Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin 98.1.05.04,berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat diJalan Raya Rawa Bambu Nomor. 17 D, Pasar Minggu Jakarta 12520..

Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Fagihyang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, PasarMinggu Jakarta 12520.Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapanini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen dankekayaan TERMOHON (PT.

Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Fagihyang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, PasarMinggu Jakarta 12520;5. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjukberdasarkan penetapan ini berhak dan berwenanguntuk memeriksa semua dokumen dan kekayaanTermohon (PT. Bangun Bejana Baja);6.

Padahalbukti surat T8.1, yaitu Surat Kantor Akuntan Publik Suganda Akna SuhriNo.

Izin 98.1.05.04 berkantor padakantor Akuntan Publik Drs.

Nomor 9 K/Pdt./2017mempunyai kerugian sesuai perhitungan KAP Subandi, Rudolf Ritonga& Rekan sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34 dan kaskecil Rp1.520.456.600,00, padahal Penggugat mengakui dalam dalilgugatannya angka 11 bahwa General Audit dan Audit Khusus yangdikerjakan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Subandi,Rudolf Ritonga & Rekan, belum selesai.

Penggugat juga harus dapat membuktikan dalilgugatannya dengan akta otentik, sementara dasar perhitungan Audityang dilakukan Kantor Akuntan Publik Subandi.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perhitunganKantor Akuntan Publik "Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan" denganmenyatakan Penggugat mempunyai kerugian yang tidak sedikit, yaituHalaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt./2017belum diselesaikannya hutanghutang pribadi Penggugat oleh PTBangun Megah Semesta sesuai perhitungan KAP "Subandi, RudolfRitonga & Rekan" sebesar Rp15.504.506.374,00 + SGD 268.255,34dan kas kecil Rp1.520.456.600,00;5.2.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat inimasih premature, karena masih harus menunggu hasil audit dariKantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan.

(b) hasil audit Kantor akuntan publik Drs. SyamsulBahri TRB, MM, Ak & Rekan tanggal 14 Nopember 2006 menyatakanmenolak seluruh pertanggung jawaban keuangan Ketua STKIP BinaBangsa Getsempena;15.Bahwa tentang pertimbangan Tergugat Il, Ill dengan keputusannya,Terguagt Il, Ill ternyata telah menghakimi sendiri, dimana Tergugat Il,lll telah menuduh Penggugat sebagai seorang Ketua yang tidak jujurdan tidak bertanggung jawab, dengan mendasarkan laporan hasilaudit kantor akuntan publik Drs.

No. 1522 K/Pdt/2008oleh Tergugat Il, lll adalah bohong/tidak benar dengan kenyataannya,mengingat hasil laporan audit Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahaw berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB.MM.AK & Rekan dimana terdapat selisin keuangan baik dalampenerimaan maupun pengeluaran yang tidak sesuai karena buktibukti pendukungyang berkaitan dengan penggunaan dana pembinaan akademik sebesarRp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yangmerupakan kerugian Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh;5. Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB. MM.

Publik JakartaNomor : 036R/BAMSSYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun2010 sampai dengan 2018 ; Bahwa terdakwa dapat mencairkan dnmenguasai uang tersebut karena terdakwa bekerja sebagai stafAdministrasi Tabungan dan Deposito Pt.

BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti.41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018.4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPRRARAT GANDA BANYUASINDikembalikan kepada PT.

BPR RARAT GANDA tahun 2010Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti; 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 20102018; 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN; 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya halaman 71 berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.790.039.752, (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ributujuh ratus lima puluh dua rupiah) padahal berdasarkan faktadipersidangan berdasarkan hasil Audit internal BPR Rarat Ganda yangdikuatkan dengan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik BAMSperbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.074.291.624, (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilanpuluh

satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Penuntut Umumdalam persidangan tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap seluruhtransaksi nasabah dengan total sebesar Rp. 3.074.291.624, (tiga milyartujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus duapuluh empat rupiah) namun Penuntut Umum telah menghadirkan alatbukti berupa hasil perhitungan dari Akuntan Publik yang merangkumkerugian yang dialami PT.

