Ditemukan 1102 data
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 199/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, dan AA Ngr.
BudiKemuliaan No.2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan Pajakyang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp779.938.904.438,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Rp 8.990.377.937,00Kredit Pajak: Setoran masa Rp 839.168.597,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 8.151.209.340,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 3.912.580.483,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 12.063.789.823,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
YUNI MISDAWATI Binti MASRANI
69 — 10
Toko Lukman dengan Invoice Nomor 10110, uang tagihan yangtidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 8.663.000,(delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);2. Toko Ilham dengan Invoice Nomor 8240, uang tagihan yangtidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah);3. Toko Mutia dengan Invoice Nomor 9672, Saksi ABD.
Toko Lukman dengan Invoice Nomor 10110, uang tagihan yangtidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 8.663.000,(delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);2. Toko Ilham dengan Invoice Nomor 8240, uang tagihan yangtidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);3. Toko Mutia dengan Invoice Nomor 9672, Saksi ABD.
14 — 9
menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 19 tahun, oleh Karena itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan(N5) Nomor: B295/Kua.21.24.07/PW.01/VIII/2020tanggal 26 Agustus 2020dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/10110
Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian PendudukKeluarga Berencana Pemberdayaan lakilaki dan Perlindungan SuratPenolakan Nomor: 460/10110/DINSOSP2KBP3Atanggal 25 Agustus2020;bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P8;B. Saksi:1.
Anugrah binti Muh.Yunus dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, namun maksudtersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19tahun;Menimbang, bahwa alat bukti P 6 berupa fotokopi surat keteranganDokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat ;Menimbang, bahwa alat bukti P7 berupa Surat KeteranganPemberdayaan lakilaki dan Perlindungan Anak Nomor460/10110/DINSOPP2KBP3A tanggal 25 Agustus
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00131/207/12/051/15 tanggal 10 Juli 2015, atas namaPT Tanjung Alam Jaya, NPWP 01.887.974.2051.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00131/207/12/051/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PTTanjung Alam Jaya, NPWP 01.887.974.2051.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Timur Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
270 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, Kepala Sub Direktorat Bandingpada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU197/BC.06/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.
Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110
154 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya, jabatanKepala Sub Direktorat Banding, pada Direktorat Keberatan,Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU201/BC. 06/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih, Nomor 44, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP53/KPU.03/2017 tanggal 13Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000022/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih, Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak Nomortanggal 19 September 2017, yang telah Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1725/WPJ.19/2014, tanggal 27 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00023/207/12/092/13, tanggal 4 September2013 atas nama PT Tbk, NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat,Indosat,10110
Putusan Nomor 341 /B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00023/207/12/092/13, tanggal 4 September 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamatdi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.
67 — 9
Veteran No. 1718 Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;2. MENTERI P.U, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) beralamatkantor di JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il ;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat kantor, JI. GayungKebon Sari No. 50 Surabaya60235, selanjutnya disebut sebagai :Tergugat Ill ;Pengadilan Negeri terS@but 20n
13 — 1
10110/Pdt.G/2017/PA.Cmi
59 — 31
DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan MerdekaUtara Nomor 7 Jakarta 10110, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada1.Nama : PERWIRAJabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri;2.Nama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si;Jabatan :Kabag. Penyelesaian Sengketa danBantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri;3.
Wilayah Ilpada Biro HukumKemdagri ;Kesemuanya memilinh alamat dan berkedudukan padaKementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikdi Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 JakartaPusat 10110 , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 220/1161. tertanggal 19 8 2010,Selanjutnya disebutsebagai ........ eee cee eeeTERGUGAT;DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA(DPP IWAPI) periode 20072012 Hasil Munas keIll Tahun 2007, beralamat di Kantor DPPIWAPI, Jl
100 — 85
PENGGUGAT;Melawan:MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16,Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakiliKUaSANYa na nanan ne nnn eee1. Ir. Syarifuddin, MMA.,; 2. Ir. Sere Alina Tampubolon, S.H., M.H. ; 3. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H. ; 4. Heru Satrio Wibowo, S.H. ; 5. Teuku Elvirasyah, S.H., M.M. ; 6. Sonta Niago, S.H., M.Hum. ; 7. Purihitajati Widodo, S.H., M.H. ; 8. Moh. Hosni Mubarak, S.H. ; 9. Mukti Ali, S.H. ; 10.
