Ditemukan 1873 data
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2869 K/Pdt/201515.16.17.18.12.dan sengketa kepemilikan tanah;Bahwa gugatan Penggugat yang mencampuradukan masalah di atas,mengakibatkan gugatan menjadi tumpang tindin dalam suatu gugatanperdata perkara a quo (over lapping) dan menjadi bias;Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, karena gugatan perkaraa quo diajukan tentang masalah perbuatan melawan hukum, tetapidalam posita gugatan halaman 4 butir 5, 7, 10, Penggugat mendalilkanadanya kesepakatan jual beli yang belum terlaksanakan atauwanprestasi
62 — 78
Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari
Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590
Soraya
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
Intervensi:
THIE HONG PENG
343 — 210
atas tanah tersebut;Bahwa berkaitan dengan cacat administrasi juga diatur pada PermenATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 11 ayat (3) bunyi lengkapnyasebagai berikut:a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas;b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/ataupengakuan hak atas tanah bekas milik adat;c) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah;d) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) Tumpang tindin
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
HARIYATI
112 — 67
Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyatitelah meletakkan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugatberdasarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28Juni 2018, Surat ukur Nomor. 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27Oktober 2017, luas 3.548 M?;4.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
225 — 82
imparsial;Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai LembagaYudikatif sudah sepantasnya membatalkan objek sengketa karenamerupakan bentuk penerabasan' batasbatas pemisahankekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, sekaligus mengingatkankepada Eksekutif agar upaya serupa tidak terulang lagi dikemudianhari;Oleh karena itu, kKeberadaan Tim Asistensi Hukum bertentangandengan Konstitusi UUD NKRI 1945 dan Prinsip PembagianKekuasaan Trias Politika Dalam Negara Hukum dan Demokrasi.Selain ia tumpang tindin
1.SUWANDI
2.SYAHBUDIN
3.ADRI ADI
4.ANDI NOVEL
5.AMBIYAH
6.AWIT SIMAN
7.LAND CONERY
8.YUNITA SUSENO
9.JON EKA PUTRA
10.MARIA SOFIA
11.MISGIATI
12.TRI KUSWATI
13.SITI MUMTAMAH
14.ERNI AMINAH
15.SARWIYAH
16.NURAINI
17.TUGINEM
18.NINING NOVIANI
19.SUMIATI
20.SRI MURNI
21.SUMIATI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, sebagai pelaksana pengadaan tanah jalan Tol Pekanbaru-kandis-Dumai Kel. Bagan Besar-Kota Dumai
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Kepala kantor Pertanahan Kota Dumai
92 — 12
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.
307 — 185
(1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin
89 — 12
9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrdengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) :1.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena kabur dantidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugat tidaksistemmatis, tumpang tindin
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
DJADJANG BASUKI
122 — 76
. j 22 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenBerdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satuhamparan objek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yangin kraht (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabedaputusan hukumnya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
216 — 331
Bahwa berdasarkan Bukti T28 diperoleh fakta hukum plotting objek sengketa dan objek sengketa III tumpang tindin dengan hasil plotting pengambilan datalapangan permohonan atas nama Jemmy Albert Lomboan (in casu Penggugat),(vide Bukti T.28);Menimbang, bahwa uraian faktafakta/faktafakta hukum di atas menunjukkanPenggugat memperoleh sebidang tanah dengan membeli dari Hardenan Sabara dalambentuk Pengalinan Penguasaan Atas Sebidang tanah (vide Bukti P2, dan keteranganHalaman 60 dari 64 halaman Putusan
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
1.ALFIAN
2.PT. Pertiwi Prima Plywood
41 — 22
2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruh (a),Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusiterhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yangmerupakan pemberian delegasi dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikankewenangannya kepada Pengadilan WHubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dengan eksistensiPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri JakartaPusat agar tidak terjadi tumpang tindin
PT. PRAKARSA TANI SEJATI yang diwakili oleh: IVAN SWANDONO (Direktur)
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1143 — 2071
Bahwa Sertipikat tanah Penggugat tersebut diatasnya telah terbit atautumpang tindin dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No. : SK. 733/MenhutII/2014 Tanggal 02 September 2014Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Baratyang memutuskan :KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi KalimantanBarat seluas + 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsidengan luas sebagai berikut
157 — 85
atas nama Sudartotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 820/Delima, SuratUkur Nomor 1032/2005 tanggal 18 Oktober 2005 terletak di Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaruluas 18.060 M? atas namaHANSON LUHUR, semula atas nama Wazna Fachruddin.SHM No. 164 Kel. Delima SU No. 37/Delima/2004 tanggal 8 Juni2004 luas 16.771 M?
atas nama SLAMET HARIYANTO (semula An.YULIZAR) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.767/Delima, Surat Ukur Nomor 977/2005 tanggal 7 September 2005Halaman 117 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.terletak di Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riauluas 18.000 M? atas nama HANSON LUHUR, semula atas namaALBERT TAMBUNAN.c. Sertipikat Hak Milik No. 4786 Kel.
/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Il Intervensi mohon kepadaHakim Majelis agar dapat melakukan penelitian secara seksama danmenyeluruh terhadap ketiga hal sebagaimana tersebut diatas.Halaman 152 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.20)24.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat dan Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1270/200.14.71/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menyatakanada terjadi tumpang tindin
76 — 32
Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Halaman 186 dari 259 Halaman Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrg. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
75 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2958 K/Pid.Sus/2015dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannyaoleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamaidengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemiliktanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga SapliSanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR.
pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukanadanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T)dengan para spekulan tanah yang dikondisikan sedemikian rupauntuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan wargamasyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ;Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangantersebut karena Judex Facti keliru dan tidak mempertimbangkan fakta(hukum) sebagai berikut:Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkanketerangan saksisaksi terkait tumpang tindin
130 — 201
Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat Il Intervensi terhadapobjek sengketa 4, berupa :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD600.13/V1I/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan KasusTumpang Tindin Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C.391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.
CibucilDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol; Bahwa saksi melihat Surat C 391 tahun 2011 Di Kantor Desa objek tanahyang dipersoalkan saat ini berjarak 34 KM dari lokasi; Bahwa Saksi kenal dengan Sainan Bin Bodong adalah warga saksi jadi tahusertifikat nomor C391 atas nama Sainan Bin Bodong; Bahwa Girik tidak ada yang tumpang tindin karena girik 391 terletak diCijengkol tidak ada di Blok Kuta; BAhwa girik 454 adalah atas nama MSTA Jhony asal muasal girik 454 ituadalah transaksi dari jual beli antara H
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
I MADE RIDJASA, BA
249 — 407
Ketut Tindin selakupengelola UEP Kecamatan Susut. Dalam permohonan tersebutdilampiri:a) Surat permohonan pendanaan dari LPD Selat.b) Rencana usaha LPD Selat.c) Neraca keuangan LPD Selat tahun terakhir yakni 2013.d) Daftar nama calon pemohon yang terdiri dari 21 (dua puluh satu)orang.e) Surat keterangan sehat dari LP LPD Kabupaten Bangli.f) Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke lapangan yaknikepada LPD Selat Peken selaku Pemohon.
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
92 — 41
Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
329 — 102
tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
257 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan