Ditemukan 1900 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 11 Mei 2020 —
305 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian/Perikatan keperdataan(Lampiran PK1 dengan kode Bukti T118, T118a, T119, dan T120);2) Surat Perjanjian Dana Sementara (PPDS) (Lampiran PK2)antara RCI selaku pihak pertama dengan Pemohon PeninjauanKembali sebagai pinak kedua dalam kapasitas pribadi (LampiranPK2 dengan kode Bukti T121 dan T122):Berdasarkan Bukti Lampiran PK1 dan Lampiran PK2 telahmembuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalahkeperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan RCI(Chen) dan bentuk gratifikasi yang dianggap suap
Putus : 02-04-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 2 April 2014 — DEDY RIYANTO Bin HERRY SANTOSO
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidaksesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yangberlaku (gratifikasi suap). Terdakwa juga menerimasesuatu dari Suryo berupa uang sebesar Rp 45 juta;. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwaTerdakwa dengan sengaja tidak melaksanakanlangkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan petugas bank terhadap ketentuan undangHal. 99 dari 114 hal. Put.
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 24 Februari 2014 — I. HARIADI.,SE.,S.Pd.,M.Si bin KUSNI ;
II. Drs. ACHMAD YASIN.,M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
64 — 21
64 — 21
Pertama, Oktober 1991, halaman: 321) ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatuakibat terlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapundiperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda
Register : 23-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
1.Lendi Romario Simanulang
2.Andi Siswandi Sukirman
146 — 198
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
1.Lendi Romario Simanulang
2.Andi Siswandi Sukirman
146 — 198
1 (satu) kali lalu menyuruhbergabung dengan para petarung/peserta latinan danuntuk melaksanakan makan siang dan setelah ituPrada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendirimenuju kearah Latda Chb Maulidi yang berada padabarisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang,setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduknamun tidak sanggup untuk menopang tubunyasehingga dibantu dengan tangannya yang berjejal ditanah dan setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — H.M. MUNJADI H.M. NOOR Bin H.M. NOOR MAHJUDIN
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap
Register : 27-01-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Oktober 2015 — PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) yang secara Hukum diwakili oleh BUPATI BATU BARA
Melawan
PT. BANK MEGA Tbk
121 — 70
121 — 70
memalsukan yang dapat merugikanmaupun mencemarkan nama perusahaan; Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikanPerusahaan;e Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sistem dan proseduryang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat merugikan secarafinansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan; Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan/kerabat kerja untuk melakukanperbuatan melanggar Peraturan perundangundangan ataupun semuaketentuan yang berlaku di perusahaan;e Menerima hadiah dan/atau suap
Putus : 21-12-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 658/Pid.B/2016/PN.Tjk. Tanggal 21 Desember 2016 —
288 — 39
288 — 39
., tanggal 21 Desember 2016 Page 78 of 85dibawa ke ranah pidana apabila melihat kepada motivasi atau adanya kesalahanpribadi, dan mengandung unsur: suap, dan motivasi, serta tujuan; akan tetapitidak sependapat dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan ke ranah maladministrasi;Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti temuan bahwa di City SpaLampung melakukan praktek prostitusi terseluobung, Terdakwa mengutus saksiGusti Zaldi Arif Dian ke City Spa Lampung melakukan
Putus : 23-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179 K/PID.SUS/2008 Tanggal 23 Januari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; BAMBANG IRIANTO Bin ABDUL MUIS,
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUIS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan tindak pidana suap;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 1179 K/Pid/SUS/20086.
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
457 — 461
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
457 — 461
Hamidy yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, Lina Nurhasanah selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI periode tahun2015 sampai dengan 2016, Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun 2016sampai dengan 2017 dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap
Register : 19-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
375 — 674
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
375 — 674
Saksi IBNU GOPUR, memberikan keterangan di depan persidangan di bawahsumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan dalam kasus suap, yaitumemberikan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah.Bahwa Saksi memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO, Terdakwa, BuNing (SUNARTI SETYANINGSIH), para pokja, YANUAR SANTOSA dan BupatiSAIFUL ILAH.Bahwa Saksi melihat kepada Terdakwa dan Saksi mengingat terdakwa.Pemberian suap yang dilakukan oleh
Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian hadiah atau janjiitu, ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikioleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.Bahwa oleh karena pasal 11 merupakan tindak pidana suap pasif yangdirumuskan secara formil, oleh karena itu tindak pidana demikian disebutdengan tindak pidana formil. Bahwa delik formil itu adalah delik yangperumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — TUMPAK JOHNI PURBA
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
Register : 13-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018 Tanggal 12 Juli 2018 — Mochamad Junaedi Prada
142 — 132
142 — 132