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Publik PriceHal. 17 dari 28 hal.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Bukti T6 yang berupa Surat tertanggal 15 April 2013 dan Surattertanggal 14 Mei 2013 yang inti isi surat tersebut adalah HajjahJuairiah (Acil Tergugat) memohon Klarifikasi kepada Haji Rusnadi(Penggugat) dan Hajjah Juairiah (Acil Tergugat) menyatakan bersediamembayar kewajiban Maulidah jika hasil audit Haji Rusnadi tersebutberdasarkan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;b.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

,SH
3.Kantor akuntan publik K Gunarsa & I.B Djagera
4.Kantor Pertanahan kabupaten Sumbawa Barat
5.Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

.: Akuntan Publik.: Kristen.: $1.> WNI. Disebut sebagaiNamaNIKTempat Tg! LahirAlamatPekerjaanAgamaPendidikanKewarganegaraanPemohon I;: Drs. Husen Shahab: 3174012011400003: Palembang, 20 November 1940: Jin. Tebet Timur Ill G/5 Rt. 005, Rw. 007, Kel. TebetTimur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan: Akuntan Publik.: Islam.: $1.> WNI.Pemohon Il; Disebut sebagaiDalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. T. MANGARANAP SIRAIT, S.H.,M.H.CTA., 2.DR. WIRAWAN, S.H., M.H., M.Si., BKP., 3.SUPRIYADI, S.HI.

, sehinggadapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia(Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biayabiaya Kepailitan tersebut;Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan iniPemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danperkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjukberdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dariKementrian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukandan pengeluaran

Publik Independen yang berkedudukan diJakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak PemohonKeberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agarKantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadapDaftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalamwaktu 2 (dua bulan) sejak ditetapbkan dan menyerahkan hasil Audit kepadaMajelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;Halaman 7 dari

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untukmenyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap Il PTMetro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan danditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada MajelisHakim dan kepada Pemohon Keberatan;5.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menangguhkan Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Auditfinal dari Auditor/Akuntan publik Independent:e Membebankan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan PublikIndependen kepada Boedel Pailit;e Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Pemohon Keberatan II:Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan iniadalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:Pasal 193

Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.

KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik karenalaporan keuangan tersebut tidak disertai pernyataan pendapat akuntan publik.Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan wajib pajak CV.KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007 adalaporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik dan berbeda dengan laporankeuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Kondang Murah untuktahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmat Wahyudi,karena salah satu Pengurus (oleh Saksi HM. Himawan Salim Harjo yang merupakanorang tua Terdakwa Dra Budiati) telah menandatangani kontrak kerja audit atauSurat Perikatan Audit (SPA) namun Laporan Keuangan hasil Audit tersebut tidakdilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)tahun Pajak 2007 CV.

Sesuai dengan Laporan Auditor indenpenden nomor :L.AU.54.04.08 tanggal 7 April 2008 dari Kantor Akuntan Publik Drs. RahmatWahyudi. Sehingga perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan ; IBahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh wajib Pajak Badan(pembetulhn) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinyadengan Laporan Keuangan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa akun yang diperhitungkanPemohon Banding dalam perhitungan premi reasuransi sudah benar;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian yang

Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 30 alinea ke6 dan ke7 yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanoa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

Bahwa meskipun Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah di audit oleh Akuntan Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim auditKantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, SuratPerikatan Untuk Menetapkan ProsedurProsedur yang disepakatipada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERASUHERI & REKAN dengan PT.

IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim auditKantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, SuratHal. 5 dari 47 hal.

Putusan Nomor 269 K/Pid/2018Perikatan Untuk Menetapkan ProsedurProsedur yang disepakatipada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERASUHERI & REKAN dengan PT. BLAURAN CAHAYAMULIANomor : 029/SPKADT/ISRSBY/V1/2016, 1 (satu) lembar copilegalisir PN Sby, Surat Permintaan Audit, tanggal 10 Juni 2016 dariPT. BLAURAN CAHAYAMULIA diwakili oleh TRISULOWATI(Direktur) kepada pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) INDERASUHERI & REKAN, JI.

