Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengusaan pengusahaan pengusahan pengadaan penugasan
Penelusuran terkait : Penguasaan tanah tanpa hak Penguasaan anak Hak asuh anak Gugatan hak asuh anak Sengketa tanah Penguasaan lahan tanpa hak Penguasaan tanah dan bangunan tanpa hak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
116 — 109
  • warganya itu untuk menggunakantanah itu tetapi masih tanah negara, dulu tanah negara seperti itutidak boleh diganti rugi, dulu ada namanya uang kerohiman, sekarangtidak ada lagi uang kerohiman ;Bahwa ahli menerangkan, status tanahnya bisa membedakan harga ;Bahwa benar ahli menerangkan dalam pengadaan tanah yangberhak mendapatkan ganti rugiadalah pemegang hak atas tanah dannadzir (penerima tanah wakaf) /yang menerima wakaf itupengurusnya bentuk aktenya ikra wakaf ;Bahwa benar ahli menerangkan, didalam penguasaan
    hak atas tanahitu ada dua, 1.
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 30-11-2015 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Srg
Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 11
  • Bahwa penguasaan hak dan milik atas tanah oleh (Alm) Aspury BinHusain dan milik Para Tergugat yang telah selama waktu tersebuttidak ada yang keberatan dari siapapun dan tidak adamasalah/perkara apapun sehingga telah sah dan berdasar hukumatas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No.1104/Tambak,Surat Ukur No.251/Tambak/2005, Tanggal 9 November 2005,Seluas : 1.448 M2 dan SPPT No.34.04.310.017.001.0231.0. atasnama H.M Aspury Bin Husain tersebut dengan tegastegas ADALAHSAH HAK DAN MILIK PARA TERGUGAT
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
91 — 49
  • SIDARTA, SH mengacupada penjelasan pasal 36 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 ostanggal 23 September 2002 tentang Ketenaga listrikan yang berbunyiIjin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah.Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan gantikerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bersangkutan masihdapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanahyang terkena jin lokasi tersebut .
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
78 — 22
  • Tapi kalau dilihat dari asalnya adalah tanah negara ;Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2007, saksi David Effendi tidakmempunyai tanah di daerah Pulau Atas ;Bahwa pada waktu saksi menanda tangani Surat Keterangan Pelepasan HakAtas Tanah dari warga kepada terdakwa, yang menjadi dasar pegangan saksiuntuk menanda tanganinya adalahe Surat Pernyataan Penguasaan Hak AtasTanah ;e Surat Peryataan Tidak Sengketa ;Kalau semuanya sudah lengkap baru menanda tanganinya ;Bahwa sebelum dibuatkannya Surat Pernyataan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2013 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 14 Agustus 2014 — NG ENG HO lawan 1. PT. TIMAH (PERSERO) Tbk 2. CV. KELUARGA MULYA MANDIRI 3. DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 4. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
170 — 102
  • Belitung Timur,Kepulauan BangkaBelitung 1.072,82 Yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha yang diperoleh berdasarkan proses yang dilakukansebagaimana diuraikan dalam Posita butir I.1 sampai dengan 9 Gugatan a quohalaman 7 sampai dengan halaman 9.Bahwa secara hukum undangundang menentukan untuk memperoleh sesuatu hakatas sebidang tanah menurut ketentuan Pasal 16 UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang UUPA khususnya untuk memperoleh Sertifikat HGU maka syarat utamaadalah harus melakukan pelepasan atas tanahtanah penguasaan
    hak milik orang laindidalam Izin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala BPN.Syarat hukum yang mendasari harus terlebih dahulu melepaskan hakhak milikorang lain diatas tanah yang akan diajukan permohonan hak in cassu Hak GunaUsaha, syarat hukum tersebut sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuanPasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menentukan :Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
439 — 1572
