tanggaperkumpulan sebagaimana persyaratan Pemohon informasi berbentukperkumpulan berbadan hukum;Bahwa atas Permohona tersebut Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi /PPID (SEKDES) tidak menjawab secara tertulis ataspermohonan TERMOHON KEBERATAN Sebelumnya PEMOHON akantetapi atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)/PEMOHON KEBERATAN Sebelumnya TERMOHON mengundangTERMOHON KEBERATAN Sebelumnya PEMOHON untuk melakukanaudensi dibalai Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;Bahwa dalam Audensi

Diamond Cold Storage;Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka PUK GSPMIlmengirimkan surat permohonan audensi, sebagai bentuk pemberitahuankepada pihak Tergugat mengenai telah terbentuknya serikat pekerja di PTDiamond Cold Storage Cabang Cibitung, namun justru Tergugat PTDiamond Cold Storage melakukan Mutasi kepada Sdr. Tatang Supriyadi,Sdr. M Sobirin, Sdr. Fahru Firmansyah, Sadr. Iroan Pebriana;3.

SAMIRA bin RAKIS (Alm) melalui kuasa hukumnya WOMI YUHAD&PARTNERS melakukan Mediasi/Audensi meminta KehadiranTERGUGAT untuk datang di Kantor Desa Kertasari guna mengadakanMediasi untuk Membicarakan mengenai sengketa tanah yang patutdiduga penguasaan tanah tersebut hasil dari Perbuatan yang tidaksesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yangdifasilitasi oleh Kepala Desa Kertasari;Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Desa Kertasari,Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon

akhirnya jatuh sakit danmeninggal dunia di rumah sakit Koja, Jakarta Utara;Hal 16 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI27.Bahwa meningkatnya jumlah angka penggusuran di Jakarta,PENGGUGAT mengirimkan surat pengaduan dan meminta audensikepada TERGUGAT perihal penggusuran pemukiman dan penggusurantempat usaha (PKL) di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu awalDesember tahun 2013 sampai dengan pertengahan september tahun2014 pada tanggal 29 September 2014;28.Bahwa surat pengaduan dan permintaan audensi

Padapertemuan audensi tersebut, Asisten Kesejahteraan Masyarakatmenerima saran PENGGUGAT untuk membentuk peraturan mengenaiStandar Operasional Penggusuran;29.Bahwa berdasarkan datadata yang dimiliki PENGGUGAT telahmenyampaikan data data tersebut kepada Publik pada tanggal 21Desember 2014 ; catatan akhir tahun 2014 BAKOEL KOFFIE;30.Bahwa PENGGUGAT menyampaikan kepada Publik pada Tahun 201331TERGUGAT melakukan Penggusuran Paksa pada pemukiman wargamiskin di Jakarta secara tidak manusiawi.

akhirnya jatuh sakit danmeninggal dunia di rumah sakit Koja, Jakarta Utara;Hal 16 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI27.Bahwa meningkatnya jumlah angka penggusuran di Jakarta,PENGGUGAT mengirimkan surat pengaduan dan meminta audensikepada TERGUGAT perihal penggusuran pemukiman dan penggusurantempat usaha (PKL) di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu awalDesember tahun 2013 sampai dengan pertengahan september tahun2014 pada tanggal 29 September 2014;28.Bahwa surat pengaduan dan permintaan audensi

Padapertemuan audensi tersebut, Asisten Kesejahteraan Masyarakatmenerima saran PENGGUGAT untuk membentuk peraturan mengenaiStandar Operasional Penggusuran;29.Bahwa berdasarkan datadata yang dimiliki PENGGUGAT telahmenyampaikan data data tersebut kepada Publik pada tanggal 21Desember 2014 ; catatan akhir tahun 2014 BAKOEL KOFFIE;30.Bahwa PENGGUGAT menyampaikan kepada Publik pada Tahun 201331TERGUGAT melakukan Penggusuran Paksa pada pemukiman wargamiskin di Jakarta secara tidak manusiawi.

(s esuai dengan asli) ;P8: Surat Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDAPANCASILA Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Februari2005 Nomor : 02/B 1/LPPHPP/JB/II/ 2005 yang ditujukankepada Bapak Walikota Depok perihal Permohonan Audensi.

