor16/Pdt.G/2017/PN Klb antara Maria Duka, dk. sebagai Para Penggugatmelawan Daniel Tapaha Duka, dkk sebagai Para Tergugat mengenai tanahobyek sengketa di Pengadialan
75 — 36
Soedarsono KotaPasuruan)Pendidikan S1 Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan ;12Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus2015;Perpanjangan Ketua Pengadialan Tindak Pidana Korupsi29 Agustus 2015 s/d tanggal 27 September 2015;Surabaya, sejak tanggalPenuntut Umum tanggal sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal
191 — 155
Bahwa dengan masih adanya dalil kepemilikan yang didalilkan olehPenggugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugatmengenai kepemilikan maka harus diuji terlebin dahulu mengenaikeperdataannya / kepemilikannya di Pengadialan Negeri / Umumsehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah aquo karena dalilsengketa kepemilikan kompetensi perkara perdata bukan PengadilanTata Usaha Negara hal mana diatur dalam UndangUndang No.9Halaman 30 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTTahun 2004 tentang
137 — 77
Bahwa selanjutnya menurut tergugat Tindakan Penggugat dalam PerkaraA quo dalam rangka mau mengambil Hak atas Tanah Milik Tergugat A quodengan menggunakan Tangan Hukum (melalaui Gugatan ke Pengadialan)agar terlinat prosedural formal yuridis, justru menurut Tergugat, TindakanPenggugat A guo yang Nampak adalah Penggugat selaku Pribadimaupun atas nama Pemerintah (Walikota Banjarbaru), hal ini Nampak jelasmencerminkan serta menunjukkan sebagai Pribadi yang Arogan / Tidak Baik dan Pemimpin Pemerintahan
255 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan 73 (tujuh puluh tiga) halaman lainnyahanyalah berisikan uraian yang merupakan pengulangan penulisandari putusanputusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakart Pusata quo) berupa: identitas Termohon Banding/Terdakwa, uraiantentang Penahanan, uraian Dakwaan Primair dan DakwaanSubsidair, Tuntutan Penuntut Umum, amar putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo), uraian tentangPemberitahuan Putusan Pengadialan Negeri Jakarta Pusat dantenggang waktu dalam permohonan banding dan uraian
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
281 — 114
Putusan Pengadialan Tinggi Kalimantan TimurNomor : 27/PDT/2016/PT.SMR tanggal 30 Maret 2016 Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 2275K/PDT/2016 tanggal 14 Nopember2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 135PK/PDT/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Sehinggamenurut hukum, Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tanggal 27 Maret2014 quad non masih tetap berlaku dan sah mengikat TERGUGAT danTERGUGAT Il secara hukum.
211 — 50
Selaindikarenakan terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidakmemiliki dasar hukum yang kuat, pemohonan itu sendiri tidakberalasan serta senyatanyata tidak memenuhi ketentuanketentuan dalam Pasal 227 HIR Jo Pasal 180 HIR); .......... ee.Berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan di atas, maka Turut Tergugat Imohon agar Pengadialan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa, mengadili L DALAM EKSEPSI:Mengabulkan eksepsieksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
186 — 509
Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikanmaka harus~ diuji terlebin dahulu) mengenai keperdataannya/kepemilikannya di Pengadialan Negeri/Umum sehingga dapat diketahuisecara jelas pemilik tanah aquo karena dalil sengketa kepemilikankompetensi perkara perdata bukan Pengadilan Tata Usaha Negara halmana diatur dalam UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
155 — 78
Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadialan Negeri sejaktanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2Juni 2021;6.
825 — 526
Termohon Pailit tidak pernah kenal dan mengakui' pihak ~ pihaklainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga ounsur untuk dapat di ajukankepada Pengadialan Niaga tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 33 "Perjanjian tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyisebagai berikut:1 Setiap perselisihan yang timbul selama kurun waktu PERJANJIANini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk dan penafsiranserta pelaksanaan PERJANJIAN ini harus diselesaikan melaluiperundingan bersama antara PARA PIHAK dengan usaha yangmaksimal
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
71 — 96
pihak adalah membatalkan AktaNomor 11 tanggal 27 April 2007 yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto,SH, Notaris di Malang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat terhadap pencantuman alamat Yayasan Putera IndonesiaHalaman ke106 dari 112 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN MlgMalang Jalan Barito Nomor 5 Kota Malang dalam Akta Nomor 11 tanggal 27April 2007 yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, SH, sedangkan dalamperkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan
89 — 18
Pengadaan Bus Way Pemda DKI Jakarta di KPK.Korupsi Pengadaan Proyek Indonesia Investasi di BKPM di KPK.Korupsi Pengadaan Jasa Konsultan FS Untuk Bandara Kutai Kartanegara diKPK.Korupsi Pengadaan Pembangunan Mess Pemprov Jambi di KPK.Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium Depnaker di KPK.Korupsi Pengadaan Tanah Bapaten di KPK.Korupsi Pengadaan Pembangunan Bandara Kalimatan Tengah di PengadilanNegeri Banjar Baru.Korupsi Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Raperda Sekretariat DewanProvinsi Riau di persidangan Pengadialan