  • (Satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor:858/53.15/200.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SKPemberian Hak, nomor berkas: 5683/2016 dari ALWI CHANDRAIBRAHIM sebesar Rp 2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluhribu rupiah);1 (Satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor & tanggal, tahun2016;1 (satu) lembar fotocopy Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor,tanggal, dan tahun;1 (satu) jepitan data tentang Pemilikan dan Penguasaan
    Hak atasTanah;1 (Satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor:Lbj. 593/26/1/2014 tanggal 06 Januari 2014 an.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — HAMID SE Bin SEGEIR (TERDAKWA)
118 — 30
  • Melaksanakan pengamanan fisik (Pemasangan patok rumija/ruang milikjalan, papan nama kepimilikan), dokumen penguasaan hak atas tanah(sertifikat), peta/gambar situasi tanah dan dokumen pembebasan tanah;g. Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan dengan ikatankontrak pihak ketiga yag berkaitan dengan pengadaan tanah;h.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
91 — 55
  • bebas tetapi pemerintah daerah memberikan kesempatankepada warganya itu untuk menggunakan tanah itu tetapi masihtanah negara, dulu tanah negara seperti itu tidak boleh diganti rugi,dulu ada namanya uang kerohiman, sekarang tidak ada lagi uangkerohiman ;Bahwa ,status tanahnya bisa membedakan harga ;Bahwa dalam pengadaan tanah yang berhak mendapatkan gantirugiadalah pemegang hak atas tanah dan nadzir (penerima tanahwakaf) /yang menerima wakaf itu pengurusnya bentuk aktenya ikrawakaf ;Bahwa, didalam penguasaan
    hak atas tanah itu ada dua, 1.Penguasaan secara fisik, 2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
274 — 189
  • Korpritersebut;Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan batasbatas lahan PerumahanKorpri Kota Bengkulu karena Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa mengenai Surat Keterangan Tanah dasar hukumnya adalahPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentangPendaftaran Tanah, setelah itu terdapat istilah SPPT (SuratPemindahan Penguasaan Tanah) yang berdasar hukum denganKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor 132 Tahun 1991 tentang TataCara Pemindahan Penguasaan
    Hak Atas Tanah seseorang, tanahmarga, dan tanah negara;Halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLBahwa semasa Saksi menjabat sebagai Camat Muara Bangkahulusejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang untuk jumlan SKTyang dilakukan pendaftaran di Kecamatan Muara Bangkahulu Saksitidak ingat pastinya namun untuk SKT yang didaftarkan adateregristrasi pada pembukuan di kantor;Bahwa untuk prosesnya dari kelurahan diterima berkas yang terdirikonsep SKT yang telah ditandatangani lurahn
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
110 — 81
  • warganya itu untuk menggunakan tanah itu tetapi masih tanah negara,dulu tanah negara seperti itu tidak boleh diganti rugi, dulu ada namanya uangkerohiman, sekarang tidak ada lagi uang kerohiman;Bahwa ahli menerangkan, status tanahnya bisa membedakan harga; Bahwa benar ahli menerangkan dalam pengadaan tanah yang berhakmendapatkan ganti rugiadalah pemegang hak atas tanah dan nadzir (penerimatanah wakaf) /yang menerima wakaf itu pengurusnya bentuk aktenya ikraBahwa benar ahli menerangkan, didalam penguasaan
    hak atas tanah itu adadua, 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
330 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengumumkan padakantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentangadanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lainyang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelumpemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (oengumuman tersebuthanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukanuntuk balik nama sertifikat dan bukan tanah negara);Bukti FisikBukti ini untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutanbenarbenar menguasai secara fisik tanah tersebut danmenghindari terjadinya dua penguasaan
    hak yang berbeda yaituhak atas (fisik) dan hak bawah (surat).