Panjaitan, S.H. ; Kesebelasnya Pejabat dan Staf padaKementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110,Halaman 2 dari 145 Halaman Putusan Nomor : 211/G/2015/PTUNJKT.berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.683/MENKP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;Dan juga memberikan Kuasa kepada JaksaAgung Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : B728/MENKP/XV/2015,tanggal 18 Nopember 2015, dan selanjutnyamemberikan Kuasa Substitusi
132 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
., beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.
telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP49/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000017/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1470/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDOSAT TBK, beralamat di Jalan Merdeka BaratNomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00928/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2014 Nomor: 00019/207/14/092/15 tanggal 6 November 2015, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMerdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2013, tanggal 27 November2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AICA INDONESIA, beralamat di Jalan Kebon SirihNomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili olehLanny Tjahjadi, jabatan Wakil Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali
Agustus 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1765/WPJ.07/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006Nomor 00249/406/06/052/10 tanggal 26 Juli 2010, atas nama PT AicaIndonesia, NPWP 01.000.125.3052.000, beralamat di Jalan Kebon SirihNomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110
- I WAYAN SUKAJA, S.Sos;
TERGUGAT:
- MENTERI DALAM NEGERI.
79 — 21
penggugat tertanggal 16 April 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan NomorRegister 15/G/2012/PTUN.Dps. pada tanggal 20 April 2012 dalam sengketa antara : I WAYAN SUKAJA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Propinsi Bali, Alamat di Banjar Dinas Bugbugan,Marga Dajan Puri 82181, dal;am hal ini disebut sebagai :PENGGUGAT , === ==MELAWAN :MENTERI DALAM NEGERI, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7Jakarta 10110
PT. Radio Blora Sakti yang diwakili oleh : Baskoro Santiko
Tergugat:
Menkominfo RI cq Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
393 — 424
Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Wayan Toni Supriyanto: Sekretaris Direktorat Jenderal PPI: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Mashuri Gustriono: Kordinator Bantuan dan Dokumentasi Hukum BiroHukum: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Indra Maulana: Kordinator Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Heri Sunarto: Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum: Jl.
Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Prananto Nindyo A.N: Subkoordinator Pertimbangan Hukum Biro Hukum: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Ardian Rahardjo: Subkoordinator Penelahaan dan Bantuan HukumSetditjen PPI.: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Zeni Damayanti: JFU Analis Bantuan Hukum Bagian Hukum danKerjasama Setditjen PPI Setditjen PPI: Jl.
Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110: Dwi Rendrahadi SanyotoHalaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor: 142/G/2020/PTUN.JKT.Jabatan : JFU Analis Advokasi Biro HukumAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 1011010. Nama : Philip KotlerJabatan : Staf Biro HukumAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 1011011. Nama : Haykal RifaiJabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen PPIAlamat : Jl.
Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor640/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2020 tanggal 17 September 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/PENDIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 23 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Dengan AcaraBiasa; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/PENMH/2020/PTUN.JKT, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 734/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA.
tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/245/12/091/17 + tanggal 23 #Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 49/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr.
Budi Kemuliaan No.2, Gambir,Jakarta Pusat 10110;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni2020;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya
121 — 100
MENTERIPERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA , yang beralamat diJalan Lapangan Banteng Timur No. 2 5, Jakarta Pusat 10110,dalam hal ini memberi kuasa kepada Lasminingsih, SH.,LLM.,lrpanGanda Putra,SH.MH., Disit Akhdiat Suryo,SH., Naufi AhmadNaufal, SH.MH. dan Eko Prilianto Sudradjat, SH.MH., beralamatKantor masingmasing di Biro WHukum Sekretaris JenderalKementerian Perdangan Republik Indonesia Jalan M.I.
Ridwan RaisNomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus MenteriPerdangan Republik Indonesia Nomor : 530/MDAG/SK/3/2013tanggal 15 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TURUT TERGUGAT ;KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI), yang beralamat diJalan MI Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110, dalam hal inimemberi kuasa kepada Imran Fahmi, SH., Rina Octaria, SE., DumaMaharani Situmorang, S.Sos.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding Pemohon BandingKeputusan Direktur PajakKEP1773/WPJ.19/2014 tanggal 04 September 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Jasa 201100345/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkandenganterhadap Jenderal NomorBarang dan Masa Pajak Desember NomorSurat NomorKEP00294/WPJ.19/KP.0203/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama PTIndosat, Tbk, NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110
Putusan Nomor 377 B/PK/Pjk/2019Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.