Ditemukan 390 data
Polres Jember
Terdakwa:
HENDRIK JONI SUGIANTO
42 — 11
Tinggi Surabaya No708/Pdt/2011/PT Sby jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1891 K/Pdt/2012 joPutusan Peninjauan Kembali No. 340 PK/Pdt/2016, 5 (lima) petak tanah sawahyang telah dikuasai dan ditanami padi olen Terdakwa adalah termasuk milik saksiHermanto dan saksi Sri Haryani dan juga Kuhafa (Tergugat dalam perkaraPerdata No. 122/Pdt.G/2010/PN Jr), maka dengan demikian Terdakwa telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf adan b UU No. 51 PRP Tahun 1960 Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya dan karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa jjin yangberhak atau kuasanya yang sah sehingga harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut: Bahwa atas laporan dari saksi Hermanto dalam perkara ini, Penasihat HukumTerdakwa telah mengirimkan surat permohonan penangguhan pemeriksaanperkara No.
Zulkivli Tahalele, SH
Terdakwa:
Hamzah Datau
97 — 24
memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Robert Datau tidak dapatmenggarap tanah tersebut sebagaimana mestinya; Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Halaman 10 dari 11 Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2021/PN LboMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU no 51Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasannya, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
SENO PADANG
Terdakwa:
Iskandar Alias Bapak Uni
101 — 45
PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acaracepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa:ISKANDAR ALS BAPAK UNIMembaca Berita Acara Pemeriksaan dan suratsurat lain yang terkaitdalam perkara ini;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwamelanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang No. 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya.Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untukmenentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanayang telah didakwakan maka segala unsurunsur yang termuat dalam pasalyang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi.Untuk selanjutnya Hakim akanmembuktikan dakwaan dengan unsurunsur sebagai berikut: barang siapa; memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syahMenimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsurunsurtersebut
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : ICHWAN SATRIAWAN, S.H
561 — 192
Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, ataskejadian tersebut korban untuk dan atas namalTDC melaporkan kejadian tersebutguna proses lebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 Prptahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasayang sah Jo.
79 — 13
ada diatasnya pasal 3huruf a, b, pasal 5, Tambahan Lembaran Negara No. 2324, Penjelasan UmumPengertian Umum angka (1), (2) dan (5), Instruksi Presiden RI No. 9/1978,pertama, kedua dan ketiga beserta lampiran INPRES No. 9/1973 pasal 1 ayat (1)dan (2), pasal 3 ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 15 tahun 1975 ketentuan umum pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), pasal 3 huruf a,b dan c, pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c, UU RI No. 51 PRP No. 51 tahun1960, Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin yang berhak kuasanya pada pasal(2);14.
30 — 16
Manuel Sirait, ukuran 12 M x 112 Mdengan maksud agar tanah tersebut tidak diganggu oleh orang lain; e Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki buktibukti surat dari orang tuaterdakwa yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang dikenakan pada Terdakwa,yakni Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 Prp 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, ialah:1) Barang siapa :Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalahsubjek
Terbanding/Tergugat : HAJJAH IPAH SUSILAWATI
89 — 28
halaman Perkara Nomor 56/PDT/2015/PN PTK.sehingga merupakan bukti yang sah, tetapi dalam putusan aquoternyata tidak dipertimbangkan, dan dikalahkan dengan orangorangyang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang tidakdapat menunjukkan bukti kepemilikaannya sama sekali, pada saatproses pemeriksaan setempat ; Bahwa, tindakan pihak ke tiga menempati tanah sengketa adalahmerupakan tindak pidana menempati tanah tanpa ijin sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya,dan tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini .
HANDOKO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Kota Malang
2.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI Daerah Perwakilan Jawa Timur
Turut Tergugat:
PT. Lion Super Indo
167 — 48
Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah yang terletak di Jalan Raya Langsep Nomor 3 Malang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala sesuatu yang berdiri diatas tanah dimaksud ;
- Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 secara tanggung menanggung membayar kerugian atas pemakaian
tanah tanpa ijin sejak berakhirnya ijin pemakaian tempat-tempat tertentu terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2020 adalah 3 tahun dengan rincian luas tanah/Lt (1498 m2) x factor variabel sewa tanah (3,33 %) x nilai tanah/Nt (Rp 4.000.000,00)/m2, dikali 3 (tiga) dari tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2020 = Rp 598.600.800,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah), ditambah lagi dengan jumlah yang sama sampai tanah tersebut
Terbanding/Tergugat II : SAUDARA KANIAL HASMY
Terbanding/Tergugat I : BP KAWASAN BATAM
62 — 28
Pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah dan dalam Pasal22 ; Terhadap tanah yang digarap tanpa jjin yang berhak atau kuasanya,penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UndangUndang No. 51 PP.Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya ;Bahwa dalam Pasal 54 PP.