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
147 — 94
  • ADRIAN ASRIL, saksiSYAFLINDA dan saksi YENI SYOFYAN, hal ini disebabkan karenapada saat proses kegiatan Pengadaan Tanah Kampus III IAIN ImamBonjol Padang TA 2010 mereka telah membuat dan menggunakandokumen atau suratsurat bukti kepemilikan dan penguasaan hak atasHalaman 109 dari 277 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN Bin SOBANDI
161 — 52
  • KAI untuk pembuatan sertifikatadalah L Surat Permohonan Buktibukti alas hak Akta Pendirian Bahwa alas hak berupa Peta dan Surat Pernyataan Penguasaan hak; Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Hak PT.KAI dibuat oleh PT. KAI dandiketahui oleh Keuchik; Bahwa untuk pengukuran bahagian hukum tidak perlu mengumumkan danbisa langsung melakukan pengukuran;Halaman 262 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bna Bahwa ketika dilakukan pengukuran di lahan PT. KAI . tim pengukur dariBPN dan tim dariPT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
187 — 73
  • KAI untuk pembuatan sertifikatadalah L Surat Permohonan Buktibukti alas hak Akta Pendirian Bahwa alas hak berupa Peta dan Surat Pernyataan Penguasaan hak; Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Hak PT.KAI dibuat oleh PT. KAI dandiketahui oleh Keuchik; Bahwa untuk pengukuran bahagian hukum tidak perlu mengumumkan danbisa langsung melakukan pengukuran; Bahwa ketika dilakukan pengukuran di lahan PT. KAI . tim pengukur dariBPN dan tim dariPT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
193 — 143
  • /menggunakan tanahtanah tersebut tidak ada yang dikecualikan ;Kuasakuasa tersebut di atas, Semuanya merupakan kuasakuasa yangtetap, tidak dapat dicabut kembali serta tidak berakhir oleh sebab dan dasaryang ditetapkan dalam undangundang yang mengatur tentang berakhirnyasesuatu kuasa, karena kuasakuasa tersebut merupakan bagian pentingdan tidak terpisahkan dari akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanyakuasakuasa tersebut ;Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P66 berupa suratpernyataan penguasaan
    hak atas tanah yang dibuat oleh Drs.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
376 — 248
  • Parlindungan, cikalbakal HPL semua istilah diambil dari Bahasa Belanda yaituBEHEERSRECHT yang berarti Hak Penguasaan. Hak Penguasaandimaksud adalah Hak Penguasaan atas tanahtanah negara.Dalam tata pemerintahan saat ini dipergunakan istilah INBEHEERyang dalam tata hukumnya termasuk hukum publik. Lebih lanjutperihal penguasaan tanahtanah negara diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahTanah Negara.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. USMAN EFFENDI
148 — 120
  • Bahwa tanah negara dalam perkara a quo secara fisik masih ada, namunnegara telah kehilangan penguasaan hak atas tanah di maksud, karena secaramelawan hukum dilakukan oleh terdakwa, sehingga telah beralin kepada beberapapihak .
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
126 — 35
  • Hanyalah sudah menjadi pendapat umumpada wakiu itu, bahwa penguasaan itu mengandung kewajibankewajibanbagi Departemen yang bersangkutan untuk mempergunakan tanahNegara itu menurut peruntukannya, sedang pada Departemen VanBinnenlands Bestuur (BB) selain daripada itu terletak pula kewajibankhusus untuk menjaga jangan sampai hakhak Negara atas domeinnyadilanggar oleh siapapun.Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria No.9/1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan hak atas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
549 — 479
  • warganya itu untuk menggunakantanah itu tetapi masih tanah negara, dulu tanah negara seperti itutidak boleh diganti rugi, dulu ada namanya uang kerohiman,sekarang tidak ada lagi uang kerohiman ;Bahwa ahli menerangkan, status tanahnya bisa membedakan harga ;Bahwa benar ahli menerangkan dalam pengadaan tanah yang berhakmendapatkan ganti rugiadalah pemegang hak atas tanah dan nadzir(penerima tanah wakaf) /yang menerima wakaf itu pengurusnyabentuk aktenya ikra wakaf ;Bahwa benar ahli menerangkan, didalam penguasaan
    hak atas tanahitu ada dua, 1.