Putusan Nomor 47K / PM.II09 / AD / IV / 2018Muhamad Eko Prasetiyo (Saksi11), namun baru satu suap Prada Agus LudiWartono sudah tidak mau makan lagi, karena kondisinya pada saat itu sudah muiaiiemas, tibatiba kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke sebeiah kiri maka Saksibersama Terdakwa , Saksi8 dan Saksi7 melepas ikatan tali, selanjutnya PradaAgus Ludi Wartono langsung diangkat ke saung, karena kondisi Prada Agus LudiWartono sudah tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian Saksi menyuruh Saksi11untuk
Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU
Bin KUNCONO
207 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyarsembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh duarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobilGrandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005, sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Bahwa bunyi Pasal 12 B adalah sebagai berikut :Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — Terpidana I. ROMI HERTON dan Terpidana II. MASYITO
300 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya bahwa Majelis Hakim telah melakukan tindakan mengeneralisir suatu ketentuan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang istripastilah telah diketahui dan disetujui, atau setidaktidaknya telah dibahasoleh/bersama suaminya;Bahwa bila kita melakukan telaah atas perkara yang menjadikan ROMIHERTON sebagai Terdakwa dan MASYITO sebagai Terdakwa Il adalahkarena Para Terdakwa diduga kuat telah melakukan suap, melalui SaksiMUCHTAR EFENDI, saat mengajukan permohonan keberatan kepada KPUDKota Palembang atas
AKIL MUCHTAR tidakdiuraikan sedikit pun tentang pemberian suap oleh Para Terdakwa/kiniPemohon Peninjauan Kembali kepada M. AKIL MUHTAR melalui MUHTAREFENDI, demikian pula fakta persidangan MUHTAR EFENDI yang hanyamenyatakan bahwa Terdakwa MUHTAR EFENDI terbukti melakukanpenghalangan pemeriksaan atas perkara M. AKIL MUHTAR dan tidak ada buktidan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa MUHTAR EFENDI telahmenyerahkan uang dari ROMI HERTON dan MASYITO kepada M. AKILMUHTAR.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pdt/2013 Tanggal 27 Januari 2014 — MUHAMMAD HASAN bin TUWO ABU vs HERMANSAH bin SEMPU, dkk
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 September 2013 — TOMMY HINDRATNO
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE. 52/PY/UP 90/2001 tentangPengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahappersiapan sampai dengan realisasi penerimaan uang dari saksi AntoniusTonbeng melalui James Gunaryo Budirahardjo menunjukkan adanyakerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa denganFerry Syarifuddin untuk mewujudkan tindak pidana nmenerima suap berupauang sejumlah Rp280.000.000,00
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
116 — 151
116 — 151
jadi harus masuk sebagai hukum pidana bertahap pada asasasas hukum pidana materil dan hukum pidana foBahwa kejahatan yang menyangkut tindak pidana korupsi disebutkejahatan/kelakuan kejahatan kerah putih, maksudnya kejahatan kputin atau yang lain itu sesungguhnya itu tergantung pada siapa pekejahatannya dan tidak semua kejahatan turut itu mesti kejahatan kputih, kerah putih ini artinya adalah orang yang berdasi, berdasi itu situ. golongangolongan elit pelakunya tetapi ternyata tidak jugadibuktikan suap
itu dari kejahatan kejahatan jalanan itu ada suap, umumnya melanggar lalu lintas suap dan sebagainya maka saya katbahwa dalam tindak pidana korupsi tidak semua itu adalah dissebagai kejahatan kerah putih mungkin kalau berbicara tentang kputin kekeliruan di dalam undangundang ini adalah dalam merumumasalah seharusnya ada masalah extraordinari crime yang dikataka!
sebagai kerah putih itu tidak benar karena korupsi bukan nyuap dijal:(di tangkap ya oleh lalu lintas suap yg 50 ribu, apakah kerah putih Bahwa UU TIPIKOR baik mengatur acara maupun pembuktiannya sdengan tindak pidana umumnya maupun khususnya, justru yang ppenting adalah penanganannya yang luar biasa itu yang paling peditangani secara luar biasa itu lebih bagus dari pada hukumnya di oabrik dengan alasan kejahatan kerah putih atau kejahatan luar biasahukum pidana khusus itu tidak memiliki alasan akademik
Putus : 23-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid. Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg Tanggal 23 Mei 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO , SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO (TERDAKWA)
48 — 12
48 — 12
Kabag Anggaran Oyo Karyo ;Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke Kas Daerahsejumlah Rp. 37.000.000,Bahwa yang dimaksud sudah diatur yaitu aman dan selamat tidak ada masalah ;Bahwa benar uang yang sudah terdakwa terima disarankan oleh Polda untukmengembalikan ;Bahwa penerimaan uang tersebut terdakwa tidak ingat kalau dipotong pajak ;Bahwa terdakwa benar pada tiap bulannya terima anggaran rutin (representative)yaitu gajiBahwa benar selain perkara ini terdakwa pernah kena masalah suap
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
85 — 157
85 — 157
,jika penerimaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat ini,bukanlah karena kehendak bebas dari yang bersangkutan, akan tetapimerupakan sebuah keterpaksaan akibat dari tindakan intimidasi dan ilustrasiyang menakutkan dari Penggugat, bahwa apabila tidak menerima PemutusanHubungan Kerja (PHK) saat tersebut, maka ke 132 orang termasuk ParaTergugat ini, tidak akan menerima uang kompensasi apapun, karenaPenggugat memiliki dana yang sangat besar untuk memBOM (menggunakankekuatan uang sebagai SUAP
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — Dr. GANI ABDUL GANI
218 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan;Bahwa oleh karenanya, Pemohon PK berpendapat bahwa Judex Facti danJudex Jurisyang mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukumkhususnya tentang besaran Uang Pengganti yang dibebankan kepadaPemohon PK karena uang yang diterima oleh Pemohon PK merupakanpendapatan yang sah dan bukan merupakan uang yang diperoleh dariTindak Pidana Korupsi ataupun Suap