Ditemukan 1709 data
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
317 — 417
Akan tetapi terhadap Putusan MahkamahHalaman 59 dari 92 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyKonstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 jo Putusan Nomor : 207 K/Pid/2007tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna terhadap perbuatan melawanhukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999,baik dalam arti formil maupun materiil.
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
148 — 43
dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturanperundanganundangan, hal ini sejalan dengan pendapat Darwin Prist, SH,menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perobuatan yangmelanggar atau bertentangan dengan UndangUndang;Menimbang, bahwa dalam hal ini sudah tentu Majelis mengakomodirterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun dalam hal kasuskasusTindak Pidana Korupsi juga berpedoman pada Yurisprudensi antara lain putusanMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 2065
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
EDI SAPUTRA BIN M. NUR
85 — 35
BL 2065 DC Roda dua Bides Lhok Rambong (rita fauziah)6. BL 2081 DC Roda dua Bides Paya Bakong (dina andika)7. BL2054DC Roda dua Bides Naleung (muliawati)8. BL 2077DC Roda dua Bides Teupin Raya (lisnawati)9. BL2169F Roda dua Staf UGD (fadlun)10. BL 2068 DC Roda dua Bides Buket Makmu (herayani)Tahun 2017a IDENTITAS KENDARAAN JENIS PEMEGANG1. BL164F Ambulance (Ford) Operasional PKM2. BL 9131 AN Ambulance (KIA) Operasional PKM3. BL 2979 DB Roda dua Kepala PKM4. BL 2502 AF Roda dua KTU PKM (zubir)5.
BL 2065 DC Roda dua Bides Lhok Rambong (rita fauziah)6. BL 2081 DC Roda dua Bides Paya Bakong (dina andika)7. BL. 2054 DC Roda dua Bides Naleung (muliawati)8. BL 2077 DC Roda dua Bides Teupin Raya (lisnawati)9. BL 2169 F Roda dua Staf UGD (fadlun)1 BL 2068 DC Roda dua Bides Buket Makmu (herayani)0.1 BL2855DC Roda dua Petugas Keswa (herlina)1.1 BL 2847 DC Roda dua Petugas Gizi (mildayani)2.1 BL2876DC Roda dua Bidkor (Hj. Agusriati)3.
AGUNG SUSANTO, SH
Terdakwa:
DENI HARDIYANI
145 — 29
:
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065
127 — 60
UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalambeberapa putusannya antara lain : Putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember2006 dan Putusan No. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Febuari 2007 serta Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 dalam
ERWIN AS
Terdakwa:
ROMANSYAH SURIBAKTI Bin DADANG SURIBAKTI
30 — 37
2020/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TlkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TlkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
398 — 213
tanggal 20 November 2012* 2050, tanggal 27 November 2012* 2051, tanggal 4 Desember 2012* 2052, tanggal 11 Desember 2012* 2053, tanggal 18 Desember 2012* 2054, tanggal 26 Desember 2012Tahun 2013* 2055, tanggal 2 Januari 2013* 2056, tanggal 8 Januari 2013* 2057, tanggal 15 Januari 2013* 2058, tanggal 21 Januari 2013* 2059, tanggal 29 Januari 2013 2060, tanggal 5 Februari 2013* 2061, tanggal 12 Februari 2013* 2062, tanggal 19 Februari 2013* 2063, tanggal 26 Februari 2013* 2064, tanggal 4 Maret 2013* 2065
November 20122051, tanggal 4 Desember 20122052, tanggal 11 Desember 20122053, tanggal 18 Desember 20122054, tanggal 26 Desember 201220132055, tanggal 2 Januari 20132056, tanggal 8 Januari 20132057, tanggal 15 Januari 20132058, tanggal 21 Januari 20132059, tanggal 29 Januari 20132060, tanggal 5 Februari 2013Halaman 240 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.e 2061, tanggal 12 Februari 2013e 2062, tanggal 19 Februari 2013e 2063, tanggal 26 Februari 2013e 2064, tanggal 4 Maret 2013e 2065
20122051, tanggal 4 Desember 20122052, tanggal 11 Desember 20122053, tanggal 18 Desember 20122054, tanggal 26 Desember 2012Tahun 20132055, tanggal 2 Januari 20132056, tanggal 8 Januari 20132057, tanggal 15 Januari 20132058, tanggal 21 Januari 20132059, tanggal 29 Januari 2013Halaman 348 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.* 2060, tanggal 5 Februari 2013* 2061, tanggal 12 Februari 2013* 2062, tanggal 19 Februari 2013* 2063, tanggal 26 Februari 2013* 2064, tanggal 4 Maret 2013* 2065
91 — 39
Bdg Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat onvetmatig tidak rechmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PutusanMahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 danPutusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi maknaterhadap perbuatan
335 — 76
Berkas : 2065/2013, luas : 11.197 m?, jumlah Rp.3.187.300.1 (satu) lembar kertas asli berwarna putih yang bertuliskan KantorPertanahan Kabupaten Bogor, terima dari SUKARuJI, untukpembayaran : pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuandan penegasan hakSporadikRutin (BPNRI.I.1.1 Letter C No.2097. No. Berkas : 2056/2013, luas : 10.555 m?, jumlah Rp.3.033.200.Hal. 148 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2013/PN. Jkt.