Blauran Cahaya Mulia kepadaPimpinan Kantor Akuntan Publik Indra Suheri danRekan, tanggal 10 Juni 2016, perihal permintaanspesial audit.Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/201815.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti T 6:Perjanjian Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekandengan PT. Blauran Cahaya Mulia No. 029/SPKADT/ISRSBY/VI/2016, tanggal 11 Juni 2016,perihal Perikatan untuk melakukan Audit PT.Blauran Cahayamulia ;Bukti T 7a:Surat Auditor kepada PT.

,M.M. dari Kantor Akuntan Publik Indra Suheri &Rekan;Bukti T 9a:Kwitansi/Official Receipt dari Gunawangsa ManyarApartement kepada Trisulowati/PT. BlauranCahaya Mulia tanggal 18 Juni 2016.Bukti T 9b :Kasbon Beni Chandra untuk penyewaan ApartemenGunawangsa atas nama PT.

Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (Enam)tentang Akuntan Publik Drs.

LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER Tergugat II/Terbanding tertanggal 17 Maret 2017. dimanapada Pasal 4 Jangka Waktu penyelesaian tugas Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng adalah Juni 2017 (bukti T.IT.1Il26)2. Surat Pernyataan Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng menerimadata tertanggal Yogyakarta 17 Maret 2017 (bukti T.IT.II34)3. Kemudian mengeluarkan Surat tertanggal Yogyakarta 20 Juni2017 nomor SK.10/2017/VI/20/PST.

Yang ditujukan kepada Kasubdit Unit IV yang isinya pada tanggal tersebut Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng TIDAK BISA MENYELESAIKAN LAPORAN AUDIT. (buktiT.ITHI35)4. Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada Waseso, ST Direktur PT. MANIRA ARTA RAMA tertanggal 18 September 2017 .Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT SMG5.

Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng mengeluarkan SuratPemberitahuan nomor SK10/2017/VIII/29/PST tertanggal 29 Agustus2017 yang ditujukan kepada Sudarmianto, SH.

Bahwa dengan adanya permainan antara Akuntan Publik Drs.Hensry & Sugeng dengan Penggugat/Terbanding mengakibatkan kerugianpada diri Tergugat I/Pembanding;Berdasarkan halhal diatas Tergugat I/Pembanding mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Semarang, agar berkenan memeriksa permohonanbanding ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Tergugat DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING2.

Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ; Pekerjaan : Akuntan Publik ;2. Nama : Ir. Doli Siregar ; Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B-4, Jakarta Selatan 12920 ; Pekerjaan : Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ; Alamat : JI. Brawijaya IX No. 3B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Pekerjaan : Advokat ;4. Menyatakan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh akuntan publik

publik dan tenagaahli profesional tersebut.7.

Fotokopi dari fotokopi Keputusan menteri Keuangan RI No. 395/MK.1/2014tentang Izin Akuntan Publik kepada Mimando, SE.,AK.,CPA ( Bukti P5 ) ;8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 910/MK.1/2008Tentang Izin Penilai Publik di bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisniskepada Ir. Doli Diapari Siregar, M.Sc.( Bukti P6 ) ;9.

Erimurni ( Bukti T11A ) ;12.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Auditor Independen, yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy ( Bukti T11 B ) ;Hal 23 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen,yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Ak., CA, CPA;.Alamat : Komp Cibubur Times Square, Ruko Madison Blok C2 No. 21, Jl.Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ;Pekerjaan: Akuntan Publik ;2. Nama : lr. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B4, JakartaSelatan 12920 ;Pekerjaan: Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ;Hal 26 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Alamat : Jl.

(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut ;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini8.

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

Padahal Penggugat tidak melakukansuatu pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal, dalam menjalankanprofesinya sebagai akuntan publik, dengan diterbitkannya surat keputusan olehTergugat tersebut, terlihat dengan jelas adanya suatu pembatasan yang sangatpenting terhadap hakhak Penggugat untuk bekerja, karena Penggugat terusmenerus tidak dapat melaksanakan kegiatan profesionalnya sampai denganwaktu tidak tentu dan juga tidak jelasnya sanksi administratifnya ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat

Publik (KAP) yang afiliasi dengan Kantor AkuntanPublik Asing (KAPA) Grandt Thorton Indonesia dan juga sebagai anggota/member Grant Thorton internasional dan yang telah ditunjuk oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tok (PT.