Terbanding/Tergugat : HAJJAH IPAH SUSILAWATI
120 — 58
halaman Perkara Nomor 56/PDT/2015/PN PTK.sehingga merupakan bukti yang sah, tetapi dalam putusan aquoternyata tidak dipertimbangkan, dan dikalahkan dengan orangorangyang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang tidakdapat menunjukkan bukti kepemilikaannya sama sekali, pada saatproses pemeriksaan setempat ; Bahwa, tindakan pihak ke tiga menempati tanah sengketa adalahmerupakan tindak pidana menempati tanah tanpa ijin sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya,dan tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini .
1.YUSAK OHEE
2.JERRY JOAS OHEE
Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Papua Cq Koni Provinsi Cq Ketua PENGDA Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PODSI Koni Provinsi Papua
2.Gubernur Provinsi Papua, Cq. KONI Provinsi Papua, Cq. Ketua PENGDA, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PODSI, Koni Provinsi Papua
3.KONI PROVINSI PAPUA
3.GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Cq. KONI PROVINSI PAPUA, Cq. KETUA PENGDA, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PODSI, KONI PROVINSI PAPUA
71 — 40
Dengan demikianjelaslanh sudah bahwa proses pengalihan Hak Kepemilikan Tanah telahterjadi/oerlangsung tanpa sepengetahuan dan tanpa seijjin kami paraPenggugat sehingga pantas dan wajar untuk dibatalkan demi hukum dalamrangka menegakkan kebenaran dan keadilan.Bahwa apa yang telah diuraikan pada posita 1 adalah sesuai pula denganapa yang dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Peraturan Pemerintahtahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin dari yang berhakatau kuasanya yang sah, yang selanjutnya
di dalam Penjelasan Umum hurufD angka 6, dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) disebutkan Pemakaian Tanah tanpa ijin dari yang berhakatau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam puladengan hukuman pidana (Pasal 2 juncto Pasal 6 Ayat 1a).Bahwa apa yang tertuang dan diuraikan secara jelas dan rinci dipertegaspula di dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua Pasal 43 Ayat (4) yang selengkapnya berbunyiPersediaan
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FIRDAUS BARUS
20 — 8
Pol : BP/216/IX/Res.1.2/2019/Reskrim, yang pada pokoknya melanggar ketentuan dalamPasal 6 ayat (1) huruf a dan Jo Pasal 2 UU RI No. 51/Perpu/1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Catatannya, Penyidik telahmengajukan saksisaksi dimuka persidangan, yang pada pokoknya dibawahsumpah/ janji menerangkan:1.
60 — 57
persidangan dengankonsekwensi apabila dakwaan alternatif kKedua tersebut tidakterbukti maka dakwaan alternatif pertama akan dibuktikankemudian.Hal 30 dari 40 Hal Putusan No. 44K/PM.I05/AD/VIII/2015MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kepada unsurunsur daridakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 2 jopasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prop Tahun 1960 tentangLarangan pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militertelah terbukti secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana :Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak,Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 jopasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prop Tahun 1960 tentangLarangan pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya.Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriTerdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekatdan akibat dari perbuatan Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut :1.
Julius D.Bahwa barang bukti berupa foto kopi suratsurat merupakanbukti pemilikan tanah dari para Saksi yang sejak semula telahmelekat didalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalamperkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 19601.tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya serta ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa
SELAMAT HARIADI
Terdakwa:
1.Pangadilan Siregar Alias Regar
2.Umar Yakub Nasution
39 — 15
Pol : BP/22/IX/2018/Reskrim,yang pada pokoknya melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c JoPasal 2 UU RI No. 51/Perpu/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin dariyang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Catatannya, Penyidik telahmengajukan saksisaksi dimuka persidangan, yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan:1.