No.Berkas : 2065/2013, luas : 11.197 m?, jumlah Rp. 3.187.300;1 (satu) lembar kertas asli berwarna putih yang bertuliskan KantorPertanahan Kabupaten Bogor, terima dari SUKARuI, untukpembayaran : pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan danpenegasan hakSporadikRutin (BPNRI.1.1.1 Letter C No. 2097.
Berkas : 2065/2013,luas : 11.197 m?, jumlah Rp. 3.187.300;1 (satu) lembar kertas asli berwarna putih yang bertuliskanKantor Pertanahan Kabupaten Bogor, terima dari SUKARUJI,untuk pembayaran : pendaftaran tanah untuk pertama kalipengakuan dan penegasan hak SporadikRutinHal. 360 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2013/PN. Jkt.Pst34)35)36)37)38)(BPNRI.I.1.1 Letter C No. 2097. No. Berkas : 2056/2013,luas : 10.555 m?
HAINUR RASYID
Terdakwa:
BINTAR Bin KASWIR
28 — 43
2020/PN TIkHal 2056 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
44 — 12
Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006) ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, melawan hukum secara formilberarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatanterdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidakharuslah dilihat apakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar olehTerdakwa ;Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori
82 — 29
tanggal 25 Juli2006 telah menyatakan bahwa makna perbuatan melawan hukum dalampenjelasan pasal 2 ayat 1 UndangUndang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndangPutusan Perkara Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp halaman 95 dari 124No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang DasarRepublik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam beberapa putusannya antara lain : putusannya No. 2065
84 — 10
UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalambeberapa putusannya antara lain : Putusannya No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember2006 dan Putusan No. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Febuari 2007 serta Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 dalam
99 — 52
mengenai frasa melawan hukum materil,namun Mahkamah Agung R.I telah memberikan makna unsur melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan memperhatikandoktrin dan yurisprudensi, maka Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawanhukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan dalam artiformil dan materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil meliputifungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:L 2065
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2065.K/Pid/2006 tanggal21 Desember 2006);Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat didalamHukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum adalahsebagai terjemahan dari "wederrechtelijk, dan dikenal ada tigapengertian yang berdiri sendiri yaitu: Bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht); Bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met hetsubjectieve recht van een ander) ; atau Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)Hal. 87 dari 120 hal. Put.
175 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadimengapa orang yang mengaku telah melakukan pencurian atas harta milikNegara dibiarkan sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding yangtermasuk salah satu orang yang berjasa membantu manyelamatkan uangNegara malah dipersalahkan ;Bahwa membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNo. 2065/Pid.B/Sus/2010/PN.LP. atas ketetapan/vonis atas nama TerdakwaHAJI SALI RAJIMIN PUTRA, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakmengabulkan salah satu tuntutan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cq.Jaksa
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
120 — 61
IndriyantoSenoaji, SH. dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hariKamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalampengertian yang bersifat onwetmati; non nn nn nnn enone nner Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PutusanMahkamah Agung Nomor : 2065
187 — 59
Tanda T.Il 22;23.Fotokopi Surat Pangdam Jaya Nomor B/2065/VIV2015 tanggal 20 Juli2015. Tanda T.Il 23;24.Fotokopi Surat Pangdam Jaya Nomor B/1014/V2002, tanggal 25 Januari2002. Tanda T.Il 24;25.Fotokopi Surat Pangdam Jaya Nomor B/1780/VV/2015 tanggal 12 Juni2015. Tanda T.Il 25;26.Fotokopi Surat Kepala RSPAD Gatot Subroto Ditkesad NomorB/1766/VIIV2015 tanggal 18 Agustus 2015. Tanda T.ll 26;27.Fotokopi Surat Pangdam Jaya Nomor B/3158/XV/2015 tanggal 13Nopember 2015.
AGUNG SUSANTO, SH
Terdakwa:
ADE SUKMANA Alias ADE Bin HARJO
138 — 34
:
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
63 — 34
2019/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2065