Telkom Indonesia Tbk dan Grant Thorton Internasionalmenugaskan Grant Thorton Austria selaku auditor Telkon Austria untukmemberikan bantuan teknis dan supervise yang diperlukan oleh Penggugat ;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian pengadaan audit ataslaporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, Penggugat pada tanggal 7 8Januari 2003 berkomunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tuanakotta &Mustofa, afiliasi dan Deloitte Tauche Tohmatsu ( HTM DTT) sebagai auditorTelkom 2001 dan Pengugat diminta

S01/PM/AP/S.1/2004 tertanggal 19 Maret 2004 tersebut yangtelah merugikan Penggugat tidak sedikit jumlahnya dan juga telah tercemarnyanama baik Penggugat dibidang Pasar Modal dan atau selaku auditor dengantidak dapat menjalankan pekerjaannya selaku akuntan publik maka adalahberdasar menurut hukum dan sah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangHal. 5 dari 15 hal. Put.

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN18/PM/2003 tanggal13 Juni 2003 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN27/PM/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti T3 dan Bukti T4) merupakanSurat Perintah Pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik Eddy PiantoCs. yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46Tahun 1995 ;Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 508 K/TUN/2005b.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Termohon melalui Turut Termohon (in casu Tergugat Il) serta TurutTermohon Il dan jajarannya menghalanghalangi/tidak maubekerjasama dengan Akuntan Publik yang Pemohon hadirkan untukmelakukan Audit Internai pada Termohon.Bahwa karena posita/dalil Permohonan Pemohon dalam perkara No.152/Pdt.P/2017/PN.Jkt/Utr sama dengan posita/dalil gugatan Penggugatdalam perkara a quo, yaitu := Tergugat Il telah mengambil kendali pengurusan atas karyawan TurutTergugat I.

(DN):DN 210981600656,tertanggal 29 Agustus 2016.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 07 Februari 2017,tentang Pemberitahuan Akan Dimulainya Proses Audit.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Februari 2017,tentang Penunjukan Auditor.Surat Tugas Kantor Akuntan Publik "ERIC SENTOSAHADIWINATA" No.OOI/C/ST/ESH/2017 kepadaBULIHER FRESLY MANURUNGdan ADE ISKANDAR,tertanggal 23 Februari 2017.Notulen Rapat Kantor Akuntan Publik"ERIC SENTOSAHalaman 44 Putusan No.140/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Pst.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40.a :Bukti P40.b :Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45.a :Bukti P45.b :Bukti P46Bukti P47HADIW1NATA" di PT Tirta Amarta dengan agendaPengenalan Indutri Klien, tertanggal 23 Februari 2017.Daftar Hadir Rapat Audit Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" di PT Tirta Amarta,tertanggal 23 Februari 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal

23 Februari 2017Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 02 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 02 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 02 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 06 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA

HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 06 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 06 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 08 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 08 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Maret2017.Surat dari Kantor Akuntan Publik "ERIC SANTOSAHADIWINATA" No. 01/A.LPA

Publik Drs.

bahwa hasil Auditnya akan dilanjutkanataupun dilakukan pemeriksaan, Tetapi karena ini bersifat audit khususmaka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuai dengan UndangUndangAkuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.

Dari saksi ahli kantor akuntan publik Drs.Mohammad Thoha menerangkan bahwa dalam UndangUndang AuditUmum auditorauditor tidak boleh masuk melakukan audit apabilaperusahaan sedang di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor lain.Berdasarkan keterangan saksi ahli kantor akuntan publik Drs.

MohammadThoha menerangkan kalau itu sifatnya audit umum itu benar, peraturannyasebelum terima job dari client, auditor mengirim surat konfirmasi kepadaAuditor sebelumnya untuk menanyakan keberatan atau tidak bahwa hasilauditnya akan dilanjutkan ataupun dilakukan pemeriksaan, tetapi karena inibersifat audit khusus maka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuaidengan UndangUndang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.Mohammad Thoha pernah dibekukan selama 3 (tiga) bulan dari bulanFebruari