Bahwa untuk mngkonfimasi hal tersebut di atas Penggugat denganpenuh itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, makaPenggugat mengirimkan Surat 2 (dua) kali kepada Tergugat selakuPengguna Tanah denga surat masingmasing yaitu: Surat No.14/X/P/MMR/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal:Permohonan Audensi; Surat No. 06/XI/S/MMR/2019 tanggal 6 Nopember 2019 perihal :Somasi;Bahwa sebelum adanya pembebasan oleh Tergugatl , harga jualtanah Penggugat sebesar Rp. 2.500.000/m2 (dua juta lima ratus riburupiah

Surat Keputusan Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kota Medantentang Pembatalan Hasil Muscab Al Jam/iyatul Washliyah XV MedanBelawan tanggal 20 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti P 9.10.Fotocopy Surat Panitia Pelaksana Muscab Al Jamiyatul Washliyah Medantentang Penolakan Surat PD atas pembatalan hasil Muscab cabang AlJamiyatul Washliyah Medan Belawan tanggal 26 April 2018 yang diberi tandaP1011.Fotocopy Surat dari Pengurus Cabang Al Jamiyatul Washliyah KecamatanMedan Belawan tentang Permohonan Audensi

bahwa atas sikap PD yang telah membatalkan hasil Muscab danmenunjuk Pengurus Sementara sesuai dengan bukti P 9 jo T 7 dimana PanitiaMuscab melalui Ketua dan Sekretaris Comite telah melayangkan surat keberatanmereka atas sikap PD yang membatalkan hasil MUscab tersebut yang ternyata pihakHalaman 35Putusan No. 847/Pdt.G/2018/PN.MdnPD tidak menanggapinya sama sekali, sehingga atas dasar hal itu maka pihakPanitia meminta persetujuan kepada PW atas masalah tersebut.Menimbang bahwa sebagai hasil dari pada audensi

Anmad Saefudin Mutagin,MT) Nomor : 050/2006 tanggal 5 Desember 2006;88.Foto copy surat nomor : 121/B/2007 tanggal 31 Desember 2007 Hal.Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;89.Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;90.Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal :Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91.Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal :Permohonan Penyelenggaraaan

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;89.Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;90.Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal: Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91.Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal :Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92.Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;
90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya Mitra Internasional.

Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB. ;93.

Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi KinerjaPT AMI;90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT AnindyaMitra Internasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;93.

Kwang Jin Indonesia dan ParaPenggugat selaku anggota dan pengurus serikat buruh GSBM organisasinya,dan tanda bukti Pencatatan 1796/CTT.250/V1I/2015 tanggali3 Juli 2015 dariKantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh organisasinya yaitu GabunganSerikat Buruh Mandiri (GSBM) No. 02/PBGSBMPT.KJVVIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 mengajukan surat kepada Tergugatmelalui surathal permohonan audensi untuk memberitahukan keberadaan Penguruste ditingkat perusahaan PT.

ASIA FINANSIALCONSULTAN selanjutnya Badan Penanaman Modal Kota Kediri mengundang PT.ASIA FINANSIAL CONSULTAN untuk melakukan Audensi pada tanggal 5Desember 2014 yang mana pada saat Audensi tersebut juga dihadiri oleh OJKPerwakilan Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Disperindag KotaKediri, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota yang mana hasilAudensi pada tanggal 5 Desember 2014 tersebut yang kesimpulannya yaitu :Pemerintah Kota Kediri menghimbau kepada pihak PT.

ASIA FINANSIALCONSULTAN selanjutnya Badan Penanaman Modal Kota Kediri mengundang PT.ASIA FINANSIAL CONSULTAN untuk melakukan Audensi pada tanggal 5Desember 2014 yang mana pada saat Audensi tersebut juga dihadiri oleh OJKPerwakilan Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Disperindag KotaKediri, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota yang mana hasilAudensi pada tanggal 5 Desember 2014 tersebut yang kesimpulannya yaitu :e Pemerintah Kota Kediri menghimbau kepada pihak PT.