29 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya Tergugat dan turut Tergugat akan mengkaji positaangka 10 gugatan Penggugat yang telah menggunakan Pasal 2Peraturan Pemerintah Penggganti UndangUndang Nomor 51 Tahun1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;i. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat menjadi tidak begitu "ijdel" untukmempertanyakan "apakah terdapat sinkronisasi antara posita Penggugatangka 06 dengan angka 10?;j.
Pembanding/Penggugat II : GATOT HERU SURYADI Diwakili Oleh : R Teguh Santoso SH
Pembanding/Penggugat III : GUNTUR HIMAWAN Diwakili Oleh : R Teguh Santoso SH
Pembanding/Penggugat IV : DEWITA RATNA TRISNAWATI Diwakili Oleh : R Teguh Santoso SH
Pembanding/Penggugat V : GANI HUPUDIO Diwakili Oleh : R Teguh Santoso SH
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
84 — 29
PERINGATANTanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama POLRI sesuaisertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2012 seluas 49.494 M2.DILARANGMemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.PELANGGARDipidana sesuai pasal 210 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang No. 50tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.TTDKayanma Polda Jatim 12.Yang mana bidang Btersebut tidak termasuk dalam Sertifikat HakPakai Nomor:6 Tanggal 6 Januari 2012
SBY.tertanggal tertanggal 26 September 2019, Surat peringatan II tertanggal29 Nopember 2019 dan melakukan pemasangan papan peringatantanggal 04 Desember 2019 yang tertulis : PERINGATANTanah ini merupakan asset barang milik Negara (BMN) atas nama POLRI sesuaisertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2012 seluas 49.494 M2.DILARANGMemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.PELANGGARDipidana sesuai pasal 210 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang No. 50 tahun 1960 tentang Larangan pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya.TTDKayanma Polda Jatim ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan SertifikatHak Pakai Nomor : 6 Tanggal 16 Januari 2012, tanpa meneliti data fisikdan yuridis dasar dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6Tanggal 16 Januari 2012 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM:Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikatSertifikat Hak Pakai Nomor : 6, tanggal 16 Januari 2012 tersebut yangmenunjuk obyek
31 — 14
SERTIFIKAT NO.169, namun dicabut dandibuang RANI MAYA SARI SIBURIN yang merupakan anak tersangka;Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut, koroban merasa dirugikan karenatidak dapat menguasai dan mengusahai tanahnya;Bahwa perbuatan tersangka NURHAIDA BR RAJAGUKGUK telah cukup buktimelakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang sah, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51 tahun 1960 tentanglarangan pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Terdakwa yang didengar atas catatan dakwaan yang dibuat oleh penyidiktersebut menyatakan tidak keberatan terhadap apa yang didakwakankepadanya;Halaman 2 dari 15 Catatan Putusan Nomor 37/Pid.C/2018/PN SimSelanjutnya didengarkan Keterangan saksisaksi yang telah disumpahdalam perkara ini :FERRY HUTAURUK, Tempat lahir Pematangsiantar, Umur 59 tahun,tanggal lahir 6 Agustus 1959 ,Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Kristen,1.Pekerjaan PNS, tempat tinggal: Jl.Gunung
SYOFYAN AL BAROZI
Terdakwa:
1.PASAH Alias MAMIQ BUDI
2.PESAH
3.KAMARUDIN
4.MARWIN Alias AGUL
5.ARSAH Alias MAMIQ DIKA
6.USMAIL Alias MAIL
70 — 34
LombokTorok Developments melaporkan kejadian guna proses lebih lanjut ;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 (1) huruf a Prp No 51 Tahun 1961 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah JoUU RI No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undangundang darurat dansemua peraturan Pemerintah pengganti Undangundang yang sudah adasebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi UndangUndang.Menimbang, bahwa terhadap Uraian singkat kejadian/dakwaan daripenyidik selaku penuntut umum tersebut
I GEDE WIRAWAN
Terdakwa:
2.LALU MURDI UTAMA
3.LALU SYAMSUL HANDI
25 — 18
Dan atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tidak dapatmenggarap lahan yang diakui miliknya.Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN PyaPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.
NOPEL N SILITONGA, S.A.P
Terdakwa:
ZAILANI Bin Alm ABDUL AZIZ
64 — 16
M E N G A D I L I : - Menyatakan bahwa Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :