jual beli, menyimpan dan memiliki narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanamantelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalamHalaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika

).Pasal 112 ayat (1) Undangundang R.I.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah daripejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya; Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas, maka Majelis Hakim langsung memilin dakwaan Subsidair danmempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa2.

tindak pidana narkotika dan bernilaiekonomis, selain itu pula atas barang bukti tersebut tidak dapat dan tidak adamenunjukkan kepemilikan yang sah dan tidak ada orang yang merasa berhak atauberkepentingan di persidangan, maka harus dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadaterdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

, Pasal 112 ayat (1)2930UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab UndangUndang HukumPidana, Pasal 197 KUHAP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

moral masyarakat,khususnya generasi muda; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberatasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencargencarnya dilaksanakan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perouatannya dan tidak berbelitbelit,sehingga memperlancar jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya yang melanggar hukum;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:1.

perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevanmenurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatanTerdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umumadalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasainarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa secara expressis verbis Pasal 8 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat (1)menyatakan, Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar No.LAB : 1969/NNF/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarso, ST sebagaiHalaman 12 dani 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Lwk (Narkotika)Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah

Bahwa Hakim (yudex factie) tidak tepat mengkaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan narkotika Pasal 112 ayat (1) UUNarkotika, walaupun dalam pertimbangan hakim (yudex factie) diketahuisaya sebagai PEMOHON BANDING merupakan pengguna narkotikayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab.: 3723/NNF/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil bahwatest urine positif atau mengandung metamfetamine (Shabu);Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepadaTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)subsidair 5 (lima) bulan Penjara ditentukan dibawah ini;Bahwa oleh karena dalam Undangundang Narkotika

pasal 112 ayat (1)diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bag!

urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar peredaran obat Narkotika golongan dilakukan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepetingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam jumlahHalaman 13dari25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Watterbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasiKepala Bidang Pengawas Obat dan Makanan.Bahwa benar berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun2009tentang Narkotika

, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun2009tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan terdakwa HERI PRABOWO AlsBIBIN Bin SUTIKNO tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar awalanya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul16.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi mambang melalui aplikasiWhatsapp (WA) yang isinya menawarkan

ABDULRAHMAN JUSA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.2.

untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevanmenurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perobuatanTerdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalahtanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa secara expressis verbis Pasal 8 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat(1) menyatakan, Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.

barangbukti yang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum di atas, apakah Terdakwadapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur daripasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaansebagai berikut:PrimairIndonesiaSubsidairNarkotika ;Lebih SubsidairPasal 114 Ayat (1) Undang Undang RepublikNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentangPasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;11Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telahmengajukan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yang mana dakwaanSubsidairitas tersebut mengandung arti bahwa Majelis Hakim harusmempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabiladakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkandakwaan

proses peradilan ini berjalanoun Majelis Hakim yakin bahwaproses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidakmengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatunkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dantidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang narkotika

, Pasal 112 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungandengan perkara ini:MENGADILI:Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN.

AgungNomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan, terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dan mengenai amar putusan Majelis Hakimdapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat(1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa tindakan penjatuhan pidana di bawah strafmachtminimum khusus dalam tindak pidana narkotika

Pasal 112 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 bukan merupakan suatu pengingkaran terhadapasas legalitas, karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilanbagi Terdakwa dan masyarakat.

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah ketentuanyang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang tanpahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membell,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I; atau2. dakwaan alternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1) UU Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah ketentuan yangmengatur mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;Dengan memperhatikan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas,Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diaturdalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan yang tepat untukdiuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;Halaman 12 dari 23 Putusan

Bahwa seorangpenyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulumembeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, setelah itu barulahTerdakwa menggunakannya;Bahwa menurut Majelis Hakim Agung apabila penyalahguna ditangkappada rangkaian perbuatan penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksuddalam perkara aquo maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuantentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini :MENGADILI1.

perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalammemberantas Penyalagunaan Narkotika;e Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Umar Alias Embek tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa HakMemiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman dan Tanpa HakMemiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam DakwaanKedua;2 Menjatuhkan pidana kepada

untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevanmenurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatanTerdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalahtanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa secara expressis verbis Pasal 8 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat(1) menyatakan, Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.

proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwaproses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidakmengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dantidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang narkotika

, Pasal 112 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungandengan perkara ini:MENGADILI:1.