., tanggal 11 Mei 2016 (vide Bukti T1= Bukti P4), meskipuntelah diterbitkan keputusan peresmian pemberhentian antar waktu atas namaPenggugat, namun Penggugat faktanya masih diberikan beban pekerjaansebagai seorang anggota Dewan, hal tersebut terbukti sebagimana bukti suratPenggugat tertanda Bukti P11 yaitu Surat Ketua DPRD Kabupaten Badungkepada Ketua Panitia Dies natalis Ke V Undhira Nomor 005/683/DPRD, perihalpenerimaan audensi tertanggal 13 Mei 2016, Bukti P12 yaitu Surat KetuaDPRD Kabupaten Badung

kepada Ketua PC.KMHDI Badung Nomor005/685/DPRD, perihal penerimaan audensi tertanggal 13 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa selain kedua bukti diatas, berdasarkan SuratKetua DPRD Kabupaten Badung Nomor : 005/699/DPRD tertanggal 16 Mei2016, Penggugat juga masih mendapat undangan dalam rangka Rapat KerjaPansus dengan SKPD terkait membahas Rancangan Awal RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta BerencanaKabupaten Badung Tahun 20162021(vide Bukti P13), padahal semenjaktanggal 11 Mei 2016 Penggugat

Penggugat telah menyampaikan keberatan tentang statusakreditasi A yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera KasihBali pada Audensi tanggal 27 Juli 2012 perihal penjelasantentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah LenteraKasih yang dihadiri oleh Penggugat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, dan DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ;Fakta...Fakta, setidaktidaknya Penggugat telah mengetahui bahwaSekolah DasarLentera Kasih Bali memilikiakreditasi Amelalui pengumuman

Dalam rapat dengar pendapat tersebut,dibahas mengenai akreditasi A SD Lentera Kasih ;Berdasarkan faktafakta tersebut, setidaktidaknya Penggugat telahmengetahui adanya KTUN tentang akreditasi A SD Lentera Kasihmelalui pengumuman pada media internet atau pengumuman padadinding sekolah atau setidaktidaknya pada tanggal 27 Juli 2012saat Penggugat audensi di Dewan Pimpinan Rakyat DaerahBadung, sehingga karenanya gugatan aquo yang diajukan olehPenggugat nyatanyata telah melewati jangka waktu berdasarkanPasal

Gubernur Nomor 132Tahun 1977;Bahwa terhadap masalah tanah tersebut Penggugat menempuh jalandengan meminta pertemuan dengan Instansi terkait yaitu : Audensi dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, KadisPerumahan, Kepala Dinas Tata Ruang/Tata Kota, Kepala BiroPendidikan dan Mental Spritual, Kepala BPKAD, Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Pemprov DKIJakarta, Kepala Kelurahan Kebon Jeruk, Kepala Kecamatan KebonJeruk, Kepala Bidan Pengendalian dan Perubahan Status Aset

pernahmenerima permohonan bantuan dana hibah KelompokUsaha Bersama Bumi Tirta tahun 2009 sebesarRp.300.000.000, dan Kelompok Tani Subur sebesarRp.270.000.000, dan apakah saksi pernah menerimasurat dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Bantul No. 900/ 962 tanggal 4 Mei 2009 dan No. 900/2150 tanggal 7 Desember 2009.e Bahwa biasanya setiap proposal yang masuk, saksidisposisikan kepada Sekda atau instansi terkait untukditindaklanjuti. e Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2008 saksimengadakan audensi

tidak mengenal barang bukti No.30.Bahwa saksi mengenal barang bukti No.100, 102, 103,107, 109, 193 dan 194.Bahwa saksi mengenal suplemen bukti No.12 dan 14.Bahwa Sumber dana hibah tersebut berasal dari APBN.Bahwa setelah adanya temuan BPK tersebut, kemudiansaksi memanggil Terdakwa dan terdakwa menyatakankalau uang tersebut dititipkan ke bank Bantul.Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesarRp.270.000.000, yang disetorkan terdakwa ke bank.Bahwa saksi tidak kenal barang bukti No.19, 24 dan 26.Bahwa audensi

pada tanggal 17 Oktober 2008 idenyaadalah dari kelompok tani.Bahwa pada saat Saat audensi tersebut, dana hibahbelum ada.Bahwa yang hadir dari bank Bantul, BPD, terdakwadan petani.Bahwa temuan BPK sudah dipenuhi oleh terdakwasebelum batas waktu yang ditetapkan.

Yk.e Bahwa dalam audensi tersebut Sudjono menangkapkalau sebagian dana hibah tersebut untuk membayarhutang, itu adalah tidak benar karena belum ada danahibah dan saksi belum tahu aturannya. e Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sering membantupetani, terdakwa adalah Kepala Dinas termuda yangberprestasi dan berdedikasi, dalam DP3 nya nilainyanyaris sempurna dan orangnya bersih. e Bahwa terdakwa tidak ikut menikmati hasil dari danahibah tersebut, justru. saksi dan terdakwa ikutmenyelesaikan kerugian

Bantul, yang menyebabkan pinjaman para petani tembakau,seperti saksi Sudjono,Bsc yang mempunyai hutang pada PD BPR Bank Bantul,maka pada tanggal 17 Oktober 2008 di ruang kerja Bupati Bantul telahdiadakan audensi dengan hasil di antaranya pemda Bantul akan membantumenyelesaikan hutang tersebut meskipun tidak 100%.e Bahwa kemudian pada tahun 2009 ketika terdakwa menjadi Kepala DinasPertanian dan Kehutanan ada dana hibah yang diperuntukan penanamanIntensivikasi Tembakau Virginia (ITV) di Kabupaten Bantul

PudjiD.Alisantoso dan Muntomo pernah mengirim surat salah satunya kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang BPN sebagaimana suratnya tertanggal 14September 2017 Nomor : 406/SP/KBP/IX/2017 (Vide Bukti TI3) Perihal : 1.Mohon Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut Laporan dan Permohonan Audensi VII ;Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 412M2 dengan Sertipikat HakMilik Nomor 85/Kelurahan Keputih tanggal 7 Juni 1980 atas nama Penggugat ,

Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 27halaman 9, menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 melakukanpertemuan dengan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untukmembahas masalah pelaksanaan SK PTDH.Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 acara audensidilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitungdimana rapat atau audensi dipimpin oleh Wakil Gubernur KepulauanBangka Belitung dan dihadiri beberapa pejabat dari Pemerintah DaerahProvinsi

Kepulauan Bangka Belitung serta Penggugat dkk.Hasil Audensi tersebut menampung permasalahan yang dihadapiPenggugat dkk dan belum mengambil suatu keputusan terhadappermasalahan yang dihadapi Penggugat dkk, akan tetapi hasil audensitersebut akan di audensi (koordinasi) dengan Menpan, Kepala BKN danKetua KSN.9.

tertanggal 17 April 2018.Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN.PGPBukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemberitahuanAparatur Sipil Negara Yang Terkait Melakukan Tindak PidanaKorupsi ;Fotokopi sesuai asli Notulen dan Lampiran Acara Audensi

Kepulauan BangkaBelitung No.007/FMASN/BB/2019, tanggal 14 Januari 2019, Hal: permohonan audiensi ;Fotokopi dari fotokopi foto Audensi mewakili ASN terkait ASNyang meninggal Dunia yang berdampak Sosial, hari selasatanggal 22 Januari 2019 ;Fotokopi sesual asli Nota Dinas Nomor800/055/BKPSDMD/2018 Tanggal O7 Mei 2018, HalPermohonan tanggapan dan saran terhadap Pegawai NegeriSipil yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap ;Fotokopi sesuai asli

Hukum Dinas Pendidikan) melakukan rapat internal untukmembahas PNS yang terkena kasus Tipikor, di Kabupaten Tulungagung ada 5PNS yang terkena Tipikor; Bahwa kemudian kita melakukan audensi dengan Biro Konsultasi Hukum BKNdi Jakarta yang menanyakan terkait kasus Sdr. Rudy Bastomi, Sdr.Supraptiningsin dan Sdr.

Suyono yang terkena kasus Tipikor danpemberhentiannya dengan disertai surat konsultasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah tanggal, 2 April 2018;Bahwa kemudian Tim yang dipimpin oleh Pak Sekda membuat nota dinaskepada Plit Bupati bahwa dengan adanya jawaban atas audensi ini bahwa yangterkena kasus Tipikor diberhentikan tidak dengan hormat berapun putusannya;Bahwa tanggal 04 Juli 2018, BKN membalas surat Sekda tersebut dengan SuratNomor : F.2630/kol.417/51 perihal penjelasan terkait PNS